kandung) danRacim (ayah kandung) agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hendialias Enjang Puadi bin Racim yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 AprilHal 7 dari 14 Pen No. 0937/Pdt.P/2015/PA.Sby2020 karena sakit dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohonsebaga isteri dan anak dan ayah almarhum, sebab iby kandung almarhumHendi alias Enjang Puadi bin Racim juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam kitamenganut asas ijbari

Penggugat;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugatmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telahmelanggar sighat taklik talak yang yang diucapkan Tergugat pada saat setelah akadnikah, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakahpelanggaran taklik talak oleh Tergugat tersebut telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasanperceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (ijbari

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Botgsebenarnya siapa saja ahli waris dari masingmasing ahli waris yang telahmeninggal dunia tersebut karena dalam perkara waris salah satunya adalahmenganut Asas Individual dimana harta warisan dibagikan kepada semua ahllwaris sesuai bagian masingmasing dan Azas Ijbari yaitu Seseorang tidak bolehmemilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas takhayyuri(memilih) tidak berlaku, sehingga jika tidak jelas pihaknya maka akanmenyulitkan dalam menentukan

, digunakansebagai pijakan dalam mengadili perkara ini maka lebih dahulu dapatdisimpulkan bahwan Ade Wijaya Saputra bin sahran (umur 16) tahun menuruthukum ada pada kedua orang tuanya; namun karena ayah kandung telahmeninggal dunia maka Wahifdah binti (Pemohon ) selaku ibukandung; yang masih hidup secara serta merta tidak menghapus hakperwaliannya atas anaknya tersebutMenimbang, bahw sebagai konsekuaensi yuridis dan kediudukan Pemohonyang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada asas ijbari

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugatdan Tergugat karena Tergugat sering menipu dan berhutang kepada orang laintanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Tergugat di penjara karena kasuspenipuan; Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulanJuli 2012, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;Menimbang, bahwa perkara mi adalah perkara perceraian dan alasanperceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (ijbari

yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohonsebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ibu dengan anak, danpengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untukmempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalammenjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai ibu kandungnya.Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari Kedudukan Pemohonyang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas ijbari

TentangProsedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalahPenggugat menuntut talak satu bain sughra dari Tergugat dengan alasan telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat.Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasanperceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (ijbari

Petitum angka 3 tentang ahli waris.Halaman 7 dari 11 Halaman Perkara PAWNomor 0064/Pdt.P/2017/PAJTMenimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saatmeninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinandengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untukmenjadi ahli waris;Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islamadalah asas ijbari yang mengandung arti bahwa peralihan harta dariseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengansendirinya

TentangProsedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalahPenggugat menuntut talak satu bain sughra dari Tergugat dengan alasan telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat.Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa perkara imi adalah perkara perceraian dan alasanperceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (ijbari

;=ja :gi< lpaftY ieajfY Oya=iZieaNnaqi*2eu10Sampaikanlah faraidh (bagianbagian itu) pada yang berhak, adapunsisanya berikanlah untuk lakilaki yang dekat (ashabah)Menimbang, bahwa sistem kewarisan Islam menganut azas ijbari, makamajelis berpendapat untuk menetapkan hak milik dari tirkah almarhum perluditetapkan para ahli waris yang berhak menerimanya;Menimbang, bahwa Almarhum Tb.

Olehkarena itu, kekuasaan atau hak perwalian pemohon terhadap anaknyamenurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan hartabenda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah.Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kKedudukanpemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk padaazas ijbari, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orangtua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anaknya, pemohonserta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum

diantaranyaadalah asas ljbari yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (ataspertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidakada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlabihdahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, asas ini berbedadengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut asas takhayyuri ataupilihan untuk menolak atau menerimakan, sehingga pelepasan hak warismerupakan suatu hal yang berbeda dengan asas ijbari

Sebagaimanaselengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian danalasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlakusecara imperatif ijbari) yang tidak boleh disimpangi, maka untukmenghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk menghindariterjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian.

Putri Matsura binti Yakob (anak/ cucu kandung Puteh) dan suaminyayang bernama Yakob;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua)orang saksi ketika Puteh meninggal pada tahun 1987, kedua orang tua Puteh yaitu ayahdan Ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan azas ijbari dalamhukum Islam, maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (pertaliandarah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena

Dan bila semua ahli warisada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu,janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27Juli 1995;Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islamadalah asas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorangyang meninggal kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinyaHal. 7 dari 13 hal. Pent.

Bahwa padaprinsipnya perceraian terjadi tanpa diperlukan lagi pernyataan talak dari suamikarena perintah AlQuran tersebut bersifat ijbari (memaksa).

Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohonterhadap anaknya menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputidiri dan harta benda anaknya, kecuali dalam hal sebagai wali nikah.Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kKedudukan Pemohonyang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas ijbari, makadalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyaikekuasaan atas diri dan harta anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukanperbuatan atau tindakan

Maksud asas bilateral/parental adalah dari segikeahliwarisan tidak dibedakan antara lakilaki dan perempuan, sedangkanHal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G/2018/PA.Mab.maksud asas ijbari adalah pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya(atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris,karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli warisatau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak atau menerima sebagai ahliwaris, sebagaimana disebutkan

sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya;Menimbang, bahwa isi Kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangandengan aturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tidak ikutmenyepakati kKesepakatan perdamaian tersebut, namun oleh Karena Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tidak menguasai objek sengketa (d.h.i. harta warisan), di sampingitu, sesuai dengan asasasas kewarisan Islam, di antaranya asas ijbari

, 2013 halaman 160);Menimbang, bahwa berdasarkan kepada asas ijbari tersebut maka di dalamgugatan harta waris, Kuasa Para Penggugat harus menyebutkan semua ahli warismaupun ahli waris pengganti yang berhak mewarisi harta pewaris;Menimbang bahwa dalam gugatannya Kuasa Para Penggugat tidakmengungkapkan adanya ahli waris Pengganti, namun atas eksepsi Kuasa ParaTergugat dan Turut Tergugat yang mengungkapkan bahwa ada ahii warisPenggant, yaitu :1. Anak dari alimarhumah Mukminah binti Daud :1.1.