Beberapa elemen Organisasi Kepemudaan (OKP), dan Organisasi Pemantau Pemilubeserta beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Garut, mengirimkan mosi tidakpercaya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, terkait beberapamasalah seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, ProvinsiJawa Barat pada tanggal 20 Desember 2018, masuknya terkait peserta seleksi dariluar Kabupaten Garut, dan Masalah penilaian yang subjektif terhadap peserta seleksi.ALASAN DASAR GUGATANBahwa Surat Keputusan

Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihnan UmumKabupaten/Kota, Periode 20192024 (fotokopi dari fotokopi).: Screen shoot dari laman Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, ProvinsiJawa Barat, atas nama Sofian Munawar, M.A., masih Anggota KomisiPemilihnan Umum Kota Banjar (fotokopi dari fotokopi).: Resi pengiriman masukan dari masyarakat atas nama Acu Alan Jaelanikepada Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Perode 20192024 (fotokopidari fotokopi).: Surat Mosi

(bukti P2)Adapun musniklub ini diadakan karena seluruh anggotamengajukan mosi tidak percaya kepada pengurus PUK lamaperiode 2011 2014 yang diketuai oleh Sdr. Hendra Butar Butar ;Kemudian setelah pengurus tersebut diangkat dan dilantik olehDPC FSP LEM SPSI disampaikan surat pemberitahuan kepadaTergugat10.Tergugat yaitu melalui surat tertanggal 1 November 2012.

tetapikepemilikannya satu orang yang sama, sehingga pimpinan Unit Ketjayang ada di dua perusahaan tersebut adalah sama dan hanya ada satuPUK FSP LEM SPSI, dan para Penggugat adalah pengurus PUK PSPLEM SPSI yang diangkat berdasarkan Musyawarah Unit Kerja LuarBiasa (Munislub) sebanyak 9 (sembilan ) orang dan para PengurusUnit Kerja tersebut dilantik oleh DPC FSP LEM SPSI dandiberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1 November 2012 melaluisurat;Bahwa Munislub tersebut diadakan karena seluruh anggotamengajukan mosi

Berita Acara Telaah Dan saran Tim, saksiikut tanda tangan; Bahwa hasil telaah Tim secara garis besar karena ketidakaktifanPerangkat di kantor desa; Bahwa Tim tidak mengumpulkan daftar hadir, ynanya berdasarkanpemberitahuan Kepala Desa; Bahwa Tim Telaah tidak pernah memeriksa atau meminta keterangandari masingmasing Para Penggugat; Bahwa setahu Saksi, warga masyarakat yang melaporkan perangkatdesa yang tidak memberikan pelayanan adalah Hermanto, terkaitpelayanan SKTM; Bahwa saksi tahu ada surat mosi

Tergugat, yaitu sebagai berikut : Bahwa Tergugat mengajukan Permohonan Rekomendasi PemberhentianSementara Perangkat Desa kepada Camat Saronggi berdasarkan SuratNomor : 141/64/435.307.112/2020 tertanggal 26 Pebruari 2020, diterimaCamat saronggi tanggal 27 Pebruari 2020, dimana terhadap Permohonantersebut, Camat Saronggi memberikan Rekomendasi yang pada pokoknyaMenolak Perangkat Desa untuk diberhentikan (vide bukti T16); Bahwa sebagian atau perwakilan Masyarakat Desa Angtongtongmembuat Surat Pernyataan Mosi

P24 s/d P31 =bukti T8, bukti P32 s/d P39 = bukti T10, bukti T12 jo. bukti T18 dan T19),yang dalam hal ini dapat dikategorikan alasan pemberhentiannya yaitu karenaPara Penggugat telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;Menimbang, bahwa terkait substansi hukum atau alasan pemberhentiansebagaimana dimaksud dalam Keputusan Objek Sengketa dan Il, dalampersidangan diketahui beberapa fakta hukum, yaitu : Bahwa Perwakilan atau sebagian masyarakat Desa Aengtongtongpernah membuat Surat Pernyataan Mosi

alasan pemberhentian Para Penggugatsebagai perangkat Desa Aengtongtong yaitu Para Penggugat dinilai telah Halaman 79 dari 82 Halaman Putusan Perkara Nomor : 120/G/2020/PTUN.SBYmelanggar Larangan Perangkat Desa karena melakukan tindakan meresahkansekelompok masyarakat Desa Aengtongtong;Menimbang, bahwaterkait tindakan meresahkan sekelompokmasyarakat Desa Aengtongtong yang dinilai Tergugat telah dilakukan ParaPenggugat, dari fakta hukum sebelumnya, hanyalah didasarkan pada adanyaSurat Pernyataan Mosi

Bahwa Tergugat pulang kembali ke Gorontalo ketika mertua Tergugatmeninggal dunia, Tergugat diberitahu oleh anak Tergugat yang bernamaHasni Mosi dan sejak saat itu Tergugat kembali berbaikan dengan Penggugatdan kembali tinggal dengan Penggugat dan anakanak di Gorontalo.

Bukti P4Kaur Pembangunan, Kaur Umum Desa Sungai Puring KecamatanAntang Kalang (Foto copy sesuai dengan asli)Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa SungaiPuring Kecamatan Antang Kalang Nomor 002/BPD/SP/II/2016 tertanggal27 Pebruari 2016b perihal Mosi tidak percaya dan Mohon diberhentikanKades Sungai Puring a.n HERMUYADIE (fotocopy dari foto copy)Surat dari Kantor Advokat Meitin Alfun & Rekan Nomor : 05/AdvMTN/SRT/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016 perihal Mohon pembatalan ataspemberhentian

untuk diangkat sebagai Ketua Umum Partai PeduliRakyat Nasional (PPRN), dan kemudian Pemrakarsa dan Pendiri Utamamenerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tergugat sebagai KetuaUmum, yang disahkan bersamaan dengan pengesahan PPRN sebagaiBadan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor M.HH19.AH.11.01 Tahun 2008tanggal 3 April 2008;Bahwa sesuai aspirasi dari 24 (dua puluh empat) Dewan Pimpinan WilayahPartai Peduli Rakyat Nasional yang disampaikan melalui mosi

ACH.SYAFIE LAS, S.Pd.I (Penggugat) diberhentikan karena sesuai dengan sikapdan reaksi masyarakat Sumurber terhadap kasus dismoralisasi yaitu kasusKepala Desa Sumurber Panceng Gresik yang digrebeg warga DesaBanyutengah, karena dianggap bertindak amoral dan melanggar normanormasosial, kesopanan dan agama dengan dibuktikan adanya berita di media masapada tanggal 13 Desember 2012 sehingga menyebabkan tercemarnya DesaSumurber serta berdampak pada kacaunya tatanan sosial masyarakat yangmenimbulkan mosi

LAS, S.Pd.I (Penggugat) diberhentikan karena sesuaidengan sikap dan reaksi masyarakatSumurber......Sumurber terhadap kasus dismoralisasi yaitu kasus Kepala Desa SumurberPanceng Gresik yang digrebeg warga Desa Banyutengah, karena dianggapbertindak amoral dan melanggar normanorma sosial, kesopanan dan agamadengan dibuktikan adanya berita di media masa pada tanggal 13 Desember 2012sehingga menyebabkan tercemarnya Desa sumurber serta berdampak padakacaunya tatanan sosial masyarakat yang menimbulkan mosi

Desa (BPD) Desa Sumurber adalahsesuai dengan sikap dan reaksi masyarakat Sumurber terhadap kasus dismoralisasi,yaitu kasus Kepala Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yangdigrebeg warga Desa Banyutengah, karenadianggap bertindak amoral dan melanggar normanorma sosial, kesopanan dan agamadengan dibuktikan adanya berita di media masa pada tanggal 13 Desember 2012sehingga menyebabkan tercemarnya nama Desa Sumurber serta berdampak padakacaunya tatanan sosial masyarakat yang menimbulkan mosi

Karena adanya permasalahan pembayaran terhadap subkontraktor yang tidak lancar, menimbulkan mosi tidak percaya darimasyarakat kepada Koperasi Abdi Bangsa sehingga Penggugatkehilangan calon konsumen yang jumlahnya bisa sampaiVIDUAN 2e 2222e.

Karena adanya permasalahan pembayaran terhadap subkontraktor yang tidak lancar, menimbulkan mosi tidak percaya darimasyarakat kepada Koperasi Abdi Bangsa sehingga Penggugatkehilangan calon konsumen yang jumlahnya bisa sampai ribuan, halini merupakan potensi kerugian yang sangat luar biasa jumlahnya,milyaran rupiah;Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara aquo agar berkenan memerintahkan dengan mewajibkan Tergugatuntuk mencabut

Mosi RT 21 Kelurahan Sungai Dama,Kec. Samarindallir, Kota Samarinda;Agama : Katolik;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2020sampai dengan 15 Agustus 2020;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkanSurat perintah / penetapan penahanan dari:1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24Agustus 2020;2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;3.

Farhat Umar,BogorPresidium tersebut, adalah hasil dari Deklarasi Pekalongantanggal 24 Desember 2005 yang didukung oleh 120 cabangAlIrsyad AlIslamiyyah seluruh Indonesia yang salah satu Isideklarasinya adalah menyatakan secara tegas mosi tidakpercaya kepada pengurus AlIrsyad AlIslamiyyah yangdimenangkan oleh MA (Penggugat);Bila mencermati hasil deklarasi Presidum tersebut di atas,maka secara jelas dan nyata Penggugat sudah tidakmempunyai hak dan kewenangan melakukan perbuatanhukum mengatasnamakan

asi),diberi bukti P.15.Surat dari Satker Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NusaTenggara Timur Nomor : 095/F/Satker PPO/IV/2009 tanggal 22 April 2009Perihal Tanggapan LPH Tim BPK, (Ssesuai foto copy), diberi bukti P.16.Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Inspektorat Jendral JakartaNomor : R.449/B.B2/KV.2008 tanggal 23 Mei 2008 Perihal HasilPemeriksaan Khusus Pada Subdin Bina PLS Pendidikan dan KebudayaanPropinsi Nusa Tenggara Timur, (Sesuai foto copy), diberi bukti P.17.Lampiran Mosi

tidak percaya terhadap proses penegakan hukum kasusdugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) provinsi NTT TahunAnggaran 2007 asal kabupaten Belu, diberi bukti P.18.Lampiran Mosi tidak percaya terhadap proses penegakan hukum kasusdugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) provinsi NTT TahunAnggaran 2007 asal kabupaten Ende, diberi bukti P.19.hal 47 dari 98 hal.Put.No.153/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.20.2122.23.24.25.26.2/28.29:30.31.32.33.34.Lampiran Mosi tidak percaya terhadap proses

penegakan hukum kasusdugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) provinsi NTT TahunAnggaran 2007 asal kabupaten Flores Timur, diberi bukti P.20.Lampiran Mosi tidak percaya terhadap proses penegakan hukum kasusdugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) provinsi NTT TahunAnggaran 2007 asal kabupaten Sikka, diberi bukti P.21.Lampiran Mosi tidak percaya terhadap proses penegakan hukum kasusdugaan korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) provinsi NTT TahunAnggaran 2007 asal kabupaten Timor

Nomor 2663 K/Pdt/2017pertimbangan Majelis Hakim yang keliru justru menimbulkan mosi tidakpercaya kepada lembaga peradilan;> Bahwa jawabjinawab tertera dalam putusan Majelis Hakim padahalaman 13 tepatnya dalam pokok perkara point 5 (lima);> Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMagelang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Tersebutadalah keliru dan sesat sehingga sudah seharusnya ditolak oleh MajelisHakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;> Bahwa Pemohon Kasasi saat ini telah

Bahwa pada poin 5, poin 8, poin 9 dan poin 10 Penggugat mendalilkan tidakadanya kesalahan administratif selama menjabat Kepala Desa Sukatani akantetapi perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat pada awal proses timbulnyasurat Keputusan Bupati nomor:141.1/KEP.458DPMD/2017 tentangpemberhentian sementara Turut Tergugat III sebagai Kepala Desa Sukatani.Penggugat mempunyai peran andil dikeluarkannya keputusan tersebut diatasyaitu. sebagai salah satu) warga masyarakat yang pertama kalimenandatangani surat mosi

Farhat Umar,BogorPresidium tersebut, adalah hasil dari Deklarasi Pekalongantanggal 24 Desember 2005 yang didukung oleh 120 cabangAlIrsyad AlIslamiyyah seluruh Indonesia yang salah satu isideklarasinya adalah menyatakan secara tegas mosi tidakpercaya kepada pengurus AlIrsyad AlIslamiyyah yangdimenangkan oleh MA (Penggugat);Bila mencermati hasil deklarasi Presidum tersebut di atas,maka secara jelas dan nyata Penggugat sudah tidakmempunyai hak dan kewenangan melakukan perbuatanhukum mengatasnamakan

Bahwa DPD Partai PPRN Kabupaten Humbang Hasundutantelah mengadakan Mosi Tidak Percaya kepada Ketua DPD Partai PPRN,sesuail dengan Bukti TLILIII3, dan DPD Partai PPRN telah mengadakanRapat Pleno mengenai Pergantian Antar Waktu dari Deka Silabankepada Mustafa Purba, sesuai dengan Bukti TIL. III7 ;.

Karena dinilai peristiwa hukum yang disebutDemosi tersebut tidak berdasarkan Peraturan perUndangundangan yang berlaku.Pengertian D@MOSI:2n2 nen nn enn nn nn nnn enema nn nnen nn nennnnnnnenennnDemosi adalah Penurunan jabatan dalam suatu Instansi yang biasa dikarenakanoleh berbagai hal, dan Demosi adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh setiappekerja atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena dapat menurunkan Status,Jabatan, Dan Gaji.

Dalam hal ini maka Penggugat IVberstatusD@MOSI 52 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nee7.5. H. ROSADI, S.Pd.

Dalam hal ini maka Penggugat VI berstatusD@MOSI j 22 oon nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn cnn ne ns7.7. Ir. SIDI RATHA OKTORUDIN, MM.

Dalam hal ini maka Penggugat VI berstatusD@MOSI nne nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen nen cn nnn nnn nnn8. Bahwa selain melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat4 hurup b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PeraturanPemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 2003 Tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari JabatanPegawai Negeri Sipil.

Bahwa dengan adanya pernyataan resmi dari Penggugat yang memakaiKops Surat dan Stempel Basah, maka berdasarkan hal itu AnggotaKoperasi berkirim surat kembali pada tanggal 10 April 2017 yang padapokoknya anggota menyatakan Mosi Tidak Percaya kepadaPenggugat. Bahwa dengan telah dikirimkannya surat mosi tidak percaya kepadaPenggugat, maka pada tanggal 11 April 2017 anggota KOPANBAPELmengadakan rapat dan sekaligus memilih panitia untuk pelaksanaan RAT2016.

Int6 : Fotocopy Surat Mosi tidak percaya kepada PengurusKopanBapel tertanggal 10 April 2017 yang dinyatakan olehAnggota KopanBapel kepada Penggugat selaku pengurus(fotocopy dari fotocopy) ;Bukti Tl. Int7 : Fotocopy Surat Tugas Panitia Rapat Luar Biasa (RALB)Koperasi Kopanbapel 2017 dan Tata Tertib Rapat AnggotaLuar Biasa Koperasi Kopanbapel tahun 2017 (fotocopysesuai dengan aslinya) ;Halaman 48 dari 82 Halaman. Putusan Nomor: 18/G/2017/PTUN.PDGBukti TIL Int 8Bukti TIL.

Kepri ;e Bahwa sesuai AD ART kekuasaan tertinggi secara Kolektif tetapi yang berhakadalah Ketua Umum dan yang berhak menandatangani surat keputusan tersebutialah Ketua Umum HNSI ;49Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakankeberatan atas sebagian keterangan saksi karena terdakwa tidak merasa adamengajukan mosi tidak percaya ;3.

Kepri ;Bahwa hasil dari konsilidasi tersebut Dari hasil konsilidasi merekamengatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPD HNSI Prop.

Kepri danmereka ingin mengadakan Musdalub, tetapi kami dari DPP hanya mendengarSaja ;Bahwa mosi tidak percaya tersebut karena Kantor Ketua DPD HNSI Prop.Kepri tidak ada sehingga dari DPCDPC sangat sulit untuk berkomunikasi ;Bahwa 13 rukun nelayan di sekitar tenggelamnya kapal Hyundai 105mengadu kepada DPP sampai saat ini mereka belum mendapatkan kompensasisementara kompensasi sebesar Rp. 1,5 Milyar sudah pernah cair, merekasering melakukan demo di tempat tenggelamnya kapal Hyundai 105, untuk itu70DPP

Mulyadi (ParaPenggugat) dengan melakukan tindakan provokasi dan menghasutkaryawan untuk membuat surat mosi tidak percaya sebagaimanaBerita Acara dan kronologis terlampir: Dan atas perbuatan sdr. Mulyadi melakukan perbuatan tidakmenyenangkan pada saat rapat tanggal 14 Mei 2013 tersebut saat inisdr.

Putusan Nomor 114 PK/TUN/2014karyawan untuk membuat surat mosi tidak percaya sebagaimanaBerita Acara dan kronologis terlampir: Bahwa sdr.

lima puluh rupiah) beserta bunga 6% (enam persen) pertahun dari total Kewajiban Pembayaran ditambah Kerugian yangjumlahnya Rp483.475.150,00 (empat ratus delapan puluh tigajuta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)terhitung sejak Gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan NegeriJakarta Barat sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat*;Bahwa dengan keterlambatan pengiriman objek Aquo yang dilakukanoleh Tergugat, Penggugat dirugikan secara imetariil baik waktu yangterbuang, mosi

Adapun ganti rugi tersebutdimintakan karena PENGGUGAT merasa dirugikan atas waktu yangterbuang, adanya mosi tidak percaya dari rekan bisnis, turunnyakredibilitas di mata rekan bisnis, serta tercurahkannya segala tenaga danupaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara a quo;Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PerkaraPeninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994, menciptakan suatupedoman bagi para Hakim, bahwa: Berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan1372 KUHPerdata, ganti kerugian imateriel