Bahwa dengan ini kembali Tergugat sampaikan bahwa benar kamimenikah dengan Penggugat secara sah per tanggal 3 November 2000 diRen 3 sesuai kutipan Akta Nikah dengan NomorWE syang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanAikmel Kab.

Saksi 2 T, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan KaryawanSwasta (Pengurus Bis), bertempat tinggal diRen, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang,Provinsi Banten; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalahteman; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidaktahu tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi mengenalPenggugat dan Tergugat telah menikah namun belum dikaruniai anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

A dengan Penggugat yaitu sebidang tanah yang terletak di DesaKuala Tereubu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Dayadengan batasbatas: Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Krung Batu 97 meter; Sebelah Selatan berbatasan dengan Lueng diren 78 meter; Sebelah Timur berbatasan dengan Hasan Basri 130 meter;Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Bod Sebelah Barat berbatasan dengan M. Yusup 80 meter;Selain tanah tersebut diatas, Alm. Husen.

DKI Telah melakukan penyitaan barang bukti dari para saksi dantersangka antara lain :1. 13 bundel berkas terkait payment gateway Diren Imigrasitahun 20142. 722 lembar surat3. 77 print out email4. Laporan keuangan hasil investigative dalam rangkapenghitungan kerugian Negara atas implementasi paymentGateway pada kementerian hukum dan HAM RI Tahun anggran2014 No. 60/HP/XIV/07/2015, tertanggal 9 Juli 2015.8.

., selaku Staf Seksi Pertimbangan Hukumdan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum Direktorat Merek, Diren HakKekayaan Intelektual Kementian Hukum dan HAM Republik Indonesiamenielaskan kriteria persamaan pada pokoknya atas suatu merek adalahadanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsurunsur yangmenoniol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapatmenimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, carapenetapan, cara penuisan atau kombinasi antara unsurunsur atauounpersamaan bunyi ucapan

dirampas untuk negara;Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN MreMenimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yangbesarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;Memperhatikan, Pasal 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo.Pasal 56 ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang RI Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Diren

Yeubun, S.H.I, M.H,pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat &Kosultan Hukum Isnain Yeubun & Rekan, beralamat di JalanRaya Abepura, Tanah Hitam, Kelurahan Asano, DistrikAbepura, Kota Jayapura, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Jayapura dengan Nomor Register 49,tanggal 30 September 2019, selanjutnya disebut PemohonKonvensi/Termohon Rekovensi.melawanPY umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat kediaman diRen

P42Kesimpulan Waktu merujuk pada peraturan yang merujuk pada peraturan yang Peraturan Diren Beapembebanan berlaku pada saat barang impor berlaku pada saat PIB barang Cukai No. P42pajak barang masuk di wilayah pabean impor mendapat nomor bertentangan denganimpor pendaftaran UU No. 42/2009 3.2.2.4.Fakta bahwa Peraturan Dirjen Bea Cukai No. P42bertentangan dengan peraturan UU No. 42/2009 jugadikuatkan penjelasan sebagai berikut:a.

Bahwa Tergugat dan turut Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Negeri Simalungun yang menangani dan memeriksa perkaraHalaman 21 dari 37 Putusan Nomor 59/Pdt/2021/PT MDNaquo mengabaikan dan menolak petitum Penggugat pada poin 3 halaman14 dalam gugatan yang pada intinya memohon agar Majelis HakimPengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkaraaquo untuk menyatakan sah dan berkekuatan hokum berupa Berita Acaranomor : 03/PANESKALASI/SKPD/VII/2008 dan Surat Diren BinaKonstruksi

Saksi MUHAMAD DIREN Bin Semen, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;Bahwa Saksi ada lahan di Desa Sebokor dengan luas sekitar 2 (dua)hektar yang Saksi peroleh tahun 1986, yang sebelumnya atas namaorang tua Saksi;Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Saksi IMRON alias AHUAdengan PT.

dalam pertimbangannnyasebagaimana tertuang pada halaman 42 dan halaman 43 putusan aquo, juga menyatakan bahwa :28.1.Bahwa terkait kewajiban NPWP, menurut Majelis, berdasarPasal 2 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa SetiapWajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif danobyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantorDirjen Pajak, dan Diren

Suhaimi Rahmanmendapat telpon dari Alm Hj Rahma agar datangkerumah nya diGang Manggis xx Rt 3 Rw 1 No 27 Tanjung Diren Jakarta Barat.untuk menjelaskan mengenai Surat PernyataanPembagian waristanggal 28 Juni 1995P 12 dan Surat Gambar Situasi luds tanah728lvD hak milik Penggugat P 13 , yang sejak tanggal29 Juni 1995berada pada Alm Hj Rahma sampai pada tanggal 30 Agustus 1995Maka . Penggugat datang kerumah Alm Hj. Rahma. Dan Penggugatbertemu dengan Alm Hj.

Keputusan Tergugat Tidak Cermat, Menimbulkan KetidakpastianHukum Seraya Menyimpulkan Hal yang Tidak Sesuai denganKenyataan dan Hukum ;Perihal di atas terbukti dengan adanya faktafakta hukum sebagaiberikut:Bahwa dalam Keputusan Tergugat antara lain disimpulkan bahwa :Nota Dinas Diren Pajak Hadi Poernomo mengabaikanketentuan perundang undangan pajak, sehinggamenghapuskan koreksi positif PT BCA tahun Pajak 1999sebesar Ro 5,7 Triliun dan mengabaikan usulan koreksi positiftambahan berupa Laba Program

Menimbang, bahwa faktafakta yang terungkap dipersidangan dikaitkandengan peraturan yang mengatur tanggungjawab dan tugas pokok pejabatpenguji pencairan (SPPM) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1a danPasal 9 ayat (1) peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan ke4 atas Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan barang/jasa pemerintah terungkap faktafakta bahwa Terdakwasebagai pejabat penandatanganan SPM berdasarkan Surat Keputusan MenteriKelautan dan Perikanan RI Diren

Tanjung Diren Utara,Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Prop.

BAAS) yang diaksespada tanggal 20 April 2020 pada Diren AHU secara resmi;Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas Pasal 98 menyatakan yang memiliki kewenangan untuk mewakiliPerseroan Terbatas (PT) dar/atau badan hukum baik didalam maupun diluarPengadilan adalah Direksi, selanjutnya sebagaimana dalam Akta No. 005Pendirian PT. Berkah Anugerah Abadi Sejahtera (PT.

CPI telah dilakukan offsetting (pemotongan) olehpemerintah R.I. melalui Diren Anggaran Kementerian Keuangan R.1.pada tanggal 2 Januari 2013 dengan demikian hak dan bagianPemerintah Negara R.l. tidak berkurang dan/atau pemerintah tidakdirugikan dalam pelaksaaan pekerjaan Bioremediasi tersebut, jikaseandainya pelaksanaan pekerjaan bioremediasi tersebut tidakmemenuhi standar/atau tidak sesuai dengan ketentuan dari lingkunganhidup, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat adanya kerugiankeuangan

CPI telah dilakukan offsetting (pemotongan) olehpemerintah R.I. melalui Diren Anggaran Kementerian Keuangan R.1.pada tanggal 2 Januari 2013 dengan demikian hak dan bagianPemerintah Negara R.l. tidak berkurang dan/atau pemerintah tidakdirugikan dalam pelaksaaan pekerjaan bioremediasi tersebut;Berdasarkan Novum P3 dan Novum P4, terbukti proyek Bioremediasitidak dibebankan pada negara, maka tidak terjadi cost recovery danbiaya proyek tersebut seluruhnya ditanggung oleh PT CPI, sehingga tidakmengakibatkan

lalu akan diajukan proses AJB tapi ketika Penggugatmendatangi tanah dan rumah obyek sengketa tersebut sudah digemboksehingga rencana mengurus proses AJB tidak dilanjutkan;Bahwa yang mengunci /gembok dan menguasai tanah sengketatersebut adalah dari pihak Tergugat 2 ( Neneng Martini) danPenggugatsudah protes tapi tidak di anggapnya;Bahwa separoh tanah dan rumah sengketa yang dijaminkan tersebutdiserahkan pada Penggugat dengan cara disekat menjadi dua,kemudian tanah bagian Penggugat oleh Penggugat diren

AHUAH.01.1032017tanggal 15 Desember 2010 ("Surat Dirjen AHU tanggal 15 Desember 2010") nyata dan terang benderangbahwa susunan pemegang saham PT Sung Putera Persada yang diakui oleh Pemerintah RI adalahberdasarkan Akta No. 106 tanggal 28 Oktober 2010, dibuat dihadapan Tergugat , yang sudah dikuatkan olehSurat Diren AHU tanggal 15 Desember 2010 yang menyatakanHal 79 dari 267 Hal Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelTergugat V Konpensi sebagai pemegang saham PT Sung Putera Persada.Dibantah dalil Penggugat

Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum sebagaimana Surat Diren AHU tanggal 15 Desember 2010.Hal 81 dari 267 Hal Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel8.10.Surat Diren AHU tanggal 15 Desember 2010 tersebut demi hukumsah berlaku hinggasaat ini.Dalil Penggugat Konpensi angka 19 menyatakan bahwa Akta Penegasan No. 73 tanggal 30 Januari 2012,dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit, SH, Notaris di Jakarta, dan diterima pemberitahuannya di Dirjen AHUKemhukham RI sebagaimana surat No.

AHUAH.01.1038733 tanggal 31 Oktober 2012.Bahwa pemberitahuan Diren AHU Kemhukham RI sebagaimana surat No.

denganaslinya)Akta Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta "Berita Acara PT.Sung Putera Persada" Nomor 106 tanggal 28 Oktober 2010; (Sesuai dengan aslinya)Hal 177 dari 267 Hal Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel48.49.50.51.52.53.5D.56.5/7.58.Bukti T.V48Bukti T.V49Bukti T.V50Bukti T.V51Bukti T.V52Bukti T.V53Bukti T.V54Bukti T.V55Bukti T.V56Bukti T.V57Bukti T.V58Akta Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta "Jual BeliSaham" Nomor 107 tanggal 28 Oktober 2010 ; (sesuai dengan aslinya)Penerimaan Pemberittahuan Diren

berapaTergugatmenginmkan surat, keputusan atau putusan kepadaHalaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 1102/ B/PK/PJK/2015Penggugat, dengan menggunakan sarana pos, faksimile ataudisampaikan secara langsung;bahwa Majelis berpendapat, pengaturan tanggal kirimsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 sangatberkaitan dengan adanya batas waktu yang ditentukan olehUndangundang perpajakan maupun peraturan perundangundangan lainnya yang mengikat Penggugat untukmenyelesaikan kewajiban tertentu, misalkan dalam konteksgugatan, Diren