Ditemukan 822 data
20 — 7
Oleh karenanya melindungi hak anak jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada tertip administrasi hukum objektif);Menimbang, bahwa terhadap petitum poin dua (2) permohonan paraPemohon, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas dandengan merujuk pada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukanterbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga pernikahan
SOLAIKHAN
17 — 3
Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambatmelaporkan ke Petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBlitar, terkait dengan tertip administratif dan kepastian hukum berdasarkanUndang Undang nomor 23 tahun 2006 yang diperbaruhi di Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 44 ayat 4 tentang AdministrasiKependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumendokumen yang diterbitkan Dukcapil baru bisa diproses jika sudah adapenetapan sidang pengadilan termasuk Akta Kematian7
14 — 8
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum lslam, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;tn Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumgugatannya agar dicantumkan perintah penyampaian salinan putusan olehPanitera kepada Pegawai Pencatat Nikah penggugat dan tergugat, akan tetapidemi terpenuhinya tertip administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 84Undangundang nomor
32 — 9
pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Pemohon II sudah memilikisurat nikah, tetapi surat nikah tersebut hilang waktu peristiwa bencanaTsunami;Bahwa, Pemohon dan Pemohon II sangat membutuhkan surat bukti telahterjadi pernikahan tersebut untuk pengurusan keperluan administrasikependudukan, serta keperluan lainnya;Bahwa, Pemohon dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biayayang timbul akibat perkara ini;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
38 — 18
pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Pemohon II sudah memilikisurat nikah, tetapi sudah hilang waktu peristiwa Tsunami tahun 2004;Bahwa, Pemohon dan Pemohon II sangat membutuhkan surat bukti telahterjadi pernikahan tersebut untuk pengurusan keperluan administrasikependudukan, serta keperluan lainnya;Bahwa, Pemohon dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biayayang timbul akibat perkara ini;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
14 — 7
Olen karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal
16 — 4
sesuai dengan nama tercatat/tutulis pada ljazah yangdimiliki oleh anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon; Bahwa suami Pemohon (JASMANI) telah meningal dunia karena sakit,meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2006 ; Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini, adalah mohonpenetapan pembetulan nama anak Pemohon yang berbeda, yang nantinyanama anak Pemohon yang dipakai adalah MUHAMMAD SYARIFUDINHIDAYATULLAH, agar tidak mengalami kesulitan dalam hal anakPemohon untuk tertip
27 — 9
Pemohon dan Pemohon II tidak pernah berceraidan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad); Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II ada memiliki surat nikah,namun surat tersebut telah hilang dalam musibah Gempa dan GelombangStunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Kecamatan Krueng Sabee,Kabupaten Aceh Jaya;Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dariMahkamah Syariyah Calang, untuk mengurus Administrasi Kepegawain dankeperluan lainya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
21 — 6
Oleh karenanya melindungi hak anak jauh lebihpenting dan harus didahulukan dari pada tertib administrasi (hukumsubjektif harus lebih didahulukan dari pada tertip administrasihukum objektif);Halaman 9 dari 12Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2020/MS.LskMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadappetitum poin dua (2) permohonan para Pemohon, majelismemandang dengan merujuk pada aturan hukum itsbat nikah hanyadapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yangdiatur dalam Pasal 7
30 — 9
Sedangkan Buku Nikah tersebut sangat perlu sangat perlubagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti nikah serta untuk keperluan AktaKelahiran dan keperluan administrasi lainnya oleh sebab itu Pemohon mohonkepada bapak mahkamah Syariyah Calang pernikahan antara Pemohon I danpemohon II untuk diistbatkan;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukan sebagaimanadi maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon
27 — 9
tempatdikediaman di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, yang duluKecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, sampai sekarang dan telahbergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 ( dua )anak bernama :anakanakBahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam ( Murtad ).Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
13 — 1
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai denganTergugat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;wonnn Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta olen Penggugat dalam petitumgugatannya agar dicantumkan perintah penyampaian salinan putusan olehPanitera kepada Pegawai Pencatat Nikah penggugat dan tergugat, akan tetapidemi terpenuhinya tertip
18 — 7
Olehkarenanya melindungi hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebih didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan juga pernikahan antara
9 — 0
0035/Pdt.G/2016/PAKraArtinya : " Dan jika mereka beraam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya AllahMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor : 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelistelah patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Menimbang bahwa untuk menciptakan tertip
14 — 8
Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2019/PA.TqMenimbang, bahwa bukti P.5,Surat Kepala Kantor Agama KecamatanTegal Barat Nomor: 25/Kua.11.35.02/Pw.01/02/2019, tanggal 20 Februari 2019,prihal rekomendasin Penetapan Nama, aslinya bukti tersebut telah memenuhisyarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatanyang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon telahmelakukan tertip administrasi yang berlaku pada Kementrian Agama RIsebagaimana dimaksudkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan
22 — 8
perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan dahulu Dusun Prabumulih, sekarang Kelurahan Prabumulih,Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5)UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talakdan Rujuk yang diberlakukan dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun1954, dan Pasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, untuk tertip
18 — 3
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan denganVEISt@K n ooo nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumgugatannya agar dicantumkan perintah penyampaian salinan putusan olehPanitera kepada Pegawai Pencatat Nikah penggugat dan tergugat, akan tetapidemi terpenuhinya tertip
15 — 2
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai denganTergugat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , oleh sebab itu gugatanPenggugat dapat dikabulkan; won Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumgugatannya agar dicantumkan perintah penyampaian salinan putusan olehPanitera kepada Pegawai Pencatat Nikah penggugat dan tergugat, akan tetapidemi terpenuhinya tertip
27 — 10
denganmenyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan wilayah Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulihpada tanggal 17 Desember 2008;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5)UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talakdan Rujuk yang diberlakukan dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun1954, dan Pasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, untuk tertip
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIYEN MULIANA, SH.
23 — 16
pidana tersebut tidak sesualdengan kwalifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan olehTerdakwa, sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama tidak dapat dipertahankan;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentubukanlah semata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telahdilakukannya, akan tetapi merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agardikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindakpidana lainnya, serta mampu hidup lebih tertip