Ditemukan 2775 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ataupun apapun atasan atabui atamuan atapen atapin adapun atahun atupun
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum
Register : 09-02-2015 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 78/PID.B/2015/PN RAP
Tanggal 17 Oktober 2016 — Pidana - ABDUL QODIR JAILANI HASIBUAN Alias QODIR
143 — 31
  • kepada Soedarsono, SH, MH sejak awal tahun 2003 sebagaitukang dodos (panen);Bahwa Terdakwa adalah seorang suami dan ayah yang berkewajibanmemenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan pekerjaan sehariharinyaadalah mendodos buah kelapa sawit yang mendapat upah dari pemilikkebun kelapa sawit dan dalam perkara ini Terdakwa bekerja melakukanpanen (mendodos) kelapa sawit milik Soedarsono, SH, MH sejak kebuntersebut diambil alin penguasaannya oleh Soedarsono;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang alas hak atapun
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG
Register : 05-08-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 9/Pdt.G/2014/PN.Rkb
Tanggal 18 Maret 2015 —
26 — 1
  • Rkbpernah dibayarkan atapun ditempel terhadap surat jalan milik orang lainyang juga sebelumnya pernah dibayarkan.Selain daripada menyiasati Surat jalan tersebut, Sdri. Liyan Wihana danSdri.Neni Mandasari juga merubah Laporan Petugas Timbang (FormulirPenimbangan Bokor) yang sebelumnya pernah difax ke Kantor Pusat danselanjutnya menghapus data nama suplayer dan tanggal yang terteradalam formulir tersebut digantikan atas nama Sdr. Resky Winantoataupun Sdr. Nevri Aprianto dan juga Sdr. H. Bibih.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PT GORONTALO Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO
Tanggal 4 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : KURNIA DEWI MAKATITTA, SH. MH
Terbanding/Terdakwa : YURIKA S RAUF, S.PT ALIAS IKA
182 — 69
  • RAUF, S.Pt alias IKA memerintahkan kepada SaksiWidyan Adjami untuk melakukan pembayaran pembelian barang meubelairkepada Saksi Irma Dai sejumlah Rp89.180.000 (setelah dipotong pajak)padahal kontrak maupun surat perjanjian atas sewa atapun pembelianmeubelair tersebut tidak tidak ada (tidak pernah dibuat).h. Terdakwa YURIKA S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 27-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 522 K/PID/2016
Tanggal 27 Juli 2016 — H. ASBIH Bin MUHAMMAD Bin SALEH, DKK
118 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Aka Wilis karena berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi AkaWilis di depan persidangan ini mengakui bahwa Saksi Aka Wilis lah yangberinisiatif sendiri untuk melakukan Scan Komputer terhadap "suratpernyataan tanah tidak sengketa dengan luas 4500 M*" tersebut, tanpaada permintaan atapun suruhan dari Terdakwa III /Pembanding;Fakta keterangan saksi Liek Santoso yang terungkap di persidangantingkat Pertama tidak ada keterangan Saksi Liek Santoso yangmenyatakan
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-06-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 79/PID.B/2012/PN-GST
Tanggal 20 Juni 2012 — SUARNI LAOLI Als. SIBAYA FANDI Als. KASUA
138 — 123
  • Rekonstruksi dan Kedua Korban di TKP tanggal 18 Januari 2012, telahterungkap bahwa korban Torotodo Laoli alias Ama Desi telah meninggal dunia akibatluka robek di kepala dan leher yang menyebabkan perdarahan hebat akibat kekurangandarah, demikian pula korban Felina Hura alias Ina Desi, disimpulkan telah meninggaldunia akibat lukaluka yang dideritanya menyebabkan pendarahan yang hebat akibatkurang darah ;Bahwa meninggalnya kedua korban suami isteri tersebut bukanlah disebabkan olehfactor/variable lainnya atapun
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 21-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1331/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
DEDI SEPTYANTO,SH
Terdakwa:
NURUL HAKIM
218 — 118
  • Teroris/2018/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa permufakatan jahat dapat diartikan adanya permufakatandari beberapa orang untuk menyamakan pemikiran, baik dalam perencanaan ,pelaksanaan atapun setelah pelaksanaan perbuatan jahat, yang dalam hal iniadalah perbuatan yang dikwalifisir sebagai tindak pidana terorisme.Menimbang, bahwa ketentuan mengenai percobaan melakukan tindakpidana sebagai mana diatur dalam pasal 53 KUHP.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-06-2016 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 123/Pdt.G/2016/PN DPK
Tanggal 26 Juli 2017 — 1. SANIH 2. TINAH., Dkk Melawan 1. EMPI 2. IJO., dkk
165 — 182
  • TANAH OBYEK SENGKETA ini, oleh pemiliknya, yaituSAFIlHaliasTEPLE bin NABAN semasa hidupnya sampai dengan meninggal 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor :dunia belum pernah DIJAMINKAN HUTANG atapun DIJUAL kepadasiapapun, termasuk tidak pernah dijual kepada ASAD bin NAMANalias ASAD bin MAMAN;3. Memerintahkan Pihak : PEMERINTAH KELURAHAN GROGOL/(T.X IX) untukmenghapus/mencoret persil TANAH OBYEK SENGKETA dari daftarGirik C.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Waris
Register : 21-03-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 405/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Mei 2013 — NY CARITA SMITH MELAWAN: 1. AHLI WARIS NY. MAULI REGINA SIAHAAN (NY. MAULI REGINA SCHULZ SIAHAAN). 2. AHLI WARIS HERMAN CHARLES ALEXANDER SCHULZ. 3. AHLI WARIS RUDOLF ARMAND CHRISTIAN SCHULZ. 4. AHLI WARIS NY LITA AURELIA DEWI SCHULZ. 5. AHLI WARIS BONAR PAULUS SALOMO SCHULZ. 6. AHLI WARIS NY CAROLINA NUSANTARI SCHULZ. 7. AHLI WARIS NY VIDIA VICIA SCHULZ. 8. PT SAC NUSANTARA. 9. PT SACNA GRAHA EKA. 10. PT SOELINA INTER KARYA PROCESSING 11. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA RAYA KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI cq KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA.
345 — 116
  • immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yangharus dibayar dengan tunai dan sekaligus setelah putusan diucapkan ;Menghukum TERGUGAT KESATU, TERGUGAT KEDELAPAN, TERGUGATKESEMBILAN dan TERGUGAT KESEPULUH untuk membayar uang paksa/dwongsom sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) seharisetiap keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan;Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada perlawanan, verzet, banding, atapun
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Umum Pencurian
Register : 04-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 04-K / PM I-03 / AD / I / 2016
Tanggal 29 Februari 2016 — Sertu Tarida Saragih
111 — 12
  • barang sesuatu atau tindakan denganjalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyatasendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkansesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yangdikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa)sehingga penguasa nyata terhadap barang tersebut, telahberalih dari penguasa orang lain kepadaa penguasa siPetindak dengan jalan tidak sah.Bahwa yang dimaksud dengan "seluruh atau sebagian,disini adalah suatu barang yang diambil oleh sipelaku bisaseluruhnya atapun
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 407/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
H. NURDIN SAKE
Tergugat:
1.N.V. TANJUNG
2.AMIRUDDIN DJUMADI
3.MOHAMAD SIDIK
4.NY. Hj. RUKMINI Alias NY.Hj. SITI RUKMINAH
5.PT. PROGISA UTAMA
6.KURNIAWAN GODJALI alias KING atau ahli waris apabila KURNIAWAN GODJALI alias KING
7.IYAN RASMANA BIN SYAMSUDIN
8.IVAN SUPRIYATNA BIN SYAMSUDIN
9.HERIYATNA BIN SYAMSUDIN
10.SHANTI BINTI SYAMSUDIN
11.NOVIYANTI BINTI SYAMSUDIN
12.TRISNA BIN SYAMSUDIN
13.RANI BINTI SYAMSUDIN
14.MUCHTAR BIN ADANG Almarhum, atau ahi warisnya NANA DIANAH BINTI BAKAR
15.MARDIANAH BINTI MUCHTAR
16.MARLINDA BINTI MUCHTAR
17.AINI PURTANTI BINTI MUCHTAR
18.WIRYA ATMAJA BIN ADANG Almarhum, atau ahliwarisnya, SANAH BINTI SADEL
19.WIRDIANAH BINTI WIRYA ATMAJA
20.WAHYUDI BIN WIRYA ATMAJA
21.NURLELA BINTI WIRYA ATMAJA
22.R. WIJAYA BIN WIRYA ATMAJA
23.FAJAR MAULANA BIN WIRYA ATMAJA
24.ANDI BIN WIRYA ATMAJA
25.ADJIZ GUNAWAN WIBOWO
26.UFUK PENDOWO WIBOWO, S.E
27.RAVELI WIJAYA
28.AINI RACHMAWATI Bi
159 — 250
  • Demikian juga point 47 hanya menyimpulkan adanya perbuatanTergugat Il mengaku sebagai pemilik, tanoa menguraikan bagaimana bentukperbuatan pengakuan kepemilikan tersebut, dan atapun mengalihkan, tanpamenguraikan bagaimana realisasi perbuatan pengalihan tersebut sertamelakukan jual beli, tanpa menguraikan bagamanana realisasi jual beli tersebut;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatanterhadap Alias Bin Bodong, Direktur PT Tanjung yang diwakili ahli warisnya .yang dalam hal ini
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 17 Februari 2020 — Penggugat:
1.IDA WAYAN JELANTIK
2.IDA NYOMAN RAI
3.IDA MADE JELANTIK
Tergugat:
PT. PERTAMINA PERSERO
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram
2.Ir. GIRI SANTOSO
97 — 71
  • SAID, dan tidak ada pencatatanmengenai surat keterangan pinjam pakai pada Pemerintah KabupatenLombok Barat.Adalah sesuatu yang tidak masuk akal apabila pejabat pemerintah sepertiBupati Lombok Barat menerbitkan surat keterangan pinjam pakai atas tanahpihak lain diluar aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanpa terlebihdahulu melakukan pemeriksaan data kepemilikan ataupun status hukumtanah yang akan diberikan keterangan pinjam pakai kepada KantorPertanahan Setempat.Selain itu tidak ada pembukuan atapun
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 68/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 41
  • publik 14 hari,Kalau ada komplen dari masyarakat umum yang ada di daerah maupunsesama anggota K2 ingin komplen hasil kelulusannya maka surat edaranKemenpan RB waktu itu dipakai oleh Pemerintah Daerah untuk membuattim verifikasi.Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi terdiri dari karena pengalaman dari K1maka Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang terdiri dari Pemerintah Daerahsendiri termasuk di dalamnya ada unsure kepolisian dan ada unsur Kejaksaandan kami minta kepada Pemerintah Daerah supaya dari K2 atapun
Pengadilan PA WATES Perdata Agama Harta Bersama
Register : 08-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PA WATES Nomor 549/Pdt.G/2013/PA.Wt
Tanggal 25 September 2014 — PENGGUGAT - TERGUGAT
73 — 9
  • Semua jendela atapun pintu luar sudah terpasangsebelum Penggugat dan Tergugat menempati rumah kecuali pintu Kamarakan, tetapi semua pintu kamar tetap didanai orang tua Tergugat sampaipembangunan rumah dikatakan sempuna termasuk fenising rumah sepertimengecat tembok ataupun fenesing pintu maupun jendela.Tidak benar pertama kali menempati tidur di ruang tengah hanya memakaialas tikar dan kasur, yang benar orang tua Tergugat telah memfasilitasikepada Tergugat 1 buffet besar, 2 tempat tidur, 2 almari
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat:
1.CHICCO ADAM PASARIBU
2.DHODI SURYA DARMA
3.ANGGA SAPUTRA.
4.TOMI OKTARJI
5.ZUL FITRI
6.JEHSKIEL SIBARANI
7.PRISKA D PARDOSI
8.FADILLAH SYAFITRI NASUTION
Tergugat:
PT. TRANS RETAIL INDONESIA Cabang Carrefour Citra Garden Medan
84 — 33
  • Permana, Juli Adriana,Marti Simamora, Rudi Sutrisno, Muzdalifah, Adi Prihasmoro, RomyEmbara, Artha Arfandi dan Mahatma Bona, kesemua merupakankaryawan Divisi Human Resources dan Divisi Legal pada PT.Trans Retail Indonesia, yang berdomisili hukum di Kantor PusatPerseroan Gedung Carrefour Lantai 3, Jalan Lebak Bulus RayaNo.8, Jakarta, baik secara sendirisendiri atapun bersamasamaberdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 18 Agustus 2020, yangselanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 269/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat:
NU IM HAKIM
Tergugat:
PT. TRANS RETAIL INDONESIA / CARREFOUR MEDAN FAIR
111 — 32
  • Trans Retail Indonesia, yangberdomisili hukum di Kantor Pusat Perseroan Gedung CarrefourLantai 3, Jalan Lebak Bulus Raya No.8, Jakarta, baik secarasendirisendiri atapun bersamasama berdasarkan Surat Kuasa,Halaman 2 dari 83Putusan Nomor 269/Pdt.SusPHI/2020/PNMdntertanggal 11 September 2020, yang selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara ini;Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan ke persidangan;Telah mendengar
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 73/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
DARMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
62 — 26
  • publik 14 hari,Kalau ada komplen dari masyarakat umum yang ada di daerah maupunsesama anggota K2 ingin komplen hasil kelulusannya maka surat edaranKemenpan RB waktu itu dipakai oleh Pemerintah Daerah untuk membuattim verifikasi.Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi terdiri dari karena pengalaman dari K1maka Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang terdiri dari Pemerintah Daerahsendiri termasuk di dalamnya ada unsure kepolisian dan ada unsur Kejaksaandan kami minta kepada Pemerintah Daerah supaya dari K2 atapun
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 50/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 8 Juni 2018 — -. KETUA PENGURUS KOPERASI PRODUSEN TERNAK SEJAHTERA vs -. SERVASIUS PODHI, S.H.
63 — 38
  • pula dalil Tergugat Rekonvensi bahwa la tidakmempertanggungjawabkan temuan yang dilakukan oleh auditor Wartono karenakerugian tersebut adalah kerugian saat panen karena manejemen kandang tidakbagus dan murni kerugian koperasi dan audit dilaksanakan setelah TergugatRekonvensi telah nonaktif sebagai manejer koperasi; yang menurut Majelis HakimBanding alas an penolakan audit yang dilakukan oleh auditor Wartono tersebuttidak punya nilai pembenar karena murni kerugian koperasi atau kerugian saatpanen atapun
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 70/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
JAHARUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 23
  • Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi terdiri dari karena pengalaman dari K1maka Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang terdiri dari Pemerintah Daerahsendiri termasuk di dalamnya ada unsure kepolisian dan ada unsur KejaksaanHalaman 68 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRdan kami minta kepada Pemerintah Daerah supaya dari K2 atapun masyarakatlainnya bisa menjadi bukan sebagai anggota tim verifikasi untuk memantau,maka dibuatlah waktu itu kesepakatan dengan Pemerintah Daerah ada TimPemantau
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 67/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MULIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 28
  • publik 14 hari,Kalau ada komplen dari masyarakat umum yang ada di daerah maupunsesama anggota K2 ingin komplen hasil kelulusannya maka surat edaranKemenpan RB waktu itu dipakai oleh Pemerintah Daerah untuk membuattim verifikasi.Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi terdiri dari karena pengalaman dari K1maka Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang terdiri dari Pemerintah Daerahsendiri termasuk di dalamnya ada unsure kepolisian dan ada unsur Kejaksaandan kami minta kepada Pemerintah Daerah supaya dari K2 atapun
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2010 — Putus : 25-08-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 111/Pid.B/2010/PN.Pks
Tanggal 25 Agustus 2010 — ABDILLAH NADJI KUDDAH
133 — 37
  • Jasa Pemerintah, PP No.37tahun 2006, PP No.21 tahun 2007).Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur dakwaan Subsidair inisudah tercakup dalam dakwaan Primair yang mempunyai ruanglingkup yang lebih luas dari dakwaan Subsidair hanya saja dalamdakwaan Subsidair terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, halini merupakan bagian dari unsur melawan hukum, hanya. sajamempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanya berkaitandengan kewenangan, jabatan atapun