Secara sesuaimenurut hukum (According to the law/due process of law), adil (fairand just trial) yang dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahandalam perkara Aquo, yang tidak menimbulkan kekaburan dan ataumenimbulkan permasalahan baru di antara pihakpihak yangbersengketa yang diperiksa dan diputus;Bahwa meskipun dalam kaedah hukum acara perdata adalah menjadihak Penggugat/Pelawan untuk menentukan subyek hukum yangmenjadi pihak Tergugat/Terlawan yang telah melanggar hak danmerugikan kepentingannya

kasuistis gugatanperlawanan Pelawan tersebut merupakan suatu gugatan yang kurangpihak (error in persona) dengan tidak digugatnya pihak tertentu yangerat kaitannya Conditio Sine Quanon dengan pokok perkara yangsedang diperiksa akan menimbulkan kesulitan pelaksanaan putusankelak dan atau bertentangan dengan tujuan pemeriksaan perkaraPerdata;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilanbaik pihak Pelawan maupun Terlawan telah menimbulkanproblematik Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas

danmenurut hukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkanterdapatnya putusan yang saling tumpang tindih (over laping) dansaling bertentangan kelak, yang memungkinkan semakinkompleksnya permasalahan dalam perkara Aquo, dan guna dapatmenetapkan dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara Aquo.Secara komprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihakdalam permasalahan di maksud dan guna menetapkan hakhak pihakyang terlibat atas obyek tanah terperkara pihakpihak terkait adalahsangat Esensiil

dan merupakan Conditio Sine Quonon denganpenyelesaian secara komprehensif dan tuntas permasalahan perkaraAquo;6 Bahwa oleh karenanya gugatan Pelawan adalah Error in Persona olehkarena gugatan Pelawan dalam materi pokok perkara (konvensi)perkara Aquo belumlah dapat diperiksa dan diputus karena gugatanPelawan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard );7 Bahwa gugatan Pelawan dalam pekara Aquo tidak jelas antara positadan petitum tidak sinkron dan saling kontradiktif

program Pemerintah Republik Indonesia danPENGGUGAT sebagai salah satu. lembaga kepercayaan, namunTERGUGAT secara nyata tidak memanfaatkan program tersebut dengansebaikbaiknya;Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belummenunjukan itikad baik atas pelakasanaan kewajibannya, maka sangatlahberalasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agardengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus,seketika dan tuntas

tanah dan bangunandengan bukti kepemilikan SHM nomor : 9503, Surat ukur nomor :8264/Land.Ulin Utara/2018 atas nama Heru Santoso, yang terletak diPerum Graha Pelita Asri Blok A No.5 Landasan Ulin Banjarbaru,Kalimantan Selatan, ( vide Pasal 17 PERMA No. 4 Tahun 2019 Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA No. 14 Tahun 2016 tentangtata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah);Bahwa apabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaranseluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas

Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutangpembiayaan secara sekaligus sebesar Rp.144.436.317 yang terdiri dari sisapokok sebesar Rp.96.765.743, sisa margin sebesar Rp.47.670.574 dankewajiban denda Rp.2.309.088 serta biayabiaya yang timbul secaraseketika, sekaligus dan tuntas kepada PENGGUGAT selambatlambatnya 7(tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (/nkrachtvan gewijsde).

2021/PT YYKadalah suami Penggugat, sedangkan obyek sengketa adalah milik Penggugatyang diperoleh dari orang tuanya berdasarkan warisan (Sebagaimanaketerangan saksi Dukuh) dan bukti P2 berupa SHM atas tanah obyek sengketatersebut di bagian petunjuk tertera diperolen berdasarkan warisan, yaituberdasarkan Surat Pernyataan / Keterangan Warisan tanggal 16092004,sehingga obyek sengketa tersebut adalah hak penuh milik Penggugat (bukanharta gono gini); Bahwa memang benar pada asasnya putusan hakim harus "tuntas

Bahwa jikalau gugatan ini dikabulkan dengan tanpa melibatkan TuanSuroso sebagai pihak dalam perkara ini, putusannya dapat dijalankandan/atau diselesaikan dengan tuntas dan dapat menyudahi masalah atausengketa antara para pihak itu dan tidak akan memunculkan masalahbaru; adapun Tuan Suroso dilibatkan sebagai pihak kesatu dalamperjanjian sewamenyewa tersebut dalam kapasitasnya sebagai suamiPenggugat ikut menyetujul perjanjian Sewamenyewa tersebut, Bahwa oleh karena itu dengan tidak diikutsertakannya

denganPenggugat adalah merupakan satu kesatuan selaku Pihak Kesatu, dalam SuratPerjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2009, yang ikut menandatangani danmengikatkan diri dalam suatu perjanjian, maka Penggugat maupun Tuan Surososelaku Pihak Kesatu dalam Perjanjian Sewa Menyewa mempunyai hak dankewajiban yang sama dalam perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya Tuan Suroso selakusuami Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka permasalahan aquo tidakdapat diselesaikan dengan tuntas

Suarni binti Abd.Rahim (anak kandung);

-Rasni R. binti Abd.Rahim (anak kandung);

-Lukman binAbd.Rahim (anak kandung);

-Herman binAbd.Rahim (anak kandung);

-Tuntas Rahim bin Abd.Rahim (anak kandung);

-Hastuti binti Abd.Rahim (anak kandung);

-Erni binti Abd.Rahim (anak kandung);

-Rosmini binti Abd. Rahman (anak kandung);

3.

Bahwa dalam perkawinan al marhum Abd.Rahim bin H Siata dengan isterikeduanya yang bernama al marhumah Hj.Tati Partan dikarunia dua oranganak yaitu Tuntas dan Hastuti. Bahwa dalam perkawinan al marhum Abd Rahim bin H.Siata dengan isteriketiganya yang bernama Surallang dikaruniai satu orang anak yang namaErni.( Pemohon X ). Bahwa perkawinan al marhum Abd Rahim bin H.

Prg Bahwa anak al marhum Abd.Rahim bin H.Siata dengan isteri keduanya almarhumah Hj.Tati Partan sebanyak dua orang yaitu Tuntas ( Pemohon VII )dan Hastuti ( Pemohon VIII ). Bahwa anak al marhum Abd Rahim bin H.Siata dengan isteri ketiganya almarhumah Surallang dikaruniai Satu orang anak yaitu Erni ( Pemohon X ). Bahwa anak al marhum Abd Rahim bin H Siata dengan isteri keempatnyayang bernama HJ.satong binti P Midi ( Pemohon II ) sedang anak bernamaRosmini (Pemohon IX ).

Prgdikarunial pada isteri Keduanya sebanyak dua orang yaitu Tuntas bin Abd Rahimdan PEMOHON 8.Menimbang bahwa anak yang dikaruniai al marhum Abd Rahim denganisteri ketiganya hanya satu orang yaitu Erni binti AodRahim, sedang pada isterikeempatnya juga dkaruniai satu orang anak yang bernama Rosmini binti AbdRahim.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi paraPemohon dan Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh pejabat yangberwenang, yang masingmasing menerangkan bahwa pewaris telah

MitraNusagraha, dibuat surat kuasa dan persetujuan tanggal 05 Agustus2013 dari Jufri Zubir ke Tommy Karya;Laporan Uji Tuntas (due diligence report) PT. Mitra Nusagraha olehKantor Akuntan Rasin, Ichwan & Rekan yang disetujui oleh H. JufriZubir yang menyebutkan tidak ditemukannya bukti penggunaan uangoleh Sdr. Tommy Karya dan penjelasan sisa hak H. Jubri Zubir daripenjualan lahan serta sisa lahan yang tidak dijual;Pencabutan surat kuasa oleh H.

Jufri Zubir (bestpartner law firm) Nomor 024/S.Kel/BP/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.Yang menerangkan sisa pembayaran jual beli saham antara Jufri Zubirdengan Syaiful Tri Putranto merujuk pada hasil uji tuntas (duediligence) tanggal 20 September 2013 yang dilakukan oleh KantorAkuntan Rasin, Ichwa & Rekan atas perhitungan sisa nilai saham danlahan yaitu sebanyak Rp5.447.277.652,00 (lima miliar empat ratusempat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus limapuluh dua rupiah) dan sisa

MH tanggal 05 Agustus 2013;15) Laporan uji tuntas (due diligence report) PT.

No 29 PK/PID/2016ratus delapan puluh tiga rupiah) dari yang tercatat dalam laporanperusahaan dengan yang diaudit dalam uji tuntas oleh akuntan,kemana penggunaan dana tersebut? Padahal yang mendapat kuasauntuk mengendalikan PT.

oleh akuntan;Bahwa pelaksanaan uji tuntas dan penunjukan akuntan dalammelakukan uji tuntas oleh Termohon Peninjauan Kembali, merupakanpelaksaan dari Perjanjian Perikatan Jual Beli Pemindahan Hak AtasSaham Dalam PT.

Bahwa selanjutnya PARA PIHAK melalui Perjanjian Perdamaian inibermaksud untuk menyelesaikan PERKARA PENGADILAN tersebutsecara baik, damai, menyeluruh dan tuntas, dengan cara kekeluargaanmelalui proses perdamaian;3.

kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAKPERTAMA berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini telah diselesaikan,dengan memberikan pernyataan lunas dan dilengkapi dengan BeritaAcara Penyerahan/ Pengembalian jaminan SHM dimaksud;PASAL 4Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, maka PARA PIHAKdengan ini menyatakan dengan tegas bahwa seluruh perselisinan di antaraPARA PIHAK terkait segala hal yang dituntut PIHAK PERTAMA kepadaPIHAK KEDUA dalam PERKARA PENGADILAN dianggap telah selesai danberakhir secara tuntas

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memoribanding yang pada pokoknya sebagai beikut : Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengan putusanHakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalameksespsi Pembanding semula Tergugat sebagai dasar dan alasanmengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana agardalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikansecara tuntas

, dan berkekuatan hukum dan kepastian hukum; Bahwa Pembanding semula Tergugat merasa dirugikan oleh Terbandingsemula Penggugat karena hak azasi Pembanding semula Tergugat telahdilanggar oleh Terbanding semula Penggugat sebab diatas tanah sengketatelah dibangunkan sebuah bangunan permanen namun belum tuntas akibatproses pidana terhadap Turut Terbanding semula Tergugat Il yang tidakada hubungannya dengan Pembanding semula Tergugat ;Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 75/PDT/2016/PT PAL Bahwa Pembanding

perbuatan Tergugatsebagai tercantum adalah Perbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian ditambahdengan segala akibat hukumnya yang menyertai kepadaPenggugat sebesar Rp.2.750.000.000, (Dua Milyar TujuhRatus Lima Puluh Juta Rupiah);Bahwa sangat dikhawatirkan Tergugat akan menghindar darikewajibannya untuk memberikan pembayaran kepadaPenggugat, oleh karena itu agar gugatan dalam perkara tidaksiasia, maka mohon kiranya Pengadilan meletakan jaminanterhadap Jaminnan Penyelesaian secara tuntas

asumsi bahwa luas tanah yang terpakaisebagai lahan pendirian 2 tiang listrik tidak seluas perhitungan Penggugat yangdisesuaikan dengan luas tanah milik Penggugat.4 Petitum dalam Gugatan a quo tidak jelas, sebagaimana pada Petitum Primairangka 4 ;bahwa sangat di khawatirkan Tergugat akan menghindar darikewajibannya untuk memberikan pembayaran kepada Penggugat, olehkarena itu agar gugatan dalam perkara tidak siasia maka mohon kiranyapengadilan meletakan jaminan terhadap...Jaminan penyelesaian secara tuntas

yang bukan merupakan pihak dalamGugatan a quo.Sesuai Yurisprudensi Purusan MARI No.663 K/Sip/1973 tanggal 06 Agustus1973 yang menyatakan karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatanIharus dinyatakan tidak dapat diterima:, maka Gugatan a quo terbukti kabur/Tidak jelas (Obscuur Libel).5 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur atau tidak jelaskarena petitum tidak didukung oleh posita :e Petitum Primer angka 4 mengenai meletakan jaminan terhadap..., jaminanpenyelesaian secara tuntas

diterima.3 Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kurang pihak (PluriumLitis Consortium), sebagai berikut :a Karena pemilik sebenarnya atas tanah sengketa adalah Perhutani dan dalampendirian 2 tiang listrik tegangan menengah pihak Perhutani tidakkeberatan, maka seharusnya Penggugat memasukan pula pihak Perhutanisebagai Tergugat dalam Gugatan a quo.b Berkaitan dengan Petitum Gugatan a quo angka 4, yang menyatakan :jaminan penyelesaian secara tuntas

PERKARA :1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.2 Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.3 Menyatakan pendirian 2 tiang listrik tegangan menengah di tanah kawasanhutan Negara yang dikelola oleh Perhutani adalah sah dan berdasarkan hukum.4 Menolak kerugian meteriil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua limyar rupiah)dan kerugian immaterial sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh tarus lima puluj jutarupiah) yang diajukan Penggugat.5 Menolak peletakan jaminan dan jaminan penyelesaian secara tuntas

Gugatan penggugat kurang pihak (Exceptio plurium litis Concorsium)Bahwa dalam gugatan Penggugat yang nyata nyata ada pihal lainselain Tergugat sendiri yaitu ahli waris beserta yang menempati obyekperkara a quo tidak dijadikan pihak yang berpekara, padahal untukmenyelesaikan permasalahan penggugat secara tuntas danmenyeluruh ahli waris harus di tarik pula sebagai pihak dalam gugatanperkara a quo.

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 hal, 2 dalam gugatan Penggugat yang nyata nyata ada pihak lain selain Tergugat sendiri yaitu ahli waris yang tidak dijadikan sebagai pihakyang berperkara atau pihak yang menempati obyek perkara, padahal untuk menyelesaikanpermasalahan penggugat secara tuntas dan menyeluruh ahli waris harus di tarik pula sebagaipihak dalam gugatan perkara a quo.

pengurangan atau perubahan dalam gugatan Penggugatdan atau jawaban Tergugat;Bahwa oleh karena yudex factie tidak menjawab secara jelas dalampertimbangannya mengenai ke 3 (tiga ) eksepsi Para Tergugat tersebut, makamenurut Para Pembanding yudex factie melanggar ketentuan hukum acaraperdata yang mewajibkan bagi Hakim untuk mengadili seluruh bagian dalilkedua belah pihak sebagaimana yang diatur pada Pasal 189 ayat(2) R.Bg danPasal 50 Rv, yang memberikan kaidah hukum bahwa putusan Hakim harustotal, tuntas

Keberatan Pertama, Bahwa Yudex Factie telah melanggar Azas yangmewajibkan Hakim mengadili seluruh bagian gugatan, sebagaimana yangdiatur pada Pasal 189 ayat (2 ) R.Bg dan Pasal 50 RV, yang memberikankaidah hukum bahwa Putusan Hakim harus total dan tuntas sekaligus,diterjemahkan dan dianalisis sesuai yang diminta kedua belah pihak.

adil dan bijaksana Penggugat dan II harusmenanggung bersama dengan Ady Rahman ( Tergugat II ) kerugian itubukan sebaliknya melakukan tindakan hukum dengan sengaja melaporkanAdy Rahman ke Polres Polman dengan tuduhan penggelapan, yangselanjutnya membuat pengakuan utang;Bahwa berdasarkan dua fakta yang terjadi dipersidangan dengan tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka menurut parapembanding putusan yudex faxtie dapat dikategorikan adalah putusan yangtidak lengkap dan tidak tuntas

Bahwa pertimbangan yudex factie lagilagi tidak jelas apa maksud dantujuannya, pada alenena ke 4 untuk jelasnya dapat dibaca Menimbang,bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para Penggugat belummelakukan pembayaran atas hutanganya, karena tidak jelas dan tuntas,maka pembanding berpendapat putusan tersebut harus dibatalkan;.

dan salah dalam memahamipokok persoalan dalam perkara ini, Sebagaimana yang diamanatkan olehUndangUndang khususnya Pasal 189 ayat (2 ) R.Bg dan Pasal 50 RV, yangmemberikan pengertian bahwa Putusan Hakim harus total dan tuntas ;D.

Menperind No.428 / M / SK / 12 / 1987 menyebutkandalam pasal 1 Jo. pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang membedakanPERUSAHAAN AGEN TUNGGAL dan PENGAKUANKEAGENAN TUNGGAL apabila ada permasalahan yang timbul,Menteri Perindustrian berwenang untuk penyelesaian secara tuntas(Clean Break) diatur dalam SK Menperind No.428 /M / SK / 12/1987 . Bab IV Pasal 5 ayat butir 4;Pasal 1, SK. Dep.

RII dan sekaligusPenyelesaian tuntas kasus Sony di Indonesia sebagaimana Bukti PK10 ; dan selanjutnya pengambilalihan PT. RII yang memperkuatadanya PT. Amcol GEl sebagai PERUSAHAAN AGEN TUNGGALdari Prinsipal Jepang, yang akan didaftarkan di DepartemenPerindustrian, setelah diketahui PT. RII selaku Pemegang MerkDagang Sonydengan Izin SK No.025 / DJAI / IUT5 / Nonfas / II /85 (Bukti PK7), karena PT.

RII yang mendapat Pengakuan Pemerintah (Bukti PK 22).Dalam rangka melakukan Penyelesaian secara tuntas (Clean Break)terhadap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari ketidakwajaranpihak principal SONY Jepang dalam pemutusan perjanjian denganPT.Ratu Irama Inti sebagai Perusahaan Agen Tunggal yangmemperoleh pengakuan keagenan tunggal dari Pemerintah Cq.Menteri Perindustrian, yang mempunyai hak untuk memperolehperlindungan dari Pemerintah Cq.

Menteri Perindustrian untukpenyelesaian secara tuntas (Clean Break) terhadap permasalahan yangtimbul dimaksud tersebut (Vide Bab IV, pasal 5 ayat 1 butir 4 SKMenteri Perindustrian No. 28/M/SK/ 12/1987, (Bukti PK 6 )Oleh karena Termohon I PK juga dalam jabatannya sebagai PresidentDirector PT.

Undangundang No. 6 tahun 1968 Jo UndangUndangNo. 12 tahun 1970 dan Penerapan Hukum penyelesaian Tuntas Kasus Sonydi Indonesia yang dialami PT.

tranterdakwa kwitansi dan surat perjanjian); 5. 1 (satu) eksemplar fotocopy bantuan hukum (voucher bukti tranterdakwa, invoice dan kwitansi) Rp. 1.430.000.000; 6. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir voucher giro dan bukti tranterdakwa leasing kendaraan; 7. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir voucher bukti tranterdakwa dan invoice desain interior 2012-2013; 8. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir rekening escrow USD IDR Bank BRI tahun 2012; 5. 1. 1 (satu) bundel asli hasil uji tuntas

Hal ini diperlukan untuk penjualan ke BUMD Kabupaten Sampang; k.Surat Bupati Sampang No. 540/109/434.111/2010 tanggal 14 April 2010 kepada PT Indonesia Power perihal Alokasi gas ex sumur Wortel, menyampaikan bahwa sehubungan dengan surat konsultan mengenai hasil uji tuntas terhadap calon mitra BUMD Kabupaten Sampang, pemanfaatan gas sebesar 17 MMSCFD akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan melalui PT Indonesia Power dan Menunjuk PT Sampang Mandiri Perkasa sebagai pelaksana penjualan

Tindak Lanjut Rapat ini adalah akan dilakukan Uji Tuntas kepada BUMD Sampang pada tanggal 20 April 2010; d. Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan Gas kepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwa pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power.

Surat Bupati Sampang No. 540/109/434.111/2010 tanggal 14 April 2010 kepada PT IndonesiaPower perihal Alokasi gas ex sumur Wortel, menyampaikan bahwa sehubungan dengan suratkonsultan mengenai hasil uji tuntas terhadap calon mitra BUMD Kabupaten Sampang,pemanfaatan gas sebesar 17 MMSCFD akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikanmelalui PT Indonesia Power dan Menunjuk PT Sampang Mandiri Perkasa sebagai pelaksanapenjualan gas alam ex. Sumur wortel;1.

Dilakukan Uji Tuntas oleh Santos (didampingi BPMIGAS) dalam rangka Penjualan GaskepadaKabupaten Sampang pada tanggal 20 April 2010, dengan hasil antara lain bahwapemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan PT Indonesia Power. Diperlukan adanyadokumendokumen legal administratif pembentukan PT Sampang Mandiri Perkasa sebagaiBUMD/Perusda, dan diperlukan pernyataan Release and Discharge dari Bupati Sampang, karenapemanfaatan gas bukan untuk wilayah Kabupaten Sampang;e.

contest;e Berpengalaman di gas trading; PT SMP tidak mempunyai pengalaman di gas trading;e Mempunyai kemampuan pembiayaan : belum meneliti kemampuan pembiayaan;e ~=Bahwa pada waktu dilakukan uji tuntas tersebut, komposisi saham PT SMP adalah: 40% PTGSM dan 60% PT ASA.

trading; PT SMP tidak mempunyai pengalaman di gas trading;e Mempunyai kemampuan pembiayaan : belum meneliti kemampuan pembiayaan;e ~=Bahwa pada waktu dilakukan uji tuntas tersebut, komposisi saham PT SMP adalah: 40% PTGSM dan 60% PT ASA.

Di samping itu, PT GSM sendiri tidak termasuk dalam 9 (sembilan)perusahaan yang dilakukan uji tuntas;e Bahwa selanjutnya saksi Muhaimin dan saksi Hari Oetomo selaku Direktur Utama danDirektur PT SMP dengan menggunakan status PT.

lki jek enek rerabute jumlahe telulas gedene sa rambutrambut iki benenek tuntas la awakmu metua ngubengono omah ping sewelas?

lki jek enek rerabute jumlahe telulas gedene sa rambutrambut ikiben enek tuntas la awakmu metua ngubengono omah pingsewelas?

quo dimaksud;Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama dalam alinea 2 (dua) halaman 22 yangmenyatakan bahwa mengenai kelalaian melaksanakan kewajibanPenggugat menurut Surat Perjanjian Pembiayaan bersama denganPenyerahan hak Milik secara Fiducia Nomor 84100221213 tertanggal 23Juli 2012, maka adalah logis apabila setelah Tergugat menyerahkankembali Obyek Jaminan Fiducia tersebut untuk melanjutkan kembalipembayaran cicilannya itu setiap bulannya hingga tuntas

penarikan Objek Perjanjian dimaksudmerupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah pertimbangan yang tidakHalaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015mencerminkan rasa keadilan karena berdasarkan fakta hukum yang adaObjek Perjanjian tersebut adalah milik Termohon Kasasi sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 7 huruf (d) yang menyatakan "Konsumen mengakuibuktibukti kepemilikan barang terdaftar atau tertulis atas nama konsumen,namun selama kewajiban konsumen kepada Clipan masih belum dilunasisampai tuntas

menghukum Pemohon Kasasi memberikan gantirugi kerusakan barang jaminan milik Termohon Kasasi sebesarHalaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana berdasarkan Perjanjianyang telah disepakati antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasikhususnya pada Pasal 7 huruf (d) yang menyatakan "Konsumen mengakuibuktibukti kepemilikan barang terdaftar atau tertulis atas nama konsumen,namun selama kewajiban konsumen kepada Clipan masih belum dilunasisampai tuntas

Kasasilahsehingga dilakukannya penarikan & pengambilan terhadap Objek PerjanjianA quo tersebut oleh Pemohon Kasasi, selain itu hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian A quo yang telah disepakatidan menjadi undangundang antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi khususnya pada Pasal 7 huruf (d) yang menyatakan "Konsumenmengakui buktibukti kepemilikan barang terdaftar atau tertulis atas namakonsumen, namun selama kewajiban konsumen kepada Clipan masihbelum dilunasi sampai tuntas

Atau, jika surat benar hilang, menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/ Pembanding untuk mengurus penerbitan asli surat milik Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Terbanding tersebut dan menanggung seluruh biaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesai menyerahkan asli surat tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Terbanding;
- Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pengikatan Jual Beli Nomor 176 tanggal 22

apabila ternyata pada saatpengurusan Akta Jual Beli yang masih harus ditegaskan ini di KantorPertanahan yang berwenang mendapat kendala, atau dikemudian haridilapangan Penggugat mendapat klaim, gugatan dan / atau tuntutan daripihak lain maupun pihak keluarga Para Tergugat sendiri, atau jikaPenggugat mendapat gugatan, tuntutan dan/atau klaim mengenai tanah,batas tanah, sepadan tanah dan lainnya dilapangan, maka para Tergugatberkewajiban untuk menyelesaiakan permasalahan yang muncul sampaltuntas dengan tuntas

DanTERGUGAT II sudah beberapa kali menawarkan diri untukmendampingi PENGGUGAT untuk mengurus suratsurat tersebutmenjadi sertifikat dan jika PENGGUGAT tidak bisa mengurusnya,TERGUGAT II bersedia mengurusnya hingga tuntas tetapi surat tanahasli harus diserahkan dulu kepada PARA TERGUGAT, namun tidakpernah ada ditanggapi, malah menyebutkan suratsurat PARATERGUGAT sudah hilang.Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT angka ke10 yangmenyebutkan PARA TERGUGAT tidak menanggapi dan tidakmelakukan tindakan apapun

TERGUGAT II sendirisudah beberapa kali menawarkan diri untuk mendampingiPENGGUGAT untuk menguiris SuratSsurat tersebut menjadi sertifikat,kemudian jika PENGGUGAT tidak sempat mengur:us Suratsurat tanahke BPN, TERGUGAT Il bersedia mengurusnya hingga tuntas, tetapisurat tanah asli yang dititip kepada PENGGUGAT harus diserahkankepada PARA TERGUGAT untuk diurus menjadi sertifikat.

Atau, jika surat benar hilang, menghukum TERGUGATREKONVENSI untuk mengurus penerbitan asli surat milik PARAPENGGUGAT REKONVENSI tersebut dan menanggung seluruh biayapengurusannya hingga tuntas dan setelah selesai menyerahkan asli Surattersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI.4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk menerima pengembalianuang tahap pertama Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dariPARA PENGGUGAT REKONVENSI;Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 254/PDT/2014/PT.PBR5.

Atau, jika surat benar hilang, menghukumTergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/ Pembanding untukmengurus penerbitan asli surat milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding tersebut dan menanggung seluruhbiaya pengurusannya hingga tuntas dan setelah selesaimenyerahkan asli surat tersebut kepada Para PenggugatRekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Terbanding; Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikatPengikatan Jual Beli Nomor 176 tanggal 22 Maret 2011 yang dibuatdihadapan

Wtpsecara tuntas, maka Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya memohon agarperkaranya dinyatakan dicabut dahulu.Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah di uraikan di atas.Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdiwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkanTergugat tidak datang

dan/atau tidak akan datang menghadap ke persidangankarena tidak dapat ditemui oleh Juru Sita di tempat tinggalnya dan Aparat Desasetempat di mana Tergugat bertempat tinggal tidak mau pula menerima RelaasPanggilan Tergugat.Menimbang bahwa kedatangan Tergugat di muka persidangan sangatpenting dan menentukan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkaraini secara tuntas, namun Tergugat dipastikan tidak akan datang menghadap kepersidangan, maka Penggugat diwakili oleh kKuasa hukumnya memohon

denganketentuan sebagai berikut :a) Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak atauselambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjanjian iniditandatangani oleh Para Pihak;b) Pihak Pertama telah melengkapi dokumen pengajuan klaimsebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Polis;c) Setelah Perjanjian ini ditandatangani, Pihak Pertama sepakatuntuk tidak mencabut Gugatan Perbuatan Melawan HukumNo.119/Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal 19 Februari 2019 karena ParaPihak akan menyelesaiannya secara tuntas

Perry Sohuturon Panggabean;(2) Bahwa pembayaran Nilai penyelesaian oleh Pihak Kedua kepadaPihak Pertama juga merupakan penyelesaian secara tuntas danmenyeluruh atas Perkara Gugatan Perbuatan Melawan HukumNo.119/Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal 19 Februari 2019 yang tercatat diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan sehubungan dengan Polis No.59303184 a.n. Alm.

Majalaya Kabupaten Bandung;Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT Idola Selaras Abadi dibagian Staf GA (General Fair)/oagian Umum yang salah satutugasnya adalah mengurus balik nama kendaraan Perusahaan,dan Perusahaan telah menunjuk Terdakwa untuk pengerjaanbalik nama Kendaraan R4 merk Lexus milik Perusahaan denganbiaya sejumlan Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah),tetapi pekerjaan tersebut tidak tuntas sampai sekarang dansetiap ditanyakan Terdakwa menjawab masih dalam proses dantidak memberikan

Majalaya Kabupaten Bandung;Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan PT Idola Selaras Abadi dibagian Staf GA (General Fair)/oagian Umum yang salah satutugasnya adalah mengurus balik nama kendaraan Perusahaan,dan Perusahaan telah menunjuk Terdakwa untuk pengerjaanbalik nama Kendaraan R4 merk Lexus milik Perusahaan denganbiaya sejumlan Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah),tetapi pekerjaan tersebut tidak tuntas sampai sekarang danHalaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN BIbsetiap ditanyakan Terdakwa

Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pengurusanbalik nama mobil Lexus;Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Karyawan PT IdolaSelaras Abadi di bagian Staf GA (General Fair)/bagian Umumyang salah satu tugasnya adalah mengurus balik namakendaraan Perusahaan, dan Perusahaan telah menunjukTerdakwa untuk pengerjaan balik nama Kendaraan R4 merkLexus milik Perusahaan dengan biaya sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah), tetapi pekerjaantersebut tidak tuntas

Tingkatpertama seraya memerintahkan Pengadilan tingkatpertama untuk memeriksa dan memutus pokok perkara.Namun demi untuk tegaknya azas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalampasal 2 (1) Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, praktek peradilan telahmelenturkan ketentuan beracara dimaksud denganmemberikan kewenangan kepada Peradilan tingkatbanding untuk langsung memeriksa dan memutus pokokperkara dengan syarat apabila peradilan tingkat pertamatelah tuntas

secara menyeluruh memeriksa pokokperkara ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelahmemeriksa dan meneliti berkas perkara, ternyataPengadilan Negeri Andoolo telah tuntas memeriksa pokokperkara dan pembuktian yang berkenaan dengan perkaraini oleh karena itu) Pengadilan Tinggi akan langsungmemeriksa dan memutus pokok perkara tanpamengembalikan berkas terlebih dahulu kepada Pengadilantingkat pertama ;Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelummenjatuhkan putusan= akhir terlebih

Namun demi untuk tegaknya azasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimanadiamanatkan dalam pasal 2 (1) Undang Undang No.48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, praktek peradilan telahmelenturkan ketentuan beracara dimaksud dengan memberikankewenangan kepada Peradilan tingkat banding untuk langsungmemeriksa dan memutus pokok perkara dengan syarat apabilaperadilan tingkat pertama telah tuntas secara menyeluruhmemeriksa pokok perkara ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksadan

meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Negeri Andoolotelah tuntas memeriksa pokok perkara dan pembuktian yangberkenaan dengan perkara ini oleh karena itu Pengadilan Tinggiakan langsung memeriksa dan memutus pokok perkara tanpaHAL6 DARI HAL 11mengembalikan berkas terlebih dahulu kepada Pengadilan tingkatpertama ;Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelummenjatuhkan putusan akhir terlebih dahulu telah menjatuhkanputusan Sela dengan memerintahkan kepada Pengadilan NegeriAndoolo