Bahwa sengketa waris milik xxx (Alm) yang terletak diSurabaya, Surabaya dan Surabaya, yang tenadi antara Pihak (incasu Penggugat II dan Penggugat III) dan Pihak II (incasuTergugat) masingmasing selaku ahli waris yang sah dari xxxdisepakati diselesaikan dengan cara damai dan tidak akan salingbertikai memperebutkan harta warisan sampai masalah sengketawaris diselesaikan di Pengadilan Agama dan mendapatkankeputusan yang seadiladilnya dari Pengadilan Agama.Penetapan Nomor 3588/Padt.G/2021/PA.Sby.him.

Bahwa Pihak I (incasu Penggugat II dan Penggugat III)akan mendaftarkan gugatan waris milik Almarhum xxx ke PengadilanAgama pada bulan Januari 2021 dan selanjutnya Pihak II (incasuTergugat) akan menghadiri sidang di Pengadilan Agama sampaiterjadi keputusan mengenai sengketa waris.Hl. Pihak I (incasu Penggugat II dan Penggugat Ill) akanmemberikan uang pembagian kontrak tower rumah Surabayakepada Pihak II (incasu Tergugat) pada tanggal 28 Desember 2020.IV.

Pihak II (incasu Tergugat) tidak akan mempersulit pihakMitra Teel untuk masuk memperbaiki tower yang ada di rumahSurabaya sewaktuwaktu dan tidak akan mempersulit penjualanrumah yang ada di Jalan Kedungdoro No 61 Surabaya.20.

Helmi Noercholis (incasu. Tergugat) terkait denganperpanjangan sewa tower (BTS) yang ada disebuah obyek / bidang tanahdan bangunan yang beralamat di Surabaya.21. Bahwa Para Penggugat sudah berkalikali meminta kepada Tergugatuntuk membagi waris secara musyawarah dan mufakat namun gagal dantidak ada titik temu terbukti dengan Tergugat melaporkan Ibu kandungnyadan saudarasaudara kandungnya kepihak kepolisian.Penetapan Nomor 3588/Padt.G/2021/PA.Sby.him. 7 dari 17 him.22.

Bahwa oleh karena itu yang berwenang mengadili adalahPengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta dan bukan PHIpada Pengadilan Negeri Bandung, maka dari itu majelis hakimPHI pada Pengadilan Negeri Bandung wajib menyatakandirinya tidak berwenang mengadili perkara incasu karenamelanggar kompetensi relatif;B. GUGATAN ERROR IN PERSONA1.Bahwa dalam gugatan incasu, pihak yang menjadiTERGUGAT adalah BUANA ELEKTRONIK, sebagaimanadisebut pula pada putusan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja;.

/2014/PN.Gto., perkara incasu wajibuntuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 129/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg.6.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas sudah tentugugatan incasu error in persona sehingga gugatan wajibditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Il. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalildalildalam gugatan PENGGUGAT, dan TERGUGAT mohon apa yangtelah disampaikan pada bagian eksepsi kembali terulang danmenjadi satu kesatuan pada bagian pokok perkara ini;2.

Menyatakan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung tidakberwenang mengadili perkara hubungan industrial incasu; atau3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT error in persona karenaTERGUGAT BUANA ELEKTRONIK tidak mempunyai personastandi in judicio;Il DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;2.

GUGATAN ERROR IN PERSONA1.Bahwa dalam gugatan incasu pihak yang menjadi Tergugat adalahBUANA ELEKTRONIK, terhadap penyebutan pihak tersebut diatastidaklah benar dan sangat keliru karena pihak yang dimaksud olehPenggugat dalam gugatannya hanya merupakan agen eceran dariberbagai barang elektronik yang penjualannya berada di Bandung ;2.

hukumnya dengan tegas menyatakansebagai berikut: gugatan yang diajukan Penggugat tersebut secara jelas dan nyata telahdiuraikan dalam surat gugatannya yaitu menyangkut persoalan Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang secara hukum berkaitan dengan laporan Polisi tersebut sesuaidengan Surat Keputusan No. 01/SK/GHA//2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2009, oleh pemberi kuasa Tergugat HendriT.3"Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas adalah jelas perkara incasu

No. 761 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24November 2010. yang pada pokoknya menolak permohonankasasi dari Pemohon Kasasi JON KENEDI, sehingganya putusan mana telah LitisFiniri Opportet (terlampir).Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat (Jon Kenedi) telahdilakukan pada tanggal 23 Mei 2009 sedangkan gugatan perkara a quo baruPenggugat diajukan pada tanggal 27 Maret 2013, yang sehingganya beralasan hukumgugatan perkara incasu dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telahlewat

.17Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah Pengadilan Perdata Umum pada PengadilanNegeri Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili Perkara incasu, oleh karenanyamohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuatPutusan dan atau Penetapan Sela atas kewenangan mengadili perkara incasu,dengan menyatakan Pengadilan Perdata Umum pada Pengadilan Negeri Pekanbarutidak berwenang mengadili perkara incasu dan yang berwenang mengadili perkaraincasu adalah Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.Bahwa oleh karena Pengadilan Perdata Umum pada Pengadilan Negeri Pekanbarutidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara incasu, maka haruslahgugatan Penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard).Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut di atas, sesuai YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung RI No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1974, olehkarena Eksepsi/Bantahan yang Tergugat ajukan di atas telah benar dan

, oleh karenanya mohon MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat Putusan dan atauPenetapan Sela atas kewenangan mengadili perkara incasu, dengan menyatakanPengadilan Perdata Umum pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenangmengadili perkara incasu dan yang berwenang mengadili perkara incasu adalahPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.Bahwa oleh karena Pengadilan Perdata Umum pada Pengadilan Negeri Pekanbarutidak berwenang memeriksa, mengadili

Tindakan Tergugat incasu adalah bersifat sepihak, dan/atau telahmengabaikan, tanpa memperhatikan hak & kepentinganPenggugat serta telah menepikan rasa keadilan & kepastianhukum ;.

Selanjutnya dalam Surat Keputusan Tergugat incasu yakni padabagian considerans Menimbang pada angka 2 menegaskan,Bahwa para Investor yang telah memiliki Sertifikat Hak GunaBangunan (HGB) dalam Kawasan Industri Medan yang masaberlakunya akan berakhir, dapat diperpanjang sesuaidenganketentuan yang berlaku setelah mendapatkanrekomendasi/persetujuan dari PT.

Bahwa, oleh karena terjadinya kendala perpanjangan HGB incasu bukanoleh sebab kelalaian yang datangnya dari Penggugat, serta gunakepentingan kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penggugat,maka secara hukum Penggugat tetap berhak untuk memperpanjangSertifikat HGB No. 56/MABAR dan HGB No. 57/MABAR incasu, dandengan demikian gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untukdikabulkan ;.

Tindakan Tergugat incasu adalah bersifat sepihak, dan/ atau telahmengabaikan, tanpa memperhatikan hak & kepentinaganPenggugat serta telah menepikan rasa keadilan & kepastianhukum;.

Tergugat I);Pertama :Pada tanggal 05 September 2013, Penggugat telah mengajukan gugatanperdata kepada Hezkia Panggau (incasu Tergugat !)

gugatan / tuntutan Hukum terhadapHezkia Panggau (incasu Tergugat I), maka gugatan Penggugat kepadaHezkia Panggau (incasu Tergugat I) tersebut tidak sah dan harus ditolak;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka mohon untuk menolak gugatanPenggugat seluruhnya;Kurang Pihak dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini :Pada halaman 5 pada nomor 8 dalam Posita dalam gugatan Penggugat,yang menyatakan:Halaman 21 dari 53 Putusan No. 85/Pdt/2015/PT.SMR.8.

Bahwa selanjutnya dalam Putusan perkara pidana Nomor34/Pid.B/2013/PN.Bpp. halaman 10, dalam pertimbangan hukumnyaMajelis Hakim perkara aquo telah menjelaskan bahwa setelah dicairkanuang tersebut langsung disetor / sebagai pembayaran Terdakwa (incasuTergugat lI) selaku Account Payable yang merupakan tugas dari GeneralCashier pada tempat Terdakwa (incasu Tergugat l) bekerja yaitu BlueSky Hotel, Terdakwa (incasu Tergugat l!) gunakan untuk keperluanTerdakwa (incasu Tergugat !)

(incasu Kuasa Hukum). Untuk keperluan Penggugat menentukan biaya /ongkosnya;Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas biaya / ONGKOSuntuk jasa Advokat bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH. ii). JeaneJuliana Nona Paat, SH dan iii). Prapti Ramadhani, SH (incasu Kuasa Hukum)sebesar Ro 50.000.000,00 tersebut sebagai petunjuk bahwa Penggugatmudah meng eksploitasi keadaan;Karena yang menunjuk Advokat bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH.ii).

Prapti Ramadhani, SH (incasu Kuasa Hukum) tersebutmutlak menjadi tanggung jawab Penggugat;Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas biaya / ONGKOSuntuk bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH. ii). Jeane Juliana NonaPaat, SH dan iii). Prapti Ramadhani, SH (incasu Kuasa Hukum) sebesar Rp50.000.000,00 tersebut adalah tidak berdasarkan hukum;Tergugat menolak dan tidak mau membayar biaya / ONGKOS untuk jasaAdvokat bernama i). Resy Desifa Nasution, SH.MH. ii).

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon Peninjauan Kembali(incasu Terlawan) yang termuat pada halaman 2 memori peninjauankembalinya maupun berdasarkan pemeriksaan (/nzage) yangPelawan lakukan terhadap berkas perkaranya, Pemohon PeninjauanKembali (incasu Terlawan) telah menerima pemberitahuan amarputusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., tertanggal 9 Juli 2001, No.3411 K/Pdt/2000, pada tanggal 14 Februari 2003;11.Bahwa kemudian, Pemohon Peninjauan Kembali (/ncasu Terlawan)mengajukan permohonan peninjauan

Pemohon Peninjauan Kembali(incasu Terlawan) berpendapat bahwa Majelis Hakim Agung kasasi telahmelakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;23.Bahwa Pelawan kembali menegaskan permohonan peninjauan kembaliatas alasan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dikemukakanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (incasu Terlawan) telah lewat waktuatau daluwarsa karena melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dariyang ditentukan oleh UUMA.

Akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak membayarkan uang retribusi itu sehingga terjadipenyegelan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat IIl/Pemda TkIl Surabaya;25.Bahwa Pasal 2 huruf (c.2) dari Akta perubahan perjanjian sewamenyewa No. 116, tertanggal 7 Mei 1997, menegaskan pihak kedua(incasu Terlawan) dalam hal melakukan perubahan atau perombakanterhadap susunan bangunan yang disewa harus mendapatkan ijin tertulisdari pihak pertama (incasu Pelawan) dan ijin mendirikan bangunan

Dan kesanggupan Terlawan adalahmembayar lunas hutangnya selambatlambatnya pada tanggal 30November 1999;27.Bahwa khusus tentang pengaturan kewajiban Terlawan terhadap BankUppindo, sebelum ditegaskan dengan Akta No. 017, pada tanggal 11Maret 1999, dengan Akta No. 041, antara Pelawan dan Terlawan telahmengatur kesepakatan dengan ketentuanketentuan utama yangdisepakati antara lain:.. antara pihak pertama (incasu PT.

Bahwa padahal sebenarnya tampak dengan amat jelas bahwa justruputusan oleh Peradilan di atasnya itulah (incasu putusan peninjauankembali No. 635 PK/ Pdt/2008, tanggal 17 April 2009) yang sarat denganpelanggaran hukum acara;5. Bahwahukum acara tentang alasan permohonan peninjauan kembali padaPasal 67 UUMA, yaitu: permohonan peninjauan kembali putusan perkaraperdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukanHal. 20 dari 24 hal. Put.

dalam materi jawabannya yang pada pokoknya Eksepsi dari ParaTergugat tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Eksepsi mengenai kewenanganPeradilan untuk mengadili incasu Kompetensi Absolut dan Eksepsi diluar kewenanganperadilan untuk mengadili.Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang menyangkut masalahkewenangan/kompetensi mengadili dari peradilan menurut ketentuan Pasal 136 HIR,27haruslah diputus terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara dan terhadap Eksepsikompetensi Absolut aquo

Adapun terhadap materi perjanjian yang disepakati oleh Penggugatyang menyatakan bahwa LPSE tidak dapat digugat , menurut pertimbangan Majelis Hakimadalah materi perjanjian yang keberadaannya bertentangan dengan prinsipprinsip hukumdasar incasu asas persamaan hukum (equality before the law), sehingga perjanjian tersebutde jure tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak perlu untuk diikuti ataudengan kata lain eksistensi dari Perjanjian tersebut, tidaklah menghilangkan hak dariPenggugat

LPSE Kabupaten Sampang., dan LKPP bukanlah atasan atau jugakoordinator dari LPSE kabupaten Sampang karenaLPSE merupakan unit kerja dari K/L/D/I(incasu unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang) dimana pembentukanberdasarkan ketentuan yang berlaku pada K/L/D/I tersebut.Menimbang bahwa adapun permasalahan mengenai sistem aplikasi (SPSE) yangterinstall pada Server LPSE Kabupaten Sampang pada prinsipnya memang merupakansistem aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP, namun ketika sistem aplikasi

Aquo, adalah terpisah dengantanggungjawab dari Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai unit layanan pengadaanbarang dan jasa.Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ParaTergugat incasu Tergugat Tergugat Il, Ill, IV, V, VI,VII,VIII tidaklah melakukan pelanggaranterhadap Pasal 73 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaanbarang/jasa Pemerintah atau dengan kata lain jawaban terhadap pokok sengketa yang keduatelah dapat diketahui yaitu Para Tergugat incasu

Tergugat Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII tidakmelanggar ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/jasa Pemerintah.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menemukan jawaban dari PokokSengketa yang ketiga yaitu Apakah perbuatan Para Tergugat incasu Tergugat , Il, Ill, IV,V, VI, Vil, VII menimbulkan kerugian terhadap Penggugat ?

Dalam Eksepsi.Bahwa setelah Termohon mencermati dan memahami dalildalil permohonan dariPemohon incasu perkara aquo, pada prinsipnya Termohon membantah dan menolakdengan tegas semua uraian uraian serta dalildalil yang dikemukakan dalampermohonan Pemohon incasu perkara aquo, kecuali secara tegas dan jelas diakuikebenarannya.Bahwa selanjutnya mohon kiranya Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia lagibijaksana untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Nietontvankelijke verklaard), karena

secara hukum dalil posita dan petitum permohonanPemohon incasu perkara aquo salah dan keliru (Obscuur Libel), dimana Pemohondalam permohonannya telah salah dan keliru dalam menyebutkan beberapa poinpenting yang terjadi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu antaralain sebagai berikut :1.Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurutagama Katolik pada tanggal 30 Juni 1994, bukan sejak tanggal 6 Juli 1995,sebagaimana disebutkan Pemohon dalam dalil posita permohonannya

Pemohon incasu perkara aquo adalah keliru dan kabur, oleh karenanyauntuk menghindari putusan yang keliru dan sesat menyangkut beberapa poin pentingdari perkawinan antara Pemohon dan Termohon incasu perkara aquo, adalah sangatcukup beralasan hukum Termohon untuk memohon kepada Ibu Ketua dan Majelis HakimYang Mulia, agar dalam amar putusannya nanti menyatakan bahwa permohonanPemohon incasu perkara aquo, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkeverklaard).Bahwa meskipun berdasarkan

uraian tersebut diatas, sudah sangat cukup jelas terbuktibahwa permohonan Pemohon incasu perkara aquo adalah keliru dan kabur, akan tetapiuntuk lebih menjelaskan permasalahan yang sebenarnya, Termohon memandang perluuntuk menguraikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta semuapermasalahan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon semenjak awal kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana diuraikan berikut ini.2.

perkara aquo, dengan tegas Termohon keberatan dan menolak sertamembantah semua uraianuraian serta dalildalil yang dikemukakan dalam permohonanPemohon dimaksud, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya, karena padakenyataannya semua dalildalil yang dikemukakan oleh Pemohon incasu perkara aquo,hanyalah merupakan rekayasa semata dan merupakan alasan yang dicaricari, sekaligusmembuktikan bahwa Pemohon telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, tentangapa yang telah terjadi dalam rumah tangga

Menerima Permohonan Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali) dan bahwa karena itu, membatalkan koreksiterhadap biaya Master Card dan Visa Card sebesarRp831.864.555,00, dan Koreksi terhadap software ATICAPEXsebesar Rp3.116.170.471,00;b. Mempertahankan koreksi Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) atas biaya bunga Obligasi Subordinasi a quo sebesarRp10.763.658.587,00 dan karenanya menolak Permohonan Bandingterhadap koreksi a quo;.

Denganhanya melihat pada objek pajaknya, yaitu bunga obligasia quo maka langsung saja dikenakan PPh Pasal 26, sulitmenghindarkan kesan bahwa Majelis Hakim nampakseperti menerapkan sistem pengenaan Pajak Objektif(seperti halnya PPN) karena pajak yang seharusnya jadibeban si penerima bunga di Cayman Island harusditanggung oleh Pemohon Banding (incasu PemohonPeninjauan Kembali).

(incasu Pemohon PeninjauanKembali) seolaholah sebagai pihak yang bertindaklansung melakukan pembayaran bunga obligasi diCayman Island. Padahal, penerbitan obligasi danpembayaran biaya bunga obligasi kepada Wajib Pajak diCayman Island adalah PT. Lippo Bank, Tbk. cabangCayman Island yang merupakan badan usaha sendiriHalaman 30 dari 36 halaman.

pemerintahan yangbaik karena Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) sebagai unsur pemerintahan yang seharusnyamentaati hukum malah justru melanggarnya.

Putusan Nomor 112/B/PK/PJK/2014dikenakan pajak di Indonesia, seperti yang telahdilakukan oleh Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali);1.

Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI VIII (incasu Ir. SUPRIYANTI) membeli3 Unit MAJESTIC PONT APARTMENT SERPONG, Lantai 08 Unit Nomor02, 03, 12 yang beralamat proyek di Jalan Raya Kelapa Dua, GadirngSerpong, Tangerang 15810, dengan harga yang disepakati Rp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) dari TERGUGAT NTERVENSIll berdasarkan : Surat Pemesanan Unit Nomor SP: Ill/SP/MPAS/V2014 tertanggal 28Januari 2014.

PENGGUGAT INTERVENSI (incasu atas nama SUSAN S. SI. APT)yaitu Unit THE KALYANA CONDOTEL, Bandung ID 18.07, Lantai 18Nomor 07 yang beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Bandung No. 5RT. 02. RW. 04 Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul,Kota Bandung, berdasarkan SHGB No. 1714 dengan harga yangdisepakati Rp. 845.000.000, (delapan ratus empat puluh lima jutarupiah).6.6.

PENGGUGAT INTERVENSI II (incasu atas nama DIMAZ MIRZAPRAMUDYA) yaitu Unit THE KALYANA CONDOTEL, Bandung ID19.18, Lantai 19 Nomor 18 yang beralamat di Jalan Terusan Buah BatuBandung No. 5 RT. 02. RW. 04 Kelurahan Batununggal, KecamatanBandung Kidul, Kota Bandung, berdasarkan SHGB No. 1714 denganharga yang disepakati Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh jutarupiah).6.c.

PENGGUGAT INTERVENSI IV (incasu atas nama FERRY WAHYUJAYA) membeli Unit THE KALYANA CONDOTEL, Bandung ID 21.06,Lantai 21 Nomor 06 yang beralamat di Jalan Terusan Buah BatuBandung No. 5 RT. 02.

PENGGUGAT INTERVENSI V (incasu atas nama ANDI M.

Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bmsundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa ketundukan personalitasmuslim kepada lingkungan Peradilan Agama, bukan ketundukan yang bersifatumum meliputi semua bidang hukum perdata, tetapi ketundukan personalitasmuslim kepadanya, hanya bersifat khusus sepanjang bidang hukum tertentu;Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan incasu

Incasu, Asas Personalitas Keislaman merekaditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinan.

Olehkarena itu, sengketa perkawinan yang terjadi antara mereka Para Pemohontidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tapi jatuh menjadikewenangan Pengadilan Negeri incasu Pengadilan Negeri Banyumas;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanpermasalahan pokok dari permohonan Pemohon yaitu apakah permohonanpengakuan anak yang diajukan oleh Pemohon sah secara hukum dan tidakbertentangan dengan Undangundang, kepatutan, kesusilaan ataupunketertiban umum ?

Pengakuan melalui akta otentik, misalnya akta notaries;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pengadilan berwenangmemeriksa pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah dalam permohonananak luar kawin incasu?

petugas pencatatan sipil, notaris ataupunpetugas pencatat nikah;Menimbang, bahwa dengan menafsirkan perluasan Pasal 32 UU No.23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait tujuan pemeriksaan dipengadilan atas keabsahan suatu kelahiran anak luar kawin, maka hakim dalamhal ini menyatakan berwenang untuk menerima pengakuan seorang ayahterhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan, dengan pertimbangan bahwaHalaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bmsanak luar kawin tersebut (incasu

Tanimbar Selatandi Saumlaki mengeluarkan Surat Keterangan yang pada pokonyamenerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 1932 telah dijatuhkanPutusan Raad Van Hoofden dalam Perkara antara EFRAIMFIDLELA melwan JOSEP LAYAN yang pada pokoknya sebagaiberikut :> PULAU WURIYARU DIKUASAI (Milik) EFRAIM FIDLELA (ayahkandung Tergugat incasu SABONU AYUB FIDLELA danTergugat Il incasu APOLOS FIDLELA ) sebagai ahli warisbersama ahli waris marga Fidlela lainya.Halaman 21 dari 61 Halaman Putusan Nomor 21 / PDT /2017/PT

Bahwa fakta yang tidak dapatterbantahkan lagi ialah, PULAU WOLAS dan KESWUsebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan aquo tetapdikuasai sebagai (milik) LUCAS LAIAN dan turunan marga Layansampai dengan saat ini.Demikian Juga PULAU WURIYARU tetap DIKUASAI dan diMilikEFRAIM FIDLELA (ayah kandung Tergugat incasu SABONUAYUB FIDLELA dan Tergugat Il incasu APOLOS FIDLELA ) yangHalaman 22 dari 61 Halaman Putusan Nomor 21 / PDT /2017/PT AMB.diwariskan kepada para Tergugat sebagai ahli waris bersama paraahli

Bahwa terhadap dalil poin 8 (delapan) di Tolak dengan Tegas olehpara Tergugat karena sesungguhnya yang berhak atas ObjekSengketa adalah Marga Fidlela bukanya Penggugat incasu WILZONLAYAN sehingga para Tergugat merasa tidak pernah merampasbarang milik Penggugat secara tanopa hak dan melawan hukumsebagaimana yang didalilkan Penggugat.9.

Terhadap dalil gugatan Penggugat poin 9 (Sembilan) para Tergugatmenanggapinya bahwa objek sengketa adalah merupakan petuananMilik Maga Fidlela dan bukannya milik Penggugat incasu WILZONLAYAN sehinnga bagaimana mungkin Para Tergugat dapatdinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum?

Bahwa dalil Penggugattersebut merupakan khayalan Penggugat oleh karena bagimanamungki para Tergugat bersama keluarga besar Fidlela dapatHalaman 24 dari 61 Halaman Putusan Nomor 21 / PDT /2017/PT AMB.11.12.menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat incasu WILZONLAYAN sementara objek sengketa aquo adalah milik para Tergugatyang telah dikuasai turun temurun jauh sebelum lahirnya moyangPenggugat bernama Katkita Lukas Layan.

implimentasikan/diterapkanapabila pihak isteri tidak mengajukan gugatan balik (rekonpensi) mengenai hakhaknya atas kewajiban suami terhadap isterinya sebagaimana dimaksud olehkedua pasal tersebut diatas, sehingga secara econtrario apabila pihak isteri telahmengajukan gugatan balik (rekonpensi) atas hakhaknya yang merupakankewajiban suami terhadap isterinya yang diceraikan maka hak exofficio hakimtersebut tidak dapat diimplementasikan/diterapkan;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata pihak isteri (incasu

,Pembanding/Termohon) telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) atas hakhaknya terhadap suami (incasu, Terbanding/Pemohon).

tingkat pertama dalam kaitandengan konpensi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan AgamaSekayu Nomor 0633/Pdt.G/2013/PA.Sky. tanggal 17 Maret 2014 Masehi yangbertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 Hijriyah sepanjang mengenaidiktum angka 5 (lima) putusan aquo karena tidak tepat dan tidak benar, denganpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa implementasi/penerapan ketentuan Pasal 84 ayat (1dan 2) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 bukan terletak pada putusan atasperkara aquo (incasu

Penggugat telah hadir dipersidangan dan menyatakan bahwa merekabenarbenar memberi kuasa kepada Penerima Kuasa dalam gugatan tersebut;Menimbang, bahwa abstrak hukum putusan Mahkamah Agung bila diinterpretasi secara acontrario, maka dapat ditarik abstrak hukum bahwa apabilapihak dan/atau para pihak prinsipal yang memberi kuasa (pemberi kuasa) tidakdatang menghadap dimuka persidangan pada waktu jawaban disampaikan olehkuasa hukumnya ke Majelis, maka kewenangan kuasa hukum dalam mewakilipemberi kuasa (incasu

. pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi) dimukapersidangan dalam kaitan dengan perkara aquo haruslah sesuai dengansubstansi surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada kuasa hukum (incasu,surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 2013), hal tersebut sesuai denganmaksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;Menimbang, bahwa ternyata dalam surat kuasa khusus tertanggal 26Nopember 2013 dari pemberi kuasa (Pembanding/Penggugat Rekonpensi) kepada10kuasa hukumnya (WANDI SUBROTO, SH.

yaitu telah dikeluarkan Surat oleh Kepala BAPPEDA KotaMalang Nomor: 590/179/35.73.402/2016 tanggal 29 Januari 2016 yangpada pokoknya menerangkan bahwa peruntukkan tanah yang dimohon olehPemohon/Penggugat adalah untuk KAWASAN PEMUKIMAN sesuai denganlampiran Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 201020030 ;Bahwa setelah dipenuhinya semua syaratsyarat sebagaimana dimaksud,maka Pemohon incasu Penggugat telah dipanggil menghadap oleh KepalaKantor

Pertanahan Kota Malang untuk diberi penjelasan tentang akandikabulkannya permohonan dari Penggugat ;Bahwa setelah Pemohon incasu Penggugat memenuhi undangan dariKepala Kantor Pertanahan Kota Malang a quo, maka dipangillah staf KantorPertanahan Kota Malang yaitu Kepala Seksi Permohonan Hak atas TanahNegara untuk menghadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Malangdiruang kerjanya yang disaksikan oleh Pemohon ancasu Penggugat.

tersebut bahwa syarat tentang peruntukkan tanahtelah terpenuhi dan memerintahkan kepada Kasi Permohonan Hak atasTanah Negara tersebut segera menindaklanjuti permohonan Pemohonincasu Penggugat untuk dikeluarkan sertifikat atas nama Pemohon incasuPenggugat sesuai dengan yang dimohon ;Bahwa Penggugat/pemohon menjadi sangat terkejut karena menurutpenjelasan dari Kasi Permohonan Hak atas Tanah Negara, bahwapermohonan Pemohon /Penggugat belum dapat ditindaklanjuti olen karenaadanya surat dari Tergugat incasu

Tergugattelan mencabut kembali Surat Pencabutannya sebagaimana dimaksud,maka permohonan dari Pemohon incasu) Penggugat akan dapatditindaklanjuti untuk dikeluarkan Surat Keputusan dan dikeluarkan SertifikatTanah atas nama Pemohon incasu Penggugat ;Bahwa berdasarkan kronologis dari faktafakta sebagaimana yang telahdiuraikan di atas (posita 1 s.d. posita 16), maka sudah sangat terang bahwasyaratsyarat permohonan hak atas tanah negara dimaksud sudah sesuaidengan ketentuan UndangUndang Pokok Agraria

dan peraturanperundangundangan lainnya, akan tetapi belum dikabulkannyapermohonan hak dari Pemohon incasu Penggugat bukan dikarenakan olehpenolakan Kantor Pertanahan Kota Malang melainkanakibat daritindakan Tergugat/Kepala Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun,Kota Malang yang secara sepihak tanpamemberitahu PemohonincasuPenggugat telah mencabut 3 (tiga) surat sebagaimana telahdiuraikan diatas, sehingga permohonan pemohon incasu Penggugat masihbelum dapat dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang

: TanahObjek Sengketa), akan tetapi posisi rumah milik almarhumah Tince Kromelintersebut ketika itu hanya menempati sebagian/separuh saja dari keseluruhanluas tanah tersebut, sedangkan sebagiannya lagi tetap dalam keadaan kosongdan almarhumah Tince Kromelin tinggal di rumahnya di atas tanah tersebutbersama dengan keponakannya yakni salah seorang anak dari almarhumahTati yang bernama Emil (Penggugat Ill), dimana pada saat itu tanah berikutrumah milik almarhumah Tince Kromelin tersebut (incasu: Tanah

: Tanah Objek Sengketa)Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2017/PT.SULTRAtercantum atas nama almarhumah Tati, maka kelak almarhumah Tati sudahbisa mencari pinjaman uang sendiri secara langsung kepada pihak/orang laindengan cara menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik almarhumahTince Kromelin tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) yang sudah tercantumatas nama almarhumah Tati.

TINCE KROMELIN) SETENGAH DARIKESELURUHAN LUAS TANAH YAKNI 86,5 M2, sehingga dengan demikianmaka meskipun yang tercantum sebagai Pemilik Tanah dalam Sertifikat HakMilik Nomor: 90/Desa Batulo, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6Desember 1983 No. 918/1983 adalah Tati (orang tua/ibu Para Penggugat),akan tetapi terhitung sejak tanggal 12 Juni 1992, maka tanah seluas 175 m2tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) telah dibagi dua oleh almarhumahTati dan almarhumah Tince Kromelin, dimana masingmasing

: Tanah Objek Sengketa) pada TAHUN 1992, makasejak itu pula SEPARUH ATAU SETENGAH DARI LUAS TANAH YANGMENJADI OBJEK SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 90/DESA BATULO,DIURAIKAN DALAM GAMBAR SITUSI TANGGAL 6 Desember 1983, NOMOR:918/1983 YANG TERCANTUM ATAS NAMA TATI (INCASU: TANAH OBJEKSENGKETA) ATAU SETENGAH DARI LUAS TANAH 173 M2 YAKNI SELUAS86,5 M2, TELAH SAH MENJADI MILIK SUAMI TERGUGAT Il (ALMARHUMHERMAN LEDA) BERSAMA DENGAN TERGUGAT IP; Bahwa dengan demikian, maka sangat jelas dan terang benderang,

: TANAH OBJEK SENGKETA) ATAUSETENGAH DARI LUAS TANAH 173 M2 YAKNI SELUAS 86,5 M2, sehinggasejak TAHUN 1992 tersebut maka SEPARUH ATAU SETENGAH DARILUAS TANAH YANG MENJADI OBJEK SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR:90/DESA BATULO, DIURAIKAN DALAM GAMBAR SITUSI TANGGAL 6DESEMBER 1983, NOMOR: 918/1983 YANG TERCANTUM ATAS NAMATATI (INCASU: TANAH OBJEK SENGKETA) ATAU SETENGAH DARI LUASTANAH 173 M2 YAKNI SELUAS 86,5 M2 telah menjadi milik sah Tergugat II(almarhum Herman Leda) bersama dengan Tergugat Il.

Bahwa yang dijadikan dalil gugatan incasu perkara aquo olehpenggugat selanjutnya tidak jelas, dimana tanah yang dijadikanobjek perkara tersebut merupakan bagian dari tanah dengansertifikat Hak Milik No. 480 atas nama Rosna (tergugat B), yangkemudian dihibahkan kepada Para Tergugat C.1, C.2, C.3, C.4serta kKemudian nomor Sertifikat tersebut berubah menjadi SHMNo. 859;Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Pnn Hal. 9 dari 38 Halamanb.

Pihak yang dijadikan Tergugat incasu perkara aquo tidak lengkap.Bahwa lebih lanjut, gugatan Para Penggugat incasu perkara aquo jugatidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, karena para pihak yangditarik sebagai tergugat dalam gugatannya, tidak lengkap (Plurium LitisConsertium);Bahwa para penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan BadanPertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatansebagai para pihak (Tergugat).

perkara aquo, sertadengan tidak digugat dan atau dipermasalahkannya Sertifikat Hak MilikPara Tergugat C.1 s/d C.4, maka sudah cukup jelas untuk membuktikanbahwa menyangkut subjek gugatan Penggugat incasu perkara aquotidaklah lengkap, oleh karenanya adalah sangat cukup beralasan hukumpula kami para tergugat untuk memohon kepada Bapak Ketua danMajelis Hakim yang mulia, agar dalam putusan nanti menyatakan bahwagugatan Penggugat incasu perkara aquo, harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Para Tergugat tersebut di atas,maka terhadap dalil posita Para Penggugat dalam posita gugatanpenggugat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwaperbuatan Para Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum terhadapobjek perkar aadalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)adalah dalil yang sangat keliru dan menyesatkan, serta tidak dapatditerima menurut hukum, yang sangat patut untuk ditolak dandikesampingkan incasu pemeriksaan perkara aquo;Maka oleh sebab itu

aquo, serta dengan tidakdigugat dan atau dipermasalahkannya sertifikat Hak Milik Para Tergugat C.1s/d C.4, maka sudah cukup jelas untuk membuktikan bahwa menyangkutsubjek gugatan Penggugat incasu perkara aquo tidaklah lengkap, olehkarenanya adalah sangat cukup beralasan hukum pula kami Para Tergugatuntuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, agardalam putusan nanti menyatakan bahwa gugatan penggugat incasu perkaraaquo, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard

Indolok Bakti Utama ( Incasu TERGUGAT) yang juga membuktikan secara sah PENGGUGAT ( Incasu ShirleyTamtomo ) telah memeliki saham sebanyak 20.000 lembar di PT. IndolokBakti Utama ( Incasu TERGUGAT ), berdasarkan Akta Pernyataan Nomor :01, tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Putut Mahendra,SH ;Bahwa, sehubungan dengan kepemilikan saham oleh PENGGUGAT ( Incasu Shirley Tamtomo ) seperti yang telah diuraikan tersebut diatas,yaitu saham sebanyak 20.000 lembar di PT.

Indolok Bakti Utama (Incasu TERGUGAT ) danselanjutnya ternyata saham kepemilikan PENGGUGAT II dimaksud telah dialihkankepada Tuan Leonard Mamahit (Incasu TERGUGAT III ) seakanakan dan atauseolaholah selaku pembelinya yang mewakili representing dari PT.

INDOLOK BAKTI UTAMA ( Incasu TERGUGAT I!

INDOLOK BAKTI UTAMA (Incasu Tergugat !)

INDOLOK BAKTI UTAMAdan GUNNEBO HOLDING APS (Incasu TERGUGAT dan TERGUGAT1) eee i.

Acara Perdata (hal. 111136) juga telah pula menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai Penggugatharus orang yang benarbenar memiliki Kedudukan dan kapasitas yang tepatmenurut hukum, dan perihal siapa pihak yang akan digugat atau sebagai pihakyang akan didudukan dalam suatu perkaraadalah hak dari Penggugat (videYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni1971);Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi a quo, denganmengacu pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak incasu

(videPutusan MARI No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 jo Putusan MARI No.443.K/Padt/1984, tanggal 26 September 1985);Menimbang, bahwa bertitik tolak dari eksepsi a quo Majelis Hakim punberpandangan jika istri Penggugat (Siti Lutfiah) tidak diikutsertakan sebagaipihak Penggugat incasu, maka jika kemudian akan dilakukan upaya hukumeksekusi/sita eksekusi atas obyek sengketa, tentu akan timbul lagi persoalanhukum jika istri Penggugat mengajukan keberatan baik melalui perlawananmaupun gugatan, karena

memang senyatanya ia mempunyai hak atas obyeksengketa/jaminan incasu, dengan demikian maka dengan tidakdiikutsertakannya istri Penggugat menjadi pihak incasu maka permasalahanhukum ini menjadi tidak dapat selesai secara tuntas dan menyeluruh;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum aquo,dengan tidak diikutsertakannya istri Penggugat yang bernama Siti Lutfiahsebagai pihak Penggugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugatmenjadi cacat formil oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan

Mei 2018, maka dapat diperoleh fakta bahwa ataspermohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat II telah setujuuntuk melakukan lelang atas asset milik Penggugat yang menjadi jaminan padaTergugat dengan menetapkan jadwal lelang pada hari Selasa tanggal 7 Agustus2018 pukul 10.00 WIB dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closebidding), namun pada tanggal 6 Agustus 2018 Penggugat mengajukan gugatanincasu ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah ternyata sampai dengangugatan incasu

Selain itu setelan Majelis Hakim mempelajaripetitum gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat tidak memintapenundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, sehingga tentu tidak ada alasanjika kemudian nantinya Turut Tergugat II melaksanakan lelang incasu (videHalaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2018/PN BywPasal 24 dan 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 93/PMK.06/2010Jo.

Notaris di Surabaya incasu Turut Tergugat;

Kerugian yang diderita PT Kereta Api Indonesia(Persero) incasu.