Menyatakan barang bukti berupa berupa :a. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Sarimulyo No. tahun 2008 tanggal 26 Juli 2008,tentang Pelelangan tanah bengkok/tanah Bondo Deso.a. (satu) bendel Keputusan Rapat Pemerintah Desa dan Badan PermusyawaratanDesa Desa Sarimulyo tertanggal 15 Juli 2010.1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Sarimulyo Nomor 141/09/2009 tanggal 2Juli 2009 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Sarimulyo an.

menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalahtanah di Desa Diloato yang dilelang oleh Bank Danamon melalui Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Gorontalo.Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo menerima berkas dariBank Danamon untuk proses pelelangan, setelah diverifikasi ternyata berkas tersebutlengkap dan memenuhi syarat untuk dilelang yaitu tanah dengan SHM 123, 124 dan 125atas nama Ishak Kadili dan pada proses pelelangan

, tanah tersebut terjual kepada saksikorban senilai Rp. 296.000.000, (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).Bahwa, yang dilelang oleh KPKNL tersebut adalah bukan hanya tanah yang tertulis diSHM 123, 124 dan 125 di Diloato tetapi berikut dengan segala sesuatu yang beradadiatas tanah tersebut.Bahwa adapun syarat kelengkapan berkas pelelangan adalah pihak Bank Danamon harusmelampirkan Surat Perjanjian Kredit, Sertifikat Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Milikdan Surat Peringatan dari Bank ke Debitur.Bahwa

Putusan Nomor 03/Pat.G/2015/PN.Pct16.17.18.19.20.21.Bahwa, apabila dilakukan Pelelangan Sukarela, PENGGUGAT tidakpemah diajak musyawarah tentang lelang obyek sengketa, Bila ParaTergugat melaksanakan Lelang Eksekusi seharusnya dipimpin olehKetua Pengadilan Negeri Pacitan dimana obyek lelang berada, Makasudah seharusnya pelelangan yang demikian dinyatakan Tidak SahBahwa, PENGGUGAT tidak pernah digugat WANPRESTASImelalui Pengadilan Negeri Oleh Tergugatll, atau dimintai izin olehPara Tergugat terkait Pelelangan

Tanah dan Bangunan denganbukti kepemilikan Hak Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 4079, LUAS640 M2 terletak Lingk.

Tanggunganuntuk melakukan pelelangan atas tanah dan bangunan tersebut;Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 Gugatan yang menyatakanlelang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk tidakdiberitahukan kepada Penggugat sangatlah keliru dan tidakberdasar hukum, perlu juga diketahui bahwa Tergugat adalahperusahaan perbankan yang sangat besar di Indonesia yangmemiliki kredibilitas dan nama baik, atas dasar tersebut sangatlahtidak mungkin Tergugat melakukan tindakan tindakan yangtidak sesuai hukum hanya untuk melakukan pelelangan

tanah danbangunan tersebut, yang tentunya Tergugat !

Sampai akhirnya Christianto diberi tahu oleh Bank Danamon kalau Sertifikattanahnya No. 464 mau dilelang Rp. 1.100.000.000, Memang kami mengakui Chistiantotidak tahu apaapa kalau tanahnya No. 464 dijaminkan lagi ke Bank Danamon.Sebabnya kalau Chistianto sampai paham dijaminkan lagi oleh kami, maka pasti tidakboleh sama Christianto;Kami selaku kakak kandung dari Christianto merasa bersalah dan menyesal bilaterjadi pelelangan tanah No. 464 oleh Bank Danamon karena kami merasa menipuChristianto supaya

Bahwa ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, MahkamahAgung RI, Jakarta, 2008, halaman 9092 pada pokoknya mengatureksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusanPengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, dimulai denganteguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani denganHak tanggungan;34.

Bahwa bukti P11, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Cibinongtelah sesuai dengan hukum, sebagai rangkaian tindakan proseseksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan(SHT) peringkat pertama No. 14238/17tanggal 25 Oktober 2017 (videPedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku IIMahkamah Agung RI, Edisi 2007, halaman 9092, butir AG tentangEksekusi Hak Tanggungan, butir 9, menyebutkan Eksekusi dimulai denganteguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang

lelang atas tanah milik Penggugat.09.BahwaTergugat telah melanggar peraturan perundang undangan yaitu:@ Peraturan Menteri Keuangan No. 27 tahun 2016 :tentang Petunjuk PelaksanaLelang Menyebutkan :Pasal 51 (1) Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Penguman Lelangyang dilakukan oleh Penjual.Halaman 7 Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.BJMBahwa berdasarkan pasal tersebut diatas Tergugat tidak melaksanakansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) ,karena Penggugat tidakpernah mengetahui adanya Pelelangan

tanah milik Penggugat melaluiPengumuman oleh Tergugat.Pasal 51 (2) Penjual harus menyerahkan bukti pengumuman lelang sesuaiketentuan kepada Pejabat lelang.Pasal 52 (2) Pengumuman lelang diterbitkan pada hari kerja KPKNL kecualllelang eksekusi benda sitaan pasal 45 Kuhap berupa barang mudah rusak/busuk/kadaluwarsa, antara lain ikan hasil tindak pidana perikanan, dan lelangnoneksekusi wajib berupa barang yang mudah busuk/kadaluwarsa.Pasal 53 ayat (1)Pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar

telahterpenuhi sesuai peraturan yang berlaku, maka pelaksanaan pelelangan bidang tanah berikut bangunan rukoberlantai III terletak di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung Propinsi Dati I Bali(di wilayahsetempat dikenal dengan nama jalan Bakung sari No.l BlokF) yang kesemuanya atas nama Penggugat adalah sah ; Bahwa dalildalil Penggugat dalam surat gugatannyahalaman 12 point 6 yang ditujukan kepada tergugat.Vmengenal ......... 1031mengenai penentuan harga penjualan lelang/harga limitdalam pelelangan

tanah tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri yang menyatakanbahwa Tergugat IVlah yang menentukan harga tJlimitpelelangan tersebut ; 33 333775 rrrBahwa kewenangan penetapan harga limit dalam lelangadalah terletak pada penjual/pemohon lelang ketentuan inisecara implisit termuat dalam pasal 1.b Juneto pasal 21Vendu Reglement yang menetapkan syaratsyarat lelangtermasuk dalam hal harga limit.

untukmelakukan eksekusi lelang atas aset jaminan apabila debitur wanprestasidalam rangka pelunasan hutang debitur.DALAM POKOK PERKARA:Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggaptelah termasuk dalam pokok perkara ini.Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas seluruh dalildalil Penggugatsepanjang menyangkut Tergugat II kecuali terhadap apa yang diakui secarategas kebenarannya.Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo,permasalahan dalam gugatan a quo yaitu atas pelelangan

tanah terperkaraberupa:a.Sebidang tanah seluas 97 m2 beserta bangunan berupa rumah tinggalyang berdiri diatasnya terletak di Desa/Kel.

Selanjutnya Tergugat I mengalihkan lagi tanah objek perkaratersebut kepada Tergugat IV dalam bentuk perbuatan jual beli tanah yang dilakukandihadapan Tergugat VI, sehingga Tergugat VI mengeluarkan Akta Jual Beli baru atastanah objek perkara kepada atas nama Tergugat IV;Menimbang, bahwa setelah dilakukan pelelangan tanah objek perkara olehTergugat I dan V dihadapan Tergugat VI kepada Tergugat IV, selanjutnya Tergugat IVmelakukan peralihan hak milik atas objek lelang tersebut dengan cara membuatSertifikat

Hakim akan mempertimbangkan buktibukti yang adarelevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap buktibukti yang tidak adarelevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K /Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat maupunjawaban TergugatTergugat serta replikduplik maka pokok permasalahan yang harusdibuktikan dalam perkara ini yaitu apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telahmelakukan perbuatan melawan hukum atas pelelangan

tanah dan bangunan sertifikathak milik nomor: 913 luas 262 m2 atas nama Warsinah Janda Tamiardja yangdijaminkan sebagai agunan kredit oleh Tergugat I kepada PT.

. ; pada pokoknya menerangkandibawah sumpah yang inti keterangannya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Jakarta V;Bahwa saksi mengetahui tentang pelelangan tanah SHM yang semulaatas nama Ir.

karena pada awal saksi menjabat sebagaiKepala Desa Pende, saksi sempat bertanya kepada perangkat desabahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Achmad Fikriberdasarkan SUrat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), PajakBumi dan Bangunan (PBB) yang ada di Desa Pende;Bahwa saksi mengetahui kalau tanah dan bangunan tersebut telahbersertifikat karena saksi telah diperlihatkan fotocopinya dan terteraatas nama Achmad Fikri;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pende saksipernah menerima surat pelelangan

tanah dan bangunan dariPengadilan Negeri Brebes;Bahwa saksi pernah membuat Surat Keterangan tentangkepemilikan tanah dan bangunan sebagaimana pada bukti P7 danP8;Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan rumah tersebut adapenghuninyatetapi kadang pula kosong;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Achmad Fikrimendapatkan tanah dan bangunan rumah tersebut, karena setahusaksi tanah dan bangunan rumah tersebut telah bersertifikat danatas nama Achmad Fikri;Bahwa setahu saksi nama Achmad Fikri, Nurfikri

Dan bila hasil penjualannya tidak mencukupi, maka berapapunhasil pelelangan tanah sengketa dicukupkan untuk membayar kewajiban ParaTergugat kepada Penggugat;Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan hak Penggugat atastanah sengketa dengan Para Tergugat secara kekeluargaan bahkan telahdimediasikan oleh Tergugat Ill, namun karena kepiawaian Tergugat danTergugat Ill, akhirnya sertifikat tanah sengketa tetap saja diterbitkan olehTergugat Ill.

tanah tersebut telah dijadikan jaminan Kredit ke Bank Danamonsebagaimana bukti surat dari Tergugat II dan Tergugat III 4 yaitu Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor 06 tertanggal 6 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dihadapan Notaris RIZA EMIR CYRILLUSCALOH, SH;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahtindakan atau perbuatan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat V yangmelakukan penjualan dan pembelian serta pelelangan

tanah obyek sengketa merupakanperbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya pada posita 8 antara lainmenyatakan bahwa Penggugat menyetujui pemberian jaminan SHM No.2257 hanya 4bagian dari tanah tersebut bukan keseluruhan;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu bukti apapun untukmenguatkan dalilnya tersebut, sedangkan pihak Tergugat II dan Tergugat III telahmengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti T.II dan T.Il4

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang karena TergugatI telah tidak kompeten dan tidak professional dalam menentukan nilai limit yangseharusnya menimal sesuai dengan NJOP 2013 yaitu Rp.755.297.000, ,(tujuh ratuslima puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) oleh karenanyaTergugat I telah melanggar hukum dengan melanggar ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 35 danpasal 36 ;11.Bahwa berdasarkan nilai Jual Objek pajak (NJOP) pelelangan

tanah dan bangunanberupa rumah tinggal milik Penggugat sebesar Rp. 483.000.000,(empat ratus delapanpuluh tiga juta rupiah) telah menimbulkan kerugian sebesar Rp.272.297.000, (duaratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) apabilakekurangan dihitung dari NJOP ;12.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata jual beli tidak bolehmerugikan pihak ketiga ;13.Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat HI terhadap tanah dan bangunan rumahmilik Penggugat dilakukan berdasarkan

Gugatan kekurangan para pihak;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Ill mengajukan eksepsitentang Penggugat sebagai pihak yang tidak berkwalitas;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan: eksepsiyang diajukan Tergugat tidak ditanda tangani, menunjukan ketidak hati hatiantergugat yang mempunyai konsekwensi hukum, persis sama dengan ketidakhati hatiannya dalam melakukan pelelangan tanah dan bangunan milik ParaPenggugat;Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G

Bahwa, Pelawan melalui Kuasanya telah menyurati Terlawan I dan IIyaitu: Melalui Surat No: 27/AHHADV/VI/2011 Tanggal 20 Juni 2011Perihal Pelelangan Tanah dan Rumah Jln. Helvetia By Pass Gg.Jambu Labuhan Deli Melalui Surat No: 112/AHHADV/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012dengan Hal Pemberitahuan Lelang Eksekusi dan PengosonganJaminan. Yang isinyaHalaman2 dari 41 halaman Putusan. No : 86/Pdt.G/Plw/2012/PNLP Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Helvetia By PassGg. Jambu Kec. Labuhan Deli Kab.

melanggar atau bertentangan hukum positif (tertulis) ataubertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain atau melanggarKewajiban hukum pelaku atau melanggar Kaedah kesusilaan atau Kepatutandalam masyarakat, dan apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan ParaTurut Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa dari pertimbangan dalam permasalahan pertamadiketahul bahwa proses penjaminan dan pengikatan hak tanggungan atastanah sengketa serta proses pelelangan

tanah sengketa tidak cacat hukum dantidak bertentangan dengan hukum, sehingga tidak ditemukan adanya perbuatanTergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat yang melawan hukum,sehingga petitum ke3, ke4 dan ke5 haruslah ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum ke2, oleh karena pokokperkara ini berkaitan dengan proses penjaminan dan pengikatan haktanggungan atas tanah sengketa serta proses pelelangan atas tanah sengketadan terhadap tanah lain milik Tergugat II oleh karena menjadi jaminan