Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
H. Asis

Pemohon:
Doni Wijaya
Termohon:
1.Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera
2.Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Sumatera Utara,alamat di Jalan Sisingamaraja Km. 5,5 No. 14, Medan, sebagaiTERMOHON II.Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriMedan Nomor 32/Pid.Pra/2021/PN.Mdn, tanggal 14 Juni 2021,tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari sidang;Setelan membaca berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti Surat dan saksisaksi yang diajukan

sumateraPada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dikantor balai pengamanan danpenegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, termohon mengeluarkan surat tanda penerimaan barang dengan memaksa HERIPRAMANA yang bekerja sebagai agen kargo pengiriman barang untukmenandatangai surat serah terima barang / menyita dokomen surat sertifikathewan badan karentina pertanian dan hewan marmosets /monyet kecil.Setelah dikonfirmasi kepada tergugat bahwa satwa marmosets tersebuttelah dititip rawatkan kepada tergugat

P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan danPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengamanan danpenegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.4.

Sesuai memori permohonan praperadilan a quo, permohonanpraperadilan ditujukan kepada instansi/iembaganya bukan kepadapimpinan/kepala dari instansi/lembaga, yaitu kepada1) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan Wilayah Sumatera sebagai Termohon I.2) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utarasebagai Termohon Il.2.

P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Unit PelaksanaTeknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unitpengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistemnyayang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DirekturJenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemc.

Pemohon:
ROHIM
Termohon:
1.MENTERI LHK RI cq DIRJEN GAKKUM KLHK cq BALAI GAKKUM KLHK WILAYAH SUMATERA SEKSI II PEKANBARU
2.KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH

Pemohon:
ABIT HASAN FADLI
Termohon:
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

BIMA PUTRA BANGSA;KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN BARAT I PROPINSI KALIMANTAN BARAT;

DAMANIK & ASSOCIATES,berkedudukan di Hotel Aston Medetarania Marina RecidencesAncol Lt 2 Tower C CSH 011, Jalan Lodan Raya No. 2 A, AncolBarat , Jakarta Utara 14430, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 24 Juni 2011 untuk selanjutnya disebut sebagai pihakPENGGUGAT /PEMBANDING ; MELAWANKEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN BARAT I PROPINSIPAGEKALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan Achmad SoodNo.6 Pontianak( 78121 ) Kalimanatan Barat, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya masingmasing bernama :

Patimura No. 20 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan; Ketut Jayada, S.T/Staf Balai Wilayah Sungai Kalimantan ;Jl. Achmad Sood No. 6Pontianak, Kalimantan Barat; Ir. Rizal M.T.; Staf Balai Wilayah Sungai Kalimantan ;Jl. Achmad Sood No. 6 Pontianak,Kalimantan Barat; Syamsul Arifin, S.T., M.M.; Staf Balai Wilayah Sungai Kalimantan ;;PAGEAlamat9. NamaJabatanAlamatJI. Achmad Sood No. 6 Pontianak,Kalimantan Barat; Yuyun Simalunga, Amd;Staf Balai Wilayah Sungai Kalimantan ;JI.

Pemohon:
KHOIRU
Termohon:
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Yogyakarta

Imul ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan

SupraptoKelurahan Muara Sentosa, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalaiatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang masihberwenang memeriksa dan mengadilinya, tanoa hak atau melawan hukum,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa satubungkus kertas koran berisi narkotika jenis daun ganja kering seberat 50 gram,perbuatan

SupraptoKelurahan Muara Sentosa, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalaiatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang masihberwewenang memeriksa dan mengadilinya, tanoa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa satu bungkus kertas koran berisi narkotika jenis daunganja kering seberat 50 gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwadengan cara

No. 2205 K/Pid.Sus/2010atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang masihberwewenang memeriksa dan mengadilinya, tanoa hak atau melawan hukum,menggunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri berupa satu bungkus kertaskoran berisi narkotika jenis daun ganja kering seberat 50 gram, perbuatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 November 2009 sekitar pukul 22.30Wib

Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor : 48 Tahun2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturanlain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai

JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN vs. Ir. H. PANUSUNAN SIREGAR

Pemohon:
WILLY EKASALIM
Termohon:
KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK

AprisBeniawan, MSi, masingmasing Pegawai Balai BesarKarantina Pertanian Tanjung Priok, Berdasarkan SuratHalaman 1 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN Jkt.

Kaifa Indonesiadan Pihak PPJK Meraseti Logistik Indonesia mendapatkan panggilanKedua untuk hadir dan dimintai Keterangan sebagai Saksi oleh PPNS diKantor Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok pada tanggal 06Februari 2018;7. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2018, Pihak PT. Kaifa Indonesia(Sdr. Willy Ekasalim selaku Direktur Utama) mendapatkan SuratTembusan No.

Fotokopi SURAT PANGGILAN Nomor.SPGL/006/2/2018/PPNS/BBKPTJP tertanggal 01 Februari 2018 yangdikeluarkan oleh BALAI KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK,selanjutnya diberi tanda P10;11. Fotokopi Surat Nomor: SPDP/001/II/2018/PPNS/BBKPTJP,Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 02 Februari 2018yang dikeluarkan oleh Kepala BALAI BESAR KARANTINA PERTANIANTANJUNG PRIOK, selanjutnya diberi tanda P11;12.

Jakarta Melalui Direktorat Reserse Kriminal Knusus PoldaMetro Jaya;Bahwa melalui Surat Nomor: SPGL/017/6/2018/PPNS/BBKPTJPtertanggal 21 Juni 2018 yang dikirimkan PPNS Balai Besar Karantina PertanianTanjung Priok melalui WA kepada Kuasa Hukum Sadr. Willy Ekasalim danmeminta agar Sdr. Willy Ekasalim (Direktur Utama PT.

UtrMenimbang, bahwa berkaitan dokumen pemesanan barang yangdilakukan oleh Pemohon, demikian juga dengan dokumen booking containeratas nama Pemohon, maka dengan ditemukannya diantara barang yangdipesan terdapat barang berupa corned beef dan susu kemasan yangseharusnya tidak boleh masuk karena tidak dilengkapi sertifikat Kesehatan (buktiT1), kemudian Termohon selaku Kepala Balai Besar Karantina PertanianTanjung Priok mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada PPNS Balai BesarKarantina Pertanian Tanjung

Sei Balai Green Energy

DAPHNE MARIEmelawanBALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA sebagai KURATOR KEPAILITAN PT. TRIMANUNGGAL NUSA PERKASA

Membebankan biaya perkara yang timbul kepada PELAWAN ; Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasadari Pelawan, sedangkan dari Terlawan hadir Karyawan dari Balai Harta PeninggalanSurabaya pada Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkanSurat Tugas tanggal 27 Oktober 2014 dan Surat Penetapan Hakim Pengawastertanggal 22 Oktober 2014 ; Menimbang, bahwa atas perlawanan pelawan tersebut diatas, pihakTerlawan telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Nopember 2014

Trimanunggal Nusa Perkasa dengan segala akibat hukumnya,dan menunjuk Balai Harta Peninggalan Surabaya selaku Kuratornya.Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan Dan PKPU disebutkan :(1).

Matera... ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rp. 12.000,Jumlah Rp. 1.786. 000,(satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)CATATAN : Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 9 Undangundang No. 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang,salinan putusan Nomor: 20/Plw.Pailit/2014/PNNiaga SBY ini, dikeluarkanuntuk disampaikan kepada :BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYAHalaman 14 Putusan Nomor. 20/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun ; MOHAMED YUSOFF bin YEOP SHUKOR

Adapun biaya transportasi dari Surabaya menujuTanjung Balai Karimun dibiayai olen Terdakwa MOHAMED YUSOFF binHal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1348 K/Pid.Sus/2009YEOP SHUKOR melalui HARIS (DPO), yang mana nantinya akan digantidengan cara memotong gaji apabila telah bekerja di Malaysia. Sesampaidi Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 Juli 2008 yang mana pada saatitu Polres Karimun sedang melakukan razia terhadap calon Tenaga KerjaIndonesia (TKI) yang baru datang dengan menggunakan kapal KeludPELNI.

No. 1348 K/Pid.Sus/2009Bahwa Terdakwa MOHAMED YUSOFF bin YEOP SHUKOR tidakada memiliki atau bekerja serta terdaftar di PPIKIS (PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta), dengan sendirinyaTerdakwa MOHAMED YUSOFF bin YEOP SHUKOR bertindak sebagaiorang perseorangan;Tujuan Terdakwa MOHAMED YUSOFF bin YEOP SHUKORuntuk datang ke Tanjung Balai Karimun yakni untuk mengurus paspor danvisa serta calling visa kepada Perusahaan Terbatas (PT) yang terdaftar diTanjung Balai Karimun.Perbuatan Terdakwa

No. 1348 K/Pid.Sus/2009Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatanTKI swasta .Tujuan Terdakwa MOHAMED YUSOFF bin YEOP SHUKOR untukdatang ke Tanjung Balai Karimun yakni untuk mengurus paspor dan visaserta calling visa kepada Perusahaan Terbatas (PT) yang terdaftar diTanjung Balai Karimun .Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanapada Pasal 103 ayat (1) huruf f Jo.Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004 tentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri

Jo.53 KUHPidana.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tanjung Balai Karimun tanggal 23 Desember 2008 sebagaiberikut:1.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13Februari 2009 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telahdijatunkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 4 Februari2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2009 serta memorikasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung BalaiKarimun pada tanggal 13

Penggugat:
NUR KHOLIS
Tergugat:
KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS (BBWS)

BERNARDUS BEDA MORON, S.Si (Penggugat)Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang (Tergugat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :BERNARDUS BEDA MORON, S.Si, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Balai Pengawasan Obat DanMakanan di Kupang, Tempat Tinggal Jalan AmabiRT.007/RW.003 Kelurahan Oepura Kecamatan MaulafaKota KUBENG nena nnn nnn nnn nnnnnnnnDalam

PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 52 halaman Putusan No.14/G/2015/PTUNKPGNama Jabatan : Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan diTempat Kedudukan : JI.R.A.Kartini Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang ;Selanjutnya disebut sebagdi...............

BALAI LELANG SEMPURNA dkk sebagai Tergugat

Pembanding/Tergugat I : PT JBA Indonesia Balai Lelang Mobil (Kantor Pusat)
Terbanding/Penggugat : Riccy Sulistio
Turut Terbanding/Tergugat II : JBA Indonesia Balai Lelang Mobil Cabang Tipar Jakarta Utara

DKK
Tergugat:
Balai Harta Peninggalan Jakarta

Dengan demikian nyatalah bahwa Ketua Balai HartaPeninggalan adalah badan atau pejabat tata usaha Negarasebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang UndangNo.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang UndangNo.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris No.

Dodani1.Bahwa penerbitan Surat Keterangan Hak Mewaris oleh BalaiHarta Peninggalan, dalam hal ini Balai Harta Peninggalan Jakartadikhususkan kepada Golongan Timur Asing bukan Tionghoa.

Golongan Timur Asing bukan Tionghoa oleh Balai HartaPeninggalan.Bahwa Deepak Bhagwandas sebagai Pemohon sebagai KuasaAhli Waris Almarhum Pushpa B. Dodani mengirimkan surat perihalPermohonan Surat Keterangan Hak Mewaris tanggal 21 Agustus2018 kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta untuk membuatSurat Keterangan Hak Mewaris atas nama Almarhum Pushpa B.Dodani. Perlu diketahui bahwa Almarhum Pushpa B.

Donadonimerupakan warna negara Indonesia yang memiliki garisketurunan India, lahir pada tanggal 1 Januari 1944 di Hyderabad,sesuai dengan identitas yang tertera dalam Kartu) TandaPenduduk Provinsi DKI Jakarta dengan NIP 3171024101440004.Bahwa Permohonan tersebut didisposisikan oleh Ketua BalaiHarta Peninggalan kepada Anggota Tehnis Hukum, WiwekoIsmono, dan Seksi Harta Peninggalan Wilayah II.Bahwa dalam permohonan penerbitan Surat Keterangan HakMewaris oleh Balai Harta Peninggalan, dalam hal ini Balai

Deepak BhagwandasDodaniBahwa Balai Harta Peninggalan Jakarta melakukan Proses PerbalKomparisi penghadap Deepak Bhagwandas tanggal 26September 2018 yang dibuktikan dengan adanya tanda tanganbasah dan kopinya diserahkan kepada Deepak Bhagwandasselaku penghadap.

SUNESH RATTAN LADHARAM VS KAMLESH MOTIRAM KALWANI, DKK DAN KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA;

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2013danKETUA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA, tempatkedudukan di Jalan M.T.

Harta Peninggalan;2 Bahwa Judex Juris jelas telah keliru dalam menyatakan bahwa Balai HartaPeninggalan Jakarta (Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat) telah bertindakmelampaui kewenangannya;Bahwa kewenangan Balai Harta Peninggalan diatur dalam peraturan perundangundangan sebagai berikut:a Pasal 14 Ayat (1) Instructie Voor De Gouvernements Landmeters STBL1016 Nomor 517 ketentuan ini pada pokoknya mengatur bahwa BalaiHarta Peninggalan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SuratKeterangan Hak Mewaris

halhal tersebut di atas, jelas secara hukum Balai Harta Peninggalanmerupakan satusatunya lembaga yang berwenang untuk menerbitkan SuratKeterangan Hak Mewaris bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing.Adapun Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat atas kematian Pewaris, sehinggaHalaman 9 dari 18 halaman.

Swita Motiram, seorang Warga Negara Indonesia Keturunan TimurAsing, dengan demikian, Surat Keterangan Hak Mewaris terhadapnya, harusdikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan.

Makaberdasarkan Pasal 67 huruf a UndangUndang Mahkamah Agung, Putusan Kasasidalam perkara a quo harus dibatalkan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, penerbitan surat keputusan ObjekSengketa oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta (Pemohon Kasasi II/ Pembanding/Tergugat) tidak melampaui kewenangannya, sehingga Balai Harta PeninggalanJakarta (Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat) tidak melanggar Asas KepastianHalaman 15 dari 18 halaman.

Kantor Cabang Tanjung Balai Lawan Dwi Muksin Panjaitan

Kantor Cabang Tanjung Balai, beralamatdi Jl. Jend. Sudirman No. 237 Tanjung Balai, yang diwakili oleh WinarnoPranghutomo, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia,bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Bank tersebut, dalam halini memberikan kuasa kepada 1. Arif Tri Cahyono, 2. Hadian ArtaLaksajuta, 3. Reisa Malida, 4. M. Fery Sarjono, 5. Andru Permana dan 6.Budi Muharman, yang masingmasing sebagai karyawan PT.

Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor CabangTanjung Balai pada hari Senin/tanggal 04 April 2016;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara berpendapat bahwa Pelaku usaha telah melepaskan hak nya untuk bersidang diBadan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sesuai dengan pasal 54 ayat (4)Undang undang Perlindungan konsumen Nomor : 8 tahun 1999 Yo KeputusanMenteri Perindustrian dan Tanjung Balai Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan

,Notaris di Tanjung Balai (bukti surat P1) pada Pasal 20, menyebutkan :Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya para penghadap memilik tempatkedudukan hukum yang umum dan tetap dikantor Panitera Pengadilan Negeri TanjungBalai di Tanjung Balai, dengan tidak mengurangi Hak Wewenang Bank untuk menentukan tempat yang dikehendakinya: Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada Ketentuan Domisilidalam Perjanjian Kredit Nomor : 36, tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh MaySusan Meliala

,M.Kn., Notaris di Tanjung Balai (bukti surat P1) tersebut, maka,antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat dan setuju mengenaibentuk pemilihan forum di dalam penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibatdilaksanakannya Perjanjian Kredit sebagaimana termuat dalam Pasal 20 Perjanjian Kredittersebut, yakni 0.0... eee segala akibatnya para penghadap memilik tempat kedudukanhukum yang umum dan tetap dikantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai diTanjung Balai,.......

......... * maka segala yang berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini akandiselesaikan melalui badan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Tanjung Balai;Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 8 tahun 1999 tentang Perllindungan Konsumen jo.

Penggugat:
Intan Permatasari
Tergugat:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang,berkedudukan di JIn. Sekolah Guru Perawat Nomor 3 Kota Makassar, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Sahira HR, S.T.,Sofyan Muhammad, S.T.,M.T., Semuel Tanggulungan, S.T., Zul Arifin, S.T., Endi Haskaer Hafied S, S.T.,M.

Dalam ha ini, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberangsesual dengan UU No.2 Tahun 2012 telah menitipkan uang ganti kerugiansetelah melewati proses Konsinyasi sesuai putusan Penetapan KonsinyasiNomor: 1/Pdt.P/2018.PN.Msb. atas nama Intan Permatasari (suratpenetapan terlampir);9.

Saksi HALIM, dibawah sumpah menerangkan; Bahwa ada masalah pembebasan lahan di Kelurahan Baliase,atas nama Intan (Penggugat); Bahwa yang membebaskan lahan adalah Balai Jeneberang; Bahwa pembebasan tersebut untuk saluran irigasi; Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa proyek tersebut dimulai; Bahwa sepengetahuan Saksi yang dibebaskan adalah tanah danbangunan; Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dibebaskan; Bahwa Saksi kurang tahu batasbatas rumah atau tanah ataubangunan yang dibebaskan; Bahwa

Saksi ADILUDDIN, dibawah sumpah menerangkan; Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalahpembayaran lokasi pembebasan lahan yang dipersoalkan olehPenggugat kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai PompenganJeneberang ; Bahwa Saksi bekerja di kontraktor P.T.

Dalam ha ini, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberangsesual dengan UU No.2 Tahun 2012 telah menitipkan uang ganti kerugiansetelah melewati proses Konsinyasi sesuai putusan Penetapan KonsinyasiNomor: 1/Pdt.P/2018.PN.Msb. atas nama lIntan Permatasari (suratpenetapan terlampir);9.