Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh pertimbanganhukum Judex Facti dalam memberikan putusannya dikarenakanpertimbangan hukum Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumyang berlaku karena tidak berimbang dan tidak konsisten sertamempertimbangkan faktafakta hukum yang sebenarnya sebagaimanayang termuat pada halaman 24 alinea kelima yang menyatakan:Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugatbatal demi hukum maka hubungan kerja antara Penggugat danTergugat dinyatakan

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh pertimbanganhukum Judex Facti dalam memberikan putusannya dikarenakanpertimbangan hukum Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumyang berlaku karena tidak berimbang dan tidak konsisten sertamempertimbangkan faktafakta hukum yang sebenarnya sebagaimanayang termuat pada halaman 27 alinea kesatu yang menyatakan:Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakhadiran Penggugat bekerjadi perusahaan Tergugat sejak tanggal 18 April s/d 24 April 2013, setelahMajelis

Keberatan KeTiga:Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh pertimbanganhukum Judex Facti dalam memberikan putusannya dikarenakanpertimbangan hukum Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yangberlaku karena tidak berimbang dan tidak konsisten serta mempertimbangkanfaktafakta hukum yang sebenarnya sebagaimana yang termuat padahalaman 27 alinea keempat yang menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 T8 b berupa printout Penggugatmenerima upah dan uang makan sebesar Rp5.134.062,;

p >Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

-Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang

perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaiantersebut, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentukHal 2 dari 4 halaman Putusan No. 42/Pdt/G.S/2021/PA.CrpAkta Perdamaian, dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati isipersetujuan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaiantersebut belum diatur mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, makaharus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang

Bahwa keluarga Penggugat telah berusahamerukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidakbehasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut,Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugatdan Tergugat telah pecah (syiqaq/ broken marriage) dansudah sulit diperbaiki lagi;Menimbang, bahwa sebuah rumah bahagia yang menjadidambaan semua paSangan suamiistri hanya dapat terwujudjika masingmasing kedua belah pihak melaksanakan hak dankewajibannya secara berimbang;Menimbang, bahwa hak kewajiban

suami istri meliputidimensi kebutuhan fisik dan psikis, sehingga jika salahsatu dari kedua dimensi kebutuhan tersebut tidak terpenuhisecara berimbang, atau bahkan keduaduanya tidak terpenuhisecara maksimal, maka rumah tangga bahagia dan damai hanyamenjadi impian belaka yang tak kunjung terwujud;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat danTergugat yang telah pecah, ternyata berawal dari tidakterpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dengan baik,Sikap Tergugat yang selalu mabukmabukan, marahmarah

Penggugattidak aman untuk dikonsumsi yang pada gilirannya menurunkan minat dananimo masyarakat kepada produkproduk Para Penggugat;Bahwa atas tindakan diatas, Tergugat Il dan Tergugat Ill telah tidakmelaksanakan tugastugas jurnalistiknya dalam mencari dan menggaliserta kemudian memberikan informasi kepada pembacanya sesuai denganUndangUndang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode EtikJurnalistik Indonesia;Bahwa Tergugat II dan IIIl dalam pemberitaannya tidak berpedoman padaetika penulisan yang berimbang

penulisan yangberimbang atau cover both side dan meneliti kebenaran informasi, dimana salahsatu cara meneliti kebenaran informasi adalah melakukan konfirmasi langsungkepada pihakpihak terkait dan/atau pihakpihak yang akan diberitakan dalamhal ini misalnya pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), namundemikian sangat disayangkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi Illtidak melakukan hal dimaksud;Perbuatan Para Termohon Kasasi dalam menyampaikan informasi tidak sesuaidengan kode etik, tidak berimbang

Berita yang disampaikan dalampemberitaan sematamata untuk menarik keuntungan dari masyarakat, karenaberitanya bombastis sehingga diharapkan oleh Para Termohon Kasasimajalahnya laris dan laku terjual;Bahwa dengan dimuaitnya artikel tersebut di dalam majalah lbu dan Anak, ParaTermohon Kasasi telah melakukan pemberitaan yang menyesatkan, karena baikformat maupun isi dari artikel tersebut tidak akurat, tidak berimbang,mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi produkproduk dimaksud dancenderung mendiskreditkan

menurunkanminat dan animo masyarakat kepada produkproduk Para Pemohon Kasasiyang berujung pada kerugian bagi Para Pemohon Kasasi;Bahwa atas tindakan di atas Para Termohon Kasasi, telah tidak melaksanakantugastugas jurnalistiknya dalam mencari dan menggali serta kemudianmemberikan informasi kepada pembacanya, yang tidak sesuai dengan UndangUndang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia;Bahwa Para Termohon Kasasi dalam pemberitaannya tidak berpedomanpada etika penulisan yang berimbang

No. 1652 K/PID/2014Pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut jelasjelas bukandidasarkan kepada alatalat bukti yang pernah diajukan kepersidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakimtidak memeriksa/mengadili perkara ini secara mendalam, arif,bijaksana, berimbang, komprehensif, lengkap disertai dasarhukum yang menjadi dasar pertimbangannya secara jelas rincidan bersesuaian dengan landasan hukum yang sah berlakukarena ;Pertimbangan yang menyebutkan bahwa perbuatan terdakwaadalah bukan merupakan

seluruh rangkaianfaktafakta hukum dan faktafakta yuridis yang diperoleh dari alatalatbukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana telah kami uraikandalam tuntutan perkara ini telah menyatakan bahwa Terdakwaterbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanadalam dakwaan Penuntut Umum ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkanpertimbanganpertimbangan fakta hukum dan pertimbanganpertimbangan yuridis tidak lengkap, menyeluruh, cenderung terputusputus, tidak adil dan berimbang

No. 1652 K/PID/2014perkara ini, telah melampaui batas wewenangnya yang melebihiketentuan sebagaimana diatur di dalam undangundang ;Berdasarkan uraian faktafakta dan landasan teoritis hukum tersebut diatas jelas bahwa dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim PengadilanNegeri Painan hanya mendasarkan putusan kepada PENILAIAN danKEYAKINANNYA SENDIRI, TANPA MEMPERTIMBANGKAN/MENGGUNAKAN SELURUH ALATALAT BUKTI SECARA MENYELURUH,ARIF, ADIL DAN BERIMBANG ;Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang

tidak menggunakanalatalat bukti secara menyeluruh, adil dan berimbang tersebut telahmembawa dan mengarahkan pembuktian dalam perkara ini kepada systempembuktian CONVICTION INTIME/system pembuktian yang didasarkankepada KEYAKINAN HAKIM sematamata ;Dalam mengadili perkara ini, bersalah atau tidaknya Terdakwa atasperbuatan yang didakwakan sepenuhnya tergantung kepada PENILAIAN/KEYAKINAN Hakim tanpa mempertimbangkan buktibukti ;Hal ini jelasjelas telah bertentangan dengan prinsipprinsip pembuktianyang

telahdiajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktusesuai peraturan yang berlaku yaitu Undang undang Nomor 20Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding formaldapatditerima; eee er eeeMenimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangandan seluruh isi berkas, permohonan banding yang diajukan olehPembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaMajelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Majgelis HakimPengadilan Agama Cirebon telah memeriksa perkara a quo secarabenar dan berimbang

Pada hari sidang yang telahditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara inperson, dan telah mengemukakan haknya secara berimbang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangansesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg Jo.

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat, untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enambelas ribu rupiah) secara berimbang

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama selama berimbang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biayaperkara bersamasama secara berimbang masingmasing sebesarRp. 2.000, ( dua ribu rupiah )Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secaralisandipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringanringannyakarena para Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapanatas Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknyamenyatakan tetap pada

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkarabersamasama selama berimbang sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 = oleh kami,ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis,MAHYUDIN, S.H. dan RENO HANGGARA, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SARILU, S.H.

Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) secara berimbang;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

, mulai 9 Oktober2013 9 Oktober 2016 dan Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit No.000009/PPPK/02554/1300/1112 tanggal 23 November 2012 (vide BuktiP.I, 7P.II3; Bukti T.l6, T.l3; dan Bukti T.ll2, T.ll3, T.ll4, T.ll5) Ssesuaipermohonan Resirukturisasi Kredit dari Pembanding semula paraPenggugat sebagai debitor kepada Terbanding semula Tergugat sebagai kreditor adalah merupakan fakta hukum materiil yangterungkap di persidangan dan sebagai kebenaran formil berdasarkanpenerapan Hukum Pembuktian yang berimbang

bagi para pihakberperkara berdasarkan penerapan asas audi et alteram partem di dalamputusannya tersebut;Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan dan pada bagianDuduk Perkara dalam putusan a guo telah mempertimbangkan alat buktisah yang diajukan oleh kedua pihak berperkara secara berimbang dalampembuktian dalildalil gugatan Pembanding semula para Penggugat, dandalildalil bantahan/sangkalan para Terbanding semula para Tergugat danTurut Terbanding semula Turut Tergugat;Halaman 9 dari 15 Putusan

sah dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Balikpapan sebanyak tiga kali sehingga sidang tetapdilanjutkan dengan jawabjinawab, namun kemudian atas kesempatanyang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Tergugat III(Terbanding Ill) memberikan Jawaban pertamanya (verweer)sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang hari Rabu, tanggal 9Juni 2021, dan hadir pada sidangsidang berikutnya berdasarkan asasimparsialitas, Kewajiban mendengar kedua belah pihak secara berimbang

yang kemudian telah ditetapkan oleh PanitiaPemilihan tersebut, oleh Panitia dan para Calon Kepala Desadikonsultasikan dengan pihak PMPD Kabupaten Ogan Komering lIlir dankemudian mendapat petunjuk dari pihak PMPD Kabupaten Ogan Komeringllir bahwa jika pemilihan dilaksanakan hanya pada 1 (satu) TPS, makaTabung Kotak Suara harus lebih dari satu;Menurut pihak PMPD Kabupaten Ogan Komering llir, perlunya TabungKotak Suara lebih dari satu adalah untuk mengantisipasi jika terjadiperolehan suara yang sama/berimbang

Putusan Nomor 10 K/TUN/201 7mengadakan rapat dengan ke 5 (lima) Calon Kepala Desa dengan dihadiripula oleh Tim Sukses masingmasing Calon dan juga masyarakat umum;Dari rapat tersebut telah dihasilkan kesepakatan bersama tentangpenentuan pemenang jika terjadi perolehan suara yang sama/berimbang.Kesimpulannya adalah bahwa: jika terjadi perolehan suara yangsama/berimbang maka penentuan pemenangnya ditentukan dengan carasebagai berikut:1.

Erlangga, memperoleh 425(empat ratus dua puluh lima) suara;Bahwa dari hasil perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Desa SungaiPasir yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015tersebut, ternyata ada 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang memperolehsuara terbanyak yang sama/berimbang yaitu Penggugat (Calon Nomor Urut3/Azisko) dan Sdr.

perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaianHal 2 dari 4 halaman Putusan No. 40/Pdt/G.S/2021/PA.Crptersebut, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentukAkta Perdamaian, dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati isipersetujuan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaiantersebut belum diatur mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, makaharus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang

Perkawinan Nomor 9121/AK/12-10/2016/204 tanggal 10 Maret 2016, putus karena perceraian;

uang nafkah demi kelangsungan tumbuh kembang dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari hasil usaha mobil angkutan penumpang/lajuran dan kios kelontongan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dewasa dan mandiri;

sejumlah nihil;

Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara pada para Terdakwa bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membebankan biaya perkara pada para Terdakwa bersamasamasecara berimbang sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis , tanggal 14 September 2017, Oleh kami TRI ASNURIHERKUTANTO, SH, MH., sebagai Hakim Ketua tersebut dengan NIKENROCHAYATISH,MH dan masingmasing sebagai Hakim Anggota ; Putusantersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umumpada hari Senin, tanggal 18 September 2017, Oleh Majelis

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menetapkan agar terdakwa I Adi Kuswoyo dan terdakwa II Apriyani dibebani membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);