Ditemukan 2809 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemcurian pecurian penurian pemukinan
Penelusuran terkait : Menampung Memanfaatkan Melakukan pengolahan dan pemurnian Pengangkutan Penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang iup Iupk atau izin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
336 — 604
  • Daerahprovinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut menjadikewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.Halaman 211 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJMMenimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufCc diberikan oleh: b). gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasipengolahan dan/atau pemurnian
    berikut:Pasal 38 ayat (2):Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atauCc. pencabutan izin.Pasal 39Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf adiberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatanmasingmasing paling lama 10 (Ssepuluh) hari kalender.Pasal 40(1) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untukpengolahan dan/atau pemurnian
    kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)huruf b(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atauseluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakandalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.Halaman 221 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJMPasal 41Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 38 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, IUPOperasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-04-2003 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 25/Pdt/G/2002/PN.DUM
Tanggal 15 April 2003 — PENGGUGAT I : 1. Pertamina; PENGGUGAT II : 2. PT. Caltex Pacific Indonesia (PT.CPI) VS TERGUGAT I : 1. Ujang Sonik; TERGUGAT II : 2. Abdul Karim; TERGUGAT III : 3. Lurah/Kelurahan Batang Serosa; TERGUGAT IV : 4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis; TERGUGAT V : 5. Bupati Bengkalis; TERGUGAT VI : 6. Syahril Amp; TERGUGAT VII : 7. Suhendry; TERGUGAT VIII : 8. Marzuki; TERGUGAT IX : 9. KASRAN
102 — 56
  • Majelis, kuasa PenggugatPenggugat menyatakan ada perubahanperubahan yang bersifat redaksional, lalu kuasa Penggugat menyerahkan perubahan perubahan tersebut karena jumllahnyaaa hampir disetiap lembar dari guggatanpenggugat, maaka kuasa Penggugat menyerahkaaan perubahan tersebut kepada MajelisHakim sebagai berikut :KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGATPenggugat I (Pertamina)Penggugat I (Pertamina) adalah Perusahaan milik Negara yang bergerak dibidangpengusahaan Minyak dan Gas Bumi yaaang meliputi Explorasi, Pemurnian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 06-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 K/TUN/LH/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS I. BUPATI ACEH TAMIANG., II. PT. TRIPA SEMEN ACEH;
548 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IUP Operasi Produksi meliputi konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan danpenjualan;(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksidapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1);Bahwa PT Tripa Semen Aceh selaku pemegang IUP dapatmelakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan,baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi (Pasal90 UU Minerba juncto Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-03-2012 — Putus : 16-07-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juli 2012 — PT. Intitirta Primasakti;Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
118 — 84
  • ;Bahwa dikarenakan PENGGUGAT bukanlah pelaku usaha yang khusus bergerak dibidang usaha jasa pertambangan, melainkan sebagai pelaku usaha di bidang inti yangmelaksanakan kegiatan seperti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualanjuga pasca tambang maka kewajiban untuk memiliki IUJP bukanlah suatu keharusan.;56 Bahwa dikarenakan oleh halhal sebagaimana telah dijelaskan dalam butirbutirsebelumnya keberadaan Permen Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 13-02-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — PT. ENERGI BARA UTAMA VS I. BUPATI KUTAI KERTANEGARA., II. PT. GLOBALINDO INTI ENERGI;
103 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2010, TERGUGAT IlINTERVENSI telah mengajukan peningkatan IUP EksplorasiTERGUGAT Il INTERVENSI melalui Surat Permohonan Nomor :011/GIEDIR/IV/IUP/2010 kepada TERGUGAT untuk dapat melakukankegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan sertapengolahan pemurnian dalam Wilayah lIzin Usaha Pertambangan(WIUP) seluas 2.256,08 Hektar (Sesuai dengan hasil feasibility study,Halaman 18 dari 56 halaman.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-08-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Desember 2016 — RENDRA, SS Bin H.Ir. ASEP SUPRIHAT alm ( Terdakwa)
342 — 614
  • Water Purification System(item no. 15) NAMA KOMPONENSPESIFIKASI DI KONTRAKHASIL PEVERIKSAAN Sistem pemurnian air Their design which is basedon many years of fieldexperience makes themeconomical easy to install andsimple to operateThese generally containingthe cation and anionexchangeWhich are absorbed by theanion exchanger w hen w aterpasses throught it, the ordemineralised w ith only tracesof dissolved solid present inthe treated water emerging isdeionised or demineralisedwith only traces of dissolvedsolid
    No. 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg pemurnian air Their design which is basedon many years of fieldexperience makes themeconomical easy to installand simple to operateThese generally containingthe cation and anionexchangeWhich are absorbed by theanion exchanger when waterpasses throught it, the ordemineralised with onlytraces of dissolved solidpresent in the treated wateremerging is deionised ordemineralised with onlytraces of dissolved solidpresent in the treated waterThe demineralizers areavailable in
    Water Purification System(item no. 15) pemurnian air Their design which is based onmany years of field experiencemakes them economical easy toinstall and simple to operateThese generally containing thecation and anion exchangeWhich are absorbed by the anionexchanger when water passesthrought it, the or demineralisedwith only traces of dissolved solidpresent in the treated wateremerging is deionised ordemineralised with only traces ofdissolved solid present in thetreated waterThe demineralizers are
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-09-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1207 B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah dibayar;Bahwa Hasil Produksi Pemohon Banding adalah BKP;Bahwa Pasal 10 ayat (3) dari Kontrak Karya Pemohon Bandingmenyebutkan sebagai berikut:Perusahaan harus mengolah bijih untuk menghasilkan logam ataukonsentrat yang dapat dipasarkan,Bahwa sebagai tambahan, Pasal 170 dari UndangUndang Nomor4/2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor4) yang berlaku saat ini juga turut mewajibkan bahwa pemegangkontrak karya (termasuk Pemohon Banding) diwajibkan melakukanproses pengolahan dan pemurnian
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 388/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.
Tanggal 1 Februari 2019 — Penuntut Umum:
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
1.ARIS bin TAHRIR
2.ISMULYADI AMOL bin LINTAIPURI
3.ERDI alias ER bin MAIN
4.SYAHRIANTO bin SYAHBANDAR
360 — 20
  • Kegiatan Usaha Pertambangan itu sendiriberdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalahkegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sertapasca tambang.
Pengadilan PN CURUP Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN CURUP Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Crp
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
NURDIANTI, SH
Terdakwa:
MAMBANG JUNAIDI Als MAMBANG Bin ASMARA
380 — 27
  • batubara yang rneliputi penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkanyang dimaksud usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka 6 UndangUndang RINomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatandalarn rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
HENDRA RIKA Bin ZAKARIA
84 — 18
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud denganEksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkanMinyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri ataspengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan,penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyakdan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum
Register : 03-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
2.Aguslan, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Rando Kolang Als Rando Bin Agus Kolang
129 — 49
  • lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang RI Nomor 3 Tahun2020 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara kegiatan usaha pertambangan terdiri daritahapan eksplorasi, studi kelayakan, dan operasi produksi.Menimbang, bahwa dalam tahapan operasi produksi salah satunyaadalah pengangkutan, yang mana pengangkutan adalah kegiatan usahapertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerahtambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 18-03-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 3/G/2011/PTUN.BJM
Tanggal 24 Agustus 2011 — cv.putera tanah bumbu, bupati tanah bumbu
113 — 47
  • 1967 tentang KetentuanKetentuan PokokPertambangan, Pasal 2 ayat (4) berbunyi :(4) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah KuasaPertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikotasesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,Halaman 49 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.50Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usahapertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,eksploitasi, pengolahan dan pemurnian
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 30-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 27 Juli 2021 — Pemohon:
YUSMIN, S.Pd
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
223 — 147
  • sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2(dua) apabila Wajid Bayar melakukan lagi tindak pidana di bidangPenerimaan Negara Bukan Pajak sebelum lewat 1 (satu) tahun,terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruhpidana penjara yang dijatuhkan.Bahwa, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakanusaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yangmeliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian
Pengadilan PN CURUP Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN CURUP Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Crp
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
NURDIANTI, SH
Terdakwa:
KHAIRUL AMIN Als KHAIRUL Bin M HOSEIN Alm
373 — 24
  • batubara yang rneliputi penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkanyang dimaksud usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka 6 UndangUndang RINomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatandalarn rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 27-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 3/P/FP/2017/PTUN.SMD
Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
PT. ALAM KARYA GEMILANG
Termohon:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
185 — 601
  • Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untukpengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeriyang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yangsama;. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftardalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanyadalam 1 (satu) Daerah provinsi;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 02-08-2012 — Putus : 25-10-2012 — Upload : 30-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/TUN/2012
Tanggal 25 Oktober 2012 — PT. SAWIT KALTIM LESTARI vs 1. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 2. PT. TRI AGATONA;
145 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertambangan UmumDalam Wilayah Kabupaten Kutai, sebagaimana ketentuanyang telah diatur dalam Bab V Pasal 8 ayat (1) dan (2)Peraturan Daerah tersebut;Pasal 8 Perda No. 2 Tahun 2001:BAB VIZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)Il Setiap kegiatan Pertambangan Umum Daerah dapat dilaksanakan setelahmendapat IUP. dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk/berwenang memberikanIUP.2 IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:a IUP Penyelidikan Umum;b IUP Eksplorasi;IUP Eksploitasi;oyd IUP Pengolahan dan Pemurnian
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 26-09-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN KISARAN Nomor 580/Pid.Sus-LH/2016/PN Kis
Tanggal 15 Maret 2016 — Sukimin Alias SKM
121 — 48
  • sebagian atauseluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan danpengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemumian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambangan;Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah Kegiatandalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapankegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi,oenambangan, pengolahan dan pemurnian
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 31-03-2009 — Putus : 27-08-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 5/G/2009/PTUN.PLK
Tanggal 27 Agustus 2009 — PT. MULTI GUNA COAL Melawan BUPATI BARITO UTARA Tergugat ; PT. MEGA MULTI ENERGI Tergugat II Intervensi
315 — 17
  • sesual kewenangannyatelah meninggalkan usaha pertambangan lebih dari 6(enam) bulan ;Jika pemegang KP tidak menyetorkan jaminan reklamasidan tidak melakukan kegiatan pengelolaan = danpemantauan lingkungan ;Pembatalan KP tersebut dapat dilaksanakan setelahMemberitahukan perusahaan 6 (enam) bulan sebelumdilakukan pembatalan ;Memberikan kesempatan kepada pemegang KP untukmembela kepentingannya dalam jangka waktu 3(tiga) bulan setelah pemberitahuan ;Pasal 42 PP No. 75/2001 menyebutkanKP Pengolahan dan Pemurnian
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 552/Pid.B/LH/2020/PN Tjk
Tanggal 11 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MARANITA, SH
Terdakwa:
GUNAWAN ABDULLAH bin ISMAIL
316 — 10

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Abdullah Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),Pasal 43 ayat (2),Pasal 48
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
SUHERI Alias HERI Bin GAIRILAH
47 — 12
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud denganEksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untukmenghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan,yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunansarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahandan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lainyang