Ditemukan 262 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembeli pembina pembenar pembeda peren pemban pember pembeu pembin peben perben pembean
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Pelayaran
Putus : 08-01-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PN BALIGE Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Blg
Tanggal 8 Januari 2020 — Nurdin Siahaan, S.H., Bin Krisman Siahaan
290 — 731
  • Dalam hukum administrasi negara,mandat tersebut tanggungjawab tetao pada pemben mandat;Bahwa dalam hukum yang dicari adalah kebenaran dari suatu formaladministrasi. Kebenaran Formal Administratif yaitu ada Kop Surat Resmi,Stempel dan Tandatangan dan hal tersebut merupakan satu bagian tugasyang dimiliki olen Syahbandar, akan tetapi karena Lex Specialis perairandanau sudah diserahkan Kepala Dinas Perhubungan.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 99/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 20 April 2017 — JENNY VA FITRIA >< PT.BANK PERMATA TBK CS
623 — 498
  • Putusan No.99/PDT/2017/PT.DKItiga ratus jula rupiah) dengan cara yang disepakati kedua belah pihak yaitu melaiuipenjualan obyek Hak Tanggungan secara di bawah tangan danganmenundukkan diri pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUHT yang berbunyi:Atas kesepakatan pemben dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek HakTangungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapatdperoleh harga teringgyang menguntungkan semua pihakDengan dilaksanakannya kesepakatan pembayaran utang oleh
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-02-2013 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 133/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 29 Oktober 2015 — FRANCISCO NORIEGA MALAVE Lawan 1.PT TUCAN PUMPCO SERVICES INDONESIA 2.TUCAN PETROLEUM INDONESIA LLC 3.OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION (OPIC) 4.PT PERINTIS GEOCEM 5.FRANCISCO JAVIER GALI JR 6.PERINTIS GUNAWAN 7.TITI HADILA YAHYA 8.FRANCISCO GALI COLL 9.NELSON MATA BELOSEVICH 10.MARCUS RUBEN NGARBINGAN 11.DONDI INDRAYANA 12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ DIREKTORAT JENDERAL ADM HUKUM UMUM 13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA WILAYAH DKI JAKARTA
263 — 126
  • tanggungan untuk segala perikatan perseorangan;Bahwa Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia TERGUGAT kepadaTERGUGAT Ill juga dilakukan secara bertentangan dengan pernyataanpernyataan yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 Akta PerjanjianJaminan Fidusia No. 62 tanggal 13 Juni 2006, dimana didalam ketentuanPasal 5 Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 13 Juni 2006 yangmengatur mengenai Pernyataan dan Jaminan, ditegaskan:Pasal 5 Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 13 Juni 2006:cre Pemben
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2013 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 98/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 30 April 2013 — - MANGOLOI SINAGA ,ST. MT
101 — 89
  • TA.2008.Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah sebagai PejabatPengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan PemerintahKabupaten samosir TA. 2010.Kwitansi Pembayaran termin II 60% (lunas 100 %) tanggal 23 Desember2009.pengawasan rehab DI Sumber Dana DAK dan BDB berdasarkankontrak No. 600/KTR/JKSL/DPU/2009Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD TA.2009 No. 1.03 01 24 17 52.Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Samosir Nomor :600/18/DPU / 2009, tanggal 30 Juli 2009, tentang pemben ukan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-12-2015 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 770/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Desember 2016 — ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 lawan 1.PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS 2.PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 3.TIM LIKWIDASI PERSEROAN PT ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 (DALAM LIKWIDASI), 4.DRS. H. SUPARWANTO, MBA 5.Drs. MAWARTO, M.Si 6.H. AHMADI 7.MADJDI ALI 8.TUMPAL MARBUN FSAI
107 — 68
  • Bahve tidak ada ketentuan baik berupa peraturanperundangundangan maupun aturan dari Persatuan AktuarisIndonesia yang mengaharuskan TERGUGAT di dalammelakukan pekerjaannya untuk mengecek kebenaran data yangdiserahkan oleh Pemben Kena.Bahwa walaupun Eksepsi TERGUGAT tersebut telah memasukipokok perkara, PEENGGUGAT akan tetap menjawab danmembantahnya karena pernyataan TERGUGAT tersebut sungguhmerupakan suatu pernyataan yang tidak bertanggung jawab sebabbagaimana mungkin TERGUGAT sebagai seorang Aktuaris
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-07-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 445/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 19 Oktober 2016 — HAGUS SUANTO SH >< FIRMA HUKUM (LAW FIRM ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS) CS
480 — 342
  • Advokat Indonesia, yang menyatakan:Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan danatau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapaikesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.Selain itu, pemberitahuan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal1817 KUHPerdata, bahwa penerima kuasa dapat mengakhiri kuasadengan memberitahu pada pemberi kuasa.Pasal 1817 KUHPerdata menyatakan:Si kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya denganpemberitahuan penghentian kepada si pemben
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 476/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 30 September 2020 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq KEJAKSAAN AGUNG RI Cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT Cq KEJAKSAAN NEGERI DEPOK
Terbanding/Penggugat : PT MIZUHO BALIMOR FINANCE
Terbanding/Turut Tergugat I : TOHIRON
Terbanding/Turut Tergugat II : DJOHANAH
46 — 29
  • Wanprestasi;(2) Adapun terkait dengan hal tersebut, setelah kami cermati dalam dalildalil yang diajukan dalam Perlawanan ini terdapat kesalahan fatal,yaitu Terbanding dahulu Pelawan telah mendalilkan sebagaimanaberikut ini:Bahwa sehubungan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan olehDebitur/Pember Fidusia, Pelawan selaku Kreditur/Penerima Fidusiayang beritikad baik telah berulang kali memberi peringatan terhadapHalaman 57 dari 114 halaman Putusan Perdata No. 476/PDT/2020/PT.BDG.(7)terhadap Debitur/Pemben
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-10-2011 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 404/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 4 April 2012 — Ir. SUHIANO >< PT. ASTA MININDO, Dkk
192 — 24
  • Notaris di Jakarta;Fotocopy sesuai dengan asi SuratDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHUAH.01.1016285, tanggal 24 Septem ber 2009Perihal: Penerimaan Pemben tahuan PerubahanData Perseroan PT. Asta Minindo;Fotocopy sesuai dengan asli Akta No. 92, tanggal 30Desember 2008, tentang: Risalan Rapat PT. AstaMinindo, yang dibuat dihadapan Mellyani NoorShandra, S.H.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 07-02-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 5/Pdt.G/2018/PN PWK
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat: drg BEATA WIBOWO Tergugat: 1.dr. KEMAL MUHAMAD 2.dr. ABDUL RADJAK,Sp,Ob,Gyn 3.ABDUL BARRY
324 — 109
  • ., dan Adnan, SH.Advokat dan Asisten Advokad pada Law Office AhmadFaisal & Partners, beralamat di Jalan Kalibaru TimurDalam Nomor 20X, Bungur, Senen, Jakarta Pusat,berindak untuk dan atas nama Pemben KuasaHalaman 1 dari 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2018/PN Pwk.berdasarkan Surat Kuasa Khusus terlanggal 21Februan 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negen Purwakarta dengan register Nomor24/LSK.Pdt/2018 tanggal 15 Maret 2018, selanjuinyadisebut sebagai Tergugat Konvensi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-04-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Juli 2016 — Pidana Korupsi - DJOKO PRAMONO
102 — 47
  • Namunpada pelaksanaannya biaya pemasaran atau disebut arranger fee jauhlebih besar dan yang diatur tergantung permintaan pemben pekeraan....
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 14 Desember 2016 — DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA-KSBSI) KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPC FSP LEM-SPSI) SEKUPANG-TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA; KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA; PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM;
342 — 397
  • apakah O.K Simatupang atau DPK ApindoKota Batam: Menimbang, bahwa ketentuan pasal 56 ayat (2) UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara: Apabila gugatan dibuat dan ditandatanganioleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasayang sah; Halaman 234Putusan No.14/G/2016/PTUNTPIMenimbang, bahwa Pasal 1795 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPer) menyatakan pembenan kuasa yang dilakukan hanya untuk satukepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segalakepentingan pemben
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Ptk
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
EDY SUWANTO BONG
Tergugat:
1.HAMDAN bin M. TAYEB
2.H. ABDULLAH bin H. ABDUL RAZAK
3.ABDUL HAMID, SE MM
4.Ahli Waris Pengganti dari Maryam
5.HINDUN binti H. Abdul RAZAK
6.Ahli Waris Pengganti Alm. Halimah
Turut Tergugat:
6.Kepala Kantor BPN Kota Pontianak
7.EDDY DWI PRIBADI, SH
128 — 26
  • SURYATIHalaman 3 dari 140 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN PtkMOERWIBOWO, SH di Pontianak yang dibukukan dibawahNomor: 2126/w/1995, yang menyatakan memberikan surat kuasasecara khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa, mengurus danmempertahankan hakhak pemben kuasa, harta warisan yangdidapat dari peninggalan almarhum Haji Abdul Razak bin HajiMochamad Thahir, sepotong tanah perkarangan dikenal hak milikNomor: 1575/1949, tanggal 2 Mei 1949 yang di terbitkanPemerintah Kerajaan Pontianak, Lokasi Wilayah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Nelly Apriani, SE
124 — 66
  • Untuklegalitas usaha kamu sesuaikan saja dengan data pemben kerja. Atasdasar itulah Saksi melakukan analisa dalam Dokumen PAK DeddyArmansyah dan Sdri. Ermaini dengan menggunakan data PT BerkahTrimitraBahwa Saksi tidak pernah melakukan on the spot terhadap usaha Sadr.Deddy Armansyah dan Sdri. Ermaini;Bahwa dokumen PAK a/n Sdr. Deddy Armansyah dan Sdri.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 26-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 22/PDT/2017/PT DPS
Tanggal 26 April 2017 — 1. HARIJANTO KARJADI disebut Pembanding I; 2. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk; M E L A W A N : 1. PT. SAKA UTAMA DEWATA (dalam pailit) disebut Terbanding I; 2. TONI LIONO disebut Terbanding II; 3. GODLIP PASARIBU disebut Terbanding III ; 4. GUNAWAN COKRO SANTOSO disebut Terbanding IV; 5. I MADE ARYA HARTONO disebut Terbanding V 6. HARI BOEDIHARTONO disebut Terbanding VI 7. DJAJADI LIONO disebut Terbanding VII 8. TAN HWA ING disebut Terbanding VIII 9. MANOJ VASDEV DARJANANI disebut Terbanding IX 10. HAJI HASAN BASRI disebut Terbanding X 11. HAJI TAHERA disebut Terbanding XI 12. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR disebut Terbanding XII 13. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG disebut Terbanding XIII
105 — 118
  • Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 20, point 30, huruf g,Penggugat mendalilkan : Dalam akta sebagaimana diuraikan pada pointf, disebutkan secara tegas pemben hak tanggungan adalah PT.Saka Utama Denata in casu tergugat Il yang mana bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggunganatas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah, sebabterqugat Il bukanlah subyek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-04-2018 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi
Tanggal 27 April 2018 — RIDWAN Bin LABAI
174 — 95
  • sampai dengan sekarang;e = Diklat Pembentukan Auditor Trampil;e Diklat Pindah Peran dan Auditor Trampil ke Auditor Ahli;e Diklat Pembentukan Auditor Ahli 4) Pendidikan dan Latihan dalam keahlian;e = Diklat Audit Investigasi tahun 2011;e Diklat Evaluasi Hambatan~ Kelancaran Pembangunan, Klaim danPenyesuaian/Eskalasi Harga tahun 2013;e = Diklat Audit Forensik tahun 2013;e = Diklat Penyidikan tahun 2013 Bahwa audit yang dilakukan BPKP pada dasamya atas permintaan baik darikementerian/ lembaga, BUMN/D, pemben
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-07-2011 — Putus : 07-05-2012 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/PID.SUS/2012/PTR
Tanggal 7 Mei 2012 — DAVID ANTONY GRILL
203 — 17
  • benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Nomor : 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pemben-tukan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 17 Desember 2013 — SETYABUDI TEJOCAHYONO
321 — 150
  • Oleh karena itu. syarat untukmempengaruhi putusan adalah pemberian tersebut harus dilakukansebelum perkara diputuskan.Kedua, diketahui atau patut diduga oleh hakim bahwa si pemben adahubungan dan kepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani danhendak diputus oleh hakim tersebut.