Ditemukan 258 data
Urut Berdasarkan
Putus : 02-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 270 K/Pdt/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — NJONO BUDIONO, dkk vs SITI MAGHFIROTUNNIâÂÂMAH
176 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Serta bertentangan dengan: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1976, Nomor:701 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa: Karena judex factimendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri darifotofoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai denganaslinya, sedang terdapat di antaranya yang pentingpenting yangsecara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belahHalaman 90 dari 107 hal. Put.
Register : 17-07-2012 — Putus : 10-09-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 04/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR Tanggal 10 September 2012 — ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA
68 — 27
68 — 27
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli2006 Nomor 003/PuuIV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenaipenjelasan Pasal 2 MK RI menyatakan bahwa : Penjelasan unsur melawanhukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastian hukum danasas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat , tetapi Putusan MKtersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus141142142perkara Tipikor karena secara substansiil
Register : 12-09-2012 — Putus : 26-04-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 39/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB Tanggal 26 April 2013 — MOKSIN POLHAUPESSY, ST
Tempat lahir : Sirisori Islam
Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 27 Juli 1964.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Manusela Blok C. Nomor 5 Kebun Cengkeh Ambon
A g a m a : Islam
Pekerjaaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik)
Terdakwa II
Nama Lengkap : WALGITO, ST
Tempat lahir : Purworejo
Umur/tgl.lahir : 55 Tahun / 28 Mei 1956.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Pondok Permai RT.005/RW.05 Desa Hative Kecil
A g a m a : Islam
Pekerjaaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik)
189 — 183
189 — 183
Meskipun secara prosedur seakanakan terjadi penyimpangan karena di tahun 2011 tidak ada pekerjaan tapak pondasitetapi ada pembayaran terhadap pembuatan tapak pondasi namun Majelismemandangnya secara substansiil bahwa tidak ada kerugian negara dalam hal ini danpembuatan tapak pondasi adalah hal yang prinsip dan keterangan terdakwa bahwamungkin saja terjadi kesalahan dalam perencanaan tahap ;111Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat soal pembuatantapak pondasi dan pembayarannya di tahun
Register : 05-05-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2011/PTUN-SMD Tanggal 16 Nopember 2011 — - PT. PASIR PRIMA COAL
- BUPATI PENAJAM PASER UTARA
260 — 165
260 — 165
kontradiktif sepertidikutip di atas (vide supra) dengan memperhatikan segalasesuatu. yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung padaHalaman 125 dari 124 hal Putusan No.16/G/2011/PTUN SMDfakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, berpendapatproblema yuridis yang merupakan inti pokok persengketaan yangperlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyeksengketa adalah : apakah penerbitan obyek sengketa aquo (videbukti T1 = bukti P1) dari segi wewenang, prosedural formaldan/atau. materiil substansiil
Register : 03-01-2011 — Putus : 28-01-2011 — Upload : 06-10-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2011 Tanggal 28 Januari 2011 — Terdakwa 1: Letkol Caj Drs. Purnomo.
Terdakwa 2: Letkol Inf Udin Dalino.
150 — 55
150 — 55
diterima anggotaDPRD tentunya telah diatur, oleh karena itu yangdapat dianggarkan adalah yang secara tegasdisebutkan di dalam peraturan yang berlaku, jikatidak disebut maka tidak semestinya itu diklaim,termasuk penghargaan, apalagi mengingat anggota DPRDdalam menjalankan tugasnya telah mendapat imbalansebagai penghargaan jerih payahnya berupa gaji,tunjangan, uang kehormatan dan lain sebagainyasesuai peraturan yang berlaku.Kedua: Dalam kaitannya dengan pasal 78 ayat (1) UUNo. 22 tahun 1999, secara substansiil
Register : 28-12-2016 — Putus : 10-02-2017 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 628/PDT/2016/PT BDG Tanggal 10 Februari 2017 — Pembanding/Tergugat V : H. USMAN EFFENDI.
Pembanding/Tergugat III : LUCIANA TIRTAMAN, SH, Notaris
Pembanding/Tergugat I : NY.Dr. MARIA ROSALIA LEANY M A RSA, M.Si. als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA.
Pembanding/Tergugat IV : MARAH HASYIR, SH, Notaris Kabupaten Sukabumi
Pembanding/Tergugat II : PT. BANTAR GADUNG SEJATI,
Pembanding/Tergugat IX : DEDI SUPARDI, selaku Ketua Panitya Penjualan aset tanah PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkat PT. BANTAR GADUNG),
Terbanding/Penggugat V : NY. MIRAWATY
Terbanding/Penggugat III : HANNY KURNYATAN,
Terbanding/Penggugat I : PT. BANTAR GADUNG, dalam hal ini diwakili oleh Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv. TEE GIOK NIP, dalam jabatannya selaku Komisaris (berdasarkan akta pernyataan keputusan Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004)
Terbanding/Penggugat IV : JEFFRY EKO.
Terbanding/Penggugat II : Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv, TEE GIOK NIO,
Turut Terbanding/Tergugat XII : SEPTI SUNGGI, als. Ny.TEE HWEE NIO,
Tur
105 — 81
Pembanding/Tergugat III : LUCIANA TIRTAMAN, SH, Notaris
Pembanding/Tergugat I : NY.Dr. MARIA ROSALIA LEANY M A RSA, M.Si. als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA.
Pembanding/Tergugat IV : MARAH HASYIR, SH, Notaris Kabupaten Sukabumi
Pembanding/Tergugat II : PT. BANTAR GADUNG SEJATI,
Pembanding/Tergugat IX : DEDI SUPARDI, selaku Ketua Panitya Penjualan aset tanah PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkat PT. BANTAR GADUNG),
Terbanding/Penggugat V : NY. MIRAWATY
Terbanding/Penggugat III : HANNY KURNYATAN,
Terbanding/Penggugat I : PT. BANTAR GADUNG, dalam hal ini diwakili oleh Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv. TEE GIOK NIP, dalam jabatannya selaku Komisaris (berdasarkan akta pernyataan keputusan Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004)
Terbanding/Penggugat IV : JEFFRY EKO.
Terbanding/Penggugat II : Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv, TEE GIOK NIO,
Turut Terbanding/Tergugat XII : SEPTI SUNGGI, als. Ny.TEE HWEE NIO,
Tur
105 — 81
Bantar Gadung Sejati(Tergugat Il) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Bahwa petitumpetitum tersebut secara substansiil didasari oeh positpositaNomor 16.b, 17d, 18 b 1), 19 a1). 2). b. c. d. e. f. 20. 3) 4) m yang kesemuanyamerupakan dalil yang substansinya adalah mempersolakn proses dan produkTata Usah Negara oleh karena itu tidak lain adalah merupakan sengketa TataUsaha Negara;Adalah dapat dibaca dari dalil Para Penggugat bahwa yang mempersolaknnyayaitu mengenai proses administrasi
Register : 08-10-2021 — Putus : 28-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 155/G/2021/PTUN.SBY Tanggal 28 Januari 2022 — Penggugat:
ABD MANAN
Tergugat:
BUPATI BANGKALAN
Intervensi:
LUTFI
694 — 714
ABD MANAN
Tergugat:
BUPATI BANGKALAN
Intervensi:
LUTFI
694 — 714
Oleh karena itu, walaupun Tergugat hanya menerbitkankeputusan untuk menetapkan Kepala Desa Terpilin, namun karena penerbitanKeputusan objek sengketa mendasarkan pada tindakan yang mengandungcacat prosedural dan cacat substansiil, maka secara hukum Keputusan objeksengketa a quo harus dinyatakan batal:;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena surat keputusan objeksengketa dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9)huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara
Putus : 08-05-2015 — Upload : 22-05-2015
Putusan PT PALU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL Tanggal 8 Mei 2015 — Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM vs jaksa
49 — 30
49 — 30
materiil terhadap UU No 31 tahun1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenaiHalaman 79 dari 114 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2015/PT PALpenjelasan Pasal 2, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwaPenjelasan unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangandengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harus dinyatakantidak mengikat , tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidakberpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikorkarena secara substansiil
Register : 10-04-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor : 118/ Pdt/ G/2012/PN. Bks Tanggal 3 April 2014 — 1. SAMID bin SAMIAN ;
2. SAMALI bin SAMIAN;
3. NY. AMI binti SANILAN.
4. NY.MINAH binti SAMIAN.
Selaku ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN
5. GUNTUR bin ITNAN, RUMSIAH binti UNAN, UNEH binti UNAN, SUWANDI bin UNAN, WAWAN GUNA WAN bin MI. IKAT SUSANTO bin UNAN, AGUS SUSANTO bin M. IKAT SUSANTO bin UNAN, IKHSAN ANGGRIYAWAN bin M.IKAI' SUSANTO bin UNAN, Selaku ahli waris Almarhumah NY. MIKA binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN ;
6. NY. RANI binti NAER, selaku ahli waris Alamarhumah NY. SAMIRAH binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari almarhum SAMIAN bin MAEN sebagai Para Penggugat
Melawan
1. Hj. LILY sebagai Tergugat I
2. TEDDY SENTOSA, HEW sebagai Tergugat II
Ahli waris almarhum AMPRING bin HEDJO, yaitu :
3.1. ROMLI bin AMPRING.
3.2. SANAH binti AMPRING.
3.3. NASIH binti AMPRING.
3.4. ACIH binti AMPRING. sebagai Tergugat III
4. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat selaku PPAT di wilayah Kecamatan Cikarang Barat ( dahulu Kec. Cibitung) sebagai Tergugat IV
5. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat Kepala Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kec. Cibitung) Cq. Kepala Desa Sukadanau sebagai Tergugat V
6. NATA sebagai Tergugat VI
7. RANAN sebagai Tergugat VII
8. EMBEK sebagai Tergugat VIII
9. Hj. ANGKEK sebagai Tergugat IX
10. ICAH sebagai Tergugat X
11. RUDES baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Rukun Warga 01 Desa Sukadanau sebagai Tergugat XI
12. Guru ADE sebagai Tergugat XII
13. Brigadir Pol. LANI baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku cucu Almarhum M. ENJIH sebagai Tergugat XIII
14. DASMER MANALU,SH sebagai Tergugat XIV
15. ERLAN sebagai Tergugat XV
16. PAKPAHAN sebagai Tergugat XVI
17. Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Pengairan Cq. PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II sebagai Tergugat XVII
18. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu :
18.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN.
18.2. MINDA bin SAMUN.
18.3. WANDA bin SAMUN. sebagai Turut Tergugat I
Para ahli waris / ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu:
19.1. NY.ONIH binti OKIH.
19.2. NY.ONAH binti OKIH.
19.3. NY. ONIN binti OKIH.
19.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH.
19.5. ENUR. binti ONAN PARIDI. sebagai Turut Tergugat II
20. TANTO NUGROHO sebagai Turut Tergugat III
118 — 16
118 — 16
dalam perkara No: 103/Pdt.G/2003/PN.Bks tersebutbukan hanya sekedar dilandasi belam adanya penyerahan baik secara deyure maupun de facto sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongandan Penyerahan tanggal 17 Juli 2008 melainkan juga karena tanah tersebutmerupakan harta peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang tidakpernah dipindah hakkan dengan cara apapun oleh Para Penggugat / OrangTua Kandung Para Penggugat dengan SAMUN bin SAMIAN ( orang TuaKandung Turut Tergugat ) kepada siapapun ;Bahwa secara substansiil
Register : 07-04-2015 — Putus : 08-05-2015 — Upload : 03-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 11/PID.TPK/2015/PT PAL Tanggal 8 Mei 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : GINANJAR DAMAR PAMENANG,SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, M.M
63 — 35
Terbanding/Terdakwa : Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, M.M
63 — 35
Konstitusi tanggal 25 Juli2006 Nomor 003/PUUIV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenaipenjelasan Pasal 2, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwaPenjelasan unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangandengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harus dinyatakantidak mengikat , tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidakberpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikorkarena secara substansiil
Register : 10-04-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 118/ Pdt/ G/2012/PN. Bks. Tanggal 3 April 2014 — 1. SAMID bin SAMIAN ;
2. SAMALI bin SAMIAN;
3. NY. AMI binti SANILAN.
4. NY.MINAH binti SAMIAN.
Selaku ahli waris Almarhum SAMIAN bin MAEN ;
5. GUNTUR bin ITNAN, RUMSIAH binti UNAN, UNEH binti UNAN, SUWANDI bin UNAN, WAWAN GUNA WAN bin MI. IKAT SUSANTO bin UNAN, AGUS SUSANTO bin M. IKAT SUSANTO bin UNAN, IKHSAN ANGGRIYAWAN bin M.IKAI' SUSANTO bin UNAN, Selaku ahli waris Almarhumah NY. MIKA binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari Almarhum SAMIAN bin MAEN ;
6. NY. RANI binti NAER, selaku ahli waris Alamarhumah NY. SAMIRAH binti SAMIAN atau ahli waris pengganti dari almarhum SAMIAN bin MAEN , sebagai Para Penggugat
Melawan
1. Hj. LILY,selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. TEDDY SENTOSA, HEW, selanjutnya disebut TERGUGAT II ;
3. Ahli waris almarhum AMPRING bin HEDJO, yaitu :
3.1. ROMLI bin AMPRING.
3.2. SANAH binti AMPRING.
3.3. NASIH binti AMPRING.
3.4. ACIH binti AMPRING.
selanjutnya disebut TERGUGAT III ;
4. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat selaku PPAT di wilayah Kecamatan Cikarang Barat ( dahulu Kec. Cibitung), untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;
5. PEMERINTAH RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bekasi Cq. Camat Kepala Kecamatan Cikarang Barat (dahulu Kec. Cibitung) Cq. Kepala Desa Sukadanau, selanjutnya disebut TERGUGAT V ;
6. NATA, selanjutnya TERGUGAT VI ;
7. RANAN, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ;
8. EMBEK, selanjutnya TERGUGAT VIII ;
9. Hj. ANGKEK, selanjutnya disebut TERGUGAT IX ;
10. ICAH, selanjutnya disebut TERGUGAT X ;
11. RUDES baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Rukun Warga 01 Desa Sukadanau, selanjutnya disebut TERGUGAT XI ;
12. Guru ADE, selanjutnya disebut TERGUGAT XII ;
13. Brigadir Pol. LANI baik Pribadi maupun dalam kedudukannya selaku cucu Almarhum M. ENJIH, selanjutnya disebut TERGUGAT XIII ;
14. DASMER MANALU,SH, selanjutnya disebut TERGUGAT XIV ;
15. ERLAN, selanjutnya disebut TERGUGAT XV ;
16. PAKPAHAN, selanjutnya disebut TERGUGAT XVI ;
17. Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Pengairan Cq. PERUM OTORITA JATILUHUR Cq. PERUM JASA TIRTA II, selanjutnya disebut TERGUGAT XVII ;
DAN
18. Para ahli waris Almarhum SAMUN bin SAMIAN, yaitu :
18.1. NY.YATI SURYATI Binti SAMUN.
18.2. MINDA bin SAMUN.
18.3. WANDA bin SAMUN.
selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ;
19. Para ahli waris / ahli waris Pengganti Almarhumah NY. MINEM binti SAMIAN, yaitu:
19.1. NY.ONIH binti OKIH.
19.2. NY.ONAH binti OKIH.
19.3. NY. ONIN binti OKIH.
19.4. AHMAD bin ONAN PARIDI bin OKIH.
19.5. ENUR. binti ONAN PARIDI.
selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
20. TANTO NUGROHO, disebut TURUT TERGUGAT III ;
152 — 277
152 — 277
dalam perkara No: 103/Pdt.G/2003/PN.Bks tersebutbukan hanya sekedar dilandasi belam adanya penyerahan baik secara deyure maupun de facto sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongandan Penyerahan tanggal 17 Juli 2008 melainkan juga karena tanah tersebutmerupakan harta peninggalan Almarhum SAMIAN bin MAEN yang tidakpernah dipindah hakkan dengan cara apapun oleh Para Penggugat / OrangTua Kandung Para Penggugat dengan SAMUN bin SAMIAN ( orang TuaKandung Turut Tergugat ) kepada siapapun ;Bahwa secara substansiil
Putus : 20-09-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 PK/Pdt/2016 Tanggal 20 September 2016 — H. CECEP MIHARJA vs H. SUPENDI, Dkk
100 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 411 PK/Pdt/2016dan materiil (substansiil); Pada saat penanda tangan AJB objek perkara a quo tidak juga ditanda tangani syarat kelengkapan yang prosedural, yaitupenandatangan datadata yuridis tanah atau warkah yang sifatnyawajib menurut hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan KepalaBadan Pertanahan R.
Putus : 03-12-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 802/Pid.B/2014/PN.Jak.Utr Tanggal 3 Desember 2014 — Hj. Nurhayati Binti H. Nurjaya
317 — 242
317 — 242
Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti menggabungkan dua macamperbuatan/ tindak pidana yang secara substansiil/ essensial berbeda yaitu antaraperbuatan/ tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dan dimaksud didalam Pasal378 KUHP dengan perbuatan/ tindak pidana peneucian uang sebagaimana dimaksud dandiatur didalam Pasal 3 jo Pasal 2 huruf Y UU No. 8 Tahun 2010 tentang Peneegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Sebelum kami melakukan analisa atas Nota Keberatan Penasehat
Namun demi menjujung tinggiazas peradilan yang objektif dan tidak memihak kami Penuntut Umum akan menanggapi NotaKeberatan (Eksepsi) Saudara Penasehat Hukum tersebut sebagai berikut:1.Mengenai Nota Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang terbukti menggabungkan dua macam perbuatan/ tindak pidana yang secara substansiil/essensial berbeda yaitu antara perbuatan/ tindak pidana penipuan sebagaimana yang diaturdan dimaksud didalam Pasal 378 KUHP dengan perbuatan/ tindak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 78/Pdt.G/2015/PNbgr Tanggal 29 Juni 2016 — LUCIANA TIRTAMAN, dkk lawan PT. Bantar Gadung, dkk
227 — 99
227 — 99
Bantar Gadung Sejati (Tergugat Il) adalahtidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Bahwa petitumpetitum tersebut secara substansiil didasari oeh positpositaNomor 16.60, 17d, 18 b 1), 19 a 1). 2). b. c. d. e. f. 20. 3) 4) m yangkesemuanya merupakan dalil yang substansinya adalah mempersolaknproses dan produk Tata Usah Negara oleh karena itu tidak lain adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara;Adalah dapat dibaca dari dalil Para Penggugat bahwa yang mempersolaknnyayaitu mengenai proses
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014 Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
184 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 9Desember 1997Bahwa Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernahada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagaiberikut :Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April1976;Karena judex facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat buktiyang terdiri dan fotofoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaidengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yangsecara substansiil
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
134 — 119
134 — 119
;Menimbang, bahwa oleh karena melalui pertimbangan hukumdiatas Majelis Hakim berpendapat dalam penerbitan obyek sengketa BuktiP 49 = Bukti T1 telah dilakukan Tergugat dengan memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dan memenuhi asasAsasUmum Pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat suatu cacatjuridis dari segi kewenangan, substansiil maupun prosedural formilnya;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai tidak adasuatu cacat yuridis dalam penerbitan obyek sengketa,
Register : 26-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 35/PID.TPK/2019/PT DKI Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Heru Widjatmiko, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : Aryono Prasodo
596 — 249
Terbanding/Terdakwa : Aryono Prasodo
596 — 249
masyarakat, karena pidana yang dijatuhkantidak berimplikasi negatif terhadap kepercayaan masyarakat atas upayapenegakan hukum di Indonesia.Bahwa, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalamtindak pidana korupsi adalah sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan sematamata sejumlahkerugian keuangan negara yang diakibatkan.Bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam perkara ini tidak didasarkan pada alasan yang substansiil
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
258 — 137
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
258 — 137
pada asasasas umumpemerintahan yang baik sesuai Pasal 3 UndangUndang Nomor : 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme ; Menimbang, bahwa dari dalildalil gugatan Para Penggugat dan dalildalilbantahan Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akanmempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa ini mengenai apakahtindakan Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa a quo dari segikewenangan, formal prosedural maupun substansiil