Ditemukan 2809 data
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
336 — 604
Daerahprovinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut menjadikewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.Halaman 211 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJMMenimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi:IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufCc diberikan oleh: b). gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasipengolahan dan/atau pemurnian
berikut:Pasal 38 ayat (2):Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atauCc. pencabutan izin.Pasal 39Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf adiberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatanmasingmasing paling lama 10 (Ssepuluh) hari kalender.Pasal 40(1) Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untukpengolahan dan/atau pemurnian
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)huruf b(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atauseluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakandalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.Halaman 221 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJMPasal 41Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 38 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, IUPOperasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
102 — 56
Majelis, kuasa PenggugatPenggugat menyatakan ada perubahanperubahan yang bersifat redaksional, lalu kuasa Penggugat menyerahkan perubahan perubahan tersebut karena jumllahnyaaa hampir disetiap lembar dari guggatanpenggugat, maaka kuasa Penggugat menyerahkaaan perubahan tersebut kepada MajelisHakim sebagai berikut :KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGATPenggugat I (Pertamina)Penggugat I (Pertamina) adalah Perusahaan milik Negara yang bergerak dibidangpengusahaan Minyak dan Gas Bumi yaaang meliputi Explorasi, Pemurnian
548 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
IUP Operasi Produksi meliputi konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan danpenjualan;(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksidapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1);Bahwa PT Tripa Semen Aceh selaku pemegang IUP dapatmelakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan,baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi (Pasal90 UU Minerba juncto Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan
118 — 84
;Bahwa dikarenakan PENGGUGAT bukanlah pelaku usaha yang khusus bergerak dibidang usaha jasa pertambangan, melainkan sebagai pelaku usaha di bidang inti yangmelaksanakan kegiatan seperti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualanjuga pasca tambang maka kewajiban untuk memiliki IUJP bukanlah suatu keharusan.;56 Bahwa dikarenakan oleh halhal sebagaimana telah dijelaskan dalam butirbutirsebelumnya keberadaan Permen Nomor
103 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 April 2010, TERGUGAT IlINTERVENSI telah mengajukan peningkatan IUP EksplorasiTERGUGAT Il INTERVENSI melalui Surat Permohonan Nomor :011/GIEDIR/IV/IUP/2010 kepada TERGUGAT untuk dapat melakukankegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan sertapengolahan pemurnian dalam Wilayah lIzin Usaha Pertambangan(WIUP) seluas 2.256,08 Hektar (Sesuai dengan hasil feasibility study,Halaman 18 dari 56 halaman.
342 — 614
Water Purification System(item no. 15) NAMA KOMPONENSPESIFIKASI DI KONTRAKHASIL PEVERIKSAAN Sistem pemurnian air Their design which is basedon many years of fieldexperience makes themeconomical easy to install andsimple to operateThese generally containingthe cation and anionexchangeWhich are absorbed by theanion exchanger w hen w aterpasses throught it, the ordemineralised w ith only tracesof dissolved solid present inthe treated water emerging isdeionised or demineralisedwith only traces of dissolvedsolid
No. 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg pemurnian air Their design which is basedon many years of fieldexperience makes themeconomical easy to installand simple to operateThese generally containingthe cation and anionexchangeWhich are absorbed by theanion exchanger when waterpasses throught it, the ordemineralised with onlytraces of dissolved solidpresent in the treated wateremerging is deionised ordemineralised with onlytraces of dissolved solidpresent in the treated waterThe demineralizers areavailable in
Water Purification System(item no. 15) pemurnian air Their design which is based onmany years of field experiencemakes them economical easy toinstall and simple to operateThese generally containing thecation and anion exchangeWhich are absorbed by the anionexchanger when water passesthrought it, the or demineralisedwith only traces of dissolved solidpresent in the treated wateremerging is deionised ordemineralised with only traces ofdissolved solid present in thetreated waterThe demineralizers are
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah dibayar;Bahwa Hasil Produksi Pemohon Banding adalah BKP;Bahwa Pasal 10 ayat (3) dari Kontrak Karya Pemohon Bandingmenyebutkan sebagai berikut:Perusahaan harus mengolah bijih untuk menghasilkan logam ataukonsentrat yang dapat dipasarkan,Bahwa sebagai tambahan, Pasal 170 dari UndangUndang Nomor4/2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor4) yang berlaku saat ini juga turut mewajibkan bahwa pemegangkontrak karya (termasuk Pemohon Banding) diwajibkan melakukanproses pengolahan dan pemurnian
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
1.ARIS bin TAHRIR
2.ISMULYADI AMOL bin LINTAIPURI
3.ERDI alias ER bin MAIN
4.SYAHRIANTO bin SYAHBANDAR
360 — 20
Kegiatan Usaha Pertambangan itu sendiriberdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalahkegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sertapasca tambang.
NURDIANTI, SH
Terdakwa:
MAMBANG JUNAIDI Als MAMBANG Bin ASMARA
380 — 27
batubara yang rneliputi penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkanyang dimaksud usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka 6 UndangUndang RINomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatandalarn rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
HENDRA RIKA Bin ZAKARIA
84 — 18
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud denganEksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkanMinyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri ataspengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan,penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyakdan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang
1.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
2.Aguslan, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Rando Kolang Als Rando Bin Agus Kolang
129 — 49
lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang RI Nomor 3 Tahun2020 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batu Bara kegiatan usaha pertambangan terdiri daritahapan eksplorasi, studi kelayakan, dan operasi produksi.Menimbang, bahwa dalam tahapan operasi produksi salah satunyaadalah pengangkutan, yang mana pengangkutan adalah kegiatan usahapertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerahtambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian
113 — 47
1967 tentang KetentuanKetentuan PokokPertambangan, Pasal 2 ayat (4) berbunyi :(4) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah KuasaPertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikotasesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,Halaman 49 dari 64 Halaman, Putusan perkara Nomor : 03/G/2011/PTUN.BJM.50Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usahapertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,eksploitasi, pengolahan dan pemurnian
YUSMIN, S.Pd
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
223 — 147
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2(dua) apabila Wajid Bayar melakukan lagi tindak pidana di bidangPenerimaan Negara Bukan Pajak sebelum lewat 1 (satu) tahun,terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruhpidana penjara yang dijatuhkan.Bahwa, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakanusaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yangmeliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian
NURDIANTI, SH
Terdakwa:
KHAIRUL AMIN Als KHAIRUL Bin M HOSEIN Alm
373 — 24
batubara yang rneliputi penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkanyang dimaksud usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka 6 UndangUndang RINomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatandalarn rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian
PT. ALAM KARYA GEMILANG
Termohon:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
185 — 601
Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untukpengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeriyang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yangsama;. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftardalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanyadalam 1 (satu) Daerah provinsi;.
145 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertambangan UmumDalam Wilayah Kabupaten Kutai, sebagaimana ketentuanyang telah diatur dalam Bab V Pasal 8 ayat (1) dan (2)Peraturan Daerah tersebut;Pasal 8 Perda No. 2 Tahun 2001:BAB VIZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)Il Setiap kegiatan Pertambangan Umum Daerah dapat dilaksanakan setelahmendapat IUP. dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk/berwenang memberikanIUP.2 IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:a IUP Penyelidikan Umum;b IUP Eksplorasi;IUP Eksploitasi;oyd IUP Pengolahan dan Pemurnian
121 — 48
sebagian atauseluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan danpengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemumian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambangan;Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah Kegiatandalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapankegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi,oenambangan, pengolahan dan pemurnian
315 — 17
sesual kewenangannyatelah meninggalkan usaha pertambangan lebih dari 6(enam) bulan ;Jika pemegang KP tidak menyetorkan jaminan reklamasidan tidak melakukan kegiatan pengelolaan = danpemantauan lingkungan ;Pembatalan KP tersebut dapat dilaksanakan setelahMemberitahukan perusahaan 6 (enam) bulan sebelumdilakukan pembatalan ;Memberikan kesempatan kepada pemegang KP untukmembela kepentingannya dalam jangka waktu 3(tiga) bulan setelah pemberitahuan ;Pasal 42 PP No. 75/2001 menyebutkanKP Pengolahan dan Pemurnian
MARANITA, SH
Terdakwa:
GUNAWAN ABDULLAH bin ISMAIL
316 — 10
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa Gunawan Abdullah Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),Pasal 43 ayat (2),Pasal 48
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
SUHERI Alias HERI Bin GAIRILAH
47 — 12
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud denganEksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untukmenghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan,yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunansarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahandan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lainyang