Ditemukan 2422 data
96 — 14
/Pid.SusTPK/2016/PN Yykon1 (satu) buah Buku Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir(Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam NegeriRl;6. 1 (satu) buah Buku Penjelasan XI Penataan Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Perdesaan (Petunjuk Teknis Operasional)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat DanDesa
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
397 — 1194
HPH PT BG Dasaad Joint Venture Inc. dan disebutkandalam surat dimaksud terdapat garapan warga masyarakat Desa GunungKatun Tanjungan, Desa Gunung Katun Malay, Desa Gedung Ratu danDesa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Tulang Bawang Udik, KabupatenLampung Utara.f. Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor:290/VI1I/4/83 tanggal 22 Juli 1983 yang pada prinsipnya menyetujui kegiatanpembukaan areal hutan pada areal hutan yang dimohon/disurvei.g.