Ditemukan 4676116 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal 1. salah menerapkan hukum; 2. tidak mengadili sebagaimana mestinya; Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i Sebagaimana dakwaan kedua Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i Sebagaimana dakwa kesatu Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Penyalah guna narkotika golongan i) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 18-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 03-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 142/Pdt.G/2019/PTA.JK
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 42
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hinggaputusan ini diucapkan sebesar Rp341.000 (tiga ratus empat puluh satu riburupiah);Bahwa pada saat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebutdiucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan dihadiri olehPenggugat dan Tergugat;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya di sebutPembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuatoleh
    Perkawinan tersebut telah dicatatkandi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 352/180/II/2005tertanggal 28 Februari 2005;Bahwa Terbanding telah bercerai dengan Pembanding di PengadilanHlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 142/Pdt.G/2019/PTA.JK.Agama Jakarta Pusat berdasarkan putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA JP.tertanggal 2 Mei 2016. Dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 0514/AC/2016/PA JPtertanggal 01 Juni 2016.
    Demikian pulaTergugat asal berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi, sekaligusberkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi (gugatan balas);Dalam KonvensiMenimbang, bahwa atas dalildalil Penggugat Konvensi/Terbandingtentang tuntutan hadhanahnya tersebut di atas, telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, sebagaimana telahdipertimbangkan dengan tepat dengan memberikan alasanalasan danmengemukakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara hadhanah ini,sebagaimana tersebut dalam
    (TantePenggugat) serta suratsurat bukti, serta setelah mendengarkan pendapat dankeinginan serta kehendak anak a quo yang telah menentukan hak untuk memilihberada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai lbu kandungnya,sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pada tanggal 25 Juli 2019;HIm. 7 dari 14 hlm. Put.
    amanat dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang PerubahanHlm. 8 dari 14 hlm.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 29-03-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 43/Pdt.G/2017/PTA JK
Armadany Harahap Binti Tagor Muda Harahap VS Faris Riza, SE. Bin Hariry Syamsoeri
44 — 62
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 366.000,(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebutPembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal17 Februari 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur.
    Terbanding semula beralamat sebagaimana dikemukakan dalam putusantingkat pertama, namun Pembanding telah memperbaiki alamat tersebutsuratnya tanggal 17 April 2017, sebagaimana dikemukakan pada identitasputusan tingkat banding ini;Menimbang, bahwa alasan gugat cerai yang diajukan Pembandingadalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering terjadi keributan,Pembanding pernah mengajukan gugat cerai pada tahun 2014 kemudianberdamai, namun rumah tangga tersebut tetap terjadi percekcokan danperselisihan
    Lagi pula gugatan Pembandingtentang pemeliharaan anak/hadionah sekalipun menurut ketentuan hukumnormatif menjadi hak ibunya, namun atas pertimbangan kemaslahatan danketenangan serta terjaminnya perhatian yang utuh dalam pengasuhan anak,maka Majelis Hakim Banding meyakini akan lebih baik dan aman kalau anakanak tersebut tetap pada posisi sekarang ini, sebagaimana tersebut di atas,namun perlu dipahami oleh Pembanding dan Terbanding bahwa ketentuantersebut hanya merupakan hak/hadionah atas kedua anak
    ,tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriahdapat dikuatkan, dengan pertimbangan hukumnya menjadi pertimbanganMajelis Hakim Banding, namun perlu diperbaiki redaksi amar putusan tersebutsehingga secara lengkap berbunyi sebagaimana yang akan dikemukakandalam amar putusan a quo;Him. 7 dari 9 him. Put.
    No. 43/Pdt.G/2017/PTA JK Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkatbanding dibebankan kepada Pembanding,Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 31-05-2017 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA.JK
Penggugat:
Dra. Mutmainnah,TP, MBA, binti H. Andi Temmu Page
Tergugat:
Drs. Achmad Nuzul Qamal bin HMA Alimoeddin
79 — 0
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 09-01-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA JK
Penggugat melawan Tergugat
109 — 79
  • , para advokat yang berkantor di KantorHukum Hermanto & Partner yang beralamat di MT.Haryono Residen Jalan Otista Raya Nomor 60 Lt. 9/ 9As,Hal 1 dari 11 hal Anonimisasi Pts No.9/Pdt.G/2019/PTA JKtanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadailan Agama Jakarta Selatan Nomor862/Pdt.G/8/2017, semula sebagai Tergugat sekarangsebagai Terbanding.Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.DUDUK PERKARAMengutip segala uraian sebagaimana
    Karenannyasegala hal terkait akibat hukum yang ditimbulkan, menganut dan tundukpada hukum perdata umum, baik terkait masalah harta bersamamaupun harta waris .Bahwa Karena itu Pembanding adalah merupakan satusatunya isteridan ahli waris almarhum Satria Rifai yang berhak atas segala hartabersama dan harta waris yang ditinggalkan oleh almarhum,sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 9 Oktober 2009, danSurat Keterangan Ahli Waris Nomor 36/L/Not/X/2009 tanggal 2009.Bahwa oleh karena itu Pembanding
    saudara almarhum satriaRifai fiantaranya 5 (lima) orang Ilakilaki dan 3 (tiga) orang perempuan,adalah sudah benar sudah sesuai dengan aturan syari.hal 5 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JKBahwa Penetapan Ahli Waris adalah berupa permohonan, nilai kekuatanpembuktiannya hanya mengikat pada diri Pemohon saja, tidakmempunyai kekuatan mengikat pada orang lain atau pada pihak ke tiga.Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 026/Pdt.P/2010/PA JS., telahsesuai dengan ketentuan perundangundangan sebagaimana
    PutusanputusanPengadilan tersebut membuktikan bahwa Terbanding juga adalah sebagaiisteri sah almarhum Satria Rifai.Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat dua orang isteri almarhumSatria Rifai, yaitu Pembanding dan Terbanding, yang mengaku samasamaberhak atas harta peninggalan almarhum Satria Rifai sebagaimana objekgugatan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbanganhukumnya dalam halaman 72, menyebutkan bahwa mengenai perkara warisyang didalamnya mengandung
    Dengan demikian makagugatan Penggugat Rekonpensi/ Terbanding, telah tepat dinyatakan tidakdapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkaan pertimbanganpertimbangan tersebut,Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, harus dibatalkan.hal 9 dari 11 hal Anonimisasi PTS No.9/Pdt.G/2019/PTA JKMenimbang, bahwa perkara ini bukan perkara perkawinan, melainkanperkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli waris, dan dalam hal iniPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang dikalahkan,sebagaimana
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 12-05-2016 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA JK
Penggugat melawan Tergugat
51 — 22
  • memberikan nafkah lahir secaratunai/terangterangan tetapi Pembanding sudah mempersiapkanasetaset Pembanding berupa kontrakan dan sekolah TK yangsetiap bulannya bisa memberikan nafkah lahir;Bahwa untuk nafkah batin, Pembanding tidak memberikankarena kondisi Pembanding sedang sakit diabetes sejak tahun2007 sampai saat ini, tetapi selama itu Pembanding berusahauntuk memberikan nafkah batin kepada Terbanding, akan tetapiTerbanding tidak mau;Bahwa selama Pembanding sakit, Terbanding tidak melayaniPembanding sebagaimana
    pembagiannya terhadap Pembanding,Terbanding dan anakanak, tidak dipegang sepenuhnya olehTerbanding;Bahwa sebelum ada putusan cerai secara resmi (bukti aktacerai), Pembanding ingin Terbanding tidak membawa seoranglakilaki lain yang bukan suaminya kerumah, karena selamamasa banding yang Pembanding ajukan, Terbanding sudahmembawa lakilaki lain ke rumah;Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding pada tanggal 20 April 2016 akan tetapi Terbanding tidakmengajukan kontra memori banding sebagaimana
    No. 38/Pdt.G/2015/PTA JKBahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzagepada tanggal 28 Maret 2016, akan tetapi Pembanding tidakmelakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keteranganyang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor3468/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 9 Mei 2016;Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzagepada tanggal 28 Maret 2016, akan tetapi Terbanding tidakmelakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keteranganyang di buat oleh Panitera
    No. 38/Pdt.G/2015/PTA JKNomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahanke dua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkaradalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalamtingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;Il.
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 13-06-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 58/Pdt.P/2022/PN Pti
Tanggal 16 Juni 2022 — 1.Jupri 2.Komsinah
66 — 15
Pengadilan PN KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Kdi
Tanggal 20 Oktober 2015 — AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE (PT. MPM FINANCE) PADA TAHUN 2012 Cq. PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE CABANG KENDARI, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCECABANG KENDARI, dkk SEMULA SEBAGAI PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING, SEKARANG SEBAGAI PARA TERMOHON KASASI
98 — 33
  • AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE (PT. MPM FINANCE) PADA TAHUN 2012 Cq. PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE CABANG KENDARI, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCECABANG KENDARI, dkk SEMULA SEBAGAI PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING, SEKARANG SEBAGAI PARA TERMOHON KASASI
    Perusahaan pembiayaan PT Austindo Nusantara Jaya Finance yang berkedudukandi Jakarta Selatan, sebagaimana telah dirubah nama menjadi PT.Mitra PinasthikaMustika Finance (PT.MPM Finance) pada tahun 2012 Cg PT Austindo NusantaraJaya Finance Cabang Kendari, sebagaimana telah dirubah nama menjadi PT MitraPinasthika Mustika Finance cabang Kendari yang berkedudukan di komplek RukoSenopati Land Blok A selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2.
    KdiDengan tidak dimintakannya Pembatalan PPK dan Kuasa maka gugatan Penggugattidak memiliki dasar hukum untuk memohonkan Pembatalan Akta Fidusia yang manaPPK dan Kuasa tersebut mengikat dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 danPasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Jo Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 4UndangUndang No. 42 Tahun 1999 tentang jJaminan fidusia.6.
    Menanggapi Posita Penggugat angka 12 yang pada intinya menyatakan akibat daritidak melaporkan pembuatan Akta fidusia tersebut Tergugat telah melakukanperbuatan melanggar hukum, Kembali Tergugat tegaskan sebagaimana dalam EksepsiTergugat dimana Penggugattidak dapat mendalilkan Perbuatan Melanggar hukum apadilakukan oleh Tergugat!
    , Apa yang menjadi kerugian dari Penggugatserta hubungansebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian yang diderita olehPenggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata.DALAM REKONPENSI1. Bahwa dalil dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun jawaban pokokperkara (Konpensi) dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi ini;Halaman 9 dari 38 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN. Kdi2.
    :"Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat 3Undangundang Perlindungan Konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum"..
Pengadilan PN PATI Perdata Tanah
Register : 30-06-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN PATI Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat: KASNI binti PUK HADI Tergugat: 1.WAHYU SRI LESTARI binti SUKANTO 2.Sekretaris Desa Genengmulyo kecamatan Juwana Kabupaten Pati 3.Sekretaris Desa Genengmulyo Turut Tergugat: 1.Kepala Desa Genengmulyo kecamatan Juwana Kabupaten Pati 2.SUDARSONO 3.Kepala Desa Genengmulyo
206 — 85
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 07-03-2017 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 35/Pdt.G/2017/PTA.JK
PENGGUGAT VS TERGUGAT
21 — 14
  • ., (Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusanPengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 5 Januari 2017;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017,sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat danditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur.Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat
    No. 35/Pdt.G/2017/PTA JKBahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal13 Februari 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor0316/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 14 Februari 2017, yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan memoribanding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 16 Februari 2017;Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingberdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yangdibuat
    dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur,Nomor 0316/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 1 Maret 2017;Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage melaluiPengadilan Agama Depok, dengan suratnya tertanggal 19 Januari 2017, akantetapi Pembanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalamSurat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas (inzage), Nomor0316/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 1 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatanganioleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur
    boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Pembanding,begitu pula Pembanding selaku bapaknya, tetap mempunyai hak untukberkunjung/menjenguk, dan membantu, mendidik, serta mencurahkan kasihsayangnya, mengajak jalanjalan, serta sekalisekali bermalam, apabiladikehendaki, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yangdianut dalam Pasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002,Tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan terhadap anak tersebutditetapkan sebagaimana
    No. 35/Pdt.G/2017/PTA JKdipertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkandengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alin MazjelisHakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya dalam putusan a quo;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaiPasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 07-11-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.TA
Tanggal 18 April 2017 — Penggugat dan Tergugat
8 — 0
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 23-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.TA
Tanggal 28 Februari 2017 — Penggugat dan Tergugat
8 — 0
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 08-01-2020 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pti
Tanggal 22 Januari 2020 — SUMARNI
57 — 10
  • pertimbangan hukum yang teruraidiatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati beroendapat bahwa cukupberalasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankankepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Lain-lain
Register : 18-04-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti
Tanggal 30 Mei 2022 — RUSWATI Binti Alm. WARSAN
112 — 46
  • Warsan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-09-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1492 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 12 September 2017 — Didi Antono alias Didi bin (alm) Aluk;
953 — 531 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menghukum Terdakwa menggunakan Pasal 3 UU Tipikor. Penuntut umum keberatan dengan putusan judex factie itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ... [Selengkapnya]
  • Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keberatan Penuntut Umumbahwa seharusnya dalam perkara Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
    Terdakwa tidakmempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan pemerintahan tentu tidakdapat menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 junctoPasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Terdakwa hanyadipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiriatau orang lain.Bahwa pemahaman kata "setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 2dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diartikan siapa saja baikswasta maupun pemangku jabatan publik/oemerintahan.
    kata "kedudukan dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahkedudukan dalam jabatan publik atau pemerintahan, bukan kedudukan dalamjabatan pnivat atau swasta;Bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur penggunaan kewenangan,kedudukan atau sarana yang
    ada pada pegawai, penyelengara negara,pemangku jabatan Negara/pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangannegara/daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 04-12-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2966/Pdt.G/2017/PA.TA
Tanggal 30 Januari 2018 — PENGGUGAT TERGUGAT
13 — 0
Pengadilan PN TRENGGALEK Perdata
Register : 28-09-2022 — Putus : 09-11-2022 — Upload : 16-11-2022
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Trk
Tanggal 9 Nopember 2022 — KONTRUCINDO MANDIRI, Sebagaimana Akta Pendirian No 335 tgl 30 April 2004 dibuat dihapan Notaris BENEDIKTUS BOSU, SH sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran dasar No 108 tangal 18 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris TJO PRATIWI COKRO, SH, MKn, diwakili oleh MERRY CRISNAWATI selaku direktur.
2.CV.
69 — 20
  • KONTRUCINDO MANDIRI, Sebagaimana Akta Pendirian No 335 tgl 30 April 2004 dibuat dihapan Notaris BENEDIKTUS BOSU, SH sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran dasar No 108 tangal 18 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris TJO PRATIWI COKRO, SH, MKn, diwakili oleh MERRY CRISNAWATI selaku direktur.
    2.CV.
    AKSA ADICANDRA, sebagaimana Akta Pendirian No 36 tanggal 21 Maret 2018, dibuat dihadapan Notaris MOHAMAD IBRAHIM, SH diwakili oleh DWI PURBA SWANTARA selaku Direktur
    3.CV.
    SURAMADU, sebagaimana Akta pendirian No 18 tanggal 25 september 2018, dibuat dihadapan Notsri BENEDIKTUS BOSU, SH sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No 112 tanggal 19 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris TJO PRATIWI COKRO, SH, MKn yang dalam hal ini diwakili CHOIRUS SOLEH selaku Direktur
    Tergugat:
    3.Joko Widodo, S.ST.
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 10-05-2022 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PN PATI Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pti
Tanggal 17 Mei 2022 — 1.M. Fatkhun Na'im 2.Nur Hamimah
98 — 30
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 30-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-03-2021
Putusan PN PATI Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pti
Tanggal 12 Februari 2020 — Pemohon:
1.MARGONO DWI SAPUTRO
2.WAHYU YUNIARTIKA
46 — 9
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-08-2016 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 573/Pdt.G/2016/PN.Jkt,.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2017 — ., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU-66442.AH.01.01.Tahun 2008, tertanggal 22 Agustus 2008, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Nomor: 1, tertanggal 1 Juli 2016, dibuat dihadapan Notaris MIRYANY USMAN, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU-AH.01.03
58 — 27
  • ., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU-66442.AH.01.01.Tahun 2008, tertanggal 22 Agustus 2008, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Nomor: 1, tertanggal 1 Juli 2016, dibuat dihadapan Notaris MIRYANY USMAN, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU-AH.01.03
    ., Notaris di Jakarta,telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRl, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU66442.AH.01.01.Tahun 2008, tertanggal 22 Agustus 2008, sebagaimanaterakhir telah diubah dengan Akta Nomor: 1, tertanggal 1 Juli 2016, dibuatdihadapan Notaris MIRYANY USMAN, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan,telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHUAH.01.030063575
    Untuk perpanjangan asuransi barangmodal tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran premi asuransiuntuk masingmasing unit barang modal yaitu asuransi tahunkedua.Disamping itu, sebelum dilakukan penjualan kedua unit, Penggugatjuga telah melakukan penarikan kedua unit dan mobilisasi ke tempat yangditunjuk oleh Penggugat dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.Bahwa untuk memenuhi kewajiban Tergugat sebagaimana dijelaskandiatas dan sesuai dengan Akta PSGU, Penggugat telah menunjukkantindakan
    Surat somasi tersebut sebagaimana diatur dalampasal 1238 Kitab Undangundang Hukum Perdata (BW) yangmenyebutkan bahwa :Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah ataudengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demiperikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harusdianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.Bahwa Tergugat sama sekali tidak menanggapi ataupun tidak menjawabsurat somasi yang telah dilayangkan oleh Penggugat (Lessor)tanggal 1 Agustus
    Dengan demikian telah nyata Tergugatldan Tergugat II terbukti telah Ingkar Janji (Wanprestasi).Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas, dan olehkarena Tergugat dan Tergugat Il telah terbukti Ingkar Janji(Wanprestasi) atas Perjanjian,dan mengingat sampai dengan Gugatanini diajukan tidak ada itikad baik dari Tergugat dan Tergugat II untukmenyelesaikan seluruh pembayaran kepada pihak Penggugat,sedangkan pihak Penggugat memerlukan jaminan, kepastian danpembayaran.Bahwa berdasarkan halhal
    Berdasarkan hal itu sangatlah beralasan apabila Penggugatmengajukan permohonan agar putusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasimaupun permohonan peninjauan kembali.Bahwa berdasarkan fakta, dalil dan dasar hukum yang telah Penggugaturaikan sebagaimana tersebut diatas, sehingga Gugatan yang diajukanoleh Penggugat tidak terbantahkan kebenarannya,dan karenanyasangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatanuntuk mengabulkan Gugatan
Pengadilan PN SUKADANA Pidana Khusus Pidsus Cukai
Register : 14-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SUKADANA Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Sdn
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pidana - MUCHAMAD HABI HENDARSO, SH,. MH (JPU) - AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI (terdakwa)
355 — 190
  • Jumeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana Menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dalam dakwaan primair;2.
    DARDIRI Bin ALI IMIsehingga menimbulkan Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar768.942.720 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus ErPuluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).Perbuatan Terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM.JUMERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo.
    Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPldanaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum. tersTerdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur diPasal 156 KUHAP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut UItelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. M.
    cukai tersebut tidak dilekati dengan pita yang diwajibkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa atas barang kenatersebut telah melanggar Pasal 54 UndangUndang Nomor 11 Tahun tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UndangUndang NomoTahun 2007.
    Pasal 29 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nc11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UndangunRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo.
    Pasal 29 ayat (1) UndangunRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dildengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tenperubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun tentang Cukai Jo.