Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh HENDRIK MANUELNDUN (Almarhum) / Tergugat terhadap BIDANG Il yang Kinidikuasai oleh Pemerintah R.I, Cq, Menteri Riset Teknologi danPendidikan Tinggi di Jakarta, Cq, Direktur Politeknik Negeri Kupang /Tergugat V dimana bidang II ini juga tanah milik dari NDU MANAEK/ NIKODEMUS NDUN (Almarhum) / Penggugat dimana adanyapermufakatan jahat antara HENDRIK MANUEL NDUN (Almarhum) /Tergugat dan Haji MUHAMAD KILAD / Tergugat IV yang denganberbagai cara Haji MUHAMAD KILAD

DANIELADOE / Tergugat II seluas 10.650 M2 ( sepuluh ribu enam ratus limapuluh meter persegi), yang kemudian menjual bidang tanah tersebutkepada CHARLES ANGKIRIWANG dan tanah sengketa bidang II seluas+ 3.0 Hektar ( kurang lebih tiga hektar) dijual oleh HENDRIK MANUELNDUN (Almarhum) / Tergugat kepada Haji MUHAMAD KILAD /Tergugat IV yang kemudian Haji MUHAMAD KILAD / Tergugat IVmenjual tanah seluas sebagaimana tersebut diatas kepada PemerintahR.1, Cg, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di

DANIEL ADOE sedangkantanah seluas + 3.0 Hektar (kurang lebih tiga Hektar) dijual kepada HajiMUHAMAD KILAD / Tergugat IV yang kemudian Haji MUHAMAD KILAD /Tergugat IV menjual tanah seluas sebagaimana tersebut diatas kepadaPemerintah R.I, Cg, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi diJakarta, Cq, Direktur Politeknik Negeri Kupang / Tergugat V;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannyatersebut penggugat telah mengajukan saksisaksi yakni saksi HABELHENUK yang menerangkan bahwa Tanah

FotokopiSurat Keputusan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor 46274/A2.3/KP/2016 mengenaipenugasan sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran UniversitasHasanuddin, yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan deHal. 13 dari 22 Hal. Put. No1098/Pdt.G/2018/PA.Mksngan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tandaP2 ;3.

Dasep Ahmadi tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp.5.959.250.000..329 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Perintah Menteri Riset danTeknologi Republik Indonesia Nomor : 54/M/SPRIN/VI/2014, tanggal 30Juni 2014 TENTANG PERINTAH KEPADA SDR.

Memutuskan Ismet Yusputra diangkat menjadiGol II/a pada tanggal 1 Juni 1963.108. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Riset dan TeknologiRepublik Indonesia Nomor : 198/M/KP/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010 tentangpemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan eselon II, eselon III, dan eselonIV kemenristek beserta lampiran atas nama Drs.

Dasep Ahmadi tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp.5.959.250.000,.hal . 147 dari 233 halaman Putusan No. 12/Pid/TPK/2016/PT.DKI.329. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Perintah Menteri Riset dan TeknologiRepublik Indonesia Nomor : 54/M/SPRIN/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014TENTANG PERINTAH KEPADA SDR.

Memutuskan Ismet Yusputra diangkat menjadiGol II/a pada tanggal 1 Juni 1963.108. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Riset dan TeknologiRepublik Indonesia Nomor : 198/M/KP/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010 tentangpemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan eselon II, eselon HI, dan eselonIV kemenristek beserta lampiran atas nama Drs.

Dasep Ahmadi tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp.5.959.250.000..329. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Perintah Menteri Riset dan TeknologiRepublik Indonesia Nomor : 54/M/SPRIN/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014TENTANG PERINTAH KEPADA SDR.

Fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 Oktober 2017,tidak dengan aslinya, telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti P1;.

Kedudukan Universitas Bengkulu sebagai Perguruan Tinggi Negerisepenuhnya tergantung kepada kebijakan Presiden apakah di bawah KementerianRiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ataukah di bawah kementerian lainnya.Dan apabila terjadi perubahan kedudukan dari satu kementerian kepadakementerian lainnya, maka secara otomatis diikuti dengan perubahan kedudukanasset, baik berupa sumber daya manusia maupun lainnya kepada kementerianyang baru;Menimbang, bahwa berdasarkan diktum Kedua Keputusan Menteri Riset

Perouatan Terdakwa adalah suatu perbuatantanpa hak karena tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari MenteriKesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi ataupun Kepala BPOM, serta perbuatan melawan hukum karenatidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba BadanNarkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai SelatanNomor:R/161/ka/Rh

Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Rektor Universitas Halu Oleo sebagaipejabat yang berwenang dengan Nomor: T/2666/UN29/SK/KP.10.03/2019tanggal 27 Agustus 2019;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon danTermohon agar rukun kembali sebagai Ssuami istri namun tidak berhasil, danTermohon datang menghadap di persidangan pada tanggal 25 September 2019kemudian Majelis Hakim telah memberi kKesempatan kepada Pemohon danTermohon untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs.H.Moh.

Keputusan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 461/M/KPT.KP/2018tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian DanPengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya PeriodeTahun 20182020 Jo. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 61 ayat 3) Jo. PeraturanMenteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RepublikHalamanidari130, Put.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terdaftardalam Register Nomor 58/PDT.SUS/Merk/2015/PN/Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2015 yang diberi tanda P8 ;Foto copy Gugatan Perdata di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terdaftardalam Register Nomor 77/PDT.SUS/Merk/2015/PN/Niaga.Jkt.Pst, tanggal 01Desember 2015 yang diberi tanda P9 ; Foto copy Keputusan Menteri Pendidilkan dan Kebudayaan Republik Indonesia(MENDIKBUD RI) Nomor 89/D/O/1999, tanggal 10 Mei 1999 yang diberi tanda P10;Foto copy Surat Menteri

Riset, Teknologi dan Pendidilkan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 166/M/X/2015, tanggal 23 Oktober 2015 yang diberi tandaP11 ; Foto copy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHUAH. 01.06207 tanggal 11 Pebruari2015 yang diberi tanda P12; Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar YPLP PT PGRI NTT Nomor 01tanggal 25 September 2014 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat PembuatAkta Tanah

hanya ijin terdaftar untuk 12 Program Studi tanggal saya lupa, tapi bulan Mei 1999 ;e Bahwa menurut saksi benar ijin yang dimaksud adalah ijin Nomor 89/D/O/1999tentang pemberiaan status terdaftar terhadap 12 program studi; e Bahwa setahu saksi kalau ijin terdaftar untuk 12 Prodi itu diberikan kepadaUniversitas PGRI NTT Nomor 89/D/O/1999 dengan Rektor Charles Manu ; Halaman 34 dari 45 halaman Putusan No: 44/Pdt.G/2016/PN.KpgSaksi MARTHEN DILLAK ;Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah membaca surat Menteri

Riset danTeknologi tanggal 23 Oktober sebagaimana yang disebutkan didalam surat yang menjadi obyek gugatan Nomor 7 (bukti P1);Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berwenang melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai perintah undangundang;Bahwa setahu saksi Di pasal 16 Anggaran dasar ini hanya dapat dirubah dengankeputusan rapat pengurus, yang dimaksud dalam pasal 17 dibawah ini yaituPembubaran, yayasan ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapatpengurus yang dengan sengaja diadakan dengan maksud

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,

Urut 61 dandiatur dalam UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa perbuatan perempuan berhadapan dengan hukummenjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki dokumenyang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta tidak berkaitandengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknolog:Menimbang, bahwa berdasarkan

Fotocopy sesuai dengan asli Peraturan Menteri Riset Teknolog!Dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2017, bermeterai cukup diberitanda P10;11. Fotocopy sesuai dengan asli Asesmen Beban Kinerja Dosen,bermeterai cukup diberi tanda P11;12.

Dari kedua pengertian di atas, maka penyelidikan adalah untukmencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidanasedangkan penyidikan adalah proses untuk mencari serta mengumpulkan buktidan menemukan tersangka;Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan uraian beberapa pengertiandiatas akan dipertimbangkan kaitannya dengan pembuktian Pemohon atas dalilpokok permohonannya;Menimbang bahwa terhadap bukti surat P1 berupa Foto copy sesuailaslinya Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi

berupa Fotocopy sesuai dengan asli Rekapitulasi Universitas SamRatulangi Manado Laporan Beban Kinerja Dosen, bukti P7 berupa Fotocopysesuai dengan asli Laporan Kinerja Dosen atas nama Stanly Manoarfa, bukti P8berupa Cetakan screen shot Keterangan Rekomendasi dari Pemohon, bukti P9Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mndberupa Fotocopy sesuai dengan asli Buku Laporan Kinerja Dosen a.n StanlyManoarfa semester ganjil 20182019, bukti P10 berupa Fotocopy sesuai denganasli Peraturan Menteri

Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun2017, bukti P11 berupa Fotocopy sesuai dengan asli Asesmen Beban KinerjaDosen, dan bukti P12 berupa Fotocopy sesuai dengan asli Materi BimbinganTeknis Asesor BKD Etika Asesor Beban Kerja Dosen, dimana menurut KuasaPemohon buktibukti tersebut adalan dokumen yang valid dan dapatdipertanggungjawabkan sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi;Menimbang bahwa demikian pula keterangan saksisaksi antara lain :saksi Drs.

Adapun perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan tanpahak karena tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan,Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupunKepala BPOM, serta perbuatan melawan hukum karena tidak berkaitan denganpengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan = ilmupengetahuan dan teknologi ;Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang

sekitar 80% yang mana pada tutup botol dilubangsebanyak dua lubang dan pada kedua lubat tutup botol disambungkansedotan dan salah satu ujung sedotan disambungkan pipet kaca danselanjutnya pada pipet diisi narkotika sabu selanjutnya dibakar denganmenggunakan korek gas hingga narkotika sabu mencair dan selanjutnyadihisap seperti merokok pada umumnya, dimana perbuatan Terdakwaadalah suatu perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki dokumen yang sahdan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri

Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta perbuatanHalaman 12 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 106/Pid.Sus/2019/PT PALmelawan hukum karena tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Bahwa berdasarkan surat permintaan pemeriksaan urine dari a.n KEPALAKEPOLISIAN RESOR BUOL KASAT RESERSE NARKOBA Nomor :R /01/I/2019/Satresnarkoba tanggal 13 Januari 2019 atas nama JUPRI aliasUPIL, maka pada hari Senin Tanggal

Selain itu pengertian ljazah juga dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, SertifikatHal. 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN LbhKompetensi, Seritifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar DiPerguruan Tunggi bahwa ljazah adalah dokumen yang diberikan kepadalulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuanterhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian program studi yangterakreditasi

yang diselenggarakan oleh pengguruan tinggi;Menimbang, bahwa pengertian Sertifikat Kompetensi manurutPeraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59Tahun 2018 tentang ljazah, Sertifikat Kompetensi, Seritifikat Profesi,Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tunggi di dalamPasal 1 ayat (2) adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenalkompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memilik prestasi diluar program studinya.

Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi Cq. DirektoratKelembagaan dan Kerjasama Dirjen Kelembagaan,Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN Pdg.Cq. Kopertis Wilayah X, Cq. Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Kopertis Wilayah X untukPekerjaan Pengadaan Peralatan dalam rangkaprogram pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS)Kopertis Wilayah X Tahun 2015, untuk Sumbar 1(PTS dalam Kota Padang) Jin.

Bahwasubjek hukum untuk Tergugat II dari gugatan Penggugat dalam perkaraini adalah Error In Persona (salah tentang subjek hukumnya ) karenamenurut fakta hukum tidak dikenal / sudah tidak ada lagi KOORDINASIPERGURUAN TINGGI SWASTA (KOPERTIS) Wilayah X Sumbar, Riau,Jambi dan Kepri.Bahwa Sesuai dengan PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGIDAN PENDIDIKAN TINGGI Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober2018 bahwa Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS ) WilayahX Sumbar, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau sudah

Dimana perbuatan Terdakwa menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut adalahsuatu perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki dokumen yang sah danizin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta perbuatan melawanhukum karena tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Bahwa

Dimana perbuatan Terdakwa memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan adalahsuatu perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki dokumen yang sah danizin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta perbuatan melawanhukum karena tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur

dan memiliki 35% hak suara,lalu dengan 35% hak suara tersebut memilih memenangkan calonDekan yang telah kalah dalam pemilihan Senat Fakultas;Oleh karena itu tindakan/perbuatan Termohon Kasasi ikut memilihDekan dan memiliki 35% hak suara lalu memilin memenangkan calonDekan yang telah kalah dalam pemilihan oleh Senat Fakultas adalahtindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan melampaui wewenang;Termohon Kasasi adalah perpanjangan tangan dari atasannya dalamhal ini Menteri

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dahuluMenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

,M.Si;

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo Nomor : 01/UN29/SK/KU/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (PPSP2D) BLU, Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Zamrun F, beserta lamiprannya;

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 592/M/KP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Mohamad Nasir;

,M.Si;Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 8/M/KPT/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentangPejabat Perbendaharaan pada Universitas Halu Oleo Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 397/M/KPT/2017 tanggal 21 Desember 2017tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Halu Oleo TA. 2018Dokumen pencairan untuk Pekerjaan Studi Manajemen danRekayasa Lalu Lintas di Kota WangiWangi

KdiBahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun dan tidak memiliki hubungankeluarga dengannya.Bahwa benar, saat ini saksi menjabat sebagai Kasubag Pelaporan pada BiroPerencanaan dan Penganggaran UHO namun pada tahun 2011 sampai dengantahun 2018 saksi menjabat selaku Bendahara Penerimaan berdasarkan berdasarkanSK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor :8/M/KPT/2017 tanggal 4 Januari 2017 dan SK Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

ButonTengah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2017.Bahwa benar,, saksi diangkat menjadi bendahara pengeluaran UHO berdasarkan SKMenteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor :8/M/KPT/2017 tanggal 4 Januari 2017 dan SK Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 397/M/KPT/2017 tanggal 21Desember 2017 ttg.

,M.Si;Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor 8/M/KPT/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang PejabatPerbendaharaan pada Universitas Halu Oleo Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi RI.Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor 397/M/KPT/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang PejabatPerbendaharaan pada Universitas Halu Oleo TA. 2018Dokumen pencairan untuk Pekerjaan Studi Manajemen dan Rekayasa LaluLintas di Kota WangiWangi

) lembar foto copy salinan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 397/M/KPT/2017 tentang PejabatPerbendaharaan pada Universitas Halu Oleo TA. 2018 tanggal 21 Desember2017.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Halu OleoNomor : 036/SK/H26/KU/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang PenetapanFee Manajemen dana Kerja sama pelaksanaan kegiatan Akademik yangdilaksanakan unutunut di Lingkungan Universitas Halu Oleo yangditandatangani oleh Prof.Dr.lr.HLUSMAN

Rasuna Said, Kavling 67,Jakarta Selatan;5: MENTERI RISET, TEKNOLOGI danPENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA c.q.DIREKTUR KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN,TEKNOLOGI dan PENDIDIKAN TINGGI, berkedudukan diJalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta;6. LEMBAGA LAYANAN PERGURUANTINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VII (dahulu) KOORDINATORPERGURUAN TINGGI SWASTA (KOPERTIS) WILAYAHVil, berkedudukan di Jalan Dr. Ir. H.

Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta UniversitasBangka Belitung, diberi tanda bukti T21;2. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas BorneoTarakan, Dan Universitas Musamus, diberi tanda bukti T22;3. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tingg!