• sembilan ratus tigapuluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang terlanjur di bayar olehTergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi, haruslah di kembalikan kepada Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi seluruhnya tanpa syarat apapun; oleh karenanyapetitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensisangat beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191ayat (1) RBG, Rv Pasal 5457

  jaminanharuslah ditunjang /didukung dengan pengajuan buktibukti kepemilikan yangsah dan sesuai dengan peraturan perundangundangan atas nama PenggugatKonpensi / Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Konpensi / PenggugatRekonpensi tidak mengajukan buktibukti kKepemilikan atas nama PenggugatKonpensi / Tergugat Rekonpensi, maka petitum angka 6 surat gugatanTergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi haruslah di tolak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191ayat (1) RBG, Rv Pasal 5457

• TUNTUTAN PENGGUGAT MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTATIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 180 HIR/PASAL 191 RBG Jo.PASAL 5457 RV Jo. SEMA No. 3 TAHUN 2000 Jo. SEMA No. 4 TAHUN2001 ; 6399. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 47 yangmeminta agar putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta karena tidakmemenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/ Pasal 191 RBgjo. Pasal 5457 Rv ; 100.

• Sekayu tidak mempertimbangkanterdakwa Abdullah Rusik bin Muhtar yang mengalami gangguan jiwa atau gila sejak bulanOktober 2005, yang merupakan pasien Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar sesuai dengankartu pasien No.052225 tanggal 18 Mei 2012 dan pernah dirawat selama 3 bulan,perawatan terdakwa di RS Ernaldi Bahar karena telah melakukan pembacokan terhadapanggota Polisi dan merambah kawasan hutan tanpa izin, setelah dirawat selama 3 bulanterdakwa memperoleh surat Visum Et Repertum Psychiatricum no.441.3/5457

• Adapun Pasal 5457 Rvpengaturannya lebih luas. Pasal 54 mengatur syaratsyarat pengabulan danpemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut. Pasal 55 mengatur kebolehanpelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan tertentu.Sedangkan Pasal 56 Rv memberi hak mengajukan putusan yang dapat dijalankanlebih dahulu pada tingkat banding.

• Dasar hukum atas larangan tersebut adalahPasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 5457 Rv,SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaarbij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentangPermasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.Bahwa pembayaran pensiun yang dilakukan oleh PT TASPEN(PERSERO) menyangkut keuangan negara yang harusdipertanggungjawabkan dan diberikan kepada penerima pensiunyang berhak, maka pembayaran Pensiun Janda sebagaimanadimaksud

• Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 5457 Rv, SEMA No. 3tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (u/tvoerbaar bij voorraad) danProvisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.Bahwa pembayaran klaim asuransi bagi peserta yang berhenti karenapensiun/keluar yang telah ditandatangani PENGGUGAT dan diketahuioleh Kepala Urusan kepegawaian Perusahaan Umum Kereta ApiIndonesia dan dibayarkan serta diserahkan

• 71L72021) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 299.00 637.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 302.00 637.00 Tm/F12 1 TE(3) 1(S324) 1(45) 2(46) 1(5) 29(14) 1(43) 2(455) 1(45) 2(1346) 1(5) 29(5243) 2(451) 2(43) 2(24) 1(46) 1(S1) 2(46) 1(S445) 2(445) 29(1345) 2(445) 29(5243) 2(414) 1(43) 2(44255045) 2(445) 2(445) 29(4745) 2(44255) TadETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 127.00 615.00 Tm/F12 1 TE(1346) 1(551) 2(43) 2(6345) 2(635045) 2(445224) 1(43) 2(5457

• Hakimberpendapat petitum kesembilan gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;Menimbang, bahwa pada petitum kesebelas gugatan Penggugat adalahmenyatakan putusan ini dapat dijalankan lebin dahulu sekalipun ada banding, kasasimaupun verzet, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada dasarya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakankecuali dalam keadaan exceptional, dan aasar hukum atas larangan tersebut adalahPasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Rv Pasal 5457

  Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMANo. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merla dan Provissionil : Pasal 180 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syaratsyarat yangharus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serfa mera, adalah gugatandidasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentk, gugatan didasarkanatas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkanpada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; Adapun Pasal 5457

• Uit vorbal Bijvoorad),meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum banding atau kasasi,Majelis Hakim berpendapatsecara positivistik ketentuan hukum dalamputusan uitvoerbaar bij voorraad sebagaimana ketentuan Pasal 191 Rb.Gmemberikan kewenangan kepada hakim menjatuhkan dan memerintahkanputusan yang dapat dijalankan lebin dahulu meskipun putusan belumberkekuatan hukum tetap bahkan eksekusi dapat dijalankan walaupuntergugat banding maupun ada pihak ketiga yang mengajukan perlawanan,selanjutnya Pasal 5457

• (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV di rumah Sakit Banyubening, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019;

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Banyu Bening, alamat Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, melalui Saksi AHYANI, dengan alamat Perumahan Bumi Farel, RT.08, RW.03, Desa Randusari, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z, warna merah, dengan Nomor Polisi: AD-5457

• Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg putusansertamerta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan exceptional.Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR,Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 5457 Rv, SEMA No. 3 tahun 2000 tentangPutusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMANo. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta MertadanProvisionil.Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka TERGUGAT III mohon kepadaMajelis Hakim

• tujuh ratus juta rupiah);11(satu) bendel Buku Daftar Induk Anggota KUD Sulahan:Keanggotaan Nomor 7753 sampai dengan 8211;Keanggotaan Nomor 8212 sampai dengan 8710;Keanggotaan Nomor 8711 sampai dengan 9127;Keanggotaan Nomor 9128 sampai dengan 9586;Keanggotaan Nomor 9587 sampai dengan 10477;(satu) bendel Buku Daftar Induk Anggota KUD Sulahan:Keanggotaan Nomor 3630 sampai dengan 4084;Keanggotaan Nomor 4085 sampai dengan 4541;Keanggotaan NO. 4542 sampai dengan 4998;Keanggotaan Nomor 4999 sampai dengan 5457

• untuk ditolak ;Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.BSKMenimbang, bahwa pada petitum ketigabelas gugatan Penggugat adalah menyatakanputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet(uit vor baar bij voeraad), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakankecuali dalam keadaan exceptional, dan dasar hukum atas larangan tersebut adalahPasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Rv Pasal 5457

  Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMANo. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil :e Pasal 180 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syaratsyaratyang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalahgugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatandidasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta mertayang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumtetap ;e Adapun Pasal 5457

• PASAL 5457 RV JO. SEMA NO.3 TAHUN 2000 JO. SEMA NO. 4 TAHUN 2001Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas petitum Para Penggugatangka 31 halaman 13 dan halaman 14 yang meminta agar putusan dapatdijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, karena tidakmemenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/ Pasal 191 RBg jo.

  Pasal 5457 Rv.Bahwa disamping itu permohonan Para Penggugat agar putusan dapatdijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, kasasi ataupeninjauan kembali haruslah ditolak karena tidak terdapat jaminan yangnilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sesuai dengan SuratEdaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil(SEMA 3/2000), angka 7 yang mensyaratkan untuk adanya pemberianjaminan yang nilainya

• Mahkamah Agung No.459K/Sip/1975tanggal 18 September 1975, Yurisprudensi 598K/Sip/1971 tanggal 18September 1971 sehingga petitum angka 4 huruf a harus dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tentang menyatakanbahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adaupaya hukum lain dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakimberpendapat bahwa meskipun putusan serta merta (u/tvoerbaar bij voorraad)diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 Ayat (1) RBG, Pasal 5457

• Adapun Pasal 5457 Rv pengaturannya lebih luas. Pasal54 mengatur syaratsyarat pengabulan dan pemberian jaminanatas pelaksanaan putusan tersebut. Pasal 55 mengaturkebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulutanpa jaminan tertentu. Sedangkan Pasal 56 Rv memberi hakmengajukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu padatingkat banding. Sementara itu, dalam SEMA No. 3 Tahun 2000ada tiga poin penting yang diatur.

• Tm/F12 1 TE(6) TuRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 301.00 478.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 307.00 478.00 Tm/F12 1 TE(12) 2(41) 2(4243 43534344) 2(14) 1(57) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 360.00 478.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 366.00 478.00 Tm/F12 1 TE(51) 2(531344) 2(545) 188(1341) 2(62) 1(44) 2(S1) 2(44) 2(5) 188(1344) 2(425) 188(S1) 2(S31344) 2(545) 188(1345) 1(S1) 2(SS3) 41(S244) 2(5457

• Hanya dalam halhal yang tidak dapat dihindarkan,keputusan demikian yang sangat exceptionil sifatnya dapat dijatuhkan,,dengan mengingat syaratsyarat yang tercantum dalam SEMA No. 6 Tahun1975.Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 180 HIR dan pasal 191 RBg putusanserta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan exceptional.Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191ayat (1) Rbg, Pasal 5457 Rv, SEMA No.3 tahun 2000 tentang Putusan SertaMefta (uitvorbaar bij voorraad

• Untukitu kami mohon perkenan Judex Juris Hakim Agung Yang Muliauntuk memeriksa halaman 5457 salinan Putusan Tingkat Pertamadan pengantar atau daftar alat bukti yang diajukan oleh para pihak,jelas tidak ada satupun alat bukti berupa Surat Keputusan DireksiBank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 63/SKDIR/1998tanggal 9 Juli 1998;c.

• gugatan Penggugat poin 7 ditolak.Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan yang menyatakanputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugatmelakukan upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verset (Uit Voorbaar BijVoorraad), Majleis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapatdilaksanakan kecuali dalam keadaan exceptional dan dasar hukum ataslarangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, RvPasal 5457