Bogor ;Bahwa tahun 1985 CPNS pada Depkeu RI di Jakarta , tahun1990 Kasubsi Pengelolaan Data pada Pelayanan PBB Purworejo,tahun 2002 Kasubag Umum KP PBB Kendari, tahun 2007 Kasi76Keberatan dan Pengurangan KP PBB Cianjur, tahun 2007 KasiPengelolaan Data KPP Pratama Sumedang, tahun 2007 Kasieksetensi KPP Pratama Ciawi sejak September 2007 sampaidengan sekarang ;Bahwa lokasi SMAN I Ciomas adalah termasuk dalam wilayahkerja Kantor Palayanan Pajak Pratama Ciawi dan SMAN ICiomas belum balik nama ;Bahwa

Haltersebut sebagaimana bukti surat Para Penggugat berupa Tanda PendaftaranSementara Tanah Milik Indonesia atas nama Buku Pendaftaran Huruf C. 391,Desa Sukamaju No. 280, Ketjamatan Jonggol, Kewedanan Djonggol, KabupatenBogor, keresidenan Bogor Propinsi Djawa Barat, yang diterbitkan oleh KepalaDjawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958 kepunyaan ParaPenggugat (Bukti P2), setelah berlakunya Undangundang No. 5 tahun 1960kemudian memakai logo Depkeu dan selanjutnya tanpa logo (polos), serta

Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tahun 2000 kepadaDirektorat Asuransi Depkeu RI, Laporan No. 014/RB/ZKIM/IV/2001 berupaLaporan Audit Independen untuk PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ternyatadata base portofolio PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tahun 2000 ternyatadisamping portofolio yang dicatat dan tercantum dalam Laporan NeracaPT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 serta dilaporkan dalam laporan operasionalkepada Regulator cq.

Putusan No. 6/PDT/2020/PT.PLKtanggal 5 Juli 2003 yang menegaskan bahwa yang berhak atas tanahtersebut sesuai sertifikat adalah KPN Palangka Raya c.q Kanwil XVIIDJA Depkeu RI;14.Bahwa pada tahun 2013 SHP Nomor 165/Pahandut dilaporkan hilangberdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan NomorSTPL/B/725/III/2013/KA SPKT tanggal 27 Maret 2013;15.Bahwa ~ selanjutnya Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengajukanpermohonan sertipikat pengganti melalui surat

Ditjen Moneter Depkeu RT. 008/RW. 006 No. E.35, Joglo,Kembangan, Jakarta Barat 11640 ;: UNAH SUHADI ASDI ;: Pensiunan PT. Sinar Agape Press Jakarta ;: Jl. Thalib IT Dalam RT. 003/RW. 005 No. 5, Jakarta Barat ;: UTJIESAPUTRA ;: Pensiunan PT. Sinar Agape Press Jakarta ;: Kp. Parahu RT. 001/RW. 004, Balaraja, Tangerang, Banten ;: Z. SUHADI SABENI ;: Pensiunan PT. Sinar Agape Press Jakarta ;: JI. Pendidikan I No. 70 RT. 010/RW. 003, Kel.

Husain selaku Direktur Jenderal (Dirjen)Bina Pelayanan Medik Depkes RI, selanjutnya Terdakwamenyampaikan usulan revisi DIPA Ditjend Pelayanan Medik DepkesRI tersebut kepada Sjafii Achmad selaku Sekretaris Jenderal(Sekjen) Depkes RI dan setelah dilakukan telaahan oleh BiroPerencanaan Depkes RI kemudian Sekjen Depkes Rlimenyetujuiusulan revisi tersebut dengan menandatangani surat yang ditujukankepada Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu RINomor KU.01.SJ.1.1085 tanggal 13 Oktober 2006 perihal

Saksipernah mengikuti rapat pembahasan perubahan anggaran diDitjend Anggaran Depkeu hanya sekedar ingin tahu sajakarena saksi saat itu sebagai orang yang baru mendudukijabatan ;Bahwa terkait pengadaan alkes flu burung yang dilaksanakanoleh Terdakwa bersumber dari dana Gakin atau KeluargaMiskin, saksi diinformasikan oleh Terdakwa ada sisa danaGakin sebesar Rp. 54 miliar minta dibuatkan anggaranbiayanya, namun kemudian saksi didatangi Yonke Mariantoroselaku PPK Gakin membawa daftar harga satuan alat

bahwaanggaran flu burung APBNP ada Setditjen yaitu ada padaTerdakwa, selanjutnya saksi teloon Menteri dan melaporkanbahwa anggaran tersebut berada pada Setditjen Yanmediksehingga akhirnya saksi tidak tahu menahu lagi mengenaikegiatan pengadaan tersebut;Bahwa saksi mendapat informasi dari staf mengenaipergeseran anggaran pengadaan flu burung dari Satker saksiyaitu Ditjen Yanmedik Dasar ke Satker Terdakwa yaituSetditijen Yanmedik dikarenakan ada staf Dirjen Yanmedikyang mengurusnya ke Dirjen Anggaran Depkeu

Dasar TA. 2006. 97,52 (dua) lembar fotocopy Rincian Perhitungan Biaya per KegiatanTA 2006. 982 (dua) lembar fotocopy legalisir invoice Anchor Financial Corpkepada PT Prasasti Mitra Nomor order 10846460 tanggal 22Nopember 2006. 991 (satu) lembar fotocopi Surat Dirjen Bina Yanmedik KepadaDirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu Nomor :KU.01.04.1.3 tanggal 4 Oktober 2006 tentang Revisi DIPA DirjenBina Pelayanan Medik Nomor 1189.0/024.04.0//2006. 1001 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat dari

memangpernah ada permintaan dari bank untuk metting ; Bahwa arti dari broker adalah sebagai pihak yang menjembatani untukpengurusan penutupan asuransi sesuai dengan permintaan bank denganperusahaan asuransi; Bahwa broker bertindak untuk kepentingan bank ; Bahwayang membayar premi ialah tertanggung (Penggugat), sedangkan banksebagai pemegang bankers clause ; Bahwa broker bertugas melakukan survey asset yang dipertanggungkandengan pihak asuransi; Bahwa broker bekerja ada izin dari Departemen Keuangan (Depkeu

Akil Mochtar memberikanjawaban bahwasanya keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan PSUselalu 3 (tiga) bulan yaitu 90 (sembilan puluh) hari belum ada yang melewati 3(tiga) bulan namun walaupun ada uang melebihi 3 (tiga) bulan, hal tersebutmerupakan permintaan penyelenggaranya dikarenakan teknis pembiayaanmelalui APBD belum ada anggarannya sehingga melaporkan secara khusus dipersidangan dan biasanya Mahkamah Konstitusi memangigil Depdagri, Depkeu,Pemerintah Daerah dan lain sebagainya untuk meminta

BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) beralamat di Gedung Baru Depkeu RI Jl. Dr. Wahidin Raya Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Jend Sudirman Kav.5253 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;9 BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) beralamat di Gedung Baru Depkeu RI Jl.Dr.

., dan setahusaksi dana tersebut diambil dari Dana PenyelenggaraanPemerintahan pada pos Setda.Bahwa Barang bukti berupa nodis tanggal 4 April 2006untuk koordinasi pemerintahan Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) adalah untuk membiayai saksilobi ke DPU, Depkeu, Komisi V dan Komisi XI untukmeraih dana dana pusat untuk pembagunan KabupatenKulon Progo (sebagai biaya transport, makan,menginap, dll), dan benar saksi bertanda tangan padaBend 26.Barang bukti berupa nodis tanggal 5 Januari 2006 bonsementara

Bogor ;Bahwa tahun 1985 CPNS pada Depkeu RI di Jakarta , tahun1990 Kasubsi Pengelolaan Data pada Pelayanan PBB Purworejo,tahun 2002 Kasubag Umum KP PBB Kendari, tahun 2007 KasiKeberatan dan Pengurangan KP PBB Cianjur, tahun 2007 KasiPengelolaan Data KPP Pratama Sumedang, tahun 2007 Kasieksetensi KPP Pratama Ciawi sejak September 2007 sampaidengan sekarang ;Bahwa lokasi SMAN I Ciomas adalah termasuk dalam wilayahkerja Kantor Palayanan Pajak Pratama Ciawi dan SMAN ICiomas belum balik nama ;Bahwa dasar

Husain selaku Direktur Jenderal(Dirjen) Bina Pelayanan Medik Depkes RI, selanjutnya Terdakwamenyampaikan usulan revisi DIPA Ditjend Pelayanan Medik Depkes RItersebut kepada Sjafii Achmad selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen)Depkes RI dan setelah dilakukan telaahan oleh Biro Perencanaan DepkesRI kemudian Sekjen Depkes Rlmenyetujui usulan revisi tersebut denganmenandatangani surat yang ditujukan kepada Dirjen Anggaran danPerimbangan Keuangan Depkeu RI Nomor KU.01.SJ.1.1085 tanggal 13Oktober 2006 perihal

Put.No. 2402/K/Pid.Sus/2016BBBBBBBBBBBB99100101102103104Financial Corp kepada PT Prasasti Mitra Nomororder 10846460 tanggal 22 Nopember 2006.1 (satu) lembar fotocopi Surat Dirjen Bina YanmedikKepada Dirjen Anggaran dan PerimbanganKeuangan Depkeu Nomor KU.01.04.1.3 tanggal 4Oktober 2006 tentang Revisi DIPA Dirjen BinaPelayanan Medik Nomor 1189.0/024.04.0//2006.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat dari DirjenBina Yanmedik Depkes RI kepada Dirjen Anggarandan Perimbangan Keuangan NomorKU.01.04.1.3.5014

Put.No. 2402/K/Pid.Sus/2016BBBBBBBBBB100101102103104Kepada Dirjen Anggaran dan PerimbanganKeuangan Depkeu Nomor KU.01.04.1.3 tanggal 4Oktober 2006 tentang Revisi DIPA Dirjen BinaPelayanan Medik Nomor 1189.0/024.04.0//2006.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat dari DirjenBina Yanmedik Depkes RI kepada Dirjen Anggarandan Perimbangan Keuangan NomorKU.01.04.1.3.5014 tanggal 4 Oktober 2006 PerihalRevisi DIPA Ditjen Bina Pelayanan Medik Nomor1189.0/024.04.0//2006.2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat

DasarTA. 2006.2 (dua) lembar fotocopy Rincian Perhitungan Biayaper Kegiatan TA 2006.2 (dua) lembar fotocopy legalisir invoice AnchorFinancial Corp kepada PT Prasasti Mitra Nomororder 10846460 tanggal 22 Nopember 2006.1 (satu) lembar fotocopi Surat Dirjen Bina YanmedikKepada Dirjen Anggaran dan PerimbanganKeuangan Depkeu Nomor KU.01.04.1.3 tanggal 4Oktober 2006 tentang Revisi DIPA Dirjen BinaPelayanan Medik Nomor 1189.0/024.04.0//2006.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat dari DirjenBina Yanmedik

Tentang penyetoran ke negarapun tidak bisa begitu saja dilakukankarena harus ada dasar hukumnya bahkan berdasarkan :(i) Surat Dirjen Perbendaharaan Depkeu kepada IrjenDepnakertrans No.

., MsiBahwa Ahli sebelumnya bekerja di Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Depkeu sejaktahun 1979 yang kemudian pada tahun 1983 menjadi BPKP dan Ahli pensiun sebagaiKepala Perwakilan BPKP Prop. Jambi sehingga ahli cukup lama bekerja didalam mengauditAPBN, APBD, BUMN, BUMD, proyekproyek yang dibiayai oleh Loan ataupun hibah;Bahwa perencanaan DIPA tercakup anggaran rutin dan anggaran modal.

Putra Utara Mandiri, sebagaimana ketentuan dalamPerdirjen Perbendaharaan Depkeu, pihak rekanan PT. PUM harusmenyerahkan bank garansi sebagai jaminan pembayaran pekerjaan100% meskipun fisiknya belum sampai. Untuk itu PT. PUM melalui kuasadireksinya Sdr. ARIS menyerahkan bank garansi senilai sisanya 80%yaitu Rp.60.963.588.400, kepada Sdri. ENDAH.

., tanggal 29 Pebruari 2000 yang tidakditanggapi oleh Tergugat II ini karena dalam perkara perdata Nomor :579/Padt.G/1999/PN.Jkt.Pst di PN.Jakpus tersebut, Depkeu bukan pihakberperkara ;b) Bahwa Tergugat III, apabila dikaitkan dengan masalah tersebutnantinya sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai lembaga yangmenyediakan atau menyiapkan anggaran bagi Kementerian atauLembaga Negara bukan sebagai pihak yang menyediakan anggarankepada Penggugat karena ha ini tidak diperkenankan oleh undangundang.

PUTUSAN Nomor : 24/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST, Layanan Umum Ditjen Anggaran dan Permbangan Keuangan Depkeu perihalTambahan Subsidi untuk Program Bensin Tanpa Timbal. 35. 2 (dua) embar fotokopi egalisir Surat Direktur Utama (Widya Purnama) PT.Pertamina (Persero) Nomor 051/C00000/2005S2, tanggal 13 Januari 2005kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster(Unleaded) Tahun 2005.36. 4 (empat) lembar fotokopi legalisirr Surat Difjien Migas ESDM Nomor811/24/DJM.O/2005, tanggal 19

Sumamo) Nomor 715/F00000/2004S3, tanggal 12November 2004 kepada Direktur Penermaan Negara Bukan Pajak dan BadanLayanan Umum Ditjen Anggaran dan Permbangan Keuangan Depkeu perihalTambahan Subsidi untuk Program Bensin Tanpa T mbal. 34. 2 (dua) embar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama (Widya Purnama) PT.Pertamina (Persero) Nomor 051/C00000/2005S2, tanggal 13 Januari 2005kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster(Unleaded) Tahun 2005.35. 4 (empat) lembar fotokopi Iegalisir

Bogor Bahwa tahun 1985 CPNS pada Depkeu RI di Jakarta ,tahun 1990 Kasubsi Pengelolaan Data pada PelayananPBB Purworejo, tahun 2002 Kasubag Umum KP PBBKendari, tahun 2007 Kasi Keberatan dan PenguranganKP PBB Cianjur, tahun 2007 Kasi Pengelolaan DataKPP Pratama Sumedang, tahun 2007 Kasi eksetensi KPPPratama Ciawi sejak September 2007 sampai dengansekarang ;Bahwa lokasi SMAN I Ciomas adalah termasuk dalamwilayah kerja Kantor Palayanan Pajak Pratama Cuiawidan SMAN I Ciomas belum balik nama ; Bahwa dasar

legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara DokumenPenawaran Biaya Paket Pekerjaan "Pendataan dan Pemetaan Pendidikan" PT.Pranala Nitisara No.155.SKL.PN.IX.2011, Tgl.5 September 2011Lampiranlampiran:7 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Rekapitulasi PenawaranBiaya dan Rencana Anggaran Biaya1 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Jaminan PenawaranAsuransi Askrindo, No.12.15.11.01211.5.13.01.0, Tg.7 Sept 20111 lembar Fotocopy legalisir/Asli di PT.Pranala Nitisara Surat Depkeu

BBMIP tahun 2005 diteliti kebenarannya(Siap untuk diaudit) dan berada pada KPA (KuasaPengguna Anggaran) .Apabila dana masih mencukupi KPPN menerbitkan SP2Dkepada lembaga keuangan setempat sesuai dengannomor rekening LKD .Selain halhal pencairan dan penyaluran danamengacu kepada Direktur Jenderal PerbendaharaanDepartemen Keuangan No,02/PB/2005 tanggal 9 Mei2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaranatas beban anggaran pendapatan dan belanjaNegara dan Surat Edaran Direktur JenderalPerbendaharaan Depkeu