SISWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN.Wng83 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf dUndang Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;AtauKeduaBahwa terdakwa SURANTO Bin YATNO bersamasama dengan saksiKONTAK SANTOSO (terdakwa lain yang penuntutanya dilakukan terpisah) danSdr.

Pasal 76 DUndang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi undang undang, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap orang ;2.

EFFENDY& Co (vide bukti Surat Perjanjian No. 173 B 08/61/SBLW/2008)yang diperpanjang dengan perjanjian No. 1732 B.08/61/% B/W/2008, sehingga perbuatan perusahaan Pemohon Kasasitersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf dUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan9.Bahwa, ketentuan Pasal 65 ayat (8) jo Pasal 66 ayat (4) UU No.23 Tentang Ketenagkerjaan bersifat kumulatif, maka demihukum tentunya tidak beralih status hubungan kerja paraHal. 17 dari 26 hal. Put.

Membaca bunyi pasal dengan penjelasan di dalam pasal 16 ayat 1 UU KUP tidak sejalan dundang Nornor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undangundang Nomorbahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk perundangundangan atas normabatang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalim:kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.

ayat (1) dan Pasal 26Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa menurut Majelis, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana diatur dalam PPeraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiltidak termasuk Surat Keputusan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undangundang 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dundang

Pasal 69 huruf dUndang Undang Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwaPermohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan apabila antarapihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yangHal. 9 dari 26 Hal.

Pasal 53 huruf dUndang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebutserta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan PenuntutUmum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi L 300 warna Hitam dengan NomorPolisi

Asas Kecermatan 5n nn nn nn nn nnn enone nnn nnn nn nnneBahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf dUndang UndangNomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanmenyatakan :yang dimaksud asas kecermatan adalah asas yangHalaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2017/PTUN.DPS12.13.mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusandan/atau tindakan sehingga keputusan

Pamor Ganda mengalami kerugianmateri total sebesar Rp. 1.596.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Sembilan PuluhEnam Ribu Rupiah) dikarenakan waktu itu harga karet per kilonya seharga Rp.13.300.00 ( Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara tidak sahmemanen dan atau memungut hasil perkebunan dalam perkara ini telahterpenuhi pula;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf dUndang Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi,maka Terdakwa

AD Bin SYAHIDAN ABDUL DUNDANG;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN LiwMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), (8) Jo Pasal 76 DUndang

ASISI pada hari tanggal tidak dapat diingat lagidengan pasti bulan Mei 2007 atau setidaktidaknya pada bulan Mei 2007 bertempat di DesaPayudan Dundang Kecamatan GulukGuluk Kabupaten Sumenep atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep,membawa, menjual menyimpan yang patut disangka dari kejahatan dengan maksud untukmendapat untung ;perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal 480 ke.1 KUHP ;Menimbang

Fathorrahman kalau sanyo miliknya diketahui telah hilang yang digunakan untukmenyedot air di sumur milik saksi Abdul Hadi di Desa Payudan Dundang KecamatanGulukGuluk Kabupaten Sumenep ; benar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2007 sekira pukul 08.00 Wib. menurut saksi H.Fathorrahman sewaktu saksi H. Fathorrahman menghidupkan sanyo disumur danmelihat sanyo yang dihidupkan mirip dengan sanyo milik saksi H.

Fathorrahman telah menemukan sanyonya yang hilang diambil orangyang berada dibibir sumur milik Abdul Hadi di Desa Payudan Dundang Kecamatan GulukGuluk Kabupaten Sumenep ;benar pada sekitar buloan Desember 2006 terdakwa telah meminjam sanyo kepada saksiUmar P. Suliha dan pada awal bulan Juni 2007 terdakwa mengembalikan sanyo tersebutdengan dititipkan kepada Muhammad ;benar pada saat dikembalikan kepada Umur P.

Fathorrahman telah menemukan sanyonya yang hilang diambil orangyang berada dibibir sumur milik Abdul Hadi di Desa Payudan Dundang Kecamatan GulukGuluk Kabupaten Sumenep ;bahwa pada sekitar buloan Desember 2006 terdakwa telah meminjam sanyo kepada saksiUmar P. Suliha dan pada awal bulan Juni 2007 terdakwa mengembalikan sanyo tersebutdengan dititipkan kepada Muhammad ;bahwa pada saat dikembalikan kepada Umur P.

Sriyanto secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan persetubuhan dengananak didiknya , sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan kesatu pasal 81ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Republik Indonesia( PERPPU ) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang undangNomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang undang Nomor 1 tahun 2016 menjadi Undang Undang Jo pasal 76 DUndang

Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana , Subsidiairmelanggar pasal 53 huruf b Jo pasa 23 ayat (2) huruf b Undang Undang R.1Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2016/PN.LsmNomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana dan Lebih Subsidiair pasal 53 huruf d Jo pasa 23 ayat (2) huruf dUndang Undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jopasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa para Terdakwa

Di mana di sebutkan bahwa rekomendasi untuk pengecer resmi harusmemiliki legalitas usaha (HO, SITU, SIUP dan TDP) dengan jumlah maksimal 15 liter per hari dan SuratEdaran Bupati Enrekang Nomor 047/2378/KUPERINDAG, tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pembatasanpenggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.w Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa

Abdul Kadir karena telah melakukan kegiatanpengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tidak sesuai dengan kegiatannyaberdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, selanjutnya terdakwa danbarang bukti dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.

., tanggal 30 Oktober2007, yang hingga saat ini belum berkekuatanhukum tetap, semestinya Tergugat a quo beradapada posisi yang netral, dengan meralatdan/atau menangguhkan dan tidakmenindaklanjuti akta notaris yang masih dalamsengketa tersebut hingga putusan perkaranyaberkekuatan hukum tetap, tindakan Tergugatmenerbitkan obyek sengketa dalam perkara aquo sangat bertentangan dengan AzasPersamaan dan Keadilan, sebagaimana tercermindalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 huruf dUndang Undang Dasar 1945

Parut (+).Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan selaput daratidak utuh, tampak robek arah jam 1 sampai jam 6 sampai kedasar, hiperemis (), darah (), parut (+);Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76 DUndang

peninjauan kembali keduatersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali, merupakan permohonan peninjauan kembali kedua atasPutusan Peninjauan Kembali Nomor 425 PK/PDT/2012 terhadap PutusanPeninjauan Kembali Nomor 70 PK/PDT/2011 dan Putusan Peninjauan KembaliNomor 52 PK/TUN/2007 dimana ketiga putusan tersebut telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf e juncto Pasal 69 huruf dUndang

bapak tiri kepada anak tirinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kKesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 DUndang

keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yangterungkap di persidangan.Tetapi di dalam persidangan tidak ada Saksi ataupun buktiyang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 1dan mengenai keterangan Saksi 1 atas pengakuannya hal tersebutperlu. dibuktikan secara mendalam, dan seharusnya Majelis HakimPengadilan Militer 107 Balikpapan dalam mendengarkan keterangandari Saksi 1 harus juga melihat latar belakang serta kehidupandari Saksi 1 sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat 6 huruf dUndang