Ditemukan 678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pn.abn pt.abn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/TUN/2018
Tanggal 9 April 2018 — DRS. PITER P.Z. HULISELAN VS I. BUPATI MALUKU TENGAH., II. MEZAK HULISELAN;
126 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kurang pihak;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor01/G/2017/PTUN.ABN, tanggal 6 Juni 2017, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar dengan Putusan Nomor 148/B/2017/PTTUN Mks., tanggal 16Oktober 2017;Halaman 2 dari 6 halaman.
    diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 29 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakasarNomor 148/B/2017/PT.TUN.Mks tanggal 16 Oktober 2017 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 01/G/2017/PTUN.Abn
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : EMA SABAR, S.P.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jalan Sultan babula RT.002/RW.001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
83 — 26
  • 17/G/2018/PTUN.ABN
    BloraNo. 37, Menteng, Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca:1Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:17/PENDIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 16 November 2018 Tentang LolosDismissal;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:17/PENMH/2018/PTUN.ABN, tanggal 16 November 2018 TentangPenetapan Majelis Hakim;Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 17/G/2018/PTUN.ABN,tanggal 16 November 2018 oleh Panitera
    Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 17/PENPP/2018/PTUN.ABN, tanggal 16 November 2018 TentangHari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Anggota Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:17/PENHS/2018/PTUN.ABN, tanggal 11 Desember 2018 Tentang HarSidang Terbuka Untuk Umum;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 17/PENMH/2018/PTUN.ABN, tanggal 3 Januari 2019 Tentang Penetapan MajelisHakim yang baru;Berkas
    dalamPasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidanapenjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerimahak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS;(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembalisebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;(3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan denganhormat;Halaman 8 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN
    DALAM EKSEPSI;Kompetensi Pengadilan:Menurut TERGUGAT, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidakberwenag untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN yang diajukan oleh Penggugat dengan alasansebagai berikut:1.Bahwa ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negaramengadili dikarenakan perkara ini belum adanya proses upayaAdministrasi yang dilakukan oleh Penggugatterhadap Tergugat;.
    CUNDOSUBHAN A,., S.H.PANITERA PENGGANTISEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H.Halaman 46 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN.ABN:1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. BiayaATK : Rp. 205.000,3. BiayaPanggilan : Rp. 665.000.4. Meterai : Rp. 6.000,5. Redaksi : Rp. 5.000.JUMLAH : Rp. 911.000.(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)Halaman 47 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pilkada
Register : 06-03-2012 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 06-07-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2012/PTUN.ABN
Tanggal 5 Juni 2012 — Dr. H.AIDJARANG WATTIHELUW, S.Sos, M.Si. dan HALLATU ROY,S.Sos,MAP sebagai Para Penggugat
99 — 33
  • 7/G/2012/PTUN.ABN
    PUTUS ANNomor. 07/G/2012/PTUN.ABN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :1. Nama : Dr. HAAIDJARANG WATTIHELUW, S.Sos, M.Si.Kewarganegaraan: IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri SipilTempat Tinggal : JI. R.A. Kartini Masohi2.
    TAIP SELANO, SH.Kesemuanya Warganegara Indonesia, Jabatan Ketua dan Anggota KomisiPemilinan Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah ;yw hfSelanjutnya disebut Ssebagal;002 Tergugat ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :07/PEN/2012/PTUN.ABN, tanggal, 06 Maret 2012, Tentang Penunjukan MajelisHal 1 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABNHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usahae Telah membaca
    Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 07/PENHS/2012/PTUN.ABN, tanggal O7 Maret 2012, TentangPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; 000e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 07/PENHS/2012/PTUN.ABN, tanggal 23 Maret 2012, TentangPenetapan Hari Sidang ; nn nnn nnn n nnn nnn nnn ne ncn nnn nnn nnn nanan nnn ncnannse Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; e Telah mendengar keterangan Para Pihak
    Hal 19 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN q5. Bukti P12aFoto copy sesuai dengan copy,Surat DPP PIS tanggal 13 Februari 2012Nomor : 101/Umum/DPP PIS/02/2012 tentang Penegasan DPP PIS atasPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah. 16. Bukti :P12b17. BuktiP12c18. BuktiP12d:19.BuktiP12eFoto copy sesuai dengan copy,Berita Acara Verifikasi oleh Tergugat tanggal19 Januari 2012 point (1) Berita Acara dengan Wasekjen Sdr.
    Foto copy sesuai dengan copy, Rekomendasi dan Dokumen Sah Partai Serikat IndonesiaFoto copy sesuai dengan asli, Berita Acara verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MalukuBuk: TengahtiT21 Hal 27 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN 26.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 21-06-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN
Tanggal 14 Nopember 2011 — SISILIAWATI TANRIM sebagai Penggugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON sebagai Tergugat II. FRELYNO CH GASPERSZ, SE sebagai Tergugat II Intervensi
102 — 30
  • 06/G/2011/PTUN.ABN
    Nama : ABDULLAH PELU, SH ;IKewarganegaraan : Indonesia ;Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian danPenanganan Perkara Pertanahan; Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Perkara No.06/G/2011/PTUN.ABN Alamat : Kantor WilayahBadan PertanahanNasional Provinsi Maluku ;3.
    ;Ketiganya Advokat dan Asisten Advokat di Kantor Advokat dan Konsultan HulFIREL E SAHETAPY, SH dan REKAN, beralamat di Jalan Dana Kopra No. 1Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 01/SKTUN/VII/FES/2011, tertan;03 Agustus 2011;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IT INTERVENSI ; Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:e Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :06/PEN/2011/PTUN.ABN tertanggal 28 Juni 2011 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa
    dan memutus perkara ini e Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 06/PENHS/2011/PTUN.ABN tertanggal 28 Juni 2011 tentangHari Pemeriksaan Persiapan ;e Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 06/PENHS/2011/PTUN.ABN tertanggal 02 Agustus 2011tentang Hari Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 06/PENHS/2011/PTUN.ABN tertanggal 12 September 2011tentang Penundaan Hari Sidang ; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
    Tata Usaha Negara AmbonNomor: 06/PENHS/2011/PTUN.ABN tertanggal 28 September 2011tentang Hari Sidang ; Surat Permohonan Intervensi tertanggal 04 Agustus 2011 yang diajukanoleh Frelyno Ch Gaspersz, salah satu ahli waris dari Almarhum Ir.
    Gaspersz, melalui kuasahukumnya untuk turut serta menjadi pihak Intervensi dalam perkaraNomor: 06/G/2011/PTUN.ABN; Putusan Sela Nomor: 06/G/2011/PTUN.ABN/INTV tertanggal 9 Agustus2011 Tentang Masuknya Pihak Ketiga Frelyno Ch.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528 K/TUN/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — WALIKOTA TUAL VS RAHATA RETTOB RUMLEN DAN LAKHAIR RETTOB;
70 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 528 K/TUN/2017Sehingga dapat dinyatakan identitas Penggugat dalam gugatan Nomor22/G/2016/PTUN.ABN tidak jelas, gugatan Penggugat dinyatakan kabur(Oubscur Libel) dan bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;Eksepsi Tergugat II Intervensi:Eksepsi Relatif Tentang Identitas Penggugat Tidak Lengkap: Bahwa dalam uraian posita gugatan yang menguraikan tentang identitasPenggugat, oleh karena itu perlu dijelaskan bahwa untuk memenuhi syaratformil suatu gugatan perlu adanya
    Pekerjaan Penggugat.Sehingga dapat dinyatakan identitas Penggugat dalam gugatanNomor22/G/2016/PTUN.ABN tidak jelas, gugatan Penggugat dinyatakan kabur(Oubscur Libel) dan bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon telah mengambil putusan, yaitu. Putusan Nomor22/G/2016/PTUN.ABN, Tanggal 27 Februari 2017 yang amarnya sebagaiberikut:.
    dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 91/B/2017/PT.TUN.MKS., Tanggal 15 Juni 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 19 Juli 2017, kemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/645 tanggal 24 Juli 2017 diajukan permohonankasasi secara lisan pada tanggal 31 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 22/G/2016/PTUN.ABN
    Karena kesalahanidentitas bagi seseorang, apalagi bagi Penggugat yang melakukan gugatandi Pengadilan dapat melahirkan akibat hukum yang sangat merugikanpenggugat terutama dari aspek legal standingnya.Sehingga dapat dinyatakan bahwa terhadap identitas Penggugat dalamgugatan Nomor 22/G/2016/PTUN.ABN adalah tidak jelas, gugatanPenggugat dinyatakan kabur (Oubscur Libel), Penggugat tidak mempunyailegal standing dan bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lelang
Register : 23-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 3 Mei 2021 — Nama : PT. WIRA KARSA KONSTRUKSI, dalam hal ini diwakili olehH.MOCH AMIR PAMANENGI, sebagai Direktur Utama, berdasarkanAktaPendirian, Tanggal27BulanMeiTahun2008, Nomor11;------------------------------------------------------------- Kewarganegaraan : ------------------------------------------------------------------------------------- Tempattinggal di : Jalan Bontomene I., Nomor 8., RT 004., RW 007., Kel/Desa Banta-Bantaeng., Kecamatan Rappocini., Kota Makassar., Prov. Sulawesi Selatan; --------------------------------------------------- Dalamhalinidiwakiliolehkuasahukumnyabernama:MUNTALIA, S.H.; ------------------------------------------------------------ Kewarganegaraan Indonesia., PekerjaanAdvokat / PengacarapadaKantor Advokat/Pengacara MUNTALIA, SH & PARTNER, yang beralamat di JalanDepatiParbo.,Kota Sungai Penuh., Provinsi Jambi37114.,berdasarkanSuratKuasaKhususNomor : SK/08/2021., Tanggal20 April 2021; -------------------------------------- UntukSelanjutnyadisebutsebagai ……….…… PENGGUGAT ; M E L A W A N NamaJabatan : Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku/Kuasa Pengguna Anggaran; ------------------------------------------------------- TempatKedudukkan di : Jalan Ir. M. Putuhena, Wailela Kota Ambon, Provinsi Maluku; ------------------------------------------------------------ UntukSelanjutnyadisebutsebagai ………….…………………………...…..TERGUGAT ;
159 — 43
  • 13/G/2021/PTUN.ABN
    PENETAPANNOMOR : 13/PEN.DIS/2021/PTUN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon,setelahmembacaSuratGugatan Para Penggugattertanggal 22 April 2021 yangtelahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melaluiAplikasiE Court padatanggal 23 April2021, danselanjutnyatercatatkedalam RegisterPerkaraNomor 13/G/2021/PTUN.ABN., dalamperkaraantara :KewarganegaraanTempattinggal di PT.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
KEVIN FRANKLIN TANAHITUMESING
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
306 — 162
  • 7/G/2020/PTUN.ABN
    Kaur Keu Polda Maluku;Indonesia, pekerjaanAnggota Polri / Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamatpada Kantor Polda Maluku, Jalan Rijali Nomor 1, BatuMeja, KotaAmbon,Provinsi Maluku, emailbidkumpoldamaluku2017gmail.com, berdasarkan SuratKuasa Khusus Kapolda Maluku tanggal 14 April 2020;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:Membaca:1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor7/PENDIS/2020/PTUN.ABN,Dismissal;tanggal 31Maret 2020 tentang LolosPenetapan
    Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor7/PENMH/2020/PTUN.ABN, tanggal 31 Maret 2020, tentang PenunjukanMajelis Hakim;Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.ABN,tanggal 1 April 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.ABNPenunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.ABN,tanggal 1 April 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
    Negara AmbonNomor 7/PENPP/2020/PTUN.ABN, tanggal 1 April 2020, tentang Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 7/PENHS/2020/PTUN.ABN tanggal 29 April 2020, tentang HariSidang dan Jadwal Persidangan;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor7/PENMH/2020/PTUN.ABN, tanggal 8 Juni 2020, tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/PENMH/2020/PTUN.ABN, tanggal
    26 Juni 2020, tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim;Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27 Maret2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon dengan Register Perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 30 Maret2020, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 April2020, dengan mengemukakan
    Panitera PenggantittdHasan Attamimi, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.ABN7 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00 ATK : Rp. 205.000,00 Panggilan :Rp. 29.000,00 Meterai :Rp. 6.000,00 Redaksi :Rp. 10.000,00 PNBP :Rp. 10.000,00panne ene eee ene eee nee nen ene nenenenenenenenenenenens 4Jumlah : Rp. 290.000,00(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.ABN
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
318 — 151
  • 11/G/2019/PTUN.ABN
    RayaPattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/PENDIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 Juli 2019, Tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor11/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 30 Juli 2019, Tentang Penetapan MajelisHakim;Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 31 Juli 2019 oleh Panitera
    Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 31 Juli 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 11/PENPP/2019/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2019 Tentang HariPemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 11/PENHS/2019/PTUN.ABN, tanggal 21 Agustus 2019 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;Berkas perkara, mendengar
    keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal25 Juli 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN tanggalHalaman 2 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN30 Juli 2019 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaaan Persiapan pada tanggal21 Agustus 2019, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut
    format itu sebab sudah saksikoordinasi dan itu hasilnya;Bahwa saksi menyatakan sebelum membuat SK PTDH, tidak ada rapatdengan BKD atau Pejabat yang lain;Bahwa saksi menyatakan SK tersebut dibuat dan ditandatangan olehGubernur;Bahwa saksi menyatakan setelah saksi buat dan diserahkan ke BKDuntuk diproses tanda tangan;Bahwa saksi menyatakan setelah dibuat SK PTDH, diberikan ke BKDuntuk proses tanda tangan, saksi tidak tahu apa ada usul dari Sekda;Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
    PATTINASARANNY, S.H., M.H.Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN:1.ao fF NfBiaya PendaftaranATK :PanggilanMeteraiRedaksiJUMLAHRp. 30.000,Rp. 205.000,Rp. 76.000,Rp. 6.000,Rp. 10.000,Rp. 327.000,(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)Halaman 50 dari 50 Halaman Putusan Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 11-04-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 9 Agustus 2017 — 1. Nama : LA MA alias LA MAA LASABU; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 2. Nama : SLAMET S. alias SLAMET SAMIDI; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani/Perkebunan; Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 3. Nama : SARIRI; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 4. Nama : LA HENDI alias HENDI LAWAKU; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani; Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 03/SK/LO.RM/PTUN/Khusus/IV/2017 tanggal10 April 2017,memberikan kuasa kepada 1. RAMLI MARASABESSY, S.H., M.H.; 2. M. SYAHWAN AREY, S.H.; 3. SULAIMAN PUHA, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,PekerjaanAdvokat pada Kantor Law Office Advocates& Legal Consultants RAMLI MARASABESSY, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di JlnSt. Hasanuddin, Graha Hilya Bakery Lt. III-Batu Merah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA SELATAN; Tempat Kedudukan : di Jalan KaretPutih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten HalmaheraSelatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 April 2017 memberikan kuasa kepada 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.; 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. Nama Jabatan : SEKRETARIS DAERAH HALMAHERA SELATAN; Tempat Kedudukan : di Jalan KaretPutih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten HalmaheraSelatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 April 2017 memberikan kuasa kepada 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.; 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII;
118 — 47
  • 12/G/2017/PTUN.ABN
    ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KantorBupati Halmahera Selatan di Jalan Karet PutihNomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, KabupatenHalmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATI;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor12/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 11 April 2017 Tentang Lolos Dismissal;Halaman 2 dari 54 Halaman Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN.ABN Penetapan
    Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor12/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 11 April 2017Tentang Penetapan MajelisHakim; Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 April 2017 oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor12/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 12 April 2017 Tentang Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 12/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 17 Mei 2017
    Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum; Berkas perkara, mendengar keterangan saksisertamendengar keteranganpara pihak yang bersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatantertanggal 10 April 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 12/G/2017/PTUN.ABN,tanggal 11 April 2017 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapan padatanggal 17 Mei 2017, dengan mengemukakan halhal sebagai
    Umar UdinLasaurihadir di persidangan dihadirkan oleh Pihak Tergugat sebagai saksi danmenyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor12/G/2017/PTUN.ABN, hanya akan memberikan kesaksian di persidangan danmenyatakan juga telah menerima Surat Panggilan dari Pengadilan untuk hadirdi persidangan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim berpendapat terhadap Pihak Ketiga atas nama1) Hi.
    PARAPAT, S.H.PANITERA PENGGANTITtdJELIANA D.GOHA, S.H., M.H.Halaman 53 dari 54 Halaman Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 12/G/2017/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp.35.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Plhak : Rp. 1.424.000.4. Meterai : Rp. 6.000.JUMLAH : Rp. 1.585.000,(satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)Halaman 54 dari 54 Halaman Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN.ABN
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 05-01-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 01/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 8 Juni 2016 — FAHRY SALEH SYEBAN ATTAMIMI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 109 RT./RW. 005/002, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;------------------------------------------------------------------- Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : A.03-TUN/SKK/FB&.A/I/2016 tertanggal 04 Januari 2016, telah memberikan kuasa khusus kepada :------------------------------------- 1. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.------------------------------------ 2. HASAN SLAMAT, S.H., M.H.------------------------------------ 3. THEODORON M. SOULISA, S.H., dan------------------------ 4. YANI HAKIM, S.H.-------------------------------------------------- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum, pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan A. M. Sangadji No. 36 Kota Ambon, Provinsi Maluku ;-------------- Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- PENGGUGAT ; L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku ;-------------------------------------------------------------- Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 122/SK-81.71/I/2016, tanggal 18 Januari 2016, telah memberikan kuasa khusus kepada :--------------------------------------------------------------- 1. MARJUKI KOTENG, S.H., pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon ;--------------------------------------------- 2. DAVE A. H. POOROE, S.H., pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon ; 3. SAYID HASAN ASSAGAF, S.H., pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon ; dan--------------------------------------------------------------- 4. ROSA F. CH. BATMOMOLIN, S.E., pekerjaan Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kota Ambon.-------------------------------------------------------------- Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku ;-------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai --------------------------- TERGUGAT ; 2. LEONARD ROBIN SITANAYAH, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 19 Timika, untuk sementara berdomisili di Toko Cahaya Mas Gang Pos, Kota Ambon ;------------------------------------------------------------ Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 07 Maret 2016, telah memberikan kuasa khusus kepada :------------- 1. ARIFIN P. GRISYA, S.H. ;-------------------------------------------- 2. RONALDO A. MANUSIWA, S.H. ; dan---------------------------- 3. LA MAENI, S.H.---------------------------------------------------------- Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, berkedudukan di Kantor PT. Modern Multi Guna, Jalan Sam Ratulangi No. 126, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku ;-------------------------------------------- Selanjutnya disebut ----------------- TERGUGAT II INTERVENSI ;
145 — 223
  • 01/G/2016/PTUN.ABN
    Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :13/PENMH/2016/PTUN.ABN Tanggal 17 Mei 2016 Tentang Penunjukan2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PENPP/2016/PTUN.ABNTanggal 19 Mei 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN.HS/2016/PTUN.ABNTanggal 15 Juni 2016 Tentang Hari Sidang ;4.
    Telah memeriksa berkas perkara, buktibukti surat dan mendengarkanketerangan saksi para pihak ; 2n one non eo nne mere nenMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16Mei 2016 yang telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal itu. juga dengan Register Perkara Nomor13/G/2016/PTUN.ABN, yang selanjutnya gugatan Penggugat a quo telahdiperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim padatanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya
    anak cucu keturunan dariAinua Tanasale)merasa dirugikan karena sesuai hukum adat dan asal usulserta adat istiadat berdasarkan garis lurus maka keturunan matarumahparentah adalah Keturunan dari Ainusa Tanasale yang didalamnya terdapatPenggugat, tetapi bukan dari Keturunan Leonad Tanasale ;Bahwa sesuai dengan Perarturan Negeri (PERNIK) Nomor 01 Tahun 2010tentang Mata Rumah Parentah, pada Bab Il Pasal 2 :Ayat (1) menegaskan bahwa . 22202 222e ooHal. 8 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABN
    Syarat tersebut adalah :Hal. 19 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABN. Adanya Peraturan Negeri yang menetapkan Matarumah/Keturunan yangberhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri ;. Keputusan Saniri Negeri yang menetapkan Calon Kepala Pemerintah6 a. Rekomendasi dari Matarumah / Keturunan yang berhak menjadi KepalaPemerintah Negeri ; +72
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 26-07-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 60/B/2021/PT.TUN.MKS
Tanggal 17 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
73 — 12

  • MENGADILI:

    • Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/G/2020/PTUN.Abn, tanggal 25 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
    • Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
DR. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
211 — 158
  • 43/G/2019/PTUN.ABN
    Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor43/PENDIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 310Oktober 2019, Tentang LolosDismissal:Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN. Penetapan Plh.
    Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor43/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 31Oktober 2019, Tentang PenetapanMajelis Hakim;Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 1 November 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor43/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 1 November 2019 oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 43/PENPP/2019/PTUN.ABN, tanggal
    Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN, tanggal30 Oktober 2019 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaaan Persiapan padatanggal 4 Desember 2019, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:Objek Sengketa:Objek Sengketa dalam perkara Aquo adalah KEPUTUSAN BUPATI MALUKUTENGAH NOMOR 880/456/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENAMELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANAKEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Tertanggal 21 Mei2019, Atas Nama dr.
    Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai calon Pegawai NegeriSipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Keputusan BupatiMaluku Tengah Nomor : 821.3/SKCPNSD/01/2004, tertanggal 03Januari 2004 dan bertugas pada satuan organisasi/unit kerja RSUDMasohi.Halaman 11 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN.
    ,M.HHalaman 58 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN:1.ak oO DNBiaya Pendaftaran > Rp. 30.000,ATK : Rp. 205.000,Panggilan Rp. 29.000,Meterai Rp. 6.000.,Redaksi Rp. 10.000,JUMLAH Rp. 280.000.(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)Halaman 59 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 16-05-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 5 Oktober 2016 — JOSEFH TANASALE, Pekerjaan Petani, bertindak selaku Ketua Matarumah Tanasale Keturunan AINUSA TANASALE, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Negeri Lainitu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah yang untuk kepentingan perkara ini mengambil alamat di Jalan Listrik Negara Batu Gajah RT.001/ RW 004 batu gajah atas, Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau pada Kantor Penasihat Hukum (Kuasa Hukum) yang akan disebutkan di bawah ini, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016, telah memberikan kuasa kepada kepada : ------------------------------------- 1. SARCHY SAPURY, SH, 2. NOIJA FILEO PISTOS, SH. MH. Kedua - duanya Advokat / Penasihat Hukum, Kewarganegaraan Indonesia berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SARCHY SAPURY, SH. yang beralamat diJalan Listrik Negara Batu Gajah RT.001/ RW 004batu gajah atas, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, ------------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai -------------- PENGGUGAT ; M E L A W A N BUPATI MALUKU TENGAH,. Berkedudukan di Jln. Geser no. 4 - Masohi, Maluku Tengah Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-------------------- 1. MASUHADJI TUAKYA, SH., MH, Kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; ------------------------------------- 2. ELBERTHIN PATTIMUKAY, SH., Kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; --------------------------------------------- 3. ALI LATUPONO, SH, Kewarganegaraan : Indonesia, Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; ---------------------------------------------------------------- 4. HENDRIKUS SIMON TANATE, SH, Kewarganegaraan: Indonesia, Jabatan : Staff Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; -------------------------------------------- Kesemuaanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Bupati Maluku Tengah di Jln. Geser no. 4 - Masohi, Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/SK/2016 tertanggal 24 Mei 2016 ;----- Selanjutnya disebut sebagai--------------------------TERGUGAT ;
89 — 169
  • 13/G/2016/PTUN.ABN
    Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :13/PENMH/2016/PTUN.ABN Tanggal 17 Mei 2016 Tentang Penunjukan2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PENPP/2016/PTUN.ABNTanggal 19 Mei 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN.HS/2016/PTUN.ABNTanggal 15 Juni 2016 Tentang Hari Sidang ;4.
    Telah memeriksa berkas perkara, buktibukti surat dan mendengarkanketerangan saksi para pihak ; 2n one non eo nne mere nenMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16Mei 2016 yang telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal itu. juga dengan Register Perkara Nomor13/G/2016/PTUN.ABN, yang selanjutnya gugatan Penggugat a quo telahdiperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim padatanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya
    anak cucu keturunan dariAinua Tanasale)merasa dirugikan karena sesuai hukum adat dan asal usulserta adat istiadat berdasarkan garis lurus maka keturunan matarumahparentah adalah Keturunan dari Ainusa Tanasale yang didalamnya terdapatPenggugat, tetapi bukan dari Keturunan Leonad Tanasale ;Bahwa sesuai dengan Perarturan Negeri (PERNIK) Nomor 01 Tahun 2010tentang Mata Rumah Parentah, pada Bab Il Pasal 2 :Ayat (1) menegaskan bahwa . 22202 222e ooHal. 8 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABN
    Syarat tersebut adalah :Hal. 19 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABN. Adanya Peraturan Negeri yang menetapkan Matarumah/Keturunan yangberhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri ;. Keputusan Saniri Negeri yang menetapkan Calon Kepala Pemerintah6 a. Rekomendasi dari Matarumah / Keturunan yang berhak menjadi KepalaPemerintah Negeri ; +72
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-01-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 18-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 3/G/2012/PTUN.ABN.
Tanggal 6 Juni 2012 — DRS. THEODORIUS RAHAIL, MBA sebagai Penggugat melawan BUPATI MALUKU TENGGARA sebagai Tergugat
86 — 29
  • 3/G/2012/PTUN.ABN.
    PUTUSANNomor : 03/G/2012/PTUN.ABN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : DRS. THEODORIUS RAHAIL, MBA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAnggota Polri, Tempat tinggal di Desa Watlaar Pulau Kei Besar,Kec.
    Telahn membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 03/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal 01 Pebruari2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara tersebut ; 2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 03/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal02 Pebruari 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;3.
    Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 03/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal16 Maret 2012 tentang Hari Sidang ;4. Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Desember2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon pada tanggal 30 Januari 2012 dengan registerperkara Nomor : 03/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki padatanggal 16 Maret 2012 ; 5.
    Telah membaca dan mempelajari suratsurat bukti dan mendengarketerangan saksisaksi yang diajukan di persidangan ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 30 Januari 2012 dengan register perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Maret 2012, yang isinyamenerangkan sebagai berikut;.
    /Bukti P12:Surat Masyarakat Adat Maur Ohoiwut tertanggal 3 Desember 2009 perihalmusyawarah pemilihan Raja Maur Ohoiwut, Hal. 27 dari 48 halaman Putusan No.03/G/2012/PTUN.ABN 13.Bukti P13:Surat Pesetujuan Kepala Desa/Orongkai Holat tertanggal 3 Desemberpersetujuan untuk diadakan pemilihan Raja Maur Ohoiwut ; 14./Bukti P14:;Pemberitahuan dari pemegang mandat Kapitan Laryaan Mun tertanggal 4 Cperihal pemberitahuan bahwa Jacobus Bernadus Rahail adalah bukan sebeOhoiwut; 15.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 09-09-2016 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN AMBON Nomor 186/Pdt.G/2016/PN.Amb
Tanggal 1 Nopember 2017 — 1. SEMUEL LOPPIES, Pekerjaan Pensiunan, Alamat RT /RW 001/002, Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Pengggugat I ; 2. FELNY I. LOPPIES, Pekerjaan Belum ada, Alamat : RT / RW 001/002 Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat II ; Lawan: 1. GEORGE ROBERT KAILOLA, Pekerjaan Pensiunan, Alamat : RT / RW 002/001, Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I ; 2. BADAN SANIRI NEGERI SEILALE, beralamat di Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, elanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. PEJABAT RAJA NEGERI SEILALE, beralamat di Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ; 4. WALIKOTA AMBON, beralamat di Jalan Sultan Hairun Nomor 2, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
137 — 43
  • Menyatakan putusana Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :12/G/2013/ PTUN.ABN jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakasar Nomor : 07/B/2014/PT.TUN.MKS adalah sah dan berhargamenurut Hukum.Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor :186/Pat.G/2016/PNAmb9. Menghukum Tergugat IV untuk melantik Penggugat sebagai RajaNegeriSeilale periode 20132019.10.
    dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor :186/Pat.G/2016/PNAmbmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat Jawaban Tergugat :DALAM EKSEPSI:1:Bahwa Penggugat Il tidak berkwalitas untuk menggugat ;Bahwa Penggugat Il dalam perkara ini tidak dapat bertindak sebagaiPenggugat karena berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 12/ G/2013/PTUN.ABN
    Bahwa dengan adanyaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor12/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 16 Oktober 2016 yang menolak petitumgugatan poin 4 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Il tidak dapatuntuk menggugat haknya.
    antarapara penggugat melawan tergugat IV dimanaterkait tahun penerbitantelah diakui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pekaratersebut yaitu tahun 2013 buknlah tahun 2011 dan perkara tersebuttelah berkekuatan hukum tetap.Bahwa dalil para penggugat angka 17 diakui oleh tegugat IV karenatergugat IV sebagai pejabat negara telah melaksanakan kewajibannyayaitu menjlankan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNomor 12/G/2013/PTUN.ABN tanggal 16 Oktober 2013 yang amarputusannya untuk
    Bahwadengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor12/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 16 Oktober 2016 yang menolakpetitum gugatan poin 4 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Il tidakdapat untuk menggugat haknya.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 06-09-2017 — Putus : 08-01-2018 — Upload : 16-01-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 24/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 8 Januari 2018 — Nama : FARUK BAADILLA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : di Komplek IAIN, RT.001/RW.017, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada: MUHAMMAD SAID, S.H. dan HUSSEIN ABUDIN, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum “MUHAMMAD SAID, S.H. & REKAN, beralamat kantor di Jalan Kebun Cengkeh, Komplek Perumahan BTN, Manusela, Blok.J, No.1 RT.004/RW.021, Desa/ Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 22/MS-KA/SK.TUN/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU. Tempat Kedudukan : di Jalan R.A. Kartini, No. 13 Namaelo, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada: 1. Nama : PETRUS TEHUPEIORY. Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. 2. Nama : SAFWAN TUARITA, S.H. Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. 3. Nama : THEODORA PATTIPAWAEJ; Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan. 4. Nama : SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H. Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 341/SK- 81.01/IX/2017, tanggal 28 September 2017. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
300 — 53
  • 24/G/2017/PTUN.ABN
    Nama :SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H.Jabatan : Kepala Seksi Penanganan PerkaraPertanahan.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 341/SK81.01/1X/2017, tanggal 28 September 2017.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 24/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 8 September 2017, Tentang Lolos Dismissall; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 24/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 8 September
    PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 24/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 8 September 2017, TentangHari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 24/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 11 Oktober 2017 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum; Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang
    , bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 5September 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.ABN,tanggal 6 September 2017 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapanpada tanggal 11 Oktober 2017, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 24/G/2017/PTUN.ABN1.
    Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini.Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas namaSUBANTO ABDA berdasarkan Surat Panggilan pada tanggal 18 Oktober 2017dan 25 Oktober 2017 untuk didengar keterangannya sebagai pihak ketiga dalamPerkara Nomor: 24/G/2017/PTUN.ABN selanjutnya tercatat dalam Berita Acara;Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, PihakPenggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 25 Oktober2017 dan atas
    Materal .............. cece eee eens Rp. 6.000,Jumlah.........cc cece eee ee es Rp. 311.000,(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 24/G/2017/PTUN.ABN
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-05-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 12 Agustus 2014 — KANES AMANUPUNYO Sebagai Penggugat Melawan PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PD PDAM KOTA AMBON
155 — 79
  • 19/G/2014/PTUN.ABN
    Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat danPenasihat Hukum, beralamat di Jalan Kemuning No. 09Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: e Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 19Mei 2014, Nomor: 19/PENDIS/2014/PTUN.AMBON, tentang LolosDismisSal; 222222 ono nnn nnn n nnn nnn n nn ne nnn nee seese Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 19Mei 2014, Nomor: 19/PEN/2014/PTUN.ABN
    , tentang PenunjukanMajelise Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 21 Mei 2014, Nomor : 19/PENHS/ 2014/PTUN.ABN Tentang Hari PemeriksaanPersiapan ;e Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 3 Juni 2014, Nomor: 19/PEN.HS/2014/PTUN.ABN, tentang Hari Sidang;e Surat gugatan tertanggal 14 Mei 2014 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 19 Mei 2014 denganregister perkara nomor 19/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki padatanggal 3 Juni 2014 ;e berkas perkara dan buktibukti
    dalam perkara ini den keterangan parapihak di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan suratgugatannya tertanggal 14 Mei 2014 yang di daftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 19 Mei 2014 dibawahregister perkara Nomor : 19/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki padatanggal 3 Juni 2014 yang isinya menerangkan sebagai berikut:I.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 08-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 15/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 23 Juli 2014 — LUDWIG NELSON HUKOM alias SONY HUKOM sebagai Penggugat Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON sebagai Tergugat LIBRECHT WATTIMENA Sebagai Tergugt II Intervensi
84 — 27
  • 15/G/2014/PTUN.ABN
    Ambon;Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:HENRY LUSIKOOY S.H, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara,Berkedudukan di Kantor Law Office 95 (Siwalima)di Jalan Lorong Limboto Batugantung GanemoRT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati KecamatanNusaniwe Kota Ambon, Berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 06 Mei 2014;Selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 15/PEN/2014/PTUN.ABN
    tertanggal 10 April 2014tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 15/PENHS/2014/PTUN.ABN tertanggal 10 April 2014tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 15/PENHS/2014/PTUN.ABN tertanggal 28 April 2014tentang Hari Sidang;e Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor
    : 15/G/2014/PTUN.ABN.INTV tertanggal 12 Mei 2014 tentangmasuknya pihak ketiga atas nama LIBRECHT WATTIMENA;e Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 15/G/2014/PTUN.ABN dan jugatelah mendengarkan Keterangan Saksi;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April2014 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada tanggal 08 April 2014 dengan register perkaraNomor : 15/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki
    Bahwa terhadap gugatan penggugat yang belim atau tidak terjawabbukanlah tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolakseluruh dalil gugatan tersebut;Berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarapengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 15/G/2014/PTUN.ABN, untukmenjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut:Primair:Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.
    KeteranganNomor: 282/62A.VIII/1987tertanggal 09 Juli Bukti T.II.Intv6 : Fotocopi sesuai denganAslinya Surat Pernyataantertanggal 21 Oktober Bukti T.II.Intv7 : Fotocopi sesuai denganAslinya Surat BuktiPenerimaan tertanggal 03Desember Bukti T.II.Intv8 : Fotocopi sesuai denganAslinya Surat KeteranganNomor: 282/62/VII/1987tertanggal 09 Juli Bukti T.II.Intv9 : Fotocopi sesuai denganAslinya Surat PanggilanNomor: 811.3/61/X/1987tertanggal 01 Oktober Halaman 39 dari 54hal Putusan Perkara Nomor: 15/G/2014/PTUN.ABN
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 105/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 1 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : HAIIRUM HATAUL Diwakili Oleh : LATTIF LAHANE, SH
Terbanding/Tergugat : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : SAID PATTA Diwakili Oleh : Jonathan Kainama, SH
78 — 40

  • MENGADILI:

    • Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
    • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 30/G/2019/PTUN.Abn., tanggal 18 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

    Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

    Replik,Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, dan suratsurat lain yangterkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu tanggal 1 Juli 2020, telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkaraini dengan pendapat dan pertimbanganpertimbangan hukum sebagai berikutdibawah ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar mempelajari pertimbanganpertimbangan hukumPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 30/G/2019/PTUN.Abn
    untukPengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalamamar putusan ini;Mengingat akan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terahir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang terkat;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor30/G/2019/PTUN.Abn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — HAJI ROBY RUMATELLA VS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUMNAS) DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON;
44 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas nama Haji Roby Rumatella;Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamsengketa Tata Usaha Negara ini;Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon untuk dijatunkanputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor28/G/2014/PTUN.ABN, tanggal 21 Januari 2015, adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 562 Desa Waiheru tanggal 01Februari
    Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi secara bersamasamauntuk membayar biaya perkara sebesar Rp282.000,00 (dua ratus delapanpuluh dua ribu Rupiah);Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 34/B/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 26 Mei 2015, adalah sebagai berikut:MENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembandingtersebut; Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor28/G/2014/PTUN.Abn., tanggal 21 Januari 2015, yang dimohonkan
    ribu Rupiah);Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510K/TUN/2015, tanggal 19 November 2015, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERUSAHAANUMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUMNAS)tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 34/B/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 26 Mei 2015 yang membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 28/G/2014/PTUN.ABN
    ditetapkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 510 K/TUN/2015, tanggal 19 November 2015, diberitahukan kepadaTermohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 19 April2016, selanjutnya telah ditemukan bukti baru pada tanggal 12 Oktober 2016oleh Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat Il Intervensi, sebagaimanaBerita Acara Sumpah Nomor 28/G/2014/PTUN.ABN
    , tanggal 09 November2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi II/Pembanding/ Tergugat IIIntervensi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 11 Oktober 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 18Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan KembaliNomor 28/G/2014/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon, permohonan tersebut disertai dengan