Ditemukan 3183 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat ternuat terkiat
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 159/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat:
ROYKE OTNIEL HEUMASSE
Tergugat:
1.ARNIS KAPITAN
2.PT. PEMALUT UTAMA, Direkturnya ARNIS KAPITAN selaku Penanggung Jawab
3.PT. BANK MANDIRI EKS BAPINDO CABANG AMBON atau PIMPINAN CABANG PT BANK MANDIRI PERSERO TBK CABANG AMBON PANTAI MARDIKA
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PUSAT CQ. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG AMBON
5.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
Turut Tergugat:
1.NOTARIS MUHAMMAD GIMIN KOTTA, SH
2.NOTARIS TUASIKAL ABUA
184 — 95
  • Sesuai ketentuan Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah telah diatur secara tegas bahwa kepemilikanatas tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat atas nama pemiliknya ataudengan kata lain sertifikat merupakan bukti yang terkuat terhadapkepemilikan atas sebidang tanah.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
NASIYANI
Tergugat:
1.ARYULIANSYAH
2.ACHMADI
Turut Tergugat:
CAMAT SAMARINDA ULU
67 — 16
  • bukanlah untuk membantah atau menerangkan sebaliknyasebagaimana Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa juga berdasarkan surat bukti dari Tergugat I yangberupa Surat Permohonan Aryuliansyah, Surat Pernyataan Pembatalan LurahHalaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pat.G/2020/PN SmrGunung Kelua, Surat Pernyataan Pembatalan Camat Samarinda Ulu, MajelisHakim berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 107 atas nama Nasiyani,bahwa adalah Sertifikat yang merupakan bukti yang terkuat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-12-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 212/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 12 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : H. ZAINAL ABIDIN Diwakili Oleh : LA ODE BENI, SH
Terbanding/Tergugat I : HASANUDDIN
Terbanding/Tergugat II : BAKRI
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Cq. Kabid Tata Ruang DPU-PU Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Terbanding/Turut Tergugat III : Lurah Kelurahan Sungai Parit
Terbanding/Turut Tergugat IV : Camat Kecamatan Penajam
96 — 65
  • Bahwa berdasarkan buktibuktitersebut dan dihubungkan dengan isi Surat Pernyataan KesaksianPenguasaan Tanah yang dibuat oleh TERGUGT dan TERGUGAT Il,menunjukan bahwa bila saat ini benar ada/terdapat Penguasaan orang lain(PENGGUGAT) di atas obyek tanah yang dimaksud maka yang lebih berhakadalah orang yang menguasai saat ini yaitu PENGGUGAT, apalagi sudahmemiliki Sertifikat Hak Milik sebagai bukti yang terkuat dan sempurnaberdasarkan ketentuan UndangUndang;Bahwa SURAT PERNYATAAN KESAKSIAN PENGUASAAN
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 334/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat IV : Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si, Diwakili Oleh : Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si,
Terbanding/Penggugat : Yayasan Mutiara Bangsa Nusantara
Terbanding/Turut Tergugat : PT. ALIGA INTERNASIONAL PRATAMA,
Turut Terbanding/Tergugat VIII : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat VI : Hj. YANI SURYANI, SH.MKn.,
Turut Terbanding/Tergugat II : WOLLY JONATHAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT , BANTEN. Tbk bank BJB Kantor Cabang Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat V : ARRY SUPRATNO, SH,
Turut Terbanding/Tergugat III : Drs. UMAR ALI YANTO, SH,
Turut Terbanding/Tergugat I : Drs. ADING SUTARNO
98 — 71
  • Bahwa balik nama sertifikat hak atas tanah adalah suatu keputusan tata usahanegara, lebih lanjut Sertifikat Hak Milik merupakan akta autentik, yangmempunyai nilai pembuktian terkuat dan terpenuh, sehingga hakim a quoterikat atas kebenarannya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Olehkarena itu, proses pengujian sertifikat harus lebih didahulukan melaluiPeradilan Tata Usaha Negara;9.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata Tanah
Register : 18-02-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Unr
Tanggal 15 Oktober 2014 — SLAMET WIDODO
105 — 21
  • mestinya, meskipuntelah dibuat secara formal melalui akta PPAT, namun oleh karena perjanjiantersebut diselimuti oleh kepurapuraan dan atau mengandung unsurpembohongan dan pemalsuan, maka sudah sepatutnya bila perjanjian jual beliatas tanah obyek sengketa tersebut dibatalkan menurut hukum;Menimbang, bahwa memperhatikan petitum angka 2 gugatan Penggugat danbantahan Tergugat I maupun Tergugat II tersebut, Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 05-09-2014 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 401/Pdt.G/2014/PN.Bks
Tanggal 26 Agustus 2015 — 1. SINAH Binti RIDAN, 2. SARIH Bin RIDAN, Timur. 3. TANIN Bin RIDAN, RW.005, 4. JEMBAR Bin RIDAN, 5. MAEMUNAH Binti RIDAN,Kota Bekasi. 6. IMAH Binti NAIN, RW.011, 7. ENTONG Bin PANJUL, 8. YATIH Binti PANJUL, 9. NASA Binti PANJUL, 10. MASAD Bin PANJUL, 11. MARTA Bin NOSIN, 12. NARTI Binti NOSIN, 13. SAIDAH Binti NOSIN, Timur. 14. SANIH Bin NOSIN, 15. SUNIH MARYANIH sebagai Para Penggugat Melawan 1. DJOIN sebagai Tergugat I 2. INAH binti DJOIN, SUKAI binti DJOIN, INDAH binti DJOIN, DARYANIbinti DJOIN, DARSIAH binti DJOIN, YATIH binti DJOIN, LILIS binti DJOIN, semuanya adalah Para Ahli Waris ROIJAH sebagai Tergugat II 3. Dra. WARTINI SUKARDJO sebagai Tergugat III 4. NOTARIS/PPAT DAHLINA JURNAELI,SH sebagai Tergugat IV 5. Yayasan Waqaf Al Muhajirien sebagai Tergugat V 6. MASDAR LIRA, S.H, NOTARIS / PPAT sebagai Tergugat VI 7. 7. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi sebagai Turut Tergugat
117 — 20
  • terjadinyaperalihan status hak dari hak milik Nomor 2579 menjadi hak guna bangunanNomor 4277, apakah peralihan status hak tersebut atas permohonan Tergugatlll mengingat dari catatan peralihan hak yang terdapat pada surat buktibertanda 1T.V1, TT20 (vide bukti surat bertanda P20) tersebut, hak gunabangunan dimaksud hanya berlaku selama 20 (duapuluh) tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria disebutkan bahwa hak milikadalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama Waris Islam
Register : 24-05-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PA GRESIK Nomor 916/Pdt.G/2016/PA.Gs
Tanggal 21 Februari 2017 — PENGGUGAT 1, II, III vs TERGUGAT
85 — 21
  • Metatu, dengan Surat Ukur Nomor 380/06.20/2000,tertanggal 18 Nopember 2000, Seluas 3.336 m* (tiga ribu tiga ratus tiga puluhenam meter persegi) atas nama TERGUGAT ASLI tersebut adalah milikTergugat secara pribadi dan diatasnya telah dibangun sebuah rumah, yangdiperoleh dari hasil kerja kerasnya selama ini (Bukti T7), dan tidak adahubungan dan sangkut pautnya dengan tirkah Almarhum AYAH PENGGUGATDAN TERGUGAT dan Almarhumah XXX 2 alias Bawuk XXX 2 (Pewaris).Bahwa Sertifikat Tanah adalah bukti yang terkuat
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 06-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 274/PDT/2017/PT.MEDAN
Tanggal 18 Oktober 2017 — PAIDJAH (AHLI WARIS ABDUL KIRANI), DKK VS DARSONO HADY DA RUSLIM LUGI ANK, DK
61 — 54
  • Medan Timur, seluas : 133 M2, tanggal 09Oktober 2002;> Bukti P 3 dan Bukti P4, sesuai ASLI terlampir;FAKTA HUKUM :Bahwa sesuai uraian uraian diatas, sejatinya Sertifikat Hak Milik (BuktiP 1) milik Penggugat adalah merupakan AKTA AUTENTIK yaitu alatbukti terkuat atas kepemilikan suatu tanah, karena perolehan tanah sesuaiBukti P 1 tersebut telah ditempuh oleh Penggugat sesuai prosedurhukum atau ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia yaitu sesuaiPasal 19 ayat 1 dan 2 Undang Undang No. 5 Tahun 1960
    SERTIFIKAT HAK MILIK SESUAI UU3.2.Bahwa Sertifikat Hak Milik sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf C, dan Pasal 20ayat (1) Bagian Ill, Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria : berbunyi : Pemberian surat surat tanda bukti yangberlaku sebagai alat bukti yang kuat dan Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah;Bahwa sesuai Pasal 36 ayat (2) UU Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasi Manusia yang menyatakan :Tidak Boleh Seorangpun DirampasMiliknya
Pengadilan PN ENREKANG Perdata Tanah
Register : 10-01-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN ENREKANG Nomor 01/PDT.G/2011/PN. EKG
Tanggal 30 Juni 2011 — PENGGUGAT : Drs. ABD. HAKIM Para Ahli Waris Alm. SIADY DARMA : (MUNIRAH, PANGERANG SIADY, SYAMSUL SIADY (CACCU), MURSID SIADY, UKKAS SIADY, WAHIDAH SIADY, HANIAH Binti SIADY, HAMRA BINTI SIADY, MUIS SIADY) TERGUGAT I 2. Negara RI Cq Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang : (TERGUGAT II)
127 — 8
  • sampai diajukannya jawaban ini tidak pernah ada pihakpihak termasuk Pallawa danPuang Nusi dan ahli waris yang mengajukan keberatan;Bahwa oleh karena SHM No. 28/ Desa Mataran tanggal 10 Mei 1978, atas nama SiadyDarma diterbitkan oleh pejabat Negara yang berwenang, sesuai prisedur hukum yangberlaku, dan tidak pernah dibatalkan maka SHM tersebut sah adanya;Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria, yang menyatakan bahwa Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 22-10-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 248/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2019 — YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA (Diwakili oleh : Dr. Amiruddin Yahya, S.Pd.I., dkk) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI ; YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM (Diwakili oleh : Drs. H. Faisal Hasan, dkk)
341 — 218
  • Hal demikian juga dinyatakan dalam bagian Penjelasan atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi "Sebagaialat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam AktaNotaris harus diterima, kecuali pinak yang berkepentingan dapat membuktikan halyang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan Pengadilan.Mengacu pada ketentuan tersebut, secara hukum Tergugat wajib meyakinikebenaran atas Akta Nomor 5 tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat oleh NotarisAnisa
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 18-11-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat:
1.Rusino
2.Syafruddin MS
3.Gustimar
4.Dalwidis
5.Sumarji tamsir
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
Intervensi:
YOSI EFITRI
187 — 244
  • YUNUS dan NASIMAL KARIM;Menimbang, bahwa disisi lain, tanah objek terperkara yang diklaimsebagai fasilitas umum pada faktanya merupakan kepemilikan dari TergugatIl Intervensi yang dibuktikan dengan sertipikat hak milik sebagai alat buktikepemilikan yang terkuat dan terpenuh berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku, dan diperoleh berdasarkan akta otentik berupa AktaJual Beli yang dikeluarkan oleh pejabat resmi untuk itu, sehingga Tergugat IIIntervensi dapat diartikan sebagai pemilik tanah
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 461/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : Aditya Pramudita Kho Diwakili Oleh : Aditya Pramudita Kho
Terbanding/Tergugat I : P.T. Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Binartha
Terbanding/Tergugat II : Drs. Paulus Sugeng Orisiswanto Soetantijo, M.M.
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat I : Bonny Sugiharto Kho
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H.M.Kn.
95 — 72
  • Hal ini sesuai dengan bukti kepemilikan yangdiakui adalah Sertipikat sebagai bukti kKepemilikan terkuat atas tanahsebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) PP No.10/1961 Jo. Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 08-05-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 39/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 20 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat I : Raman Kurnia Diwakili Oleh : Junaidi, SH.,MM.
Terbanding/Tergugat IV : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah.
Terbanding/Tergugat II : Kepala Unit Pelayanan Bandar Udara Rembele
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah
Terbanding/Tergugat III : Gebenur Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Cq. Dinas Perhubungan Aceh Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Perhubungan Aceh Cq. Ir. Burhanuddin, MM
Terbanding/Tergugat I : Menteri Perhubungan RI Cq. Dirjen Perhubungan Udara
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Yanuar Bey dan Rekan
Turut Terbanding/Penggugat II : Marlina Diwakili Oleh : Junaidi, SH.,MM.
43 — 30
  • Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal6.b. Hak Milik dapat beralih dan dialinkan kepada pihak lain ;Berdasarkan point 2,3,4 dan 5 diatas, penerbitan Sertifikat Hak MilikNo.187 Desa Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam tanggal terbit 2Agustus 2013 dengan Surat Ukur No.73 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013dengan luas 1.242 A.n.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — SUPRIATMAN, S.Pd
162 — 52
  • Nomor 224 Tahun 1961, maka kepemilikan tanah an. 166 orang(Rahmat Hidayat, dkk) berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM yangmerupakan Hak atas Tanah yang paling Terkuat kemudian pada tanggal29 Mei 2013 Saksi H. Usman Effendi seolaholah diajukan PermohonanPenurunan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan oleh 166 orangpemegang SHM (an. Rahmat Hidayat, dkk), padahal tujuannya agar PT.Bogorindo Cemerlang dapat memiliki tanah bekas HGU PT.
    Nomor 224 Tahun 1961, maka kepemilikan tanah an. 166 orang(Rahmat Hidayat, dkk) berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM yangmerupakan Hak atas Tanah yang paling Terkuat kemudian pada tanggal29 Mei 2013 Saksi H. Usman Effendi seolaholah diajukan PermohonanHim 54 dari 305 him Putusan No. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BDGPenurunan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan oleh 166 orangpemegang SHM (an. Rahmat Hidayat, dkk), padahal tujuannya agar PT.Bogorindo Cemerlang dapat memiliki tanah bekas HGU PT.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
1.YUSNANI TANJUNG
2.SISKA CHRISNAYANTI
3.RADITYA RIENALDI
4.WINDA TRIANA PUTRI
5.TANTY PERMATA SARI
6.MUHAMMAD EMIR FAISAL
Tergugat:
1.ROCKY MARCIANO BAWOLE
2.Syafri Anwar
Turut Tergugat:
1.LURAH TELUK AIR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TJ BALAI KARIMUN
147 — 81
  • pembaharuan Sertefikat Hak Milik No. 00889/Telukair,Gambar situasi No. 00332/Telukair Tahun 2016, sehingga berdasarkan padaaturan Pasal 32 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 berlaku mengenai daluwarsaterkaitdenganapabilatidakadakeberatan dalam kurun waktu5 (lima)tahun sejak diterbitkannya sertefikat, maka pihak lain/pihak manapun tidakdapat menuntut kembali:Bahwa berdasarkan pada Pasal 20 Ayat (1) UndangUndang No. 05 Tahun1960 tentang Undangundang Pokok Agraria berbunyi Hak Milik adalah hakturunmenurun, terkuat
    dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah;Aturan diatas menegaskan bahwa HAK MILIK memliki keistimewaan dalamhal pembuktian mengikat secara turunmenurun, terkuat dalam halpembuktian dihadapan hukum serta terpoenuh hak kepemilikan seseorangatas tanah tersebutIll.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 25-06-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/PDT.SUS/GUGATAN LAIN-LAIN/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 2 September 2013 — NENENG KOMALASARI >< IVAN GARDA, SH, S.Sos dan EGGA INDRAGUNAWAN, SH., CS
282 — 104
  • Kendatipun masalah kepemilikan dari Tanah Terperkara masih menjadimasalah karena belum adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Republik Indonesia sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh ;3 Bahwa gugatan Penggugat bertambah tidak jelas setelah Penggugat dalam gugatan danPetitumnya pada halaman 16 angka 26 dan halaman 19 angka 4 memohon sita jaminandan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut. Padahal dalam perkarakePailitan, sita jaminan tidak ada.
    Kewenangan negara, yang dalamhal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah untuk mengaturperuntukan dengan memberikan sertifikat atas tanah sebagai tanda bukti hakyang terkuat dan terpenuh ;8 Bahwa Turut Tergugat II hingga saat ini menegaskan bahwa Tanah Terperkaraadalah Tanah Negara.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-07-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 108/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat:
B.SETYOWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO
Intervensi:
BUPATI MOJOKERTO
183 — 116
  • Bahwa dalam Ketentuan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok PokokAgraria Pasal 20 berbunyi:(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, denganmengingat ketentuan dalam pasal 6.Bahwa Penggugat beserta saudara kandungnya mendapatkan hartawaris dari kakeknya berupa tanah pertanian dengan bukti Leter CNo.50 atas nama Dolah P.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 11-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 96/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : PT. YUDHA PUTRA KALTIM Diwakili Oleh : WILIATER BUTAR BUTAR, SH.
Terbanding/Penggugat I : ALIANNUR
Terbanding/Penggugat II : M. ABD GANI
Turut Terbanding/Tergugat II : H. ARDI
Turut Terbanding/Tergugat III : LIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : ACMAD TULEANG
Turut Terbanding/Tergugat V : H. SYAHARIDDIN ALS ONDING
Turut Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA SAMARINDA
46 — 29
  • SesuaiUU No.5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA) dalam Pasal 20, disebutkan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6(hak katas tanah mempunyai fungsi sosial).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2386 K/Pdt/2012
Tanggal 19 Agustus 2013 — AHLI WARIS ALM. R. AQIS ADIPURA, dkk vs 1. KOMAR HIDAYAT bin R. HAYAT, dkk
147 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak ada hubungan hukum dan kepentingan yang jelas denganpara TergugatTergugat I, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X begitu jugakepentinganya kepada Tergugat XIX dalam hal ini Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bandung, sehubungan pada waktudiajukannya gugatan oleh para Penggugat dalam perkara ini, para Penggugat tidakdapat membuktikan Hak Kepemilikanya, yang sesuai UndangUndang PokokAgraria Nomor 5 Tahun 1950, bahwa Sertifikat Hak Milik adalah sebagai bukti hakmilik terkuat
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 13-06-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Kla
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 12
  • Bahwa adalah sangat mengherankan apabila Tergugat dan Tergugat Il11.12.tidak memasukkan Penggugat ke dalam daftar nominatif karena Penggugatmerupakan pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(3) UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum karena Penggugat adalahpemegang Sertipikat Hak Milik yang menurut UndangUndang Nomor 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh