Hak Guna Usaha (HGU) ProvinsiKalimantan Tengah yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah PertanahanProvinsi Kalimantan Tengah kepada Ombudsman Daerah ProvinsiKalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor 961.300.62/X/2013,Tanggal 4 Oktober 2013 diketahui bahwa Tergugat jelas tidak memiliki HakGuna Usaha;Bahwa mengutip pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah, BadanPertanahan Nasional, lwan Isa, sebagaimana dimuat di Kompas.com dalamlokakarya hak atas tanah pada pertemuan Roundtable On Suistanable PalmOil

Kemudian Pemohon Banding melakukan penyerahan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK), yang merupakan Barang Kena Pajak yangTerutang PPN kepada Pembeli sehingga atas selurun Pajak Masukannya dapatdikreditkan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Pajak PertambahanNilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2) Pajak Masukan dalam suatu MasaPajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama danselama tidak bertentangan dengan persyaratan Faktur Pajak Masukan yangdapat dikreditkan sebagaimana

Sedangkan pemberian cumacuma diartikan sebagaipemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendirimaupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untukpromosi kepada relasi atau pembeli;Bahwa TBS yang dihasilkan oleh Unit Perkebunan Pemohon Banding yangselanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahan baku dan dititipolah/dimaklonkan ke Pihak Pengolah/Prosesor untuk diolah menjadi Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK), pada dasarnya bukanlah merupakanpenyerahan

Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;3.3.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.3.3.

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PMK78dan penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (3) UU PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan PMK78, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka: Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil

Tarif bea keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa Crude PalmOil (in bulk) adalah sebesar 10%, sebagaimana terlampir pada Lampiran IIPeraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang PenetapanBarang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar,e.

Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;b. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barangHalaman 20 dari 43 halaman. Putusan Nomor 1165/B/PK/PJK/20153. 4.3. 5.hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;c.

Tarif bea keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa Crude PalmOil (in bulk) adalah sebesar 10%, sebagaimana terlampir pada Lampiran IIPeraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang PenetapanBarang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar,e.

buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan, bahwa melakukan pengolahanterpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yangpada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yangbersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian daripada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude PalmOil

Dum15.1 (satu) unit handphone merk Nokia 308 warna putih dengan imei :354624/05/015300/5 beserta 1 buah kartu SIM;16.1 (satu) unit handphone merk strawberry S47 warna biru dengan imei :869275024764902 beserta 1 buah kartu SIM;17.1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dengan imei :356805/07/899329/4 beserta 2 (dua) buah kartu SIM;Dirampas Untuk Dimusnahkan;18.1 (satu) lembar uang dengan nilai Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);19.1 (satu) unit kapal pompong dengan muatan minyak CPO (crude palmoil

buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo Pajak Masukan yang penyerahan atas BKPdibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan, bahwa melakukanpengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentuyang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian daripada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude PalmOil

Putusan Nomor 2060/B/PK/PJK/2017menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka: Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK), dapat dikreditkan; Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan

Lagi pula Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel serta menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dailildalil Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan oleh karenanya Koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 1A Undangundang PajakPertambahan Nilai juncto

buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkkan, bahwa melakukan pengolahanterpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yangpada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yangbersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian daripada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude PalmOil

Tarif bea keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa Crude PalmOil (in Bulk) adalah sebesar 6,00%, sebagaimana terlampir padaLampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.011/2010tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan TarifBea Keluar,e.

Lagi pula Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakan faktafakta dan buktibukti yangdapat menggugurkan dailildalil Terbanding sekarang Pemohon PeninjauanKembali dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Pk)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 1A UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal

Putusan Nomor525/B/PK/PJK/201 7masa PPN dari Pemohon Banding;Bahwa TBS yang dihasilkan oleh unit perkebunan Pemohon Bandingyang selanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahan baku dandititipolah/dimaklonkan ke pihak pengolah/prosesor untuk diolah menjadi Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK), pada dasarnya bukanlah merupakanpenyerahan BKP berupa TBS;Bahwa pada Masa Pajak Mei 2010 tersebut, seluruh penyerahan BarangKena Pajak (berupa: crude palm oil, palm kernel, dan sparepart) yang PemohonBanding

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna HijauDengan Nomor Polisi BK 8977 VO No.rangka:MHJEFM6JNK9JM17697No.mesin:JO8EUFJ197111 Beserta Muatan Minyak CPO (crude palmoil). 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor :00834395 An.cv Teman Setia. 1 (Satu) Lembar Delivery Order(do) Dari PT. Asia Sawit MakmurJaya Dan Pmks Asia Sawit Makmur Jaya. 1 (Satu) Lembar Bon Penimbangan Sisa CPO (crude palm oil).

Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;b. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;c.

Banding) dapat menggugurkan faktafaktadan mengesampingkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali diketahui melakukan pengolahanterpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yangpada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yangbersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian daripada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude PalmOil