Melakukan penerimaan dan penggunaan keuangan BiayaPerjalanan Dinas dan Pindah sebesar Rp. 183.300.200, (seratusdelapan puluh tiga juta tiga ratus ribu dua ratus rupiah) dimanapengeluaran mata anggaran ini merupakan perjalanan dinaspimpinan dan Anggota DPRD ke kota Madiun, Surabaya,Semarang, Jakarta, Banjarmasin, Bogor dan Makassar dalamrangka rapat koordinasi, diklat, TOT Perda, lokakarya, konsultasiPilkada, kunjungan kerja, penyusunan regulasi, workshop danseminar.

sakit) sebagaimanadiatur dalam Pasal 27 PP No.105 Tahun 2000 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;Melakukan penerimaan dan penggunaan keuangan BiayaPerjalanan Dinas dan Pindah sebesar Rp. 183.300.200, (seratusdelapan puluh tiga juta tiga ratus ribu dua ratus rupiah) dimanapengeluaran mata anggaran ini merupakan perjalanan dinaspimpinan dan Anggota DPRD ke kota Madiun, Surabaya,Semarang, Jakarta, Banjarmasin, Bogor dan Makassar dalamrangka rapat koordinasi, diklat, TOT Perda, lokakarya

Pembelian Modal Infocus besertakelengkapannya.95 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Direktur ke Jakarta besertakelengkapannya.96 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Jasa Koreksi Soal Ujian SmtGenap beserta kelengkapannya.97 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Panitia Ujian Smt Genap besertakelengkapannya.98 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pembuatan Soal Ujian SmtGenap beserta kelengkapannya.99 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Tim Perumus Lokakaryabeserta kelengkapannya.100 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya

II beserta kelengkapannya.94 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Pembelian Modal Infocus besertakelengkapannya.95 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ SPPD Direktur ke Jakarta besertakelengkapannya;96 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Jasa Koreksi Soal Ujian SmtGenap beserta kelengkapannya.97 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Panitia Ujian Smt Genap besertakelengkapannya.98 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Pembuatan Soal Ujian Smt Genapbeserta kelengkapannya.99 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Honor Tim Perumus Lokakarya besertakelengkapannya

.100 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Nara Sumber Lokakarya besertakelengkapannya.101 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Jasa Sopir besertakelengkapannya.102 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Pengecatan Lokal/ Kantorbeserta kelengkapannya.103 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah Rehab Pagar besertakelengkapannya.104 (Asli) 1 (satu) bundel SPJ Upah/ Bahan Pembatas Laborbeserta kelengkapannya.105 (Asli) Formulir Setoran Mahasiswa Akademi KeperawatanPemkab Padang Pariaman No.

terlebihdahulu lahir dan ada, sehingga tidak sebagaimana perkara a quo yang nota bene bangunan kios berukuran 4,30 Meter x 5 Meter milik TergugatIll dan Tergugat IV terlebih dahulu ada dan berdiri yaitu sejak tahun 1969,sedangkan bangunan rumah toko dan tanah milik Penggugat baru adadan berdiri pada tahun 1982, (mohon simak kembali dan bandingkandengan dalil posita gugatan Penggugat yang telah mengutip ARRESTCOLMAR tanggal 2 Mei 1855 kasus CEROBONG ASAP); bahwa selanjutnya Mahkamah Agung R.I, dalam sidang Lokakarya

yang dimaksud di atas, dibutuhkan kesamaanpersepsi diantara Para Hakim di semua tingkat peradilan mengenaikeberlakuan Asas Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generalisdalam konteks Administrative Penal Law.Lebih lanjut pembahasan tentang Administrative Penal Law yang masukkategori perbuatan kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi peradilanpidana dan perdata untuk menilainya, sesuai penegasan Surat EdaranMahkamah Agung RI, tanggal 25 Februari 1977, Nomor : MA/PEMB/0159/77,mempertegas hasil Lokakarya

MA/Pena/0519/77tanggal 25 Februari 1977 yang diikuti dengan lokakarya pembangunanhukum melalui peradilan tanggal 30 Mei 1 Juni 1977 di Lembang JawaBarat, kebijakan Terdakwa tersebut tidak dapat dinilai oleh Hakim;Bahwa tindakan Judex facti yang menilai kebijakan bon blangko KTP dan KKserta pembayarannya tersebut dan selanjutnya dipergunakan sebagai dasaruntuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Drs.

tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/ataub Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasimasyarakat setempat; dan/atauc Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannyatidak diminati penyedia barang/jasa; dan/atau43d Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebihdahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akanmenanggung resiko yang besar; dan/ataue Penyelenggara diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya

Pasal 13 ayat (1) poin c yaitu Atas beban anggaran belanja negaratidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan pestauntuk berbagai operistiwa dan pekan olah raga padadepartemen/lembaga/pemerintah daerah, dan ayat (2) yaituPenyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya,peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada halhal yangsangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukanterdakwa 1 dan terdakwa

Pasal 13 ayat (1) poinc yaitu Atas beban anggaran belanja negaratidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan pestauntuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga padadepartemen/lembaga/pemerintah daerah, dan ayat (2) yaituPenyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya,peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada halhal yangsangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.e Bahwa dari serangkaian yang telah dilakukan Terdakwa dan Terdakwa Illbersamasama dengan

Pasal 13 ayat (1) poinc yaitu Atas beban anggaran belanja negaratidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan pestauntuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga padadepartemen/lembaga/pemerintah daerah, dan ayat (2) yaituPenyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya,peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada halhal yangsangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.e Bahwa dari serangkaian yang telah dilakukan terdakwa, telahmenguntungkan diri terdakwa,

Lokakarya ;C. Management Program : Honorarium Pengelola ; Honorarium tim pengadaan ; Honorarium tim penerimabarang ; Monitoring dan evaluasiinternal PT ; Biaya Proses(iklan) ; ATK; Konsumsi Rapat ;Pengadaan Akomodasi dan transortasi ; Transport lokal ;10.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0060.000.000,00 Total Dana Pendamping 00.000.000,00 Hal. 5 dari 117 hal.

Lokakarya ; C.

Lokakarya Peneliti IImuilmu Sosial Ekonomi Pedesaan,di Fakultas Pertanian, Institut Partanian Bogor, Bogor,1978.c. Training & Workshop for International Human Rightsobsever at Internazionale Akademie furFurhrungskrafte, Gummersbach, Germany (Deutsland).d. Pelatihan & Lokakarya bagi Hakimhakim Agung ad hocHAM pada Mahkamah Agung R.I. di Jakarta, 2002.e.

tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria;Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU)Provinsi Kalimantan Tengah yang diberikan oleh Kepala KantorWilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah kepada OmbudsmanDaerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor :961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 diketahui bahwa Tergugatjelas tidak memiliki Hak Guna Usaha ;Bahwa mengutip pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah, BadanPertanahan Nasional, lwan Isa, sebagaimana dimuat di Kompas.comdalam lokakarya

Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya ataupenyuluhan;Halaman 13 dari 152 hal Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2016/PN.Gto6. Pekerjaan untuk project percontohan (pilot project) dan survey yangbersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yangbelum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. ContohPrototipe rumah tahan gempa, prototype sumur resapan7.

Contohpengangkutan/pengerukan sampah, penimbunan daerah rawaPenyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya ataupenyuluhan;Pekerjaan untuk project percontohan (pilot project) dan survey yangbersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yangbelum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya ataupenyuluhan ;Halaman 115 dari 152 hal Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2016/PN.Gtof. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang bersifatkhusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapatdilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Contoh : Prototipe rumah tahangempa, prototype sumur resapan ;g.

Workshop/Lokakarya (7 Jenis)i. Rekrutmen Fasilitator (3 jenis)j.

Workshop/Lokakarya (7 jenis)i. Rekrutmen Fasilitator (3 jenis)j.. Pelatinan pelatinan (6 jenis)k.

Y. 1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen 5634.994.001.002.e
Z. 1(saatu) buah odner warna hitam berisi dokumen 5634.994.001.002.e pelaksanaan operasional kantor a tahun 2016
AA. 1(satu) bpemeliharaan kantor alat dan mesin tahun 2016
BB. 1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen 5634.994.001.c.523121
1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen lokakarya

dokumen5634.994,001.002.a kebutuhan seharihari perkantoran b tahun2016Y. 1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen5634.994.001.002.eZ. 1(saatu) buah odner warna hitam berisi dokumen5634.994.001.002.e pelaksanaan operasional kantor a tahun 2016AA. 1(satu) bpemeliharaan kantor alat dan mesin tahun 2016Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PT YYKBB.CC.DD.EE.FF.GG.HH.JJ.KK.LL.MM.NN.OO.PP.QQ.RR.1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen5634.994.001.c.5231211(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen lokakarya

kepegawaian penyusunan dokumenb tahun 2016x. 1(satu) buah odner warna hitam oberisi dokumen5634.994,001.002.a kebutuhan seharihari perkantoran b tahun2016Y. 1(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen5634.994.001.002.eZ. 1(saatu) buah odner warna hitam oberisi dokumen5634.994.001.002.e pelaksanaan operasional kantor a tahun 2016AA. 1(satu) bpemeliharaan kantor alat dan mesin tahun 2016BB. 1(Satu) buah odner warna hitam berisi dokumen5634.994.001.c.5231211(satu) buah odner warna hitam berisi dokumen lokakarya

., tidak dapat hadir di mukapersidangan karena sedang bertugas/dinas di luar kota berdasarkan Surat Nomor0617/UN11.1.11/TU/2015, Perihal Peserta Lokakarya Kemitraan yangditandatangani Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tertanggal 4 Mei2015, maka keterangan Ahli tersebut sebagaimana di dalam Berita AcaraPemeriksaan Penyidik dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli, dibacakanketerangannya oleh Penuntut Umum di muka persidangan;Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Penasihat HukumTerdakwa

Materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan asas:a. pengayoman;g. keadilan; danj. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.Pasal 96 tentang Partisipasi Masyarakat, yang rumusannya menyebutkan:1 Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulisdalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan;2 Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan melalui:a rapat dengar pendapat umum;b kunjungan kerja;c sosialisasi; dan/ataud seminar, lokakarya

Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahorang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyaikepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundangundangan.(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukansecara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud padaayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundangundanganharus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Tergugat.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat Il, Penggugatdan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil gugatannya jugamengajukan ahli bernama PARWOTO WIGNJOSUMARTO, ahli mana telahmemberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa ahli adalah Mantan Hakim Tinggi, pensiun sebagai Hakim pada tahun2011 dan kegiatan ahli sekarang adalah sebagai Pengajar Calon Hakim,sebagai Narasumber Seminar/Lokakarya

MSc dkkPerjalanan dinas Dalamrangka Lokakarya SDMKkegiatan Kajian hasilpenysusunan kebutuhanSDMK dalampenyelenggaraan SPM danUnit Depkes dan UPT nyaan. Sudung Nainggolan,MHSC dkkPerjalanan dinas pesertapusat Dalam rangkapersiapan kegiatan Fasilitasipenyusunan kebutuhanSDMK an. SudungNainggolan MHSC dkk80 Perjalanan dinas pesertapusat Dalam rangkapelaksanaan sosialisasiAplikasi Nasional kegiatanSosialisasi Aplikasipenyusunan kebutuhanSDMK di daerah an.

MediaSiber liputanindonesia.co.id, diberi tanda P11;Fotokopi Barang Bukti Yang disita dari saksi A.N Arief Wiryawanto, diberitanda P12;Fotokopi Perihal Klarifikasi Media Online Berita AtjehNet, diberi tanda P13;Fotokopi Keputusan atas Pengaduan, diberi tanda P14;Fotokopi Protes Sejumlah orang yang mengatasnamakan Wartawan,Organisasi Wartawan maupun Perusahaan Pers, diberi tanda P15;Fotokopi Pemberitahuan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat No.489/1.18/Humas2018, diberi tanda P16;Fotokopi Lokakarya