PengadilanNiaga Makassar tertanggal 13 Mei 2014 tentang perubahan susunanMajelis Hakim ;Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 01/Pailit/2011/PN.Niaga Makassartanggal 24 Maret 2011 ;Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 360 K/Pdt/Sus/2011 tanggal22 Agustus 2011 ;Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 25 / Pat /sus / 2012 tanggal 19 Maret 2012 ;Laporan Hakim Pengawas tertanggal 30 Juli 2011 ;Surat keberatan atas daftar tagihan sementara yang disusun Kurator dalamperkara Kepailitan Nomor : 01/Paili

No. 01/Actio.Pauliana/2014/PN.Niaga Mks Hal 39diucapkan yang mengakibatkan berkurangnya harta budel pailit sehingga merugikanpara kreditur' Maka Penggugat sunggun sangat keliru, menggugat Tergugat Il dalamPerkara ini, oleh karena berdasarkan Akta Jual Beli No. 06/2011, "TERTANGGAL 12Januari 2011", telah dilakukan Transaksi Jual Beli secara sah dan menurut hukum dihadapan Djeniati Djaperoutri Hendarto, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),SEBELUM adanya Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01/Paili

PengadilanNiaga Makassar tertanggal 13 Mei 2014 tentang perubahan susunanMajelis Hakim ;Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 01/Pailit/2011/PN.Niaga Makassartanggal 24 Maret 2011 ;Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 360 K/Pdt/Sus/2011 tanggal22 Agustus 2011 ;Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 25 / Pat /sus / 2012 tanggal 19 Maret 2012 ;Laporan Hakim Pengawas tertanggal 30 Juli 2011 ;Surat keberatan atas daftar tagihan sementara yang disusun Kurator dalamperkara Kepailitan Nomor : 01/Paili

Putusan No. 01/Actio.Pauliana/2014/PN.Niaga Mks Hal 39diucapkan yang mengakibatkan berkurangnya haria budel pailit sehingga merugikanpara kreditur" Maka Penggugat sungguh sangat keliru, menggugat Tergugat Il dalamPerkara ini, oleh karena berdasarkan Akta Jual Beli No. 06/2011, "TERTANGGAL 12Januari 2011", telah dilakukan Transaksi Jual Beli secara sah dan menurut hukum dihadapan Djeniati Djaperouti Hendarto, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),SEBELUM adanya Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01/Paili

Foto copy Penetapan Nomor 15/Paili/2015/PN.Niaga Smg, tertanggal3 Februari 2016, yang diberi tanda DUKti ............. cece E123Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Skh3. Foto copy Undangundang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban pembayaran UtangYONG GIDST TANS BOT ripcccmcmevmecon som mem om oe oe omnememencans won wo4.

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo yaitu pada tanggal 9Februari 2010, Turut Tergugat telah dinyatakan pailit melalui PutusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Paili/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 29 Juli 2009 ("Putusan Pailit);Hal. 10 dari 38 hal. Put. Nomor 1737 K/Padt/20143.

., junctoNomor : 04/Pdt.Sus/Paili/2015/PN.Niaga.Jkt.Pus., yang semestinya Kuratoryang ditunjuk oleh hakim Pengawas ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo,dikarenakan Kurator juga memiliki kepentingan ayas objek yang dinohonkan lelang oleh Penggugat ;Gugatan tidak memenuhi syarat perkara TUN ; Bahwa pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana terdapat dalamPasal 1 ayat (8) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, jika diuraikan apa yangdimaksud dengan keputusan tata usaha negara tersebut, akan ditemukanunsurunsur

No. 1838 K/Pdt/2010terhadap Penggugat sempat menyebabkan Penggugat dimohonkan pailitoleh 38 (tiga puluh delapan) krediturnya melalui Perkara Pailit No.01/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, tetapi atas usaha danPerjuangannya status dalam keadaan pailit dari Penggugat dapatterselesaikan melalui adanya Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor01/Paili/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 1 Juni 2006, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap; (Bukti P 20);30.Bahwa pada saat proses perkara kepailitan berlangsung, Tergugat

Kemudian muncul Gugatan Perdata aquo yang diajukan oleh PrawitoTien selaku Kreditur Penggugat yang diberikan kuasa berdasarkanPutusan Pengesahan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/Paili/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 31 Mei 2006. Dalam hal iniPrawito Tien bertindak untuk dan atas nama Perseroan Penggugat;B. DALILDALIL EKSEPSI DAN JAWABAN POKOK PERKARA1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalildalil GugatanPenggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;2.

Bahwa di dalarn pertimbangan hukumnya Halaman 5, alinea keenam,Judex Factie Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan tentangeksepsi mengenai Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat (PT.Saptasarana Persona Prima) sama sekali tidakmempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Tergugat (Exceptio Onrechtmatig Ongegrond) denganmenyatakan halhal sebagai berikut:"Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengesahan perdamaianNomor: 01/Paili/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 1 Juni 2006

Oleh karena itu, apabila benar,quad non padahal tidak benar, adanya hak untuk mengajukan gugatanTermohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah berdasarkanputusan pengesahan perdamaian No.01/Paili/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal1 Juni 2006 terutama ketentuan Pasal 3 Revisi Usulan Perdamaiantanggal 19 Mei 2006, maka Pemohon Kasasi tidak terikat padaPutusan Pengesahan Perdamaian Kepailitan tersebut sebagaimanadiatur di Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata.Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata :"Suatu peranjian hanya berlaku

Saptasarana Persona Primaberdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan NiagaJakarta Pusat No. 01/Paili/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 31 Mei2006.Bahwa Putusan Pengesahan Perdamaian ini bertentangandengan Undangundang khususnya Pasal 98 UUPT, karenanyaPrawito Tien tetap tidak diperbolehkan untuk bertindak mewakilikepentingan Perseroan didepan Pengadilan tanpa adanya suratkuasa dari Direksi Perseroan PT.

yang diwakili oleh TurutTergugatII (baca: TURUT TERMOHON KASASI II) dan hal mana jugatelah menjadi pertimbangan dalam Putusan Perkara Pailit No. 59/ Paili/2009/PN.Niaga Jkt.Pst. oleh karenanya maka petitum Penggugat No. 2 dan3 dapat dikabulkan ;"27. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan tidakmempertimbangkan Bukti TI/TII3 berupa Putusan No. 59/PAILIT/2009/PN.NIAGAJKT.PST. tanggal 19 November 2009 dan Bukti TI/TII6 berupaDaftar Kreditor PT.

No. 1887 K/Pid.Sus/2009 Membuat perjanjian sewa menyewa, menetapkan perjanjian membayaratau menerima uang sewa dan mengenai hal itu melakukan apapun jugayang diperlukan; Bila ada penagihan lembaga tersebut yang tidak dibayar, meminta supayaorang yang berutang dinyatakan pailit dalam semua paili semen;" Bila ada orang yang berutang kepada lembaga dan melalaikanpembayarannya, juga bila ada sebab lain bertindak menurut hukum untukmemanggil orang di muka pengadilan dan mengajukan penuntutanpenuntutan

korban dengan pisau tersebut;Bahwa terdakwa melakukan penyerangan tersebut karena masalah kebun juga ;Bahwa kejadian tersebut sudah lama, waktu itu anak saya baru berumur 10(sepuluh) bulan sedangkan sekarang anak saya sudah berumur 21 (dua puluhsatu) tahun ;Bahwa waktu akhirakhir ini ada masalah tanah juga, kirakira 2 ( dua ) minggusebelum kejadian ;Bahwa hari Selasa korban mau pergi untuk menanda tangani surat jual beli tanahdengan terdakwa, tanah tersebut di jual karena mau mengobati anak saksi Paili

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas tesebut di atas, makatelah cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim perkara No. 20/PdtSus/Paili/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Permohonan Pailit a quountuk menerima eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan tidakberwenang mengadili Permohonan Pailit tersebut;EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS :27.

gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenaikeberatan atas peralihan kepemilikan atas Obyek Sengketa berupa13 (tiga belas) buah sertifikat tanah yang terdiri dari SHM Nomor657, 658, 01148, 482, 323, 223, 882, 870, 871, 382, 377, 560 danSHGB No 427 yang semula tercatat atas nama Para Penggugatmenjadi atas nama Yohan Santoso yang saat ini telah menjadiboedel pailit Yohan Santoso (Dalam Pailit) dan menuntut agarperalinan haknya dari Penggugat kepada Tergugat dibatalkan.Sesuai penetapan Nomor 06/Paili

Bahwa posita gugatan Penggugat butir 12 (duabelas) adalah TIDAKBENAR, yang benar adalah dalam proses Jual Beli antara Penggugat danTergugat dan selama Proses Kepailitan di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang No 05/Paili/2014/PN Niaga Smg, obyekyang tercatat dlam SHM No 5272/Kel Sidoharjo yang terletak di JI SoloPacitan, Desa Tamperan, Kel Sidoharjo, Kec Pacitan, Kab Pacitan JawaTimur adalah SAH milik Tergugat selaku Debitur Pailit.7.

Putusan Nomor20/Paili/2011/PN.Niaga.SBY yang menyatakan:...ternyata Judex Facti dalam perkara A Quo tidak salah dalammenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa telah benar bahwa seseorang yang membeli tanah danbangunan yang telah terdaftar di hadapan Notaris maka orangtersebut adalah pembeli beritikad baik sehingga berhakmendapatkan perlindungan hukum, hal mana telah terbukti adanyaHalaman 15 Putusan Nomor 21/Pdt.SusGugatan LainLain/2019/PNNiaga SbyJo Nomor 18/Pdt.SusPKPU/2018/PNNiaga

Berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata tersebut diatas jelas Akta KuasaMenjual No.26 tertanggal 27 Oktober 2016 telah tidak memiliki kKekuatanhukum karena jelas disini keadaan hukum yang sedang terjadi adalahkeadaan Pailit sehingga sejak tanggal 20 Agustus 2018 yaitu melaluiPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:18/Pdt.Sus Paili/2018/PN.Niaga.Sby Kuasa yang dimiliki olehPenggugat sudah tidak berlaku lagi;c.

Belum terjadi, sehingga dengan demikian kami masihHalaman 86 Putusan Nomor 21/Pdt.SusGugatan LainLain/2019/PNNiaga SbyJo Nomor 18/Pdt.SusPKPU/2018/PNNiaga Sbymencantumkan asset tersebut atas nama pihak ketiga yang menjadijaminan atas utang Debitor Paili/PT. Hardys Retailindo (Dalam Pailit), PT.Grup Hardys (Dalam Pailit), dan Ir. Gede Agus Hardiawan (Dalam Pailit);.

Jkt.Jo.No.10/PDT.sus/Paili/2013/PN.Niaga.JKT.PsT, secara yuridismerupakan kewenangan pengadilan Niaga pada PengadilanNegeriJakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus keberatanpenggugat tersebut.Bahwa terkait dengan harta pailit dan proses kepailitan yang telahberjalan, Pasal 3 UndangUndang Nomor 37 tahun 2004 dengan tegasmenyatakan: "Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhallain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UndansUndans ini,diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi

No. 09Kas/Paili/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. 12/Gugatan.LainLain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 8 Februari 2012 itu juga ;Bahwa setelah itu oleh Pembantah yang pada tanggal 9 Februari 2012 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Terbantahl, diajukan jawaban memorikasasi

Termohon Memenuhi rat Paili imana DimakOleh UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. 1. Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mengatursyarat kepailitan, sebagai berikut:a. Termohon memiliki sedikitnya 2 kreditur atau lebih;a. Terdapat satu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapatditagih; dan11b.

Supriati Tjahjaningtyas S.H telah ditunjuk sebagai kuratoroleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya berdasarkan PutusanPailit No 21/Paili/2009/PN Niaga Sby.b. Bahwa Sdri. Supriati Tjahjaningtyas S.H telah meminta penetapankepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya untuk menetapkan13 aset yang 8 di antaranya a.n. PENGGUGAT untuk dilakukanpenyegelan oleh juru sita (Penetapan No 21/Pailit/2009/PN NiagaSby).c.

tertanggal 18 Februari2015 merupakan surat yang memuat perihal permohonan lelang pemberesanharta pailit milk PT SRI REJEKI MEBELINDO (dalam pailit) kepadaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo;Menimbang bukti T2, T4 s/d T35, T37, T39, T40 berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, maka buktibukti tersebutdikesampingkan;Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut,telah terbukti bahwa Tergugat selaku Kurator tidak melanjutkan prosespemberesan terhadap harta paili

Rasico Industry) dalam Perkara Permohonan Pailit No.53/Paili/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., tersebut adalah Perjanjian Perdamaian. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 160 ayat (2) UUK, MajelisHakim Pengadilan Niaga Jakata Pusat pada wakiu itu yangmemeriksa Perkara Permohonan Pailit No. 53/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., kemudian mengesahkan (homologasi) Perjanjian Perdamaian tersebut melalui Putusannya No. 03/PKPU/2008/PN.Niaga.Jkt.P st.jo.

Bertentangan dengan asas legalitas, oleh karena ketiga sertifikat hak milk atas namaPenggugat dimasukkan sebagai Boedel Paili adalah bertentangan denganUndang Undang Kepailitan dan PKPU, karena ketiga bidang tanah dengan SertifikatHak Milk No.1201, 1202 dan 2981/Benoa, Kabupaten Badung, Propinsi Balitersebut bukan aset milk PT.