Ditemukan 2514 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluarsa kadaluarsa kadaluwarsa kadaluwarsaã kedaluwarsaan
Penelusuran terkait : Penuntutan tidak dapat diterima Ne bis in idem
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 September 2015 — AGNES IRMANATALYA, SE. Br HUTABARAT
53 — 12
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimanadiatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — dr. SAHRONI, SH.MH.Kes Bin (Alm) H. Muhammad
96 — 93
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimanadiatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
61 — 55
  • persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat(noodtoestand) (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP),melaksanakan ketentuan undangundang (pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintahjabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (sah) (pasal 51 ayat (1) KUHP).Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum olehkarena kedaluwarsa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — JAJANG, SKM. Msi
77 — 30
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimanadiatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 6 Agustus 2018 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo Ir. HADI PUTRANTO DENI HERDIAN
97 — 38
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 153/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 19 Nopember 2015 — -HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD. -H. ZEN BIN SUKINTA. -GULAMUH BIN MAHPUD.
82 — 150
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
105 — 15
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut olehpenuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diaturdalam pasal 78 KUHP. sehingga secara hukum Terdakwa mempunyaikemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannnya dalamperkara ini dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakimmempertimbangkan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
DARMAN, S.Sos. Bin Alm. Fadir Ibrahim
150 — 30
  • jawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces), atau menjalankan perintah yang tidak sahdengan itikad baik, atau berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat (noodtoestand)sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa, melaksanakanketentuan undangundang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikanoleh pejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidanaoleh penuntut umum karena kedaluwarsa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — SUSI ASTUTI, S. KM;
115 — 41
  • Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimanadiatur dalam pasal 78 KUHP.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
MUHIDIN SHALEH
148 — 34
  • jawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces), atau menjalankan perintah yang tidak sahdengan itikad baik, atau berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat (noodtoestand)sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa, melaksanakanketentuan undangundang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikanoleh pejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidanaoleh penuntut umum karena kedaluwarsa
Pengadilan PN PEKANBARU
Putus : 10-10-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 10 Oktober 2013 —
53 — 79
  • Serta tidak adanya hilangnya hakmenuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu,sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP, sehingga secara hukum terdakwamempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannnyadalam perkara ini dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa selain itu Majelis juga tidak menemukan hilangnya sifatmelawan hukum pada diri terdakwa, berdasarkan azasazas hukum tak tertulis yangbersifat umum sebagaimana Yurisprudensi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 27 Mei 2016 — GHIFARI AKBAR Bin HAINIM KADIR
119 — 79
  • jawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces), atau menjalankan perintah yang tidak sahdengan itikad baik, atau berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat (noodtoestand)sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa, melaksanakanketentuan undangundang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan olehpejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidana olehpenuntut umum karena kedaluwarsa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
JULIANSYAH, S.Sos BIN Alm. ROSIDI
146 — 36
  • jawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksayang melampaui batas (noodweer exces), atau menjalankan perintah yangtidak sah dengan itikad baik, atau berupa alasan pembenar yangmenghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat(noodtoestand) sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaanterpaksa, melaksanakan ketentuan undangundang dan menjalankan perintahjabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta tidak hapusadanya hak menuntut pidana oleh penuntut umum karena kedaluwarsa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
H. MISLAN S.E., M.P
178 — 53
  • mampubertanggungjawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces), atau menjalankan perintah yang tidak sahdengan itikad baik, atau berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat (noodtoestand)sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa, melaksanakanketentuan undangundang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan olehpejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidana olehpenuntut umum karena kedaluwarsa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS SH.M.Si
155 — 32
  • batas (noodweer exces), atau menjalankan perintah yang tidak sahdengan itikad baik, atau berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat (noodtoestand)sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa, melaksanakanHal 268 dari 305 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrketentuan undangundang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan olehpejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidana olehpenuntut umum karena kedaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 30-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU., II. BAHRUM DALIMUNTHE, DKK., III. Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, DKK VS PT. SERBA HUTA JAYA DAN AIDA FITRIYANI DALIMUNTHE;
116 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu jelas bahwa gugatan Penggugat telahmengalami kedaluwarsa;Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);4.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 3 April 2014 — MAHIRAMSYAH, SE Bin M. SALEH JS
83 — 22
  • Serta tidak ditemukanadanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa ataulewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP, sehingga secara hukumterdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannnya dalam perkara ini dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan alasanalasan pemaaf danpembenar diluar dari yang disebut dalam undangundang.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
112 — 18
  • Serta tidak ditemukanadanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa ataulewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP, sehingga secara hukumterdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannnya dalam perkara ini dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan alasanalasan pemaaf danpembenar diluar dari yang disebut dalam undangundang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — SURJADI WIDJAJA alias RICKY
156 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 81 PK/Pid.Sus/2015e Ayat (2) Dalam hal Penuntut Umum telah menyerahkan berkasperkara kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (1) Ketua Pengadilan Negeri wajib membentuk majelis hakimperkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanyaberkas perkara tersebut, dan dengan memperhatikan ketentuanpasal di atas secara yuridis penuntutan terhadap Terdakwa(sekarang Pemohon) dengan menempatkan pasal tindak pidanapencucian uang haruslah dinyatakan telah kedaluwarsa atau melebihibatas
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
97 — 25
  • Serta tidak adanya hapusnya hak menuntutoleh penuntut umum oleh karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diaturdalam pasal 78 KUHP, sehingga secara hukum terdakwa mempunyai kKemampuanbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannnya dalam perkara ini dan harusdijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkanpembelaan Penasihat Hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa, adapunintisari pembelaan sebagai berikut : 20022 nne