Dan jelasjelas TERGUGAT telah melakuka tindak pidana Pelanggaran Pasal 18ayat (1) huruf h UUPK dengan sanksi pidannya dnegan jelas diatur dalamUUPK sehingga tidak berlebihnan pabila PENGGUGAT menuntuts untukdijalankan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK.10.

Penggedar,pengguna, atau pemakai ; Bahwa pengedarkan dapat dinilai unsur pidannya menurut BNN ada 3lapis yaitu Bantar, Penggedar dan Pengguna dan ada 5 lagi tambahanyaitu sebagai mata main, produser, pelaku, lapangan, Bandar sertapenggedar ; Bahwa Penggedar Narkotika atau Psikotropika adalah dalam TrimologiHukum Pidana secara sempit dapat dikatakan pengedar NarkotikaPsikotropika, orang yang melakukan kegiatan penyaluran Narkotikan tanpahak serta melawan hukum ; Bahwa Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat

Bahwa permohonan yang dapat di ajukan dalam pemeriksaan dalampraperadilan selain dari pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugiandan/atau rehalibitasi bagi seseorang yang pidannya di hentikan pada tingkatpenyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lainsebagai mana ditentukan secara tegas dalam ketentuan pasal 95 menyebutkanbahwa : Tersangka atau terdakwa atau terpidana berhak menuntut gantikerugian

Terhadap Terdakwa1.Bahwa setelah memperhatikan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwaterhadap pidana untuk Terdakwa1 dinilai terlalu berat, untuk itu Majelis Hakim akanmemperingan pidannya sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.2.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan mohon keringanan hukuman;Setelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidannya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat

limitatif, yaitu sebagaimana yangtelah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal95 KUHAP (S.Tanubroto,1983, Peranan Praperadilan dalamhukum acara pidana, Alumni, Bandung, hlm.74) :1) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan danDENANANAN enn ooo nnn nen ene nn nnn cee e nee n eens nen en eee2) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan ;3) Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasibagi seseorang yang perkara pidannya

namun rekeningtersebut sudah tidak dipakai lagi oleh pihak PT BPR Mitra Karya karena rekeningtersebut telah ditutup dengan alasan rekening tersebut tidak aktif digunakan lagi,namun oleh Terdakwa rekening tersebut sengaja Terdakwa pergunakan untukmenampung dana dari saudari Erni Warningsih yang selanjutnya uang tersebutTerdakwa tarik kembali dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwasendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbuktibahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidannya

MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2017) pada angka 2 huruf b dalam hal Terdakwatidak tertangkap tang sedang memakai narkotika dan pada TerdakwaHalaman 27 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pmnditemukan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetaminenamun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Udangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatanTerdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna NarkotikaGolongan bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidannya

salah satu dari dakwaan alternatif yangpaling sesuai dengan faktafakta hukum yang telah terungkapdi persidangan.Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangandalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulanbahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan59Menimbang :Menimbang :faktafakta hukum adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 378KUHP.Bahwa majelis Hakim tidak sependeapat dengan Oditurmiliter dalam pembagian unsurunsur, sehingga dalammembuktikan unsurunsur pidannya

Menimbulkan kerugian yang tidak seimbang bagi masyarakat/Negaraapabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara, meskipuntidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada sanksi pidannya,tetapi menerima fasilitas yang berlebinan serta keuntungan lainnya dariseseorang (korporasi/oadan hukum) dengan maksud agar pegawainegeri atau penyelenggara Negara itu menggunakan kekuasaan atauwewenang yang melekat pada jabatannya secara berlebihan ataumenyimpang (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Dan Hukum Pidana

Jadi pengetahuan tentang adanyaFeba Debora sudah dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan danbahkan Kasus Pidannya pun demikian telah diputus secara sah dan terbuktibersalah Turut Tergugat V d.K (Notaris Ketut Alit Astari, SH) melakukanTindak Pidana Penipuan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugatialah gugatan wanprestasi yang di dasarkan pada perikatan jual belisebidang tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat

Menimbulkan kerugian yang tidak seimbang bagi masyarakat/Negara apabilaseorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara, meskipun tidakmelakukan pelanggaran peraturan yang ada sanksi pidannya, tetapi menerimafasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seseorang (korporasi/badan hukum) dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggaraNegara itu menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat padajabatannya secara berlebihan atau menyimpang (Indriyanto Seno Adji,Korupsi Dan Hukum Pidana

kepada orang lain dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk memenuhikebutuhan hidup Terdakwa seharihari dan sebagian lainnya di gunakan untuk sebagaiHalaman 62 dari 66 Putusan 120/Pid.B/2018/PN.Dpkuang muka atau DP saat mengajukan kredit kembali kepada Saksi Lilis Setyo Purwatidan sebagian lainnya di gunakan untuk membayar angsuran atas kredit barang yangsudah di terima oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwaTerdakwa dalam melakukan tindak pidannya

rechtvaardigingsgronden), sehingga kepada Terdakwa harus pula dijatuhipidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, makaberdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahuluMajelis Hakim akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap halhalyang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri dan perbuatanTerdakwa sebagai berikut:Halhal yang memberatkan: Bahwa Terdakwa tidak kooperatif dalam proses penegakan hukum; Bahwa Terdakwa telah mempergunakan hasil tindak pidannya

selamalamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyakbanyaknyaRp.4.500, Bahwa untuk membuktikannya akan diuraikan secara detail bahwaperbuatan Para Tergugat Rekonvensi memenuhi unsurunsur Pasal 320ayat 1 KUHP sebagai berikut :e Unsur barang siapaYang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukumyang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana dan orangtersebut termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkanakan perbuatannya dan tidak terdapat halhal yang dapatmenghapuskan sifat pidannya

Dan ancaman pidannya sama saja; Pasal 64 itu adalah soal perbarengan dalam melakukan tindak pidanaatau perbuatan berlanjut.Jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran yang mempunyai hubungan sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut maka hanyadikenakan satu pilihan saja. Jika berbedabeda maka dikenakan ancamapokok yang paling berat. Ini sebetulnya berbicara tentang antara perbuatanyang satu dengan perbuatan yang kedua.

terhadap pembelaan terdakwapada ngka i tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikutBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Ketentuan Pasal82 ayat (1) huruf (d) KUHAP, sebagai berikutPraperadilanPasal 77Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentangSah = atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yangperkara pidannya

AMAH binti H.DASIR SAPUTRA Pembanding (K TB);Menimbang bahwa berdasarkan FAKTAFAKTA HUKUM tersebut diatas majelis hakim akanmempertimbangkan apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan pidannya denganmenghubungkan pada unsurunsur pasal dakwaan yang diajukan terhadap dirinya;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah di Dakwa dengan DakwaanAlternatif sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan sebagai berikut:KESATU Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

ketika suatu pasal meletakkan perbuatanmelawan hukum secara jelas, pasal 2, pasal 372, pasal 378 melawanhukum artinya ia melawan perundang undangan yang mengatur dibidangitu, maka diuji dahulu ada tidak yang dilanggar, yang dilanggar pengelapandalam bahasa lain habis terang terbitlah gelap seharusnya yang terangdikembalikan kepada anggota yang gelap digelapkan kepada orang lainyang tidak berhak, agunan ini tidak termasuk pidana dan agunan masukperdata dan kalaau dia pintar cepat gugat perdata maka pidannya

Menimbulkan kerugian yang tidak seimbang bagi masyarakat/Negaraapabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara, meskipuntidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada sanksi pidannya, tetapimenerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dariseseorang (korporasi/badan hukum) dengan maksud agar pegawai negeriatau penyelenggara Negara itu menggunakan kekuasaan atau wewenangyang melekat pada jabatannya secara berlebihan atau menyimpang(Indriyanto Seno Adji, Korupsi Dan Hukum Pidana