Ditemukan 822 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 163/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
207
  • Oleh karenanya melindungi hak anak jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada tertip administrasi hukum objektif);Menimbang, bahwa terhadap petitum poin dua (2) permohonan paraPemohon, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas dandengan merujuk pada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukanterbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga pernikahan
Register : 07-06-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 279/Pdt.P/2021/PN Blt
Tanggal 21 Juni 2021 — Pemohon:
SOLAIKHAN
173
  • Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambatmelaporkan ke Petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBlitar, terkait dengan tertip administratif dan kepastian hukum berdasarkanUndang Undang nomor 23 tahun 2006 yang diperbaruhi di Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 44 ayat 4 tentang AdministrasiKependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumendokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah adapenetapan sidang pengadilan termasuk Akta Kematian7
Register : 29-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 463/Pdt.G/2016/PA.Pkl
Tanggal 22 Desember 2016 — PENGGUGAT TERGUGAT
148
  • Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum lslam, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;tn Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumgugatannya agar dicantumkan perintah penyampaian salinan putusan olehPanitera kepada Pegawai Pencatat Nikah penggugat dan tergugat, akan tetapidemi terpenuhinya tertip administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 84Undangundang nomor
Register : 16-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MS CALANG Nomor 0025/Pdt.P/2018/MS.Cag
Tanggal 10 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
329
  • pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Pemohon II sudah memilikisurat nikah, tetapi surat nikah tersebut hilang waktu peristiwa bencanaTsunami;Bahwa, Pemohon dan Pemohon II sangat membutuhkan surat bukti telahterjadi pernikahan tersebut untuk pengurusan keperluan administrasikependudukan, serta keperluan lainnya;Bahwa, Pemohon dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biayayang timbul akibat perkara ini;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
Register : 03-04-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan MS CALANG Nomor 0047/Pdt.P/2018/MS.Cag
Tanggal 24 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
3818
  • pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Pemohon II sudah memilikisurat nikah, tetapi sudah hilang waktu peristiwa Tsunami tahun 2004;Bahwa, Pemohon dan Pemohon II sangat membutuhkan surat bukti telahterjadi pernikahan tersebut untuk pengurusan keperluan administrasikependudukan, serta keperluan lainnya;Bahwa, Pemohon dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biayayang timbul akibat perkara ini;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
Register : 22-09-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 15-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 166/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 17 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
147
  • Olen karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal
Putus : 24-02-2016 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 33/Pdt.P/2016/PN Sgn
Tanggal 24 Februari 2016 — Pemohon: SITI AINUN
164
  • sesuai dengan nama tercatat/tutulis pada ljazah yangdimiliki oleh anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon; Bahwa suami Pemohon (JASMANI) telah meningal dunia karena sakit,meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2006 ; Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini, adalah mohonpenetapan pembetulan nama anak Pemohon yang berbeda, yang nantinyanama anak Pemohon yang dipakai adalah MUHAMMAD SYARIFUDINHIDAYATULLAH, agar tidak mengalami kesulitan dalam hal anakPemohon untuk tertip
Register : 02-04-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan MS CALANG Nomor 0074/Pdt.P/2015/MS.Cag
Tanggal 22 April 2015 — PEMOHON I, PEMOHON II
279
  • Pemohon dan Pemohon II tidak pernah berceraidan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad); Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II ada memiliki surat nikah,namun surat tersebut telah hilang dalam musibah Gempa dan GelombangStunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Kecamatan Krueng Sabee,Kabupaten Aceh Jaya;Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dariMahkamah Syariyah Calang, untuk mengurus Administrasi Kepegawain dankeperluan lainya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 266/Pdt.P/2020/MS.Lsk
Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
216
  • Oleh karenanya melindungi hak anak jauh lebihpenting dan harus didahulukan dari pada tertib administrasi (hukumsubjektif harus lebih didahulukan dari pada tertip administrasihukum objektif);Halaman 9 dari 12Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2020/MS.LskMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadappetitum poin dua (2) permohonan para Pemohon, majelismemandang dengan merujuk pada aturan hukum itsbat nikah hanyadapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yangdiatur dalam Pasal 7
Register : 06-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MS CALANG Nomor 0137/Pdt.P/2015/MS.Cag
Tanggal 28 Oktober 2015 — PEMOHON I, PEMOHON II
309
  • Sedangkan Buku Nikah tersebut sangat perlu sangat perlubagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti nikah serta untuk keperluan AktaKelahiran dan keperluan administrasi lainnya oleh sebab itu Pemohon mohonkepada bapak mahkamah Syariyah Calang pernikahan antara Pemohon I danpemohon II untuk diistbatkan;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukan sebagaimanadi maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon
Register : 07-05-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MS CALANG Nomor 0097/Pdt.P/2015/MS.Cag
Tanggal 28 Mei 2015 — PEMOHON I, PEMOHON II
279
  • tempatdikediaman di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, yang duluKecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, sampai sekarang dan telahbergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 ( dua )anak bernama :anakanakBahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam ( Murtad ).Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
Register : 06-10-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 17-03-2019
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkl
Tanggal 28 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
131
  • pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai denganTergugat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;wonnn Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta olen Penggugat dalam petitumgugatannya agar dicantumkan perintah penyampaian salinan putusan olehPanitera kepada Pegawai Pencatat Nikah penggugat dan tergugat, akan tetapidemi terpenuhinya tertip
Register : 04-01-2017 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 25-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 6/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 31 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
187
  • Olehkarenanya melindungi hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebih didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan juga pernikahan antara
Register : 06-01-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 35/Pdt.G/2016/PA.Kra
Tanggal 19 Mei 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
90
  • 0035/Pdt.G/2016/PAKraArtinya : " Dan jika mereka beraam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya AllahMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor : 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelistelah patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Menimbang bahwa untuk menciptakan tertip
Register : 20-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 19-05-2019
Putusan PA TEGAL Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Tg
Tanggal 30 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
148
  • Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2019/PA.TqMenimbang, bahwa bukti P.5,Surat Kepala Kantor Agama KecamatanTegal Barat Nomor: 25/Kua.11.35.02/Pw.01/02/2019, tanggal 20 Februari 2019,prihal rekomendasin Penetapan Nama, aslinya bukti tersebut telah memenuhisyarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatanyang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon telahmelakukan tertip administrasi yang berlaku pada Kementrian Agama RIsebagaimana dimaksudkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan
Register : 14-05-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA Prabumulih Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Pbm
Tanggal 28 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
228
  • perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan dahulu Dusun Prabumulih, sekarang Kelurahan Prabumulih,Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5)UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talakdan Rujuk yang diberlakukan dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun1954, dan Pasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, untuk tertip
Register : 06-01-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 17/Pdt.G/2017/PA.Pkl
Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
183
  • Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan denganVEISt@K n ooo nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumgugatannya agar dicantumkan perintah penyampaian salinan putusan olehPanitera kepada Pegawai Pencatat Nikah penggugat dan tergugat, akan tetapidemi terpenuhinya tertip
Register : 13-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 502/Pdt.G/2017/PA.Pkl
Tanggal 21 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
152
  • pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai denganTergugat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , oleh sebab itu gugatanPenggugat dapat dikabulkan; won Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumgugatannya agar dicantumkan perintah penyampaian salinan putusan olehPanitera kepada Pegawai Pencatat Nikah penggugat dan tergugat, akan tetapidemi terpenuhinya tertip
Register : 20-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA Prabumulih Nomor 27/Pdt.P/2019/PA.Pbm
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
2710
  • denganmenyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan wilayah Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulihpada tanggal 17 Desember 2008;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5)UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talakdan Rujuk yang diberlakukan dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun1954, dan Pasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, untuk tertip
Register : 03-03-2021 — Putus : 09-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 130/PID.SUS/2021/PT MKS
Tanggal 9 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IRFAN Alias IPPANG Dg. NGALLE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIYEN MULIANA, SH.
2316
  • pidana tersebut tidak sesualdengan kwalifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan olehTerdakwa, sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama tidak dapat dipertahankan;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentubukanlah semata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telahdilakukannya, akan tetapi merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agardikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindakpidana lainnya, serta mampu hidup lebih tertip