No.1964 K/Pid.Sus/20152012 tanggal 5 Januari 2012 dengan nilaiRp159.919.980,00 (seratus lima puluh sembilan jutasembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratusdelapan puluh rupiah);1 (satu) lembar asli /nvoice, Invoice Number 393/KM/IX/2011 tanggal 6 September 2011 dengan nilaiRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);1 (satu) lembar asli /nvoice, Invoice Number 261/KM/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);1 (satu) lembar asli /nvoice, Invoice Number 025

484/KM/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilaiRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);1 (satu) lembar asli /nvoice, Invoice Number 549/KM/XI/2011 tanggal 17 November 2011 dengan nilaiRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);1 (satu) lembar asli /nvoice, Invoice Number 357/KM/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 dengan nilaiRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar asli I/nvoice, Invoice Number014/KM/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 dengan nilaiRp2.635.380.000,00 (dua miliar enam ratus

Satu lembar Dokumen Rekap /nvoice Proyek SabangPPN tahun 2007 sampai dengan 2011;b.

/nvoice dan Kwitansi dari PTHal. 782 dari 2.256 hal.

Satu lembar Dokumen Rekap /nvoice ProyekSabang PPN Tahun 2007 sampai dengan 2011;b.

Menurut Terbanding (Pemeriksa);Pokok masalah koreksi : Harga Pokok PenjualanMenurut SPT/Pemohon Banding : 70.320.341.919,00Menurut Terbanding : 54.982.888.780,00Koreksi positif : 15.337.453.139,00Selisih koreksi Pemohon Banding dengan Terbanding : 174.542.405,00Koreksi positif net : 15.511.995.544,00Bahwa adapun halhal yang menjadi dasar banding Pemohon Banding adalahsebagai berikut: (lampiran Surat Keputusan keberatan KEP637/WP.107/2010tanggal 12 Juli 2010);Nomor 1 huruf e:Bahwa mengacu kepada /nvoice

apabila nomor dan tanggal pendaftaran tidak ada, maka barang dari pelabuhantidak bisa keluar;Bahwa apabila jawaban konfirmasi kebenaran dokumen impor yang dilakukanoleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai belumditerima, maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengoreksi nilaipembelian Pemohon Banding karena hal tersebut adalah masalah internalKementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan DirektoratJenderal Pajak);Nomor 1 huruf f.Bahwa mengacu kepada =/I/nvoice

tersebut diimpor(diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepadaKantor Pabean) telah dibayar/dilunasi oleh pembeli.Sedangkan yang dimaksud dengan harga seharusnyadibayar (payable) adalah harga barang tersebut padawakitu. diimpor (diserahkan pemberitahuan pabeanimpornya kepada Kantor) belum dibayar/dilunasi olehpembeli yang bersangkutan;Contoh harga yang seharusnya dibayar (payable):Pada Invoice disebutkan bahwa pembayaran harusdilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) harisejak tanggal /nvoice

Pembeli melunasi pembelianbarang yang bersangkutan pada hari ke 60 (enam puluh)sejak tanggal /nvoice. Dalam hal ini pada waktupemberitahuan pabean impor diterima, status nilaitransaksi adalah payable.b. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnyadibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atauakan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untukkepentingan penjual berkenaan dengan barang yangdiimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalambentuk transfer uang.

Bahwa atas PO NO. 2351 dari Penggugat tersebut, Tergugat, padatanggal 23 Juni 2011 menyampaikan surat /nvoice Nomor 06.2301 1/NACTINVA/I/11 (Invoice), yang pada intinya meminta Penggugat untukmelakukan pembayaran Down Payment (DP) sebanyak 50% dari Rp.73.414.000 (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu Rupiah)yaitu sebesar Rp 36.707.000, (tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh riburupiah) melalui rekening BCA No. 5380304025 atas nama Tergugat ;8.

Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Juli 2011 telah melakukanpembayaran uang sebesar Rp 36.707.000, (tiga puluh enam juta tujuhratus tujuh ribu Rupiah) kepada Tergugat melalui rekening BCA No.5380304025 atas nama Tergugat yang merupakan DP sebesar 50% dariPO NO. 2351 sebagaimana tercantum dalam /nvoice ;9.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi atas penjualan lokal ke pihak afiliasi PTDjabes Sejati karena merupakan penjualan kepada pihak yangmempunyai hubungan istimewa dengan harga jual yang lebihrendah dari pihak independen;Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)pada Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Kertas KerjaPenjualan ke Related party, disebutkan jenis dan ukuranbarang pada tiaptiap /nvoice dengan harga transaksi PTDjabes Sejati dan harga pembandingnya

Sinar Mas Multiartha.Berdasarkah /nvoice tersebut harga 40 x 40 Crystal Blackadalah sebesar Rp191.400,00 dengan diskon 52%,sehingga harga satuan menjadi Rp114.840,00.

semula Terbanding) telah melakukan permintaan data/dokumenpertama serta keterangan pertama dan melakukan permintaanbuku, catatan, data dan informasi ke2, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jugatidak memberikan data besaran discount terkait kebijakanpenjualan dimana rekanan yang membeli dalam jumlah besardiberikan discount atau harga yang lebih murah sebagaimanadalam surat permintaan data, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jugatidak memberikan data faktur pajak, /nvoice

., Ltd, negara asal Thailanddengan nilai pabean CIF USD208,087.25,3. bahwa nilai pabean yang tercantum pada /nvoice adalah nilai transaksisebenarnya, jadi Terbanding tidak perlu memberikan atau menetapkannilai pabean yang baru dan menyebabkan Pemohon Banding membayarlebih dari seharusnya,4. bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas penetapan nilaipabean yang mewajibkan Pemohon untuk membayar bea masuk/cukai/denda administrasi sejumlah Rp9.701.000,00.bahwa menurut Pemohon Banding, penelitian

Bahwa terdapat inkonsistensi data dalam buktibuktiyang berkaitan dengan importasi, yaitu dalam InvoiceNomor MMT/13/01204 tanggal 19 Desember 2012,disebutkan bahwa total nilai /nvoice adalah CNFUSD34,409.16 sedangkan dalam PIB Nomor 7557tanggal 7 Januari 2013 diberitahukan bahwa NilaiPabean adalah CIF USD34,581.49;b.

2015hal tersebut nilai transaksi yang diberitahukan tidakdapat diterima sebagai nilai pabean;Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkanSurat Nomor 130/PDI/X13 tanggal 18 November 2013, yangpada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:Bahwa menurut Pemohon Banding, sehubungan dengantanggapan Terbanding atas dokumen pendukung nilai pabean,maka bersama ini Pemohon Banding akan membantahnya,yaitu:1.Bahwa buktibukti yang Pemohon Banding ajukan valid, dantidak terdapat inkonsistensi data dalam /nvoice

Fotokopi /nvoice Nomor NEI/13/00011 tanggal 22 Desember2012 senilai CNF USD23,492.00;8. Fotokopi Packing List tanggal 22 Desember 2012 Gross Weight:17.572,00 Kgs;9. Fotokopi Bill of Lading Nomor NLBKK0033086 tanggal 28Desember 2012, Gross Weight: 17.572,00 Kgs;Halaman 36 dari 42 halaman.

Terbanding kemukakan dalam Surat Uraian Banding (SUB) yang telahdiserahkan ke Majelis Hakim, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannyasehingga nilai pabean ditetapbkan dengan metode Il s.d VI sesuai PMK160/PMK.04/2010 sebagaimana telah Terbanding sampaikan dalam SUB tersebut;bahwa menurut Terbanding, sehubungan dengan data yang diserahkan PemohonBanding dalam sidang, Terbanding sampaikan bahwa:a. bahwa terdapat inkonsistensi data dalam buktibukti yang berkaitan denganimportasi, yaitu dalam /nvoice

periode 31 Desember 2012 sampaidengan 31 Desember 2013;40 (empat puluh) lembar fotokopi print out rekening koran BankMandiri atas nama Alfiansyah periode 31 Desember 2012 sampaidengan 6 Januari 2014;29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi print out rekening koranBank Mandiri atas nama Wendy Deva periode 22 Januari 2013sampai dengan 31 Desember 2013;23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi data base history PT Musim Masdari tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;3 (tiga) lembar fotokopi /nvoice

Ranie Rama Dewi adalah Manager Keuangandan Accounting, dalam menjalankan tugas perusahaan menanda tanganiCEK (Contoh Terlampir), menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga(Contoh Terlampir), menanda tangani Kwitansi, /nvoice dan Faktur Pajakatas Penjualan Barang (Contoh Terlampir);Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta buktibukti tersebutdi atas maka menurut ketentuan saudari A. A. SG.

Reimbursement Tiket sebagaimana alasanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Dengan fakta adanya perbedaan jumlah nominal yang tertera dalampenerimaan rekening koran bank mandiri USD, serta tidak adanyadokumen atas biaya bank serta praktik transaksi transfer dana di duniaperbankan, maka pembuktian dengan Invoice senilai $ 668,71 untuk danamasuk senilai $ 635,71 sangat tidak relevan;Bahwa oleh karena itu, putusan Majelis yang membatalkan koreksiTerbanding hanya berdasarkan bukti P.10 (nvoice

cukup memadai adalah putusan yang keliru, karenaalasan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah tidak sesuai dan faktanya tidak ada bukti yangdiakui oleh Majelis;11 Bahwa terkait Refund Tiket sebesar Rp 26.022.618,00 pada butir angka 8.c. diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan:1 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Uji Bukti tanggal 5 Januari2011, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menunjukkan bukti berupa /nvoice

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding mempertahankankoreksi dengan alasan sebagai berikut:1) Bahwa dalam /nvoice dan Faktur Pajak yang terkait denganpenjualan Pemohon Banding tidak tertera adanya discount,2) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding, dalampembukuan Pemohon Banding, pencatatan sales discount atautransportation discount adalah kebijakan perusahaanterkaitdengan penentuan Net Reference Price dan juga kebijakanongkos angkut sehingga tidak dicantumkan dalam /nvoice maupunFaktur

Asli dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 010125 tanggal 15 Mei 2019 beserta dokumen pelengkap pabean lainnya berupa NVOICE nomor 030/TMIPKU/V/INV/2019 tanggal 12 Mei 2019, PackingList nomor 031/TMIPKU/V/PL/2019 tanggal 12 Mei 2019, serta Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor: 020060/WBC.03/KPP.MP.01/ 2019 tanggal 15 Mei 2019 atas nama CV. Tanjung Mutiara Indah;9.

Asli dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 010126 tanggal 15 Mei 2019, beserta dokumen pelengkap pabean lainnya berupa NVOICE nomor 032/TMIPKU/V/INV/2019 tanggal 12 Mei 2019, PACKING LIST nomor 033/TMIPKU/V/PL/2019 tanggal 12 Mei 2019, danNota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 020061/ WBC.03/KPP.MP.01/2019 tanggal 15 Mei 2019 atas nama CV.

maka seharusnya sudah adapengakuan atas penghasilan dari penyediaan jasa tersebut.Bahwa argumentasi yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) denganmengakui Peredaran Usaha berdasarkan penerbitan invoiceyang tidak sama dengan masa dokumen kontrak,menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terjadiperubahan atau pembatalan atas kontrak yang sudahdisepakati.Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang telahmempertimbangkan buktibukti yang seluruhnya hanya terkaitdengan penerbitan /nvoice

Bahwa Koreksi atas Penyerahan yang PPNnya Dipungutoleh Pemungut PPN berdasarkan Peredaran UsahaTahun 2008 yang diperhitungkan dan dilaporkan di awalTahun 2009 sebesar Rp6.874.737.368,00 didasarkanatas hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwaperedaran usaha sebesar Rp49.253.648.024,00 terdiridari nilai sebesar Rp42.378.910.656,00 yang /nvoice danFaktur Pajaknya telah diterbitkan dan dilaporkan dalamSPT PPN Masa Pajak Januari s.d.

Trakindo Utama Nomor250/MAPSDRTARIIII/06 tanggal 13 Maret 2006;1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan//nvoice dari PT. TrakindoUtama Nomor R 1711801 tanggal 4 Mei 2006 terhadap pembayaran20% sebagai DP dari harga kontrak $121.000. termasuk PPN, denganjumlah $24.200,00;1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan//nvoice dari PT.

GrahaSarana Duta Nomor MM/311061/L/IX/06/HS tanggal 11 September2006 perihal Permohonan Pembayaran;1 (satu) lembar /nvoice PT. Mustika Memadata NomorMMT/INV/410/V1/2007 tanggal 5 Juni 2007 untuk penjualan 3 UnitGenset merk Cartepilar sebesar USD11,715.00;1 (satu) lembar Pajak Standar PT. Mustika Memadata Nomor010.00007.00000386 tanggal 5 Juni 2007 sebesar USD1,065.00;1 (satu) lembar /J/nvoice PT.

No. 743 K/PID.SUS/2016275.276.2/7.278.279.280.281.282.283.250/MAPSDRTRIIII/06 tanggal 13 Maret 2006;1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan//nvoice dari PT. TrakindoUtama Nomor R 1711801 tanggal 4 Mei 2006 terhadap pembayaran20% sebagai DP dari harga kontrak $121.000. termasuk PPN,dengan jumlah $24.200,00;1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan//nvoice dari PT.

Trakindo Utama;2 (dua) lembar fotocopy Faktur Penjualan//nvoice dari PT. TrakindoUtama Nomor S 2691701 tanggal 9 Agustus 2006 terhadappembayaran 1 (satu) unit genset Caterpillar model 3456 PGAI serialNomor C1G00770 sejumlah $. 60.500. termasuk PPN;2 (dua) lembar fotocopy Faktur Penjualan//nvoice dari PT.

Trakindo Utama;2 (dua) lembar fotocopy Faktur Penjualan//nvoice dari PT. TrakindoUtama Nomor S 2691701 tanggal 9 Agustus 2006 terhadapHal. 242 dari 253 hal. Put. No. 743 K/PID.SUS/2016304)305)306)307)308)309)310)pembayaran 1 (satu) unit genset Caterpillar model 3456 PGAI serialNomor C1G00770 sejumlah $. 60.500,00 (enam puluh ribu limaratus dolar) termasuk PPN;2 (dua) lembar fotocopy Faktur Penjualan//nvoice dari PT.

Oleh karena itu, bagi Penggugat sebagai pabrikanyang mengekspor barang hasil produksi maklon, maka bila Penggugatdiwajibkan untuk membuat: PEJ: dengan lampiran Komersial /nvoice PEB: dengan lampiran Komersial Invoice;Bahwa tentu saja, Penggugat tidak bisa membuat 2 (dua) komersialinvoice untuk satu transaksi.

Atas SKPN dimaksud,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan keberatan.Oleh karena itu, besarnya DPP PPN yang menjadi dasarpengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4)KUP telah sesuai dengan perhitungan Pemeriksa danTermohon Peninjauan Kembali;4) bahwa dalam surat permohonannya, Termohon PeninjauanKembali mengakui tidak melampirkan /nvoice dalam PEB danPEJ yang diserahkan kepada Pemeriksa. Termohon PeninjauanHalaman 14 dari 24 halaman.

juga merupakanobjek sengketa dalam permohonan banding ini;bahwa Terbanding tidak menjelaskan dari mana asal koreksi tersebut,atau tidak dijelaskan Faktur Pajak Masukan mana yang tidak dapatdikreditkan, ataukah mungkin juga dengan berasumsi;bahwa seandainya benar Pajak Masukan yang Pemohon Bandinglaporkan hasil konfirmasi yang dijawab Tidak Ada ataupun FakturPajak ganda Pemohon Banding dapat memberikan bukti danmempertanggungjawabkan bahwa Faktur Pajak tersebut telah PemohonBanding bayarkan sesuai /nvoice

/tagihan PKP pemungut, hal ini sesuaidengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 16 huruf f;bahwa dan jika ada Faktur Pajak Pajak Masukan yang PemohonBanding kreditkan, diterbitkan/dilaporkan dan diperhitungkan dengancara tidak benar oleh PKP penerbit, berikanlah sanksi kepada PKPpenerbit tersebut, bukan kepada Pemohon Banding sebagai PKP yangmengkreditkan Pajak Masukan tersebut, karena Pemohon Bandingtelah membayar sesuai dengan /nvoice/tagihnan dan Faktur Pajak dariPKP penerbit;Permohonan Pemohon

Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa barang Pemohon Banding berasal dari China, SupplierPemohon Banding juga dari China (/nvoice dari China), jadi SKA Pemohon Banding bukan SKA ThirdCountry Invoicing/Third Party Invoicing, sehingga tidak perlu mencontreng kolom 13 untuk ThirdCountry Invoicing, dan ini dapat dibuktikan dengan dokumendokumen terlampir serta Form E yangdikeluarkan pihak berwenang dari China;bahwa impor yang Pemohon Banding lakukan menggunakan fasilitas preferensi tarif ACFTA denganmelampirkan

Telah terjadi kesalahan dalam penulisan/pengetikan di dalam /nvoice, tertulisFOB, seharusnya C&F;bahwa Majelis meminta Pemohon Banding menyerahkan dokumendokumenpendukung importasi;bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepadaMajelis dokumendokumen pendukung berupa :Pemberitahuan Impor Barang (PIB);Invoice;Packing List;Bill of Lading;Management Sevices Agreement;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkasbanding diperoleh petunjuk bahwa Kantor

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berobunyi sebagai berikut:Halaman 29 Alinea ke2 dan ke4: Bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas bandingserta pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat bahwabiaya tiket pesawat sebesar Rp.129.774.400,00 adalah bukan jurnalatas /nvoice penjualan tetapi merupakan jurnal atas transaksireimburse dari Customer, sehingga bukan merupakan penghasilanbagi

Putusan Nomor 178/B/PK/PJK/201218Rp.129.774.400,00 adalah bukan jurnal atas /nvoice penjualan tetapimerupakan jurnal atas transaksi reimburse dari customer, sehingga bukanmerupakan penghasilan bagi Pemohon Banding. dengan alasan sebagaiberikut:a.Bahwa berdasarkan fakta hukum dan Pasal 4 ayat (1) huruf aUndangUndang PPh serta Pasal 1 angka 19 UndangUndangPPN, nyatanyata tagihan atas pengeluaran tiket pesawattersebut merupakan unsur peredaran usaha;Bahwa biayabiaya yang dikeluarkan sehubungan dengandiperolehnya