Bahwa KOMNAS HAM Indonesia melalui Surat No.1.073 /K / PMT /IV /11 tanggal15.16.29 April 2011 Perihal : Rekomendasi kasus transmigran Musi Banyuasin, yang padapokoknya menegaskan : Warga TSM, Desa Sumber Harum (PARA PENGGUGAT)belum mendapatkan haknya berupa Lahan Usaha, yang seluruhnya seluas sekitar + 137Ha, dan penyebabnya adalah karena lahan TSM (tanah sengketa) tersebut dikuasaioleh PT.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu,Perihal Permohonan Hak Milik atas Tanah /Lahan Pekarangan, LUI, TransmigrasiSwakarsa Mandiri (TSM) Exs UPT Betung II C / A 1, Desa Sumber Harum Kecamatan Bayung Lincir, diberi tanda P.10 ; 25 Surat KOMNAS HAM Indonesia dengan No.1.073 /K / PMT /IV/ 11 tanggal29 April 2011 Perihal : Rekomendasi kasus transmigran Musi Banyuasin, yang padapokoknya menegaskan: Warga TSM, Desa Sumber Harum (PARAPENGGUGAT) belum mendapatkan haknya berupa Lahan

Ngatijan MM., yangdihadirkan Penggugat dipersidangan sebagai Ahli.Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa Surat KOMNAS HAM Indonesiadengan No.1.073 /K / PMT /IV / 11 tanggal 29 April 2011 Perihal Rekomendasi kasustransmigran Musi Banyuasin, yang pada pokoknya menegaskan Warga TSM, DesaSumber Harum (PARA PENGGUGAT) belum mendapatkan haknya berupa LahanUsaha, yang seluruhnya seluas sekitar +137 Ha, dan penyebabnya adalah karena lahanTSM (tanah sengketa) tersebut dikuasai oleh PT.

Dapur Sawit (TERGUGAT I), danditegaskan pula bahwa dalam penyelesaian sengketa tersebut harus mengedepankanpemenuhan hakhak para Transmigran.Menimbang, bahwa dari bukti P.11 tersebut diketahui KOMNAS HAM telah turunke lokasi sengketa untuk melakukan pemantauan lapangan ke Desa Sumber Harum sejaktanggal 01 sampai dengan 05 Maret 2011 dengan mengumpulkan data baik dari wargatransmigrasi swakarsa mandiri sendiri maupun dari Dinas Transmigrasi dan tenaga kerjadan dari Badan Pertanahan Sumatera Selatan

dan Badan Pertanahan Musi Banyuasin.Menimbang, bahwa pada bagian kesimpulan dari Surat KOMNAS HAM disebutkanbahwa lahan usaha dari sedikitnya 61 Kepala Keluarga dari anggota TSM Desa SumberHarum Kecamatan Bayung Lencir kabupaten Musi Banyuasin seluas masingmasing 2(dua) Ha telah dikuasai pihak lain yang ada kaitannya dengan PT Dapur Sawit (Tergugat I),dan akibat penguasaan lahan usaha tersebut mengakibatkan warga TSM Desa SumberHarum terhambat dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya dan hal

Adapun upaya penyelesaian ParaPenggugat tempuh dengan menemui pihak Tergugat bahkan denganmelapor ke Komnas HAM dan KOMNAS HAM telah mengeluarkanRekomendasi agar Tergugat membayar biaya ganti rugi kepada ParaPenggugat masingmasing sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh JutaRupiah) namun tidak sama sekali diindahkan oleh Tergugat .

Titi Desy Kurniati binti Iskandar, umur 41 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS pada KOMNAS HAM Palu, bertempat tinggal di BTNLasoani Blok K2 Nomor 25, RT.004/RW.005, Kelurahan Lasoani,Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpahnya telahmemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karenaPenggugat adalah teman saksi; Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai 4 orang nak; Bahwa saksi tahu dan melihat

Ahli Komnas Perempuan; Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas, Dr.Dra. Budi Wahyuni MM.,MA,:e Bahwa Ahli tidak ada hubungan dengan Penggugat. Ahli adalahperwakilan dari Komnas Perempuan (Komisi Nasional Antikekerasanterhadap Perempuan).e Bahwa menentukan seseorang hamil atau tidak hamil cukup daribukti test urin positif sesuai P1 tanggal 17 Juli 2018.Hal 30 dar 58 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2018/PN Jkt.

secara formil, ahlisudah menekuni isu kesehatan reproduksi dan seksualitas selama 39tahun dan ahli mengajar para dokter obgyn sosial.e Bahwa organ reproduksi adalah organ yg tidak bisa diganti bilarusak, tidak bisa ditransplantasi sehingga tidak ternilai.e Bahwa berdasarkan bukti P1 yang dihubungkan dengan waktudilakukan pemeriksaan P2 dan P4 usia kehamilan sudah 67 minggudengan rentang waktu pembuahan 29 mei, 20 mei, 31 mei, menjelang 1juni sesuai dengan masa hidup sperma 3x24 jam.e Bahwa alasan Komnas

Utr.3.e Bahwa selalu) ada relasi power yang timpang denganketidakberdayaan korban, Komnas Perempuan mengapresiasi setiapperempuan yang berani bersuara apalagi dengan risiko stigma yangakan muncul. Berdasarkan data dari website Komnas Perempuanhanya kurang dari 50% kasus pidana yang ditindaklanjuti ke pengadilan.e Bahwa Tergugat sempat menanyakan ke kasus: ada berapa korbanyang mengajukan gugatan perdata, yang mengingini untuk meletakkansita jaminan atas 8 properti dan 3 benda bergerak.

DEFLAN;11. 1 (satu) buah Kartu Anggota LSM KOMNAS PAM Atas Nama SUHARDI;DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA . SUHARDI BIN ATUL HADI;6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 3.000,00. (tiga ribu rupiah).;

DEFLAN;11. 1 (satu) buah Kartu Anggota LSM KOMNAS PAM Atas Nama SUHARDI;DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA . SUHARDI BIN ATULHADI;4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00. (Tiga ribu rupiah).

DEFLAN;11) 1 (satu) buah Kartu Anggota LSM KOMNAS PAM Atas Nama SUHARDI;Menimbang, bahwa secara Dakwaan Alternatif Terdakwa M. SOPIANALIAS SOPIAN BIN MAS SURIF (ALM) telah didakwa melakukan perbuatantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan KesatuHalaman 19 dari 32 halaman Putusan Perkara No: 23/Pid.B/2017/PN.Tubmelanggar Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, dan Kedua melanggar Pasal335 Ayat (1) ke1 KUHP Jo.

DEFLAN;11. 1 (satu) buah Kartu Anggota LSM KOMNAS PAM Atas Nama SUHARDI;DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA . SUHARDI BIN ATULHADI;6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.Rp. 3.000,00. (tiga ribu rupiah).

Penggugat:
NUR AMIN, SE
Tergugat:
1.Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolres Madiun cq Kasat Reskrim Polres Madiun cq Kanit III Unit Tipikor Satreskrim Polres Madiun
2.Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolres Madiun cq Kasat Reskrim Polres Madiun
3.Kadiv Propam Mabes Polri
4.Kompolnas
5.Komnas HAM
6.Pemerintah RI cq Presiden RI

penerapan pasal .Dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor:254/Pid.B/2021/PN.Sky telah mengadili terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan pasal 281KUHP sedangkan jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan menuntutterdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana dengankekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukanatau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun (Pasal 289 KUHP).Bahwa Komnas

Terdakwa bahkanminta bantuan KOMNAS HAM, KPAI, KOMNAS ANAK, juga POLDAJAWA TENGAH untuk melakukan pemeriksaan psikologi kepadaPELAPOR dan TERLAPOR, tetapi seolah seluruh mesin keadilanmenolak bergerak; Cap Pencabul Anak sudah diputuskan dan Polisimenolak/malas untuk mencari kebenaran:3.15 Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016, semasa persidangan juga TeamKuasa Hukum Terdakwa melayangkan surat resmi Pemeriksaan ulangPsikologi PELAPOR dan KORBAN kepada Ketua Pengadilan NegeriHal. 15 dari 22 hal, Putusan

Penggugat mencoba menghubungi dengannomornomor lainpun tetap diblokir.20.Bahwa Penggugat pernah berpikir untuk mendatangi Tergugatdan bertemu langsung dengan putrinya namun diurungkan niattersebut karena takut Tergugat akan mengusirnya kembali ataubertindak kasar.21.Bahwa melalui kuasa hukumnya, Penggugat telah memasukanpengaduan kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan TerhadapPerempuan (Komnas Perempuan) pada tanggal 19 Juni 2020.22.Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2020, Penggugat dengandidampingi

Nurwan Agus dengan PT.Sprint Media, (Bukti P 13), namun Tergugat tidak menerima itikad baikPenggugat untuk musyawarah/mufakat;23.Bahwa selanjutnya Penggugat mengadukan perkara ini ke KomisiNasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), secara tertulis melalui:* Surat Nomor 003/Surat Nurwan Agus/SDA/IV/2014 tertanggal:Jakarta, 4 April 2014 Hal: Pengaduan Pelanggaran Hak AsasiManusia dan Hak Ketenagakerjaan Terhadap Bok. H. Nurwan AGUSHalaman 7 dari 52 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt.SusPHI/2016Pekerja PT.

Sprint Media; (Bukti P 17);24.Bahwa Penggugat mengadukan perkara ini ke Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas HAM), secara langsung, pada tanggal 16 April2014, hal ini dibuktikan dengan tanda terima Nomor Agenda: 91.479tertanggal: Jakarta, 16 April 2014, (Bukti P 18);25.Bahwa selanjutnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Bpk.

(Bukti P 19);26.Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Bpk. NurKholis (Komisioner Subkomisi Mediasi Komisi Nasional Hak AsasiManusia) mengirimkan Surat Nomor: 234/K/MediasiA/I/2014 kepadaKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, tertanggal:Jakarta, 20 Juni 2014 Perihal: Permintaan Informasi dan data terkaitSengketa Ketenagakerjaan antara Sdr. Nurwan Agus dengan PT. SprintMedia.

, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P6;Foto Copy Foto Bangunan Rumah Penggugat II, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P7;Foto Copy Surat No.1167/K/PMT/IV/2013 Dari Komnas HAM Kepada KetuaPengadilan Negeri Cibinong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P8;Foto Copy Surat No.2.944/K/PMT/XI/2013 Dari Komnas HAM KepadaKetua Pengadilan Negeri Cibinong, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P9;Foto Copy Pasal 28

Keluarga atas nama Mindo PanjaitanNo.3172031301090489, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P26;Foto Copy Surat No.2115/K/PMT/X11/2016 Dari Komnas HAM KepadaKepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tertanggal 14 Desember2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P27;Foto Copy Kartu Keluarga No.3201071510120003, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P28;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang masingmasing telah diberimaterai secukupnya

telah melakukan upaya konfirmasi, klarifikasidan bahkan sampai konfrontasi, melakukan reaksi anargis atas perlakuanoknum Pejabat kepada Tergugat . sayangnya inipun tidak dapatkan responpenyelesaian yang patut, dimana dari sikap semacam ini, terkesan dandiyakini dapatkan pembenaran Majelis adalah menampakkan penonjolanarogansi Penguasa adanya ;Mendapatkan pelayanan sebagaimana yang dimaksud diatas Penggugat telahpula mengupayakan jalan lain dimana atas permintaan Penggugat, dalamkasus ini pihak KOMNAS

Bahwa lebih parah lagi, TERMOHON telah merencanakanagar anak kami yang nomor 4 (empat) yang bernama ANAK 4untuk tidak melanjutkan sekolah setelah tamat Sekolah Dasar.Namun, karena PEMOHON telah mengancam TERMOHONakan melaporkannya ke KOMNAS anak, akhirnya TERMOHONbersedian untuk menyekolahkan anak kami.5.

berupa Asli SuratRekomendasi Nomor:035/KomNasAnak/IX/2020 tanggal 25 September 2020,yang dikeluarkan KomNas Anak Kabupaten Semarang, anak para Pemohondan calon suaminya telah mendapatkan rekomendasi untuk menikah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa penolakanpernikahan dari Kantor Urusan Agama, harus dinyatakan terbukti kehendakperkawinan anak para Pemohon dengan calonnya tersebut sudahdiberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamasetempat, akan tetapi pernikahan dimaksud

Komisi Nasional(Komnas) Perlindungan Anak (PA), menyebut Indonesiadarurat kekerasan terhadap anak;(Sumber : https://beritagar.id/artikel/editorial/daruratperlindungananak)Kombes Pol Krishna MurtiDirektur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jayamenyebutkan:Putri Nur Fauziah menjadi korban kesekian kalinya daripredatorpredator yang mengincar anakanak.

Walaupunbukan yang pertama, kasus ini menjadi indikasi bahwa kasuskekerasan, apa punbentuknya, terhadap anak sudahmencapai tingkat yang mengkhawatirkan;(https://republika.co.id/berita/iurnalismewarga/wacana/15/10/12/nw361q336daruratperlindungananakindonesia)Di sela pelantikan, Arist Merdeka Sirait mengatakan, peranKomisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak KabupatenSragen dinilai sangat vital.

Sehingga lembaga tersebut(Komnas Perlindungan Anak) harus mampumemberikanperlindungan, selain upayapencegahan daripemerintah, tambahnya;(http://rri.co.id/surakarta/post/berita/565905/daerah/komnasperlindungan anak sragen daruratkekerasan anak.html)Berdasarkan uraian yang disampaikan tersebut di atas pada angka 3.1sampai dengan 3.10, menunjukkan bahwa BELUM ADA KEPASTIANHUKUM UNTUK PERLINDUNGAN ANAK, dalam PerkaraA Quoadalah KEPASTIAN HUKUM untuk anak dari Pembanding dahuluTergugat dan Terbanding

Put. 0556/Pdt.G/2015/PA.JPdan telah dicocokkan dengan aslinya temyata sesuai, yang diberi tanda(P.2).Fotokopi Surat Pengaduan Penggugat ke Komnas Perempuan Nomor026/KNAKTP/Pamantauan/UPR/V/2015 tertanggal 6 Mei 2015yang telahdiberi meterai cukup, yang diberi tanda (P.3).Bukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaiberikut;:1..

Alat bukti P2 tidak membuktikan apapun,Harus ditolak.3) Bukti P3, Surat Pengaduan Penggugat ke KOMNAS PEREMPUAN No.026/KNAKTP/Pemantauan/UPR/V/2015 Bukti ini tidak bisa ditanggapikarena surat dari KOMNAS PEREMPUAN tidak bisa disampaikan olehPenggugat kepada Tergugat di persidangan..Tanggapan Atas Saksi PenggugatSidang pemeriksaan dari saksi Penggugat tanggal 3 November 2015Halaman 46 dari 64 hal.

berpa fotokopi SuratElektronik dari Tergugat kepada Penggugat mengenai kesediaan Tergugatuntuk bercerai dengan Penggugat dengan syarat membayar uang sejumlah Rp500.000.000,(lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2015, bukti ini tidakdibantah oleh Tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa Tergugat maubercerai meskipun dengan mengajukan syarat, agar supaya Pengugat berfikirkembali dan tidak melanjutkan gugatannya.Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi SuratPengaduan ke Komnas

(Bukti PH-31);

32. a Kajian Komnas Perempuan terhadap Kasus Karminah untuk mencegah inskonstitusional dan kriminalisasi Perempuan di Pengadilan Nasional. b.MOU (kesepakatan bersama) antara Komnas Perempuan, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Perhimpunan Advokat Indonesia tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan. Sesuai asli (Bukti PH-32 );

33.

(Bukti PH31);Kajian Komnas Perempuan terhadap Kasus Karminah untukmencegah inskonstitusional dan kriminalisasi Perempuan diPengadilan Nasional. b.MOU (kesepakatan bersama) antaraKomnas Perempuan, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Rl,Kepolisian Negara RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak RI, Perhimpunan Advokat Indonesiatentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan.Sesuai asli (Bukti PH32 );Account Facebook milik Sdr.

(Bukti PH31);32. a Kajian Komnas Perempuan terhadap Kasus Karminah untuk33.mencegah inskonstitusional dan kriminalisasi Perempuan diPengadilan Nasional. b.MOU (kesepakatan bersama) antaraKomnas Perempuan, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI,Kepolisian Negara RI, Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak RI, PerhimpunanAdvokat Indonesia tentang Akses Keadilan Bagi PerempuanKorban Kekerasan. Sesuai asli (Bukti PH32 );Account Facebook milik Sdr.

Bahwa kemudian berdasarkan Bukti PI s/d V.9 tentang jawaban dariKOMNAS HAM menerangkan tanggapan Komnas HAM atas tindakanintimidasi dan teror dari aparat Kepolisian yang disinyalir digerakan olehpihak Pemkab (Termohon Kasasi ) dan Pengembang (Termohon Kasasill) menunjukkan tindakan Termohon Kasasi dapat dikategorikan tindakanintimidasi dan terror kepada para Pemohon Kasasi;16.

No. 645 K/Pdt/200918.19.20.21.22.23.Bahwa Judex Facti salah menerapkan isi pasal 178 HIR/189 RBgayat 2nya dimana Judex Facti belum memberikan pertimbanganhukumnya atas tindakan Tergugat V yang tidak memiliki legetimasimenggunakan dan menghadirkan pasukan Brimob di lokasi pasarRangkasbitung saat pembongkaran pasar Rangkasbitung berlangsung;Bahwa sebagaimana poin 15 diatas atas pembahasan Bukti P s/dV 9 ten tang Surat dari Komnas HAM atas adanya terror dan itimidasiterhadap kehadiran Termohon Kasasi

Bogor ; Di bawah janji menurut agamanya, telah menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut : = Bahwa, sebagaimana pengaduan yang telah banyak diterima oleh Komnas HAM,bahwa ada banyak peristiwa dimana sebuah keramaian yang seharusnyadisyaratkan memiliki ijin dari Kepolisian, tetapi yang diberlakukan hanyapemberitahuan, dan sebaliknya ada pula penyampaian pendapat di muka umum,yang seharusnya cukup hanya dengan pemberitahuan, tetapi disyaratkan harusmemiliki ijin dari Kepolisian, bahkan

ironisnya ada pula yang disyaratkan harusmemiliki ijin dan pemberitahuan sekaligus, bahwa untuk perijinan, landasanfilosofinya adalah kebolehan, sedangkan untuk pemberitahuan, sejalan denganUndangundang Nomor 9 Tahun 1998,landasan filosofinya adalah HAM, terkaithal tersebut Komnas HAM pernah berdiskusi bersama pihak Kepolisian, dandiperoleh kesepahaman bahwa perijinan hanya disyaratkan untuk keramaian,yaitu yang bersifat pertunjukan dan hiburan, diantaranya dengan menggunakankembang api sebagaimana

pagelaran musik ; Bahwa, berdasarkan pengetahuan dan kajian Saya, kegiatan Belok Kiri Festdengan acaraacara yang berupa pembukaan pameran dan peluncuran BukuSejarah Gerakan Kiri Indonesia, workshop menggambar, pemutaran film, lapakkomunitas, pentas musik akustik, dan seterusnya, termasuk dalam lingkup HAM,dan tidak berupa keramaian yang bersifat pertunjukan dan hiburan, yang berartipengaturannya adalah berdasarkan Undangundang Nomor 9 Tahun 1998 ; Bahwa, berdasarkan pendapat dan pengalaman Ahli di Komnas

HAM, berkaitandengan penyelenggaraan kegiatan dengan substansi yang mengangkat temamengenai semangat kiri atau G30 S PKI dan lainlain semacamnya, bahwa dariperspektif HAM, Komnas HAM melihat dari bentuk kegiatannya, karena dalamHalaman 86 dari 104 halaman, Putusan Nomor : 117/G/2016/PTUNJKT.perspektif HAM, orang berfikir komunis, berfikir sosiallis, maupun berfikir atheistidak bisa dibatasi, dan sekalipun hal itu dianggap melanggar hukum, makadikembalikan kepada pihak Kepolisian untuk menilai apakah

Komnas HAM ; Bahwa, yang diberikan kewenangan oleh Undangundang Nomor 9 Tahun 1998,untuk mengkaji lalu menentukan apakah suatu kegiatan itu harus memiliki ijin dariKepolisian atau cukup hanya dengan pemberitahuan adalah Kepolisian,kewenangan mana dalam penerapan hukum tidak dimiliki oleh instansi lain ; Bahwa, jika pengelola tempat dimana suatu kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum akan diadakan, tetap mensyaratkan adanya ijin keramaian dariKepolisian, atas penggunaan tempat untuk penyelenggaraan

Bahwa atas tindakan Tergugat II tiga kali menolak Berkas Permohonan Blokirtanpa alasan yang jelas, Penggugat melaporkan ke KOMNAS HAM di akhirtahun 2014, kemudian terakhir KOMNAS HAM dengan Surat No.0.223/K/PMT/II/2016 dan Nomor Agenda Pengaduan 103.657 tertanggal 22Pebruari 2016 menerangkan bahwa sudah mengirim surat ke Kakanwil BPNDKI Jakarta atas adanya dugaan pelanggaran HAM oleh BPN Jakpus danSurat tersebut dijawab dengan Surat Kakanwil BPN DKI Jakarta No.2075/600.1831/VIII/2015 tanggal 25 Agustus

Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembagamandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yangberfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauandan mediasi hak asasi manusia.

Hal ini Sesuai dengan Pasal 1 nomor 7 UUNo. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Selanjutnya dalam Pasal 76 ayat 1disebutkan untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsipengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi Hak AsasiManusia.Hal. 62dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Pst.2. Bahwa Komnas HAM mempunyai tugas dan kewenangan dalam melakukanpemantauan, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat 3 UU No. 39/1999 tentangHak Asasi Manusia.3.

Bahwa setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuatbahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan danpengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Selanjutnya pengaduanhanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitaspengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentangmateri yang diadukan. Hal ini Ssesuai dengan Pasal 90 ayat 1 dan 2 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.4.