Ditemukan 2739 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-02-2009 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 30-K/PM I-02/AD/II/2009 Tanggal 16 Februari 2009 — PRATU Ridwan ; PRADA Jeri Claryama Purba ; PRADA Ridwan Siagian
29 — 16
29 — 16
Bahwa modus perbuatan para Terdakwa adalah merasa karenaemosi dengan perkataan Kasir Losmen Nasional Sdr Sahat MargantiSimorangkir yang melakukan penagihan pembayaran minuman yang telahdiminum oleh para Terdakwa dan kawankawan dengan cara yang kurangsopan, sehingga para Terdakwa merasa tersinggung dan tidak bisamengendalikan emosi.2 Bahwa perbuatan ini para Terdakwa juga. dinilai arogansehingga menunjukkan fenomena mundurnya budaya dan peradabanmanusia Indonesia, saat ini dapat kita lihat dari kejadian
Register : 02-12-2013 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 1517/Pdt.G/2013/PAJU Tanggal 30 Oktober 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
60 — 4
60 — 4
Bahwa apa yang terjadi dengan fenomena mobil Honda Jazz milikE yang terparkir di lapangan dekat rumah Pemohon/TergugatRekonpensi yang malam sebelumnya digunakan oleh E,Termohon/Penggugat Rekonpensi dan T untuk pergi ke luarrumah yang tidak diketahui kemana tujuannya, dan ini berartimereka telah kembali. Bahwa lalu di mana E, sementara mobilnyaterparkir di lapangan dekat rumah Pemohon/Tergugat Rekonpensi?
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2906 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — ANDINA NOVETRI VS LEOPARD LYMAN, dk
236 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap fenomena hubungan lama antara,Penggugat dan Tergugat ini terdapat realitas sebagai berikut:a. Bahwa memang benar bahwa saat Tergugat membeli/memesandan melunasi 2 unit Apartemen Senopati Suites tersebut yang saatini digugat oleh Penggugat, posisi hukum Tergugat masih menjadiIstri sah Penggugat berdasarkan perkawinan di bawah tangan yangdibenarkan/sesuai rukun dan syarat Agama Islam;b.
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 20 Februari 2014 — DARMAWAN TASâÂÂAN, SE., SH.
74 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain mengandung artikekuatan eksekutorial, putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengandungmakna secara normatif atau yuridis perkara telah selesai ;Kalau ada koreksi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, secara hakiki bukan terhadap fenomena yuridis yang menjadisasaran, melainkan koreksi terhadap keadilan yang timbul akibat putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.
Register : 18-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2017 Tanggal 20 Juni 2017 — PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) SEKARANG PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK VS I. JOKO PRIANTO, DKK., II. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;
508 — 352 — Berkekuatan Hukum Tetap
508 — 352 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat fenomena alam unikdengan adanya goagoa alam dan sungai bawah tanah;Hasil pendataan secara berkala yang dilakukan oleh Semarang CaverAssociation (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng(JMPPK) Rembang, terdata 49 goa yang tersebar di sekitar wilayahCekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dan 4 diantaranya merupakan goayang memiliki sungai bawah tanah aktif.
Putusan Nomor 91 PK/TUN/2017E.3.bentang alam karst terdapat fenomena alam unik dengan adanya goagoa alam dan sungai bawah tanah;Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di atas danhasil penelitian ESDM Jateng, Keputusan a quo bertentangan denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional;Keputusan a quo bertentangan dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan;1.UndangUndang
Putusan Nomor 91 PK/TUN/2017E.6.fenomena alam unik dengan adanya goagoa alam dan sungai bawahtanah;Bahwa Keputusan a quo memberikan izin lingkungan kepada PTSemen Gresik (Persero) Tok sejak 20 Desember 2012 menjadi PTSemen Indonesia (Persero) Tokuntuk melakukan kegiatan: pertama,penambangan batu kapur; kedua, penambangan tanah liat; ketigamembangun pabrik dan utilitas; keempat membangun jalan produksidan kelima, membangun jalan tambang.
Register : 05-12-2017 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 28-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 767/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 26 Februari 2018 — INDRAJAYA HALIM Alias BONG KING HOA >< PT.EXIST ASSETINDO CS
85 — 58
85 — 58
unsur kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian.Bahwa dalam kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian, khususnya unsurkesepakatan, dikenal asas Keseimbangan sebagai batasan asas kebebasanberkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang mana menjamin kedudukanyang setara bagi para pihak dalam menandatangani suatu perjanjian;Bahwa asas Keseimbangan ini tercermin dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakansebagai berikut:"Disisi lain, kondisi dan fenomena
Putus : 23-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/Pdt/2017 Tanggal 23 Mei 2017 — LIONG JIN LOENG VS LIE TJIE TJOEN, DKK
75 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
demikian itu juga bilaPutusan aquo tidak menghormati dan mentaati Putusan Pengadilanberkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) yang telah ada lebih duludibiarkan berlaku, maka tidak ada alasan apapun untuk menghormati danmentaati bahkan menghargai seluruh Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde), termasuk PutusanPeninjauan Kembali aquo tertanggal 24 April 2002 Nomor 623PK/Pdt/2000, dengan logika hukum secara prinsipil, maka Putusantersebut harus dipandang sebagai fenomena
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 5490 — 4127
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuhpada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut.Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindaripenerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secarasepotongsepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupanrumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud.Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomenakawin kontrak, fenomena
Register : 10-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 437/PDT/2020/PT BDG Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : JAMALUDIN
Terbanding/Tergugat I : KEPALA BPN RI. Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TNH PEMBANGUNAN JLN TOL CILEUNYI. SUMEDANG. DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : KPUPR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TNH JLN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK. KJPP
71 — 54
Terbanding/Tergugat I : KEPALA BPN RI. Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TNH PEMBANGUNAN JLN TOL CILEUNYI. SUMEDANG. DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : KPUPR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TNH JLN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK. KJPP
71 — 54
setelanh mendapat permintaan tertulis dari ketuapelaksana pengadaan tanah;penekanan pada pasal 30 ayat 3, intinya penggantian permukiman (tanahdan bangunan) nilainya sama dengan dengan nilai ganti kerugian dalambentuk uang;perhitungan angka yang diajukan oleh penggugat dengan nilai fantastis Rp10.073.250.000, dimana tergugat Ill menilai hanya Rp.223.450.914,berdasarkan angka ini saja ada satu logika keserakahan yang tidak dapatditerima oleh akal sehat;Menurut pendapat kami selaku tergugat Ill, fenomena
Register : 01-03-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 24-01-2014
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 119/Pdt.G/2013/PA.Yk Tanggal 19 Desember 2013 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
61 — 28
61 — 28
Bahwa dalil jawaban dari Tergugat pada angka 6 adalah tidak benar dan harusditolak, sebab baik fenomena maupun data dan fakta aktual menunjukkanmengenai korelasi yang berbanding lurus antara aktivitas dalam Partai Politikdengan kehidupan biaya tinggi. Sosialisasi diri Tergugat dalam Partai Politik telahberkonsekuensi dengan pragmatisme konstituen Partai Politik itu sendiri yangmenilai dukungannya dengan nilai uang sematamata.
Register : 08-07-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1640/Pid.B/2020/PN Lbp Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RICHARD N.P SIMAREMARE,SH
Terdakwa:
1.JUNAIDI als EDI
2.SAMSUL
75 — 21
RICHARD N.P SIMAREMARE,SH
Terdakwa:
1.JUNAIDI als EDI
2.SAMSUL
75 — 21
korban sehingga korbankehilangan nyawanya;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi yangmeringankan dari terdakwa yang tidak lain masyrakat setempat yangmengetahui bahwa korban tindakannya sering meresahkan masyarakat danjuga suratsurat pernyataan dari masyarakat sebanyak 103 (seratur tiga) orangmenunjukkan keadaan sosial korban ditengah masyarakat yang seringmeresahkan masyarakat adalah hal yang tidak bisa dapat dihalangi sehinggaMajelis Hakim menyatakan bahwa hal itu merupakan fenomena
Register : 09-06-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap Tanggal 30 April 2021 — -ERWIN P. SARAGIH, SH (JPU)
-SARMAN SANTOSA, SH (JPU)
-HEINTJE A. E. RUMBEWAS, SE (TERDAKWA)
449 — 315
449 — 315
hukum karena unag tersebut tidakuntuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain, negaratidak dirugikan karena delik korupsi yang sebelumnya delik formiltelah dirubah dengan delik materiil dan diperkuat dengan adanyapengembalian uang ke kas negara/daerah sehingga memenuhi sifatmelawan hukum negative, serta kata dapat yang telah dicabutsehingga dari delik formil menjadi delik materiil;Bahwa pandangan ahli dalam persidangan menyatakan perbuatantersebut jika ditinjau dari aspek sosiologis ada dua fenomena
nyata (actual loss) bukanpotensi atau perkiraan kerugian keuangan negara atauperekonomian negara, karena sejumlah uang yang dialokasikandigunaka Seluruhnya untuk membayar insentif guruguru kontrakdan Sebagian digunakan untuk dilakukan kegiatanpembekalan/pendampingan untuk guru kontrak yang bersangkutan;Bahwa keterangan ahli dalam persidangan menyatakan bahwafenomena yang kedua menghambat pertumbuhan~ dankelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensitinggi, dan lanjut ahli memyatakan jika fenomena
Putus : 26-05-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN MASOHI Nomor 77/Pid.Sus/2014/PN.Msh Tanggal 26 Mei 2014 — Jaksa Penuntut:
BENY HARKAT, SH. SE.
Terdakwa:
JUNUS HEUMASSE ALIAS UNU ALIAS NUS
64 — 37
64 — 37
Pada sisi lainnya massifnya fenomena moneypolitic di setiap pemilu, lazimnya menjadikan masyarakat menjadiobyek sekaligus subyek dari setiap pelanggaran pidana pemilu denganmemanfaatkan kemiskinan serta kebodohan mereka. Padahalsesungguhnya tanggungjawab untuk menciptakan pemilu) yangmermartabat, demokratis, jujur dan adil, disamping ada padapenyelenggara juga menjadi tanggungjawab partai politik termasukdidalamnyasetiap calon anggota legislative.
Register : 20-10-2003 — Putus : 23-06-2004 — Upload : 25-10-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1793/ Pdt.G / 2003 / PA.Sby Tanggal 23 Juni 2004 — PEMOHON VS TERMOHON
39 — 7
39 — 7
Padahalsudah menjadi fenomena di masyarakat setelah kuliah masih masih mencari kerja yangtidak gampang, butuh waktu yang relatif lama untuk dapat kerja. Dalam masa menunggudapat kerja tentu masih butuh biaya, khan anaknya Tergugat rekonpensi juga !
Putus : 01-12-2011 — Upload : 30-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1173 K/Pid/2011 Tanggal 1 Desember 2011 — PRADANA alias DONI bin ABDUL HAMID
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1173 K/Pid/201 1adalah merupakan hal biasa, dipastikan perlu adanya jaminan keamanandan ketertiban melalui instrumen hukum terhadap pelaku usaha terutamaterhadap pelaku dunia usaha dari kegiatankegiatan penipuan sebagai manaperkara atas nama Terdakwa Pradana alias Doni bin Abdul Hamin terhadapsaksi Siswandi bin Syaid dan saksi Fatchan Ashor bin Asror Casmadi,kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pekalongan akan terancamketidakstabilan dengan fenomena hukum saat ini dengan dianggap olehJudex Facti
Putus : 18-11-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2710 K/Pdt/2016 Tanggal 18 Nopember 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq.. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT cq. WALIKOTA BANDUNG
VS
Dra. LIDIA IRAWATI HALIM, DKK
70 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dimana disinyalir munculnya berbagaiusaha untuk menghidupkan kembali organisasi ekslusif rasial dalam berbagaibentuk serta dengan menggunakan berbagai nama dan melakukan kegiatan,bahkan menggugat instansi pemerintah untuk memperoleh kembali bekasasetnya yang telah dikuasai negara;Fenomena ini jelas sekali bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor240 Tahun 1967, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitasorganisasi eksklusif rasial di masa lalu harus dicegah, bahkan dilawan;.
Register : 01-12-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PN NGAWI Nomor 262/Pid.Sus/2016/PN.Ngw Tanggal 31 Januari 2017 — MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR Als KEWER Bin ISMADI
78 — 19
78 — 19
tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Undangundang nomor 35 tahun 2014tentang Perubahan atas Undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungananak, adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah), dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1);38Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pula sifat dari kejahatan yangberhubungan dengan fenomena
Register : 16-01-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN KUNINGAN Nomor 06/Pid.Sus/2015/PN.Kng Tanggal 16 April 2015 — Nurjanah binti Armadi
103 — 29
103 — 29
diakuiTerdakwa sebagai pacarnya, akibatnya Terdakwa merasa takut kehamilannya diketahui masyarakatataupun keluarganya sendiri sehingga Terdakwa berusaha menghilangkan jejak kehamilan dankelahiran bayinya tersebut, oleh karena itu Terdakwa telah dihukum secara moral oleh dirinya sendiriyang khawatir kehamilannya diketahui masyarakat karena pada faktanya Terdakwa adalah perempuanyang tidak terikat pernikahan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi Social Justice (keadilan sosial), perbuatan Terdakwamerupakan fenomena
Upload : 22-03-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 217/Pid.B-LH/2017/PN Sgt ABDULLAH Als DULLAH Bin CACCO (Alm)
423 — 78
423 — 78
Dalam fungsipencegahan (preventife) hukum pidana berfungsi untuk menstimulasikangambaran rasa takut pada yang dibaca oleh otak depan sebagai suatu situasi yangharus dihindari, sehingga seorang pelaku tindak pidana atau calon pelaku tindakpidana akan berusaha untuk menghindari fenomena tersebut. Sedangkan dilihatdari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itusendiri merupakan social too!
Register : 19-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdw Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
ROBETNIUS anak dari YUSMAN
453 — 417
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
ROBETNIUS anak dari YUSMAN
453 — 417
Informasi Dan Transaksi Elektronik, informasi yang disebarkan ataudisiarkan adalah informasi elektronik, maka dengan demikian mediaHalaman 34 dari 41 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Sdwpenyebarannya adalah perangkat elektronik, yang salah satunya adalah mediasosial, bisa melalui facebook, instagram, whatsapp atau blackberry messenger;Menimbang, bahwa yang dimaksud Kebencian adalah emosi yangsangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan atau antipati untukseseorang, sebuah hal, barang atau fenomena