Ditemukan 2521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : denganya dengannya denganyaâ denganyaã dendhana dendanil dendiana dentanyu denyanta
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 24 Nopember 2014 — AGUS SISWANDI
94 — 31
  • kepada terdakwatersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;w Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jugamenjuntokan dengan pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dimana didalam pasal 3 tersebut diatas, ketentuan pidana dendanya
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 06-12-2018 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN PADANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 26 April 2019 — Penuntut Umum:
PERRY RITONGA,SH
Terdakwa:
Drs. ERIZAL, MM Pgl PAK JIM Bin BASRI.
87 — 43
  • HB SAANIN Padang,Bahwa pada saat rapat awal bulan februari 2014 Erizal mengatakan kepadaSaksi bahwa pekerjaan turap telah selesai 100 %, dan meminta Saksi untukmenandatangani PHO untuk menentukan perhitungan dendanya, lalu Saksitanda tanganilah surat yang ada nama SaksiBahwa setahu saksi pada bulan desember 2013 timbunan pekerjaan turaprumah sakit Jiwa padang belum penuh;Bahwa dalam PHO tidak harus ada tandatangan saksi sebagai Tim teknis yangpenting 2/3 Tim PHO bertandatangan;Bahwa seingat saksi
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 109/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — Mr.HATSAPHON PHAETJAKRENG Alias TAI AT Alias AT
155 — 82
  • Jangan salah persepsi apabila telah membayarrestitusi kemudian hukumannya ringan, atau dendanya tidak dibayarkanlagi, tidak demikian ketigatiganya harus disatukan dan tentunya hakimyang mempertimbangkan dan tentu tidak boleh ada norma tertulis, ituprinsip yang pertama dan yang kedua restitusi ini bukan gaji, restitusibisa dalam bentuk gaji yang belum diterima dan gaji yang seharusnyaditerima.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — I TRISWANTO, SKM.
102 — 48
  • Untuk Alat Kesehatan Transport Incubator penyerahannya dilakukan digudang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 02Desember 2012 dan yang menerima alat kesehatan tersebut adalahsaksi Asep Rusmana.e Bahwa benar terhadap pelaksanaan Kegiatan PONEK IGDyang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2012 ada terjadi keterlambatan yaitu untukalat Kesehatan assesoris dari Infant Warmer yaitu resuscitatortotal dendanya adalah Rp.179.173.400,00;Atas keterangan saksi tersebut
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk
Tanggal 7 Oktober 2014 — dr. H.YUENDRI IRAWANTO,M.Kes
72 — 28
  • Dimana didalam pasal 3 tersebut diatas,ketentuan pidana dendanya menggunakan redaksi kata : dan atau, sehingga iniberarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertianpidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaandengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkandengan pidana kurungan;~ Menimbang, bahwa didalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum ada menuntutterdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 500.000.000
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 06-12-2018 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN PADANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 26 April 2019 — Penuntut Umum:
PERRY RITONGA,SH
Terdakwa:
1.Ir. SJAFRI MUCHTAR bin MUCHTAR NOER Pgl. PAK EPI
2.ARIS WIBOWO,ST Bin SOETIRMAN PAG ARIS
116 — 53
  • HB SAANINPadang,Bahwa pada saat rapat awal bulan februari 2014 Erizal mengatakan kepadaSaksi bahwa pekerjaan turap telah selesai 100 %, dan meminta Saksi untukmenandatangani PHO untuk menentukan perhitungan dendanya, lalu Saksitanda tanganilah surat yang ada nama SaksiBahwa setahu saksi pada bulan desember 2013 timbunan pekerjaan turaprumah sakit Jiwa padang belum penuh;Bahwa dalam PHO tidak harus ada tandatangan saksi sebagai Tim teknisyang penting 2/3 Tim PHO bertandatangan;Bahwa Seingat saksi
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-01-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 117/PID.SUS/2011/PN.MSH
Tanggal 31 Januari 2012 — IR. TEDI SIBUALAMO
135 — 57
  • ancaman pidana dalam pasal 3 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping memuat pidana pokokberupa pidana penjara juga memuat pidana denda, yang mana Majelis tidaksependapat dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum baik mengenai pidanapokok berupa pidana penjara juga mengenai subsidair pidana dendanya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 119/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 27 Januari 2014 — ARIF NURUL HUDA,ST.;
44 — 19
  • dimana diawali dengan laporan lisan dari KepalaDinas (Pak Wiwit) yang mengatakan bahwa atas temuan BPK terhadappengadaan buku perpustakaan SD Tahun 2010 mengalamiketerlambatan dan dikenakan denda sekitar empat ratus juta rupiah.e Bahwa atas laporan tersebut, Bupati memberikan tanggapan, kepadaPT Bengawan Ilmu untuk segera membayar denda keterlambatan (antaralain dikatakan sebagai berikut : Pak Bayu, pekerjaan panjenengan dalampengadaan perpustakaan SD mengalami keterlambatan, ayo segeradibayar dendanya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 1 Juni 2015 — H. MAHMUD IIP SYAFRUDIN, S.IP, MA, Bin H. SAIFULLAH (Alm)
81 — 11
  • Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terobukti melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, maka kepada terdakwatersebutharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, didalam ketentuan pidana dendanya
Pengadilan PN TUAL Perdata Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 107/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — MR.BOONSOM JAIKA Alias YUD Alias TAI YUD
385 — 810
  • Jangan salah persepsi apabila telah membayarrestitusi kemudian hukumannya ringan, atau dendanya tidak dibayarkanlagi, tidak demikian ketigatiganya harus disatukan dan tentunya hakimHalamani48dari219 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul.yang mempertimbangkan dan tentu tidak boleh ada norma tertulis, ituprinsip yang pertama dan yang kedua restitusi ini bukan gaji, restitusibisa dalam bentuk gaji yang belum diterima dan gaji yang seharusnyaditerima.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm
Tanggal 2 April 2019 — - Ir. ANTONI ARPAN, M.M., Bin ARPAN TASIN;
173 — 57
  • NADYA PARKATAMA tersebut pada saat Anggota DPRD KomisiIl melakukan kunjungan ke Pasar Ulin Raya pada tanggal 18 Desember2014 dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KotaBanjarbaru menyampaikan surat tagihan tunggakan pembayaran parkirtermasuk dendanya sebesar 2% dari penghasilan tiap bulan dari terhutangdengan batas waktu pembayaran terakhir yaitu pada tanggal 22Desember 2014;Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa menyurati CV.NADYA PARKATAMA untuk tagihan tunggakan setoran parkir tahun2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2016 — ANDIANTO SETIABUDI, JULIA SRI REDJEKI, YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN, CECE KADARISMAN, S.E
485 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CECE KADARISMAN pidanapenjaranya dikuatkan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri selama10 (sepuluh) tahun sedang pidana dendanya dinaikkan menjadiRp75.000.000.000,00 subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;Bahwa putusan pemidanaan terhadap Terdakwa 1. ANDIANTOSETIABUDI, Terdakwa 2. JULIA SRI REDJEKI, Terdakwa 3. YULINDATJENDRAWATI SETIAWAN dan Terdakwa 3.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 28-09-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 28 September 2015 —
85 — 180
  • Mengenai lamanya pidana danbesar dendanya menurut majelis akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusanint;Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman denda yang akandijatunkan perlu dipertimbangkan halhal sebagai berikut : Hukuman denda yang dimaksudkan diharapkan untuk lebih menimbulkandampak menjerakan Terdakwa ; Jumlah hukuman denda harus realistis dengan keadaan sosial ekonomisTerdakwa, sehingga efektif apabila dibebankan kepada Terdakwa sebagaisuatu hukuman ; Jika hukuman denda tidak dibayar
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-01-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 6 April 2015 — MUHAMMAD ABDUH, S.Pd Bin KADRI
47 — 21
  • Dimanadidalam pasal 3 tersebut diatas, ketentuan pidana dendanya menggunakan redaksikata : dan atau , sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwasecara alternatif dengan pengertian pidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkankepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan biladijatuhkan harus disubsidairkan dengan pidana kurungan.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
73 — 30
  • , 3, 4 karena maksimalnyaadalah 5, ketika saudara tanyakan tentang batas waktu, batas waktuitu ditentukan oleh hari, minggu, bulan dan tahun, kembali ke masalahtahun anggaran, misalnya dari bulan April ke April ke tahun berikutnya,tapi kKemudian pada tahun 2008 terjadi perubahan yang dimaksudadalah dari bulan Januari ke Desember, jadi dengan demikian sesuatuitu dapat ditampung kalau kita pakai main setting sekarang dari mulaiAPBD tahun berikutnya jadi berlakulah denda, misalnya sudah disepakati dendanya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 8 Oktober 2014 — dr. RATNA YUNIARTI,M.Kes
79 — 19
  • Dimana didalam pasal 3 tersebut diatas,ketentuan pidana dendanya menggunakan redaksi kata : dan atau, sehingga iniberarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertianpidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaandengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkandengan pidana kurungan;~ Menimbang, bahwa didalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum ada menuntutterdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 500.000.000
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2020 — Putus : 24-03-2017 — Upload : 04-08-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap
Tanggal 24 Maret 2017 — - LEOFANDY THEODORUS GOSAL, ST - NURMIN, SH
201 — 66
  • tidak dilaksanakan, pidana tidak bisamencampuri karena denda muncul sebagai konsekuensi wanprestasi,denda bukan ketegori kerugian negara, denda harus dikalkulasikanHalaman 144 dari Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN Japmelalui gugatan perdata, jika denda telah ada dalam laporan resmidari lembara resmi baru dapat dikategorikan sebagai kerugian negara; Bahwa Jika dalam suatu kontrak antara pemerintah dan swastaterdapat klausul denda dan ternyata dalam faktual terdapat kondisikahar/overmacht, maka dendanya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus -Tpk/2017/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2017 — WIWIN NURWINA, SKM., MM Binti SAFEI SUDRAJAT.
211 — 56
  • dilakukan pemerikasaan oleh BPK RI pada tanggal 1 Februari 2014dengan kesimpulan sebagai berikut :Seluruh peralatan telah didistribusikan ke user dan digunakan.Seluruhperalatan telah di intalasi + Uji fungsi dan pelatihan.Terdapat sebagian alat yang belum diberi nomor inventarisPeralatan yang belum dilihat karena sedang digunakan/sudah disteril akandidukung dengan dokumen satker.Penjelasan dari ULP mengenai pelaksanaan lelang dijadikan 4 paketlumpsum dan konsistensi kontrak lumpsum dengan aturan dendanya
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si
399 — 1042
  • Acarapemeriksaan oleh tim pemeriksan, dan Berita Acara serah terima hasilpekerjaan dan semua itu sudah Saksi terima dari PPK sudah memenuhisyarat;Bahwa kalau dari Saksi membuat SPP dan SPM, lalu ditanda tangani olePPK PBSPM Pgejabat tandatangan SPM kita ajukan ke KPPN setelah itukeluar SP2d yang langsung ke rekening penyedia, selesai tahap 2 jugademikian;Bahwa Hitungan denda adalah 1 kali kontrak ada informasi sebelumnyadari PPK terhadap pekerjaan itu, selain pembayaran untuk mengenaiketerlambatan dendanya
    Sinta Agro Mandiri ada dikenakan denda keterlambatan,namun Terdakwa lupa berapa jumlah dendanya ;Bahwa pada tahun 2018, terhadap pengadaan benih jagung pada DinasPertanian dan Perkebunan Propinsi NTB ada dilakukan pemeriksaanoleh BPK RI dan juga oleh Irjen Kementan RI;Bahwa BPK Mei 2018 , ditindaklanjuti Irjen Juni 2018 , laporan IrjenOktober 2018 hasil pemeriksaan oleh BPK RI untuk pengadaan benihjagung oleh PT. Sinta Agro Mandiri dan PT.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 1/PID.TPK/2018/PT PLK
Tanggal 26 Juni 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : ABDUL RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
131 — 53
  • Namun di dalam ketentuan Pasal 12 huruf etersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : dan, sehinggaini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa merupakan keharusandengan pengertian pidana denda dijatunkan kepada terdakwa bersamaandengan pidana penjaranya, dengan ketentuan harus disubsidairkan denganpidana kurungan;Menimbang, bahwa didalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum juga adamenuntut terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000, (SepuluhHalaman 194 dari 212 Putusan