alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap' barang buktidalamperkara inidipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga dimusnahkan berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill yang berisikan 2 (dua) paket plastik beningyang berisikan narkotika diduga jenis shabushabu ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan

sematamata sebagai balasdendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benarbenar proporsional, denganprinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwapemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau terdakwamelainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secaramenyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhnkan kepadaterdakwa telah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan dapat memenuhi rasakeadilan di tengahtengah masyarakat ;Mengingat, ketentan

Sehingga jelas Tindakan Tergugat dalam penerbitansurat keputusan yang menjadi objek gugatan aquo, yang membebaskanPengugat dari memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis diHalaman 11 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2012/PTUNPDGRSUP DR M Djamil Padang adalah bertentangan dengan peraturanoerundangan yang berlaku yakni ketentan pasal 27 Peraturanpemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut diatas.Bahwa selanjutnya juga tindakan pembebasan sementara adalah bersifatfakultatif yakni kata dapat

sabu yang ditemukan pada diri terdakwa, adalah tanpa hakatau melawan hokum, oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi didalam perbuatanterdakwa;Ad.3. unsure menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman ;Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative artinya apabila salah satuelemen unsure tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsure ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga jumlan PajakPenghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006yang Masih Harus/ (Lebih) Rp. 69.057.552,00 adalah sudah tepat dan benarsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dandalildalil Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktayang terungkap dalam persidangan dan pertinbangan hukum PengadilanPajak;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentan

Penggugat dan Tergugat memiliki anak dibawahumur yang asih membutuhkan Penggugat dan Tergugat;untuktumbuh kembang anak tersebut;~ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga dekat,perceraian akan memberikan efek yang tidak baik bagi lingkungandan keluarga;~ Bahwa memberi pandangan pada masyarakat bahwaperceraian adalah tidak mudah, dalam hal ini dalam waktu singkatPenggugat telah bercerai sebanyak 2 kali perceraian;~ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun 3bulan hal ini belum memenuhi ketentan

namun tidak pernah hadir tanpa alasan sah menutut hukum, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat telah melepaskan hakhaknya sebagaiTurut Tergugat dalam perkara ini untuk membela kepentingan hukumnya,baik untukmenyangkal gugatan Penggugat maupun untuk mengajukan alatalat bukti dalam perkaraMenimbang, sesuai dengan pasal 154 Rbg, maka Majelis berkewajiban untukmendamaikan para pihak agar dapat menempuh upaya perdamaian dalam menyelesaikanperkara diantara mereka serta untuk memenuhi ketentan

terlarang tanpa menjelaskan perbuatan yang dimaksud secara konkrit, sehinggaterbuktinya unsur ini masih terkait dengan pertimbangan uraian unsur ketiga(perbuatan);Ad.3. unsure menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative artinya apabila salah satuelemen unsure tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsure ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

Bahwa ketentuan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya(Pasal 301 R.Bg atau pasal 1888 KUH Perdata), dengan kata lain jika kutipanakta tersebut tidak bisa dicocokan dengan aslinya maka kekuatanpembuktiannya tidak melekat dan tidak sempurna sehingga dapatdikesampingkan dan oleh karenya Majelis Hakim tidak memperimbangkan lebihlanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T6) yang tujuannya untukmembuktikan Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, halini sesuai dengan ketentan

Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, halaman 51 pada pokokhya menyatakan bahwa yang dimaksuddengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (forrnulation) surat gugatanyang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan terbuktinya Gugatan Wanprestasi a quo diajukan tanpaditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat yang merupakan suatukeharusan pada

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul , HukumAcara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusan Pengadilan, halaman 51 pada pokoknhya menyatakan bahwa yangdimaksud dengan formulasi Surat gugatan adalah perumusan jformulaiion ) suratgugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersbeut di atas, Gugatan Wanprestasi Aquoyang diajukan tanpa ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat

warna abuabu metalik BM 1351 QW ; 1 (satu) buah STNK serta Surat ketetapan pajak Daerah mobil ToyotaAvanza BM 1351 QW atas nama NOFIANDI.dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu saksi Nofiandi bin Tonjang 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna merah hatidikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu saksi Zulfadli Bin Alimin ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara ;Memperhatikan, ketentan

Oditur Militersebagai berikut :Unsur kesatu : Dengan sengaja.Bahwa oleh karena pada dakwaan Primair Oditur Militerunsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkanmaka dalam dakawaan Subsidair Majelis tidak akanmenguraikannya lagi.Unsur kedua : Melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasasakit kepada orang lain.Bahwa didalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapatrumusan yang memuat unsurunsur dari tindak pidana ini danhanya dikualifikasikan Penganiayaan saja.Bahwa dengan tidak adanya ketentan

Bahwa Penjual yang dimaksud sesuai ketentuanPasal 1 angka 49 Penjual adalah Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atassangat jelas para Penggugat/para Pembanding tidak termasuk pihak laintersebut dan kehendak tindakan lelang dan atau penjualan objek akad olehTergugat adalah sesuai dengan ketentan Pasal 129 Kompilasi Hukum EkonomiSyariah karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak;Hal.22 dari 27 hal. Put. No. 289/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.C.

(bukti T.1,IL9) danfotocopy Surat Keterangan Nomor Kec.Oeb.590/1607B/V/2010, tanggal 19 Mei2010 (bukti T1110), Fotocopy Surat Keterangan Pelunasan NomorDispenda 973/508/II/2014 tanggal 12 Maret 2014 (bukti T.I,Il12, ternyataJual Beli Tanah Sengketa antara Tergugat dan Tergugat Il dilakukanberdasarkan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentan Pasal24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah........ dan seterusnya;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 196/Pdt.G

sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum atau undangundang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidakberdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkan dalam unsur tindakpidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukan salah satu dariperbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

PPK dapat meminta kepada PenggunaAnggaran untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK)dalam rangka membantu tugas PPK ;Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, diatur mengenai tugas dan wewenangPPTK yakni :(3) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa

PPK dapat meminta kepada PenggunaAnggaran untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK)dalam rangka membantu tugas PPK ;Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, diatur mengenai tugas dan wewenangPPTK yakni :4) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa

diri, nantinya TERMOHONakan sampaikan dalam Pembuktian bahwa tindakan TERMOHON dalamperkara a quo telah melalui mekanisme gelar perkara sesuai Pasal 25 JoPasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentangPenyidikan Tindak Pidana.Menimbang, selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan Tersangkaberdasaran Pasal 1 Angka 14 KUHAP adalah adalah seorang yang karenaperbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut didugasebagai pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatanyang bertentangan dengan hukum atau undangundang atau dengan hak oranglain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukantanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkandalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telahterbukti melakukan salah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsurtersebut dianggap telah teroenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

perolehan pekerjaannya akan tetapiyang dimusyawarah/dirundingkan adalah mengenai sifat dan resiko daripekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan;Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)Perwako tersebut adalah besaran upah yang diterima sesuai dengankesepakatan dengan berpedoman pada tariff upah sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako tersebut, bukan mengenai kesepakatanmendapatkan pekerjaannya, sehingga hal tersebut di atas tidak bertentangandengan ketentan

perolehan pekerjaannya akan tetapiyang dimusyawarah/dirundingkan adalah mengenai sifat dan resiko daripekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan; Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)Perwako tersebut adalah besaran upah yang diterima sesuai dengankesepakatan dengan berpedoman pada tarif upah sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako tersebut, bukan mengenai kesepakatanmendapatkan pekerjaannya, sehingga hal tersebut di atas tidak bertentangandengan ketentan

dengan Tergugat (TERGUGAT; ) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mel2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia, KabupatenPandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT, ) terhadapPenggugat (Penggugat; );Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor UrusanAgama Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan