Nomor 9/Pdt.SusPHI/2018/PN Mnd.Tergugat menerima panggilan dalam upaya Tripartit oleh DinasTenaga Kerja Kota Manado;14.Bahwa terhadap upaya Tripartit yang ditempuh oleh Penggugat tanpamelalui upaya penyelesaian Bipatrit sebagaimana yang menjadiketentuan pasal 3 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, adalahbertentangan dengan UndangUndang, oleh karenanya ajuranMediator pada Dinas Tenaga Kerja Manado, Nomor40/D.0/Naker/B.2/V2018 tanggal 29 Januari 2018 tidak beralasan danpatut ditolak;15.Bahwa oleh karena ajuran

Bahwa tanggal 9 Maret 2018 Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan Anjuran,dan Penggugat pada pokoknya dapat menerima isi Ajuran tersebutdan menyatakan siap untuk tetap bekerja di Hotel Mulia SenayanJakarta dan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun ataumemanggil Penggugat untuk bekerja sebagaimana isi Anjuran,sehingga tindakan Tergugat tersebut merupakan PHK diamdiamkepada Penggugat;4.

Silahkan berikan bukti bahwa Pemohon sudah menjadisuami yang sesuai ajuran agama yaitu menafkahi istri, membimbingistri, memimpin keluarga, dan sebagainya.b. Silahkan berikan bukti bahwa keluarga Termohon tidakmemberikan perdamaian diantara kedua keluarga Pemohon danTermohon.c. Silahkan berikan bukti bahwa pernah ada itikad baik darikeluarga Pemohon terhadap Termohon dan Keluarga Termohonuntuk memperbaiki hubungan keluarga4.

Bukti Surat T10 berupa PKWT Nomor 57/PKWT/SBPPRW/VII/2016;11.Bukti Surat T11 berupa Surat Mutasi Karyawan atas nama Wirda Hanumtanggal 01 Desember 2014;12.Bukti Surat T12 berupa Surat Mutasi Karyawan atas nama Wirda Hanumtanggal 01 Januari 2017;13.Bukti Surat T13 berupa Surat Panggilan Distransnaker Kab.Siak tanggal 01Agustus 2017;14.Bukti Surat T14 berupa Ajuran Distransnaker Kab.Siak tanggal 12 Oktober2017;15.Bukti Surat T15 berupa Tanggapan Atas Anjuran Distransnaker Kab.Siaktanggal 21 Oktober

Put.No. 164/Pdt.SusPHI/2019/PN.Sby17.18.dari Tergugat yang berupa: (a) uang pesangon sebesar 2 (dua) kalipasal156 ayat (2), (0) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu) kali pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hakperawatan dan pengobatan pasal156 ayat (4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa didalam anjuran tersebut, Mediator Hubungan Industrial padaDisnakertrans Kabupaten Banyuwangi memberikan ajuran kepadaTergugatagar memenuhi ketentuanPasal 164 ayat (3) UU RI No. 13 Tahun2003 dengan memperhatikan

mengabulkan Gugatan RekonpensiPenggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya dengan amar sebagai berikut :Dalam KonpensiDalam Eksepsi Untuk Menerima Eksepsi Tergugat untukSEIUPUNNYA...... 2... e cee eeeeceeeeees Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijkeVerklaard);Dalam Pokok Perkara :> Menolak Gugatan Penggugat untukSelUrUNNYA)....... 2... eee eee eeeeees> Menolak Eksepsi Penggugat untukSelurunnya)........... 20... e eee eee ee eee> Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Ajuran

bulan berturutturut.ANJURAN DISNAKERTRANS PPU TERTANGGAL TANGGAL 23APRIL 2019 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURANPERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU.Bahwa status Para Penggugat yang bekerja pada Tergugat adalahsebagai Pekerja dan/atau Buruh Harian Lepas, dimana sesuaiketentuan pada Pasal 10 Ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga KerjaHalaman 14 dari 34 Putusan Nomor 92/Padt.SusPHI/2019/PN Smr21.22.No.100 Tahun 2004, pembayaran upah didasarkan pada kehadiranpekerja tersebut.Sehingga demikian sudah benar ajuran

Setelahmediasi Tripatit selesai baik Penggugat maupun Tergugat tidak mencapaikesepakatan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahatmengeluarkan Surat Ajuran pada tanggal 8 Desember 2015 dan Risalahpada tanggal 22 Desember 2015, kemudian pada tanggal 31 Desember2015 Tergugat mengeluarkan Surat Ketetapan Mutasi;8.

Tidak Tertentu (PKWTT) Penggugat Pun statusHubungan kerja berobah menjadi tenaga kerja tetap pada perusahaanTERGUGAT 2 (dua);Bahwa pada tanggal 6 Maret pertemuan antara TERGUGAT 1 (satu) denganTERGUGAT 2(dua) yang intinya bahwa TERGUGAT 1 (satu) tidak lagi menjadipenyedia jasa pekerja TERGUGAT 2 (DUA), sehingga terjadi pemutusanhubungan kerja terhadap PENGGUGAT;Bahwa perselisinan PHK ini Ssudah diadakan mediasi oleh mediator pada dinasketenagakerjaan kota Palembang (gagal) sehingga dikeluarkan ajuran

Bahwa sikap dan tindakan Tergugat dan Tergugat Il yangbersekongkol membohongi Penggugat dengan menyodorkan suratsuratyang ditandatangani Penggugat 4 November 2017 dan ajuran yangditerbitkan tanggal 7 Februari 2018 adalah merupakan itikad buruk(tequader trouw yang dapat dikwalifisir sebagai perobuatan melawanhukum yang sangat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata menunjukkan bahwaPenggugat telah tidak konsisten dalam menyusun dalildalil gugatannyakarena

Perundingan Bipartit Pertama ( Ke2 ), akantetapi TERGUGAT REKONVENSI tidak menanggapi.Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI pada tanggal 8 Agustus 2017mengajukan Permohonan Perundingan Bipartit Pertama ( Ke3 ), akantetapi TERGUGAT REKONVENSI tidak menanggapi.Selanjutnya pada tanggal 14 September 2017 PENGGUGATREKONVENSI melakukan Permohonan Pencatatan PerselisihanHubungan Industrial, berdasarkan Surat Nomor149/LO/Pdt.Sus/X/2017.Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi memberikan ajuran

No.19/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN Niaga.JKT.PST, tanggal 21 April2017 bersesuain dengan saksi Sutardi yang menyatakan bahwa PT StarlightPrime Thermoplast telah dipailitkan pada bulan April 2017 tetapi setahu Saksibaru di tutup bulan Mei 2018:.Menimbang bahwa sebelum perselisihan hubungan industrial ini masukke Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta telah dilakukan beberapa kaliusaha penyelesaian baik melalui perundingan Bipartit dan juga melalui Mediasioleh Mediator yang berwenang sebagaimana dengan Ajuran

No.19/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN Niaga.JKT.PST, tanggal 21 April2017 bersesuain dengan saksi Sutardi yang menyatakan bahwa PT StarlightPrime Thermoplast telah dipailitkan pada bulan April 2017 tetapi setahu Saksibaru di tutup bulan Mei 2018;.Menimbang bahwa sebelum perselisihan hubungan industrial ini masukke Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta telah dilakukan beberapa kaliusaha penyelesaian baik melalui perundingan Bipartit dan juga melalui Mediasioleh Mediator yang berwenang sebagaimana dengan Ajuran

Bahwa, dari Ajuran Nomor. 567/1900 Disnaker tertanggal 21Mei 2012 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung,Penggugat menolaknya, karena Dinas Tenaga Kerja tidakmempertimbangkan sama sekali mengenai kerugian imateriil yangdialami oleh PENGGUGAT;23.

oleh Penggugat,Tergugat dan mediator dari DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya (bukti T15) ;e Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 di kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kubu Raya telah dilakukan perundingan Mediasikedua yang dihadiri kembali oleh Penggugat,Tergugat dan mediator dariDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya (bukti T16);e Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Kubu Raya telah mengeluarkan surat ajuran

Para Penggugat denganTergugat maka prosedur selanjutnya yaitu Mediasi di Dinas Tenaga KerjaKabupten Gresik juga mengandung cacat hukum, karena untuk dapatdilakukannya Mediasi, harus sudah ada perundingan bipartit, sedangkanperundingan bipartit tidak pernah dilakukan dan kuasa yang mengirim suratbipartit dan bukan kuasa hukum yang sah sebagaimana seorangAdvokat yang telah mempunyai Berita Acara Sumpah sebagai Advokat danjuga bukan sebagai perwakilan Pengurus Serikat Pekerja;Bahwa dengan demikian Ajuran

nnn nnn nen nnn ne nebukti P5 berupa: Surat Somasi tanggal 4 Agustus 2016, (Sesuai DenganAslinya); 272222 on nnn nnn nn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn ne nen nnn ne eensbukti P6 berupa: Surat Disnakersos Kapuas tanggal 22 Agustus 2016perihal Perundingan Bipartit, (Sesuai Dengan Aslinya); bukti P7 berupa: Surat Disnakersos Kapuas tanggal 29 Agustus 2016perihal Panggilan, (Sesuai Dengan Aslinya); bukti P8 Risalah: Perundingan Bipartit tanggal 7 september 2016,(Sesuai Dengan Aslinya); bukti P9 berupa: Ajuran

pekerja/buruhharus tetap melaksanakan segala kewajibannya Jo UU No.13 TahunPutusan Perkara No 22/Pdt.SusPHI/2018/PN Jmb halaman 19 dari 42 haalaman.2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 Ayat 2 huruf (F) pekerja/ouruhbersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusahatidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupunhalangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha adalah dalil yangtidak benar, dan dengan ini kembali Tergugat berusaha untukmengingatkan kembali isi dari ajuran

Uang Pisah terdiridari : : Rp. 567.813,Uang Pisah : Rp.2,271,255,x 0.25Maka + Il : Rp.4.315,383,17.Bahwa benar telah diterbitkan ke Surat Ajuran Perselisihan dari DinasKetenagakerjaan dan transmigrasi Pemerintah Provinsi Sumatera UtaraNomor 1102B6/DTKTR/2016 pertanggal 31 Agustus 2016,di manaDinas Ketenagakerjaan merekomendasikan / menganjurkan untukmembayar pesangon dan hak lainnya termasuk upah proses kepadaPenggugat sebesar Rp. 41 ,283,415, (Empat Puluh satu juta dua ratusdelapan puluh tiga ribu

diadakanbipartit namun karena Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004yang berlaku sebagai hukum acara tidak mengatur mengenaikedudukan hukum lembaga bipartit dalam pengajuan gugatan, undangundang hanya mensyaratkan adanya risalah mediasi atau anjuranmediator, sehingga sudah semestinya Judex Facti harus memeriksapokok perkara;Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya padasaat mengajukan surat gugatan di kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Manado telah melampirkan Ajuran

beserta para karyawanlain yang mengikuti aksi mogok diakhiri dengan surat PemutusanHubungan Kerja, maka kemudian Para Penggugat mengajukanpersoalan ini ke Dinas Tenaga Kerja Kota Manado untuk di mediasi, danHalaman 80 dari 99 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN Mnd.setelah menjalankan proses mediasi oleh mediator di Dinas TenagaKerja Kota Manado, antara pihak Para Penggugat dengan Tergugat tidakmendapatkan solusi, sehingga kemudian mediator di Dinas Tenaga KerjaKota Manado mengeluarkan surat Ajuran