di Parepare tanggal 4 maret 1996, Tri Sugiharto Lahir di Pareparetanggal 14 Agustus 1999, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannyasebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sahharuslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 danPasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagaiberikut :Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975: Perkawnan

adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum masingmasing agamanyadan kepercayaannya itu.Tiaptiap perkawnan dicatat menurutperaturan perundangundangan yangbenlaku.Pencatatan perkawnan dari merekayang melangsungkan perkawnannyamenurut agama Islam, dilakukan olehPegavai Pencatat sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang No. 32 Tahun1954.Pencatatan perkawnan dan merekayang melangsungkan perkawnannyamenurut agamanya dan kepercayaannyaitu selain agama Islam, dilakukan olehPegavai Pencatat Perkawnan padaKantor

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah teroukti memenuhiketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kKedua mempelai dandua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yangdalam penetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;J 9S Cpsrlig oly gai Ca Abr g pli g Aimne Sh Bl yal gle oS cp gall byArtinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

lanatutthalibin juz IVhalaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyisebagai berikut :Urol gti) (ple ula 4) aly al alate daa y Hage Gob da gj AIDE La CysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untuk12dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnanitu sendin. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Sim tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa: kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umumdan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakimharus mempertimbangkan.

sehingga masingmasing sudah tidakmelaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dan salah satu pihak(Terbanding) sudah tidak mau kembali lagi dalam satu kehidupanberumah tangga dengan Pembanding, rumah tangga yang sudahsebagaimana kondisi tersebut di atas, berdasarkan ketentuanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1287K/AG/1999 tertanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksihukum Perselisihan rumah tangga yang terus menerus dalam waktu lamayang sulit didamaikan, pada hakekatnya perkawnan

tersebut sudahpecah (broken marriage), demikian juga ketentuan Yurisprudensi Nomor:237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksihukum gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dalam rumahtangga sampai berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan kembali lagike dalam rumah tangganya pada hakekatnya gugatan tersebut sudahmemenuhi syarat alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawnan.

Dan apapun yang menyebabkan timbulnyaperselisihan itu baik masalah kecil atau besar, makayang lebih baikadalah mengakhiri perkawnan antara suamiisteri itu.

alat bukti keterangan saksi tersebutmaka telah terbukti bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 14 April 2011 dengan wali SISWOYO HARIOKO (ayahPemohon Il), mas kawin berupba uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) dibayar tunai dan pernikahannya disaksikan oleh SAGIMAN danMANAN;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk darikitab lanatut Tholibin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut :Artinya: Pengakuan perkawnan

dengan perempuan harus dapatmenyebut shahnya perkawnan dan syarat perkawnan contohnyavali dan dua orang saksi yang adil,Menimbang, bahwa para Pemohon selama ini telah hidup dalamrumah tangga sebagai suami istri merasa telah menikah akan tetapi tidakmempunyai bukti surat nikah dan setelah pemeriksaan di persidangan secarasyar'i pernikahan Para Pemohon sah, saat ini Para Pemohon sangatmembutuhkan Pengesahan Nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan

kecamatanSukolilo kota Surabaya berdasarkan bukti P3, maka Pengadilan AgamaSurabaya berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam persidangan telahmengajukan saksi saksi XXXX dan XXXX menerangkan dibawah sumpahnyabahwa XXXX umur 5 tahun adalah benar benar anak dari hasil perkawinanXXXX dengan XXXX, sebelum perkawinan Pemohon dan Pemohon lldicatatkan di KUA setempat ;Menimbang, bahwa pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974, menentukan bahwa Perkawnan

adalah sah, apabila dilakukanmenurut Hukum masingmasing Agamanya dan kepercayaannya itu , dandemikian pula pasal 4 KHI berbunyi Perkawnan adalah sah apabila dilakukanHal 5 dari 9 Penetapan Nomor: 1925/Pdt.P/2014/PA.Sbymenurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawnan ;Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dicatatkan dan atautidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN akibathukumnya bukan perkawinan itu tidak sah, akan tetapi perkawinan

kepada Penggugat, kalauPenggugat minta tambahan uang belanja, Tergugat mlahmarah marah, akibatnya terjadi pertengkaran danpisah rumah sampai sekarang telah berlangsung selamsekitar 2~ Menimbang, bahwa alasanalasan/dalildalil Penggu gat tersebut, tidak dibantah olehTergugat karena tidak pernah hadir di depanpersidangan, bahkan ketidakhadiran Tergugat tersebutdapat ditafsirkan bahwa Ter gugat telah mengakui secaradiamdiam alasan Penggugat tersebut, namun oleh karenaperkara ini adalahperkara sengketa perkawnan

tangganya yang sudahdibangun (sebelas tahun lebih) dan telah nenpunyaiseorang anak, apabila tidak ada halhal yang prinsipilyang nendorong Penggugat nengajukan gugatan ceraiprc eee ee eee Menimbang, bahwa secara logistentulah Penggugat telah nemikirkan halhaldi nuka secara mat ang sebelumnmengaj ukan perceraian, dan telahnenpertimbangkannya dari segala segi bahwa jalanyang terbaik adalah dengan nelakukan perceraian oer eee eee Menimbangkan, bahwa nenurut Pasal1 UndangUndang No. 1 Tahun 1974,bahwa perkawnan

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, demikian juga dalam Pasal 3Konpilasi Hukum Islam disebut kan bahwa perkawinanbertujuan untuk newujudkan kehidupan rumah tangga yangsakinah, mawaddah, dan rahmah ;Menimbang, bahwa dari ketentuanketentuan tersebutdapat dipahami bahwa salah satu unsur dari perkawinan ituadalah ikatan batin penjelasan pasal tersebut berbunyibahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yangpenting , dan apabila unsur ini sudah tidak adalagi, maka pada hakikatnya ikatan perkawnan

tidak harmonis, disebabkanfaktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta sudah tidak adalagi saling mencintai, menghormati, dan saling membantu antara satu danlainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab alThalaq min alSyariat alIslamiyah wal Qanun, halaman 40 yang telah diambil alin menjadi pendapatMajelis Hakim, bahwaait a gta AalB) aie Ase gall plata) (a9 69 DIY Cult wie Gadlal (ol) dala AnusSesungguhnya sebab diperbolehkan melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawnan

terwujud, bahkansebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, makaperselisinan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akanmengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi keduabelah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwaDalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atausalah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihatadalah perkawnan

itu sendiri, apakah perkawnan itu masih dapatdipertahankan atau tidak, juga berdasarkan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05Putusan, Nomor 1723Pdt.G/2016/PA.Tbn, Hal. 8 dari 11 hal.Oktober 1991, bahwa jika Majelis Hakim telah yakin perkawnan ini telahpecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isipasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

No.59/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.20.09.17Dalam hal perkawnan tidak dapa tdibuktikan dengan Akata Nikah,dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;d. Pasal7 ayat (3) menyebutkan:Salah satu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agamaadalah yang berkenaan dengan adanya perkawnan yang terjadisebelum berlakunya Undangundang No.1 Tahun 1974 danPerkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawnan menurut UndangUndang No.1 Thun 1974%e.

Pasal7 ayat (4), menentukan bahwa:Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atauisteri, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingandengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

hal.Penetapan Nomor 0008/P dt.P/2015/PA.MmkPemohon Il dan untuk mengurus akta kelahiran anakanaknya serta untukkepentingan hukum lainnya, maka Hakim mempertimbangkan sebagaberikut ;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yangmenyatakan bahwa perkawnanan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalandengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan bahwa perkawnan

adalah sah, apabila dilakukan menurutHukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawnan, melihat korelasi Pasalpasal tersebut, dapatdiartikan bahwa Perkawnan yang sah menurut agama berarti sahmenurut peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknyapernikahan para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai apakahpernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syaratpernikahan serta /Jarangan nikah yang di atur dalam hukum Islam,

CISY Halaman 11 dari 16 hal.Penetapan Nomor 0008/P dt.P/2015/PA.MmkArtinya : tidaklah ada perkawnan kecuali dengan wali dan dua orangsaksi yang adil.

Indonesia.Menimbang, bahwa sekembalinya sekembalinya dari India, Para Pemohonjuga telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Sri Sri KrishnaBalaram Ashram Denpasar Bali, pada tanggal 30 Agustus 2014 ;Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2 didapat fakta kalau PemohonDARSAN SINGH adalah Warga Negara Indonesia dan sebagaimana bukti P7didapat fakta kalau Pemohon DALJIT KAUR adalah Warga Negara India ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1 ) UU No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawnan

yang dilangsungkan di /uarIndonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegaraIndonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut dinegara dimana perkawnan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidakmelanggar ketentuanketentuan Undangundang ini;Hal. dari 10 hal.

Penetapan No. 257/Pdt.P/2017/PN DpsBahve dalam ayat ( 2 ) nya disebutkan dalam waktu 1 ( satu ) tahun setelahsuami istri itu kembali di wlayah Indonesia, surat bukti perkawnan mereka harusdidaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawnan tempat tinggal mereka Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengajukanpencatatan perkawinan mereka yang telah dilangsungkan di India dan juga di Bali ;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah kembali ke Indonesia / Bali sejaktanggal 30 Agustus 2014 yang apabila

pihak sudah tidak bersamalagi pada awal Mei 2016 sampai dengan sekarang;Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam halkeadaan Suami lstri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumahtangganya, sudah dapat dibuktikan menurut hukum; Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996tanggal 18 Juni 1996 menyatakan Bahvua dalam perceraian tidak perlu dilihatdari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telahmeningggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan

itu sendiri,apakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hatikedua belah pihak sudah pecah maka perkawnan itu sendiri sudah pecah,maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihakmenginginkan perkawnan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yangmenginginkan perkawnan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agarperkawinan ilu tetap PCAN", ~~ ~~ mn nnn nnnmn nmr nmin meeennnnHalaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN SgrMenimbang

Nikah yang diajukanoleh Pemohon dan Pemohon Il sesuai dengan ketentuan hukum Islam danketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikandengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa ltsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhalyang berkenaan dengan. ...huruf e Perkawnan

yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnanmenurut Undangundang Nomor 71 tahun 1974 Selanjutnya pada Pasal 7ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, walinikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4)Kompilasi Hukum Islam

Salinan Penetapan No.53/Pdt.P/2013/PA.Pybpermohonan Pemohon dan Pemohon Il telah memenuhi persyaratan formilsehingga dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanpersyaratan materil permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai denganketentuan hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan

Ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukumIslam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974tentang Perkawnan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan di persidanganMajelis

maka berdasarkanketentuan di atas, anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dapat ditetapkansebagai anak yang sah dari Pemohon dan Pemohon Il, hal tersebut sesuaipula dengan Kitab Al Figh Al Islam Wa Adillatuhu, juz 7 halaman 690, sebagaiberikut :Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 0117/Padt.P/2015/PA.TAcpanel ely 5M cuit GLY Cans aula gl, ail gll a 4 gil gy play,Jal IS shy ely jus ied Ledge Lal yj ONS gl, Gy pby labels colApe ll ols jl aes od dread G99 Gale de, (SUL JS ui asDY gh Cys Bh pall 4u,Perkawnan

Maka apabila sewaktuwaktu telah tetap adanyaperkawnan, sekalipun perkawnan itu fasid atau perkawnan menurutadat, yakni perkawnan dengan akad tertentu tanpa pencatatan resmi,maka ditetapkanlah nasab anakanak yang lahir dari perempuan tersebut(sebagai anak sah) ;Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002, menetapkan bahwa hak anak adalah bagiandari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga,masyarakat dan negara, diantara hak anak

Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya diizinkan jikaHal. 8 dari 12 hal. Pen.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kewajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu) dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3.

Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak ParaPemohon yang bernama Calon Suami dengan calon istrinya yang bernamaCalon Isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan

memberitahukan kehendaknya itu kepada PegawaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan anaknyapada Kantor Urusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang Nomor

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapatdiminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun wanita.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3. Qaidah fighiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:Aalioally Legis Aye jl) Gle Ley!

No. 0112/Pdt.P/2018/PA.MEPemohon yang bernama Calon Suami dengan calon istrinya yang bernamaCalon Isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapatdiminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun wanita.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danHal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 0071/Pdt.P/2018/PA.MEmeredakan syahvat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3.

Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak ParaPemohon yang bernama Calon Suami dengan calon istrinya yang bernamaCalon Isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan

memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan anaknyapada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelekar;Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang

melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untukmenikah dari pihak manapun.e Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, tidak ada pihaklain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Iltetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi untuk melaksanakan perkawnan

harus ada calon suami, calon isteri,wali nikah, dua orang saksi, serta jab dan Kabul.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terobukti bahwa pernikahan Pemohon denganPemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyiuntuk melaksanakan perkawnan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah,dua orang saksi, serta ijab dan Kabul.Hal. 8 dari 11 Hal Pnt No 210/Pdt.P/2016/PA.PihMenimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan

Kitab l'anatut Thalibin juz M halaman 254 berbunyi :Sg gtaliiig cob y gad Cy Alay palig Aiwa 9S 35h pal gl CISL io geal (485Artinya: "Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu dan umpamanya wali dandua orang saksi yang adil "2.

Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28011982);Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RINo: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya Bahvue dalamperceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satupihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan itusendiri, apakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hatikedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin

akan dipersatukan lagi, meskipun salahsatu pihak tetap menginginkan perkawnan supaya tetap utuh; apabila perkawinan itutetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawnan pecah, tetap akanberbuat yang tidak baik agar perkawnan itu tetap pecah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dariketerangan saksi Edy Susanto dan saksi Sofian, menerangkan pada pokoknya yaitu : Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namunsetelah kelahiran anak pertama terlihat

Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang bernama : Jovita Chen, (pr) lahir pada tanggal 03112007; Jovikent Chen, (lk) lahir pada tanggal 26042010;selanjutnya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopyKutipan Akta Kelahiran No. 724/2007 atas nama Jovita Chen, (bukti P3) dan fotocopyKutipan Akta Kelahiran No. 2.800/U/Mdn/2010 atas nama Jovikent Chen( bukti P4),hal ini telah diperkuat pula oleh keterangan saksi Edy Susanto dan saksi Sofian yangmenerangkan bahwa dari perkawnan

Chen;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edy Susanto dan saksiSofian bahwa anakanak Penggugat tinggal di Tanjung Balai bersama orangtuaPenggugat karena Penggugat bekerja di Kisaran, namun Penggugat juga seringberkunjung ke Tanjung Balai untuk melihat dan menafkahi anakanak Penggugat dansejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anakanak Penggugat tersebut,Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkahkepada Penggugat maupun anakanak yang lahir dari perkawnan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum,yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan Perkawnan ialah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Halaman 10 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN SglSelanjutnya ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:(1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu,(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 bahwa pada tanggal 13 Juli1999 Penggugat

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjukberkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeteraikepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan PegawaiPencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdiperuntukkan untuk itu;(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengandaerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawnan

dilangsungkan,maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpabermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawnandilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagianpinggir dari daftar catatan perkawnan, dan bagi perkawnan yangdilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada PegawaiPencatat di Jakarta;Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinanPenggugat dan Tergugat sama