Yan gBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya Dengan Jabatan" ;Bahwa selain daripada Penggugat, terdapat 12 (dua belas) oranglainnya PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiTimur juga mengalami nasib yang sama, yakni Diberhentikan TidakDengan Hormat (PTDH), dengan alasan yang sama pula, yakni :karenadihukumpidanaoleh Pengadilanatas kasus korupsi /kejahatan dalam jabatan ;Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung

Tentu yang dimaksud olehperaturan itu adalah tindak pidana dalam jabatan yang dilakukanPNS setelah terbit / berlakunya Peraturan perundangundangandimaksud, sebagaimana telah Penggugat singgung di atas, UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014 baru diundangkan pada tanggal 15Januari 2014, jadi yang dimaksud adalah : Tindak pidana dalamjabatan yang dilakukan oleh PNS setelah tanggal 15 Januari 2014 ;Bahwa oleh karena secara terang dan jelas tindak pidana dalamjJabatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah

diterbitkannya Surat Keputusan Bersama 3(tiga) Menteri tanggal 13 September 2018, karenanya, sesualPetunjuk Pelaksanaan dari MENPANRB, Surat KeputusanBersama 3 (tiga) Menteri tersebut seharusnya tidak berlaku / tidakmengikat jika dihubungkan dengan hukuman pidana Penggugatyang dijadikan dasar diambilnya tindakan PTDH Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil olen Tergugat ;Bahwa dalildalil Penggugat tersebut bersesuaian pula denganhukum di Indonesia yang menganut azas nonretroaktifsebagaimana telah Penggugat singgung

tidak berikhtiar baik (vide MA tanggal 27Oktober 1971 No. 858 K/Sip/1971).Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka tuntutan Penggugat agarsupaya para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ( /illegalact) adalah cukup beralasan untuk dikabulkan, demikian juga petitum no. 3 yangmenyatakan jual beli tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan hukum patutdikabulkan pula.Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum seperti di singgung

perkara ini adalah mengenai penerbitansertipikat tanah yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan dari Tergugat I danbukan mengenai penguasaan tanah objek yang dilakukan oleh Tergugat I karena tanahobjek sengketa secara faktual dikuasai oleh Penggugat;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara,Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenanganPengadilan Negeri Marisa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena MajelisHakim menemukan adanya titik singgung

Gugatan Penggugat Bersifat Premature (Terlampau Dini) : Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung di atas, maka saat ini, di ataslahan seluas + 1.391 Ha yang Penggugat klaim ada Hak Usaha Perkebunan(IUP) nya tersebut dalam perkara in casu, saat ini telah terbit Hak GunaUsaha (HGU) yang diterbitkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)untuk dan atas nama PT.Umaq Tukung Mandiri Utama ;Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 520 K/TUN/2014Karenanya, sebelum memohon melalui Peradilan TUN agar membatalkanIzin

beragamaIslam, maka menurut UndangUndang Peradilan Agama, Pasal 49 UU No 7Tahun 1989 jo UndangUndang No.3 Tahun 2006 jo Undangundang No.50Tahun 2009 menyebutkan :"Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : "Perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh dan ekonomi syariah.Bahwa, Oleh karena dalam Posita dan Petitumnya adalah Penetapan status Ahliwaris terdapat titik singgung

M2" Merupakan bagian dari boedel warisan yang belum dibagi oleh Pelawan".Bahwa Selanjuinya meminta untuk membatalkan Penetapan Sita Jaminan No.30/Pen/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Bahwa, Dengan posita dan petitum gugatan seperti itu, telah menunjukkanketidaksempumaan, dan/atau ketidakjelasan dan tidak tegas apa yangdiinginkan oleh Pelawan, apalagi adanya titik singgung dua Badan PeradilanHal. 39. Putusan No. 631/Pat.Plw/2016/PN.

Plurium Litis Consortium)Bahwa, Gugatan Perlawanan ini diajukan Pelawan dengan Mengkomulasiobyektif, sedangkan satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya ataukoneksitasnya antara permohonan pengesahan Pelawan sebagai ahli waris Hj.SUHATI atau Nyi SUHATI atau Hj.SOEHATI, dengan Keberatan terhadappeletakan sita jaminan dan pembatalan Penetapan Sita Jaminan No.30/Pen/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Bahwa, Karena Pelawan telah menggabungkan dengan permohonasebagaimana uraian diatas, dan mempunyai titik singgung

M2" Merupakan bagian dari boedel warisan yang belum dibagi oleh Pelawan".Bahwa Selanjutnya meminta untuk membatalkan Penetapan Sita Jaminan No.30/Pen/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Bahwa, Dengan posita dan petitum gugatan seperti itu, telah menunjukkanketidaksempumaan, dan/atau ketidakjelasan dan tidak tegas apa yangdiinginkan oleh Pelawan, apalagi adanya titik singgung dua Badan Peradilanyang berwenang sebagaimana telah diuraikan tersebut dalam Exeptio AbsoluteCompetentie.KEKELIRUAN KUMULASI GUGATAN

pokoknya sebagai berikut :Bahwa, Gugatan Perlawanan ini diajukan Pelawan dengan Mengkomulasiobyektif, sedangkan satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya ataukoneksitasnya antara permohonan pengesahan Pelawan sebagai ahli waris Hj.SUHATI atau Nyi SUHATI atau Hj.SOEHATI, dengan Keberatan terhadappeletakan sita jaminan dan pembatalan Penetapan Sita Jaminan No.30/Pen/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Bahwa, Karena Pelawan telah menggabungkan dengan permohonansebagaimana uraian diatas, dan mempunyai titik singgung

kewenangan, tentu Tergugat III selaku CamatBengalon, berwenang dan berkompeten untuk mengesahkan /mengetahui atas Suratsurat Keterangan Hak Atas Tanah yangdimohonkan oleh Tergugat ;Bahwa apabila ternyata pada faktanya areal yang diakui TergugatI benar berada di wilayah Kecamatan Rantau Pulung (bukandi wilayah Bengalon), maka tempat untuk mengujinya adalahdengan menggugat keabsahan Suratsurat yang ditandatanganioleh Tergugat III melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara(hal ini sudah Tergugat singgung

letak lokasi perkebunan yangakan digarapnya ;Bahwa Tergugat III menolak dalil posita angka 13, 17, 18,19, 20 dan 21 gugatan Penggugat, oleh karena apa yangdikemukakan dalam dalil ini sama sekali tidak berhubungandengan Tergugat III, yakni sematamata berkenaan dengantindakan hukum dari Tergugat I yang ingin membela hak / KlaimHukumnya di hadapan hukum ;Bahwa Tergugat III menola pula dengan tegas atas dalil positagugatan Penggugat angka 14, 15 dan 16, mengingat sepertiapa yang telah Tergugat III singgung

., M.H. samasekali tidak singgung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yangmenangani perkara kami, sehingga kami divonis 7 hari;Bahwa seandainya ahli waris Pong Maramba, merasa neneknya yaitu Alm.Pong Maramba punya nama baik, bukan penjahat, seharusnya yangdilaporkan ke Polisi adalah Ketua Umum Badan Pekerja Sinode GerejaToraja, karena buku itu dikeluarkan tahun 2005, dan banyak ahli warisnyasebagai pengurus di Gereja Toraja, dimanamana di Indonesia, kami melihatahli waris Pong Maramba ini

Panoto, S.H., M.H. samasekali tidak singgung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yangmenangani perkara kami, sehingga kami divonis 7 hari;Bahwa seandainya ahli waris Pong Maramba, merasa neneknya yaitu Alm.Pong Maramba punya nama baik, bukan penjahat, seharusnya yangdilaporkan ke Polisi adalah Ketua Umum Badan Pekerja Sinode GerejaToraja, karena buku itu dikeluarkan tahun 2005, dan banyak ahli warisnyasebagai pengurus di Gereja Toraja, dimanamana di Indonesia, kami melihatahli waris Pong

Putusan Nomor 530 K/TUN/20134 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsitertanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikutA Kewenangan Absolut :Alasan hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakandalam isi posita gugatan Penggugat adalah gugatan yang secara substansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung

Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut ;3.1Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat adalahgugatan yang secara substansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milikPara Penggugat, akan tetapi berdasarkan data yang ada padaTergugat tercatat atas nama Nyonya Ribawani dan secara yuridistelah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat

Dalam pertimbangan hukum dalamperkara a quo posisi, kedudukan, fungsi, harkat dan martabat Baharuddindihilangkan dan tak pernah disinggung singgung seolaholah peristiwa ituperbuatan yang tidak berdasarkan hukum.

bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut: KEWENANGAN ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARASERANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAA QUO);1.Bahwa dari maksud dan tujuan pengajuan surat gugatan ParaPenggugat adalah mempersoalkan tindakan hukum dari Tergugat, yangtelah menerbitkan surat kKeputusan pembatalan hak atas tanah, tetapidari isi dalam posita gugatan Para Penggugat membahas halhal yangberkaitan dengan titik singgung

Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitikberatkandalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untuk itumerupakan domain kewenangan pengadilan umum/pengadilan perdata,oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yang diajukanoleh Para Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk

Bahwa, adapun uraian dakwaan tersebut yang tidak di gali dan tidakdi singgung dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul15.30 Wib saat itu terdakwa menghubungi KIDO (DPO) melalui viatelephone untuk memesan Narkotika jenis sabusabu sehargaRp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KIDO,kemudian KIDO datang ke rumah terdakwa yang terletak di DsnPondok XIII Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab.

atas tanah objeksengketa telah terdapat subjek yang bernama sama dengan Tergugat IlIntervensi yakni Tarmidi, yang mana dalil Penggugat ini jelas telahmemasuki pokok sengketa atau objectum litis dalam segi hukumpembuktian secara keperdataan dengan kata lain gugatan Penggugatdalam perkara ini lebih menitik beratkan kepada sengketa kepemilikan, olehkarena itu telah jelas telah tersirat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang menitikberatkan pada titik singgung

Namun bila diperhatikan dengan cermat surat dakwaanPenuntut Umum tersebut, Majelis melihat terdapat kekeliruan dalam menyusunnya,karena dalam dakwaan berbentuk subsidaritas, peristiwa tindak pidana yang terjadiitu haruslah menimbulkan suatu akibat, dimana akibat yang timbul tersebut meliputiatau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir salingberdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ; Dakwaan berbentuk Subsidaritasini lazim juga disebut dengan dakwaan pengganti,

Bahwa dengan demikian jika terjadi sengketa pertanahan yangmempunyai dua titik singgung (hukum perdata dan hukum administrasiNegara) maka dapat dilakukan gugatan kedua lembaga peradilan yangmempunyai kompetensi absolute masingmasing, sehingga dalampenyelesaian sengketanya tidak perlu lagi menunggu putusan mengenaihak milik atau kepemilikan tanah tersebut milik siapa, hal ini lebihmencerminkan asas keadilan (Agus Budi Susilo).Halaman 10 dari 18 halaman.

harusdilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat jika adanya hubunganantara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan TataUsaha Negara yang bersangkutan dipihak lain;Bahwa konkritnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yangharus dilindungi, oleh hukum itu dan disatu pihak ditentukan oleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri dan di lain pihakoleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata UsahaNegara yang bersangkutan;Bahwa dalam perkara ini titik singgung

dengan kata lain Letak dan batasnya tidaksama dan berbeda sehingga tidak ada titik singgung antara Bukti hakpara Penggugat, objek gugatan yatu SHM 322;Bahwa dalam Yurisprudensi mengatakan bahwa suatu kepentinganyang harus dilindungi oleh hukum itu, baru ada kalau kepentingan itujelas, bahwa kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TataUsaha Negara yang bersangkutan harus jelas tergambar.

Putusan Nomor 501 K/TUN/2016Bahwa dalam perkara ini titik singgung Penggugat, haruslah jelasdengan tanah yang dimaksud dalam objek perkara yaitu SertipikatHak Milik No. 322 hal tersebut dapat dilihat dari faktafakta hukumyang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas dan seberapa luastumpang tindihnyapun tidak digambarkan dengan jelas oleh ParaPenggugat;Bahwa sertipikat Hak Milik No. 322 yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kota Pekanbaru adalah merupakan bukti hakyang auntentik.

tahun, hal iniHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 0044/Pat.G/201 7/PA.Mtr.disengaja agar terkesan anak yang dengan sengaja tidak mau diasuh olehpenggugat dianggap telah melampaui usia BALITA, hal ini merupakan akalakalan dari Penggugat untuk menutupi kebenaran formal sebuah faktabahwa anak yang telah dilahirkannya telah melampaui Masa BALITA karenasangat bertentangan dengan seluruh kenyataan bahwa anak sangatmembutuhkan kasih sayang dan kedekatan dengan ibu yang melahirkannyanamun sengaja tidak di singgung

yang telah bertentangan denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, serta bertentangan denganAsasasas Umum Pemeritahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, Undangundang Nomor 9Tahun 20014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam Buku IlTentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata UsahaNegara, halaman 79, tentang Titik Singgung

Nomor 950 K/Pdt/1987 bertanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Bahwa terlihat titik singgung antara alasan neit onvoldoende gemotiveerddengan kesalahan penerapan hukum pembuktian, pada kasus ini Judex Factitidak mempertimbangkan dengan jelas dan saksama bagian mana keteranganpara saksi itu saling bersesuaian, maka Makamah Agung membatalkanputusan tersebut;g. Keputusan Mahkamah Agung R.I.

Putusan Nomor 1447 K/Pdt/201438Pada tingkat kasasi Putusan Judex Facti dinyatakan neit onvoldoendegemotiveerd yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukumpembuktian;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat: Bahwa alasanalasan dan keberatankeberatan kasasi dari Pemohon Kasasitersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah tepat dan benar menerapkanhukum, lagi pula alasanalasan dan keberatankeberatan kasasi bersifat mengulang, danalasan selainnya

Lalu sejak kapan Penggugatdan Tergugat punya anak, padahal telah di sebutkan secara jelas bahwaPenggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami Istri (badhadukhul), namun belum punya anak.Bahwa antara Posita dan Petitum tidak sinkron, yakni di satu sisi, dalamPosita angka 8 Penggugat minta anak yang belum mumayiz hak asuhjatuh pada Penggugat, namun di sisi lain, dalam Petitum tentang anaktidak di singgung sama sekali.Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas telah terbukti bahwasanyaGugatan Penggugat