No. 431/PDT/2021/PT.DKI1.2.uraian Penggugat dalam Posita butir 1 dan butir 2 (halaman 2 s/dhalaman 7) tidak dapat menunjukkan atau menggambarkan secarajelas peristiwa hukumnya mengenai adanya jual beli batubara tersebut,dalam hal ini Penggugat tidak menguraikan secara spesifik dan tidakjelas serta tidak secara terang benderang menguraikan tentang siapaPihak Pembeli dan siapa Pihak Penjual didalam hubungan jual bellibatubara tersebut, dan juga tidak menjelaskan secara terangbenderang tentang siapa

/pihak yang mana berhak mendapat apa danberkewajiban melakukan apa;Dalil gugatan yang demikian, jelas tidak akan membuat perkaradan/atau permasalahan antara Para Pihak menjadi jelas dan terangbenderang akan tetapi justru menjadi kabur/tidak jelas (obscuur)Karena tidak secara jelas menguraikan peristiwa hukumnya danmenguraikan hak dan kewajiban masing masing pihak secara rinciterkait hubungan jual beli batubara tersebut atau dapat dikatakanKetidak jelasan uraian posita Gugatan butir 1 dan 2 (halaman

Ketidak jelasan siapa yang berhak mengajukan Invoice/Tagihanpembayaran sehubungan jual beli batubara tersebut apakahTergugat (Penjual) ataukan Penggugat (Pembeli), karenaPenggugat (Pembeli) juga menyampaikan Invoice/ Tagihanpembayaran sebagaimana terlihat nyata dalam Posita GugatanButir 2 halaman 2, Butir 2 halaman 4, Butir 2 halaman 5sebagaimana Tergugat kutip dan paparkan sebagai berikutdibawah ini:> Pada Posita Gugatan Butir 2 halaman 2 menguraikan Tergugatadalan Pihak yang mempunyai hak untuk

secara terperinci tentangsiapa pemilik tanah dan bangunan yang diminta untuk diletakan sitajaminan tersebut; (ii) tidak menguraikan secara jelas tentang batasbatas dari tanah dan bangunan yang diminta untuk diletakkan sitajaminan tersebut dan (iii) tidak menguraikan secara jelas tentang alashak (sertifikat, dll) dari tanah dan bangunan yang diminta untukdiletakkan sita jaminan tersebut;Sehingga dengan demikian terdapat ketidakjelasan mengenai tuntutansita jaminan tersebut dan oleh karena itu. tidak

No. 431/PDT/2021/PT.DKIpertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengantepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalamputusan ini sesuai faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan dandianggap telah tercantum pula dalam putusan ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum HakimTingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadilkan sebagai pertimbangan hukumHakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini

Jelas/Kabur)Bahwa setelah Tergugat melihat faktafakta yang diuraikan oleh Penggugatdalam Gugatannya, maka Tergugat secara tegas membantah dan menolakseluruh dalildalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupundalam petitum, kecuali yang secara tegas diakuinya;Bahwa sudah sangat jelas dan nyata gugatan yang diajukan oleh PenggugatTidak Jelas alias Kabur (Obscuur Libel), Karena Penggugat tidak menjelaskansecara konkrit dari mana asalusul tanah tersebut diperoleh, dan Penggugatpun tidak menguraikan

olehTERGUGAT , yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, poin ke 8 (delapan)mengatakan bahwa hingga saat ini sebagaian objek sengketa masih dikuasaisecara melawan huku oleh Tergugat dan poin ke 9 (Sembilan) yangmengatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai sebagaian objeksengketa secara melawan hokum merupakan perbuatan melawan hokum(onrechtsmatigedaad) sebagaiaman ketentuan pasal 1366 KUHPerdata,Faktanya dalam gugatan Penggugat hanya mendalihnkan demikian, namunPenggugat sama sekali tidak mampu untuk menguraikan

, telah jelas bahwa Penggugat hanya berdalihdemikian namun tidak mampu atau sanggup untuk menjelaskan semua itu,sehingga jelas dalih yang digunakan Penggugat dalam Gugatannya sangatkabur (Obscuur Libel);Bahwa, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyebutkan dirinya berhak atasObyek sengketa namun dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidakmampu untuk menceritakan dan menguraikan secara jelas dari mana asalusulPenggugat memperoleh tanah tersebut, dan Penggugat pun tidak mampu untukmenjelaskan bagaimana

Oleh karena ituTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agarberkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijkeVerklaard);A.2 GUGATAN KURANG PIHAKBahw oleh karena secara tegas dan jelas Penggugat telah menguraikan danmengakui dalam gugatan pada posita poin 6 (enam) huruf b yang mengtakanbehawa Adanya 7 (Tujuh) Sertipikat lain yang terbit/ muncul di atas OBJEKSENGKETA adalah murni kesalahan TERGUGAT

Bahwa dalih Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknyamengatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan menguasai sebagian tanah milik Penggugat, namu padakenyataannya Penggugat sendiri tidak mampu menguraikan secara jelasbagaimana bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, selainitu Penggugat juga mendalinkan bahwa Penggugat adalah pemegangsertifikat hak pakai atas tanah objek sengketa tersebut, namun Penggugatsendiri pun tidak sanggup untuk menguraikan secara

Bahwa berdasarkan uraian dalil posita PENGGUGAT dimaksud di atas,secara jelas PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara rinci perbuatanTERGUGAT I. Khususnya perbuatan yang mana dan seperti apa yangdilakukan oleh TERGUGAT I, sehingga dapat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum ;2.

Bahwa selain itu PENGGUGAT telah mendalilkan mengalami kerugian.Akan tetapi PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan perbuatanTERGUGAT yang mana dan telah merugikan PENGGUGAT danmempunyai kausalitas sebagai perbuatan melawan hukum ;3. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga tidak menguraikan bentuk dari alas hakobjek tanah dimaksud serta terdaftar atas nama siapa dari alas haktersebut ;4.

Adanya kesalahan pada diri si pembuat ;e Bahwa PENGGUGAT telah mendalilkan dalam surat gugatannya,mengalami kerugian atas perbuatan TERGUGAT ;e Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara jelasperbuatan yang merupakan bentuk kesalahan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT. Sehingga peristiwa yang mana yang secaralangsung dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan.

Disamping ituPENGGUGAT juga tidak menguraikan secara rinci dasar dari nominal nilaikerugian yang dideritanya dan juga tuntutan ganti rugi tersebut tidakdidukung oleh alatalat bukti yang sah ;194.

Selain itu permohonansita yang diajukan PENGGUGAT juga tidak memenuhi kualifikasi sebagaibentuk permohonan sita yaitu dengan tidak menguraikan secara jelas danterang mengenai objek sita :i. Tidak menyebutkan sama sekali pihak sebagai pemilik sah dariobjek yang dimohonkan sita ;21ii. Tidak menyebutkan keberadaan dan penguasaan objek sitasekaligus tidak menyebutkan batasbatas dari objek sita ;5.

Atau memberikan putusan lain yang dipandang lebih adil ;tanah sengketa setelah papuq nurasih meninggal dunia, namun dalam petitumhuruf e menyatakan, menetapkan hukum penguasaan tanah sengketa oleh paratergugat adalah tanpa alas hak yang sah dan benar;1.2.Posita gugatan para penggugat tidak menguraikan dasar atau alasan permintaan sitajaminan terhadap tanah sengketaa, tetapi dalam petitum huruf b para penggugatminta sita jaminan terhadap tanah sengketa;1.3.Selain itu, posita gugatan para penggugat

tidak jelas menguraikan tentang hubunganhukum para penggugat dengan Loq Djawi alias Amaq Djenah, (yang mana anakdan cucu) tetapi dalam petitum huruf d gugatan para penggugat menyatakan parapenggugat adalah anak keturunan/ahli waris yang sah dari Loq Djawi alias AmaqDjenah;Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No.1075K/sip/1982 tanggal 8Desember 1982 menyatakan bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilanharus menurut hukum acara perdata, antara petitum ddengan posita (fundamentumpetendi

Bahwa surat gugatan para penggugat tidak sesuai dengan hukum acara perdata,.Dalam posita gugatan para penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang20kualifikasi perbuatan hukum para tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanahsengketa setelah papuq nurasih meninggal dunia, namun dalam petitum huruf emenyatakan, menetapkan hukum penguasaan tanah sengketa oleh para tergugatadalah tanpa alas hak yang sah dan benar;1.2.

Posita gugatan para penggugat tidak menguraikan dasar atau alasan permintaansita jaminan terhadap tanah sengketa, tetapi dalam petitum huruf b para penggugatminta sita jaminan terhadap tanah sengketa;1.3.

Selain itu, posita gugatan para penggugat tidak jelas menguraikan tentang hubunganhukum para penggugat dengan Loq Djawi alias Amaq Djenah, (yang mana anak dancucu) tetapi dalam petitum huruf d gugatan para penggugat menyatakan parapenggugat adalah anak keturunan/ahli waris yang sah dari Loq Djawi alias AmaqDjenah;2. bahwa gugatan para penggugat telah salah dan keliru dalam formalitas gugatannya karenatelah menggugat orang tidak sesuai dengan namanya seperti:1.

Bahwa karena tidak jelas wanprestasi juga Penggugat tidak menguraikanwanprestasi perjanjian kerjasama maka wajar apabila dalam suratgugatan Penggugat tidak menguraikan dan mencantumkan dalam uraian/posita gugatan sebagai syarat dalam mengajukan gugatan;8.

Bahwa selain dari itu kekeliruan menyebut objek nama terperkara, jugaPenggugat tidak menguraikan dan tidak menyebut nama orang yangmengirim dan menerima uang, siapa saja dari pihak yang menyaksikanwaktu penitipan uang transfer ke Kalimantan dan nama bukti transfer;9.

Bahwa oleh karena dalam gugatan wanprestasi Penggugat tidak secarajelas menguraikan dalam surat gugatan terhadap objek perkarawanprestasi; maka gugatan Penggugat menjadi Error in Objecto yaitutidak jelas dan kabur mengenai objeknya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Tdn., tanggal13 November 2013 dengan amar sebagai berikut:Tentang Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;Tentang Pokok Perkara:

Penggugat dalamgugatannya tidak menguraikan dasar kepemilikan atas sebidang tanahyang menurut Penggugat adalah miliknya. Penggugat juga tidakmenguraikan dalil disertai dengan bukti yang sah terkait peralinan hak atastanah yang menurut Penggugat adalah miliknya.

NamunPenggugat tidak menguraikan tidak semestinya yang dimaksud olehPenggugat adalah dalam hal apa, kapan dilakukan dan terhadap siapadilakukan. Demikian halnya yang diuraikan oleh Penggugat pada positagugatan poin ke14 sama sekali tidak berlandaskan fakta hukum yangbenar. Dalil posita yang demikian adalah dalil posita yang mengadaada dantidak sesuai fakta hukum yang ada.

Penggugat tidak menguraikan jelas unsur perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dikaitkan denganaturan hukum. Akan tetapi Penggugat mendalilkan adanya kerugian yangdiderita oleh Penggugat. Padahal antara perbuatan melawan hukum dankerugian perlu juga diuraikan mengenai kausalitasnya. Namun Penggugattidak menguraikan hal ini dalam dalil gugatan.

Penggugat dalam dalil positagugatan poin ke20 tidak menguraikan secara rinci terhadap putusan yangbagaimana Turut Tergugat harus tunduk dan patuh. Sedangkan pada poinjawaban Para Tergugat tersebut di atas, terbukti tidak ada hubungan hukumPenggugat dengan Turut Tergugat.

Bahwa pada poin 4, pembanding mempermasalahkan kurangnya pihakdalam perkara a quo, bahwa dalam pertimbangannya majelis tingkatpertama telah menjelaskan dan menguraikan secara jelas vide putusanperkara nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Pti halaman 34, sehinggapertimbangan hukum telah sangat tepat;9.

Jaksa Penuntut Umum tidakdiuraikan perbuatan materiil tentang unsur kesengajaan yang dilakukanoleh Terdakwa untuk memberikan keterangan palsu, tetapi PenuntutUmum hanya menguraikan bahwa Terdakwa dalam keterangannya telahmenyampaikan fakta pelaksanaan eksekusi atas tanah berdasarkanPutusan Perdata Nomor : 54/PDT/G/1981 tanggal 10 Desember 1991tidak bersesuaian dengan isi dari putusan tersebut dan berbeda denganBerita Acara Penyerahan yang dibuatkan oleh Terdakwa sendiri selakupetugas Juru Sita pada

dimana undangundang menentukan supaya memberikanketerangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepadaketerangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsudiatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun olehkuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu,Bila kita rinci secara teliti kutipan diatas telah dengan jelas dan meyakinkanbahwa dakwaan kami penuntut umum telah memenuhi ketentuan17sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 Ayat (2) huruf b, mengingatdakwaan telah menguraikan

yang menyatakan penuntutumum telah keliru menerapkan pasal 242 KUHP karena tidak adanyapenetapan Majelis Hakim haruslah dikesampingkan.Selanjutnya dengan tetap konsisten terhadap alasan pengajuan keberatan(eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 Ayat (1) KUHAP, kamiPenuntut umum merasa tidak perlu menanggapi kseluruhan keberatandalam eksepsi penasehat hukum terdakwa terhadap halhal yang menurutkami yang telah masuk dalam materi perkara seperti diantaranya saudarapenasehat hukum terdakwa telah menguraikan

pembahasan mengenairumusan delik dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP yakni unsur kesengajaanyang seharusnya kita bahas dalam pembuktian nanti baik dalam persidanganmaupun dalam tuntutan Penuntut umum, terlebih yang dimaksud dalam pasal143 ayat 2 hurup b hanya mengatur tentang Uraian secara jelas, cermatdanlengkapmengenaitindak pidanayang didakwakan denganmenyebutkan waktu dan tempat tindak pidanaitu dilakukan , kaitanya21dengan perkara Aquo kami Penuntut umum telah dengan menguraikan tindakpidana yang

secara jelas, cermat danlengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan serta kami penuntutumum juga telah menguraikan waktu dan tempat pidana dilakukan,sehingga pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakandakwaan penuntut umum harus dibatalkan tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan.27Lebih lanjut dapat kami simpulkan juga bahwa saudara Penasehathukum dalam uraiannya, yang substansial adalah keberatan atasterjadinya kesalahan dalam penerapan hukum sehubungan denganpenerapan pasal 242 KUHP

Pencurian pada waktu malam yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman ataudi atas suatu pekarangan yang tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempatkediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izindari orang yang berhak;5 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendakdiambilnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, ataudengan mempergunakan kuncikunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatanpalsu;Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan

Unsur Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalahkepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimanatersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi.

tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yanghendak diambilnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan ataupemanjatan, atau dengan mempergunakan kuncikunci palsu, perintahpalsu atau pakai jabatan palsu;11Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifatalternatif (mengandung kata Atau), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukumyang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salahsatu unsur pasal tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan

Majelis Hakim akan menguraikan Pengertian memecahkan(verbreking) ialah:mematahkan atau memutuskan barangbarang yang kecil, termasuk juga barangbarang yang rusak karena direngutkan ditarik sampai pecah atau putusMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di sidang sebagaimanatelah terurai pada pembahasan unsur di atas yang menurut Majelis Hakim tidak dapatdipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan unsur ini, maka telah ternyata bahwaTerdakwa dalam melakukan aksinya telah melakukan

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi KeberatanPertama dari Oditur Militer dengan menguraikan pendapatbahwa dalam hal pemidanaannya Oditur Militer tidaksependapat karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilanbagi masyarakat, di depan persidangan, majelis hakimPengadilan Militer IIl12 Surabaya telah menguraikan danmembuktikan unsurunsur yang didakwakan kepada Terdakwadimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Penggelapan" sebagaimana diaturdan diancam dengan

PenasihatHukum telah menguraikan pendapatnya dalam menaggapimemori banding Oditur militer tersebut dalam kontra memoribanding Penasihat Hukum Terdakwa.Bahwa atas Keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer)tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapisebagai berikut:Bahwa dari awal proses persidangan sampai dengandiputuskannya perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukumkonsisten dengan pendapatnya bahwa dalam perkara iniTerdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan.

Penasihat Hukumtelah menguraikan pendapatnya dalam menaggapi memoribanding Oditur militer tersebut dalam kontra memori bandingPenasihat Hukum Terdakwa.Atas keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tersebutdiatas, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggap! sebagaiberikut:Bahwa Oditur Militer telah keliru dalam memahami ketentuanHalaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 64K/PMT.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menaggapi keberatanKeempat yang menguraikan menurut Oditur Militer selakupenuntut umum demi tidak terulangnya perbuatan tersebut danSupaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajuritTNI AD lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yangdijatuhkan kepada diri terdakwa sesuai dengan tuntutan oditurmiliter yakni Pidana pokok penjara selama 10 (Sepuluh) bulandan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI AD atau apabilaMajelis Hakim Banding berpendapat lain

terpisah atau tidak dapatdisatukan dalam satu gugatan sebagaimana ditentukan dalam;> Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975tanggal 20 Juni 1979 yang menentukan "gugatan yang ditujukankepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara tergugattergugat itutidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satugugatan, tetapi masingmasing tergugat harus digugat tersendiri";Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, maka GUGATANPENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK, karena:v Penggugat tidak menguraikan

hubungan hukum antara Tergugat dengan Tergugat Il;v Penggugat tidak menguraikan mengenai:e Berapa luas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dengan batasbatasnya?

Mengingat Tergugat dengan Tergugat II adalah 2 (dua) subjek hukumyang berbeda yang tentunya memiliki hak masing masing, oleh karena itu,Penggugat harus menguraikan masingmasing Tergugat menguasai tanahobjek sengketa dengan luasnya masingmasing, tetapi temyata dalamgugatan Penggugat tidak diuraikan berapa luas tanah objek sengketa yangdikuasai Tergugat dan berapa luas tanah yang dikuasai Tergugat Il,sehingga dengan demikian sangatlah tepat gugatan Penggugat Haruslahditolak;2.

Eksepsi tentang tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat danTergugat Il, karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenaihubungan hukum antara Tergugat dan Tergugat II, selain itu PenggugatHalaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pat.G/2020/PN Olmjuga tidak menguraikan mengenai luas tanah objek sengketa yang dikuasaloleh Tergugat dan Tergugat II dengan batasbatasnya yang jelas;2.

Eksepsi tentang kerugian tidak dirinci dan hak Penggugat atas TanahObjek Gugatan tidak jelas, karena Penggugat tidak menguraikan secarajelas mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat, selain ituPenggugat juga tidak memiliki bukti otentik atas kKepemilikan maupun tukarmenukar tanah sengketa;3. Eksepsi tentang gugatan kabur, karena tidak menjelaskan secara rincimengenai kapan waktu tukar menukar tanah dilakukan dan atas dasar apatukar menukar tanah tersebut dilakukan;4.

Selanjutnya pada posita angka (9) dalamgugatan Penggugat menguraikan : bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah objek perkara tanoa hak milik Penggugatsebagaimana point ke1 di atas disamping merugikan Penggugatjuga perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini jelassangat lucu dan membingungkan serta menimbulkan pertentangandimana Penggugat mengakui mendapat tanah berasal dari 2 (dua)Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 3167 K/Pdt/2010orang yaitu Dono Kromo dan saudara Cin.

Bahwa Pemohon Kasasi dan Il semula Pembanding dan IVTergugat dan Il sangat keberatan dan menilai tidak tepat dalampenerapan hukum acara dimana dalam pertimbangan Majelis HakimTingkat Banding pada halaman (5) menyebutkan menimbangbahwa oleh karena keputusan hakim tingkat pertama dipandangsudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum karenatelah menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan sertaHal. 9 dari 12 hal. Put.

Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat banding telah melakukankesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal tanopa mempertimbangkan dan menguraikan mengenai alasan memori banding yangdisampaikan oleh Pemohon Kasasi dan IV/Pembanding dan Il /Tergugat dan Il terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertamayang telah melanggar asas hukum acara perdata sebagaimanadiatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2)dan (3) Rbg dan diperkuat yurisprudensi MARI No.339/K/Sip/1 969,tanggal 21 Februari

tidak dapatdibenarkan, karena dalam posita gugatan Penggugat mendalilkanbahwa para Penggugat dengan memasang pagar kawat pada obyeksengketa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa walaupun dalam petitum terbukti bahwa Tergugatmelakukan perbuatan melawan hukum, tetapi Penggugat mohonputusan yang adil, sehingga adanya amar putusan yang menyatakanpara Tergugat perbuatan melawan hukum tidak salah;Bahwa mengenai alasan Pemohon Kasasi selebihnya mengenaipenilaian pembuktian, Pemohon Kasasi tidak menguraikan

Penggugat tidak menjelaskan adanyahubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat Il, tetapi hanyamenyebutkan sebagai sub Kon dari Tergugat , Penggugat sama sekalitidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggaroleh Tergugat dan Tergugat II dan juga tidak menguraikan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari diajukannya gugatanserta Penggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukumdari masingmasing Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil Suatu gugatan, dengan kata lain gugatanPenggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat dan BIl dan tidak menguraikan PerbuatanMelawan Hukum dari masing masing Tergugat. Dengan demikiancukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);B. GUGATAN PENGGUGAT KELIRU (ERROR IN PERSONA)3.

Bahwa berdasarkan nomor III.4 diatas, Posita Penggugat dalam Perkaraa quo adalah Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel), dimana Penggugattidak dapat menguraikan dan menjelaskan tentang:Halaman 19 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.a. Objek Perkara, yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan.b. Faktafakta Hukum, yaitu halhal yang menimbulkan sengketa.c. Kualifikasi Perbuatan Tergugat II, yaitu Suatu perumusan mengenalperbuatan materiil maupun formil dari Tergugat II.d.

antara Penggugatdengan Tergugat II dalam Perkara a quo maka tidaklah dapatHalaman 24 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.dibenarkan secara hukum tindakan pihak Penggugat sebagaiberikut:G21.G:2.2.Penggugat mengkategorikan tindakan Tergugat II sebagaiPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek voor Indonesie/BW), sebagaimana tercantum padaPosita Gugatan nomor: 8 sampai dengan 10, halaman 4sampai dengan 6, tanpa Penggugat dapat merinci,menguraikan

Penggugat tidak menjelaskan adanyahubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat Il, tetapi hanyamenyebutkan sebagai sub Kon dari Tergugat I, Penggugat sama sekallitidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggar olehTergugat dan Tergugat Il dan juga tidak menguraikan kejadiankejadianatau peristiwaperistiwa yang mendasari diajukannya gugatan sertaPenggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum darimasingmasing Tergugat.

., Penggugat tidak menguraikan secara jelas, tegas dan lengkap tentangIdentitas Obyek Sengketa II, selain hanya menyebutkan tentang luas danbatasbatasnya saja, tetapi lebih lanjut tidak menguraikan berapa NomorPersilnya, Klasifikasi (Klas) Tanahnya dan berapa pula Nomor (Petok) Cnya; Hal ini secara yuridis menjadi penting, oleh karena denganmenyebutkan Nomor Persil, akan diketahui secara pasti dimana letak blokdari tanah sengketa dimaksud; Demikian pula, dengan menyebutkan Nomor(Petok) C, setidaknya

secara administrasi akan diketahui tercatat atas namaSiapa, bahkan lebih dari itu dapat diketahui pula asal usul (riwayat)kepemilikan dari tanah sengketa tersebut;e Bahwa, oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas, tegas danlengkap Identitas Obyek Sengketa II, maka Obyek Sengketa II dalamperkara a quo menjadi tidak jelas, bahkan kabur dan karenanya gugatanPenggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan kabur pula (obscuurlibel), dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

antara posita dan petitumtidak sejalan, bahkan bertentangan, dan semakin menambah tidak jelasserta kaburnya gugatan Penggugat;Bahwa, di dalam petitum ke8 dan ke9 surat gugatan Penggugat, padapokoknya Penggugat menuntut diserahkannya 1/2 (Separuh) dari Obyek/Tanah Sengketa dan II, dari penguasaan Tergugat II dan Tergugat , atauSiapa saja yang memperoleh hak dari padanya, dalam keadaan kosong,tanpa beban dan surat apapun: Bahwa, di dalam posita maupun petitumgugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak menguraikan

menyerahkan kesimpulannyamasing masing tanggal 29 Nopember 2011 dan telah mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini segala surat dan berita acaratelah termasuk dan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah dikemukakan diatas ;DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa dalam jawabannya tersebut , Tergugat dan II mengjukanEksepsi , yang pada pokoknya :e Penggugat tidak menguraikan

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);e Bahwa, dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Obyek/TanahSengketa dan Obyek/Tanah Sengketa II terletak di dusun Gumuk Bago,sedangkan di dalam petitum gugatan terletak di dusun Gumuk Limo, makasecara yuridis terbukti bahwa antara posita dan petitum tidak sejalan, bahkanbertentangan, dan semakin menambah tidak jelas serta kaburnya gugatanPenggugat;e Bahwa, didalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut,Penggugat tidak menguraikan

tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari BeritaAcara Persidangan, gugatan dan jawaban, dengan memperhatikan suratsuratbukti dan keterangan saksi serta kesimpulan para pihak dan memperhatikansalinan Putusan nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sgl tanggal 18 Oktober 2021selanjutkan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberatanPembanding/Penggugat asal dalam memori bandingnya;Menimbang, bahwa didalam posita gugatannyaPembanding/Penggugat asal menguraikan

dua ratus juta rupiah) serta untuk menjaminpelaksanaan putusannya agar Terbanding/Tergugat asal dihukum membayaruang paksa sejumlah Rp250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiapharinya;Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalil gugatanPembanding/Penggugat asal dalam gugatannya pada pokoknyaadalahmengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTerbanding/Tergugat asal berdasarkan pasal 1365 Kitab UndangundangHukum Perdata, namun pada posita gugatannya, Pembanding/Penggugat asalhanya menguraikan

tidak dijelaskan tentang perbuatan Terbanding/Tergugat asal yang mana yangdapat dikualifikasikan tidak sesuai dengan hak maupun kepatutan;Menimbang, bahwa apabila posita gugatan Pembanding/Penggugatasal dihubungkan dengan petitumnya yang menguraikan adanya sisakewajiban hutang dengan tuntutan ganti rugi dan uang paksa maka gugatanmenjadi tidak jelas dan saling bertentangan, sehingga dapat merugikan danmembingungkan bagi Terbanding/Tergugat asal dalam memberikanjawabannya sebagai pembelaannya;Menimbang

, bahwa mengenai surat gugatan ini, Yahya Harahap dalambukunya Hukum Acara Perdata berpendapat bahwa posita gugatan harusHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT BBLmenguraikan secara lengkap fakta dan peristiwa hubungan hukum antarapenggugat dan tergugat serta menegaskan yang menjadi pokok tuntutan padapetitum gugatannya;Menimbang, bahwa didalam gugatannya Pembanding/Penggugat asaltelah menguraikan kerugian materiilnya yang meliputi jumlah hutang yangbelum dibayar setelah adanya pengurangan

Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya menguraikan alasan mengajukangugatan cerai disebabkan pertengkaran yang terjadi dirumah tanggaPenggugat dan Tergugat, tanpa menguraikan sebabsebab terjadinyapertengkaran seperti yang diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;Bahwa dalam gugatan Penggugat menguraikan bahwa Penggugat memiliki2 (dua) orang anak, yang terdiri dari 1 orang anak lakilaki dan 1 orang

/PDT/2013/PT.BTNgugatan Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum akan tetapiseharusnya wanprestasi Pertimbangan hukum ini jelas keliru dan salah,karena hakim judex factie tingkat pertama tidak cermat dan tidak fahammembaca dan menelaah isi gugatan Penggugat, pertimbangan hukum yangmenyatakan gugatan Penggugat didasari dengan akta perjanjian pengikatanjual beli sehingga harus gugatan wanprestasi, adalah pertimbangan hukumyang keliru dan mengadaada, tidak ada satupun dasar gugatan Penggugatyang menguraikan

kronologis dan peristiwa hukum mengenai adanya aktaperjanjiian pengikatan juall beli , tetapi hanya menguraikan mengenaiperbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, sehingga yang menjadidasar gugatan Penggugat adalah perobuatan melawan hukum bukanwanprestasi, karena dasar gugatan Penggugat mengenai perbuatanmelawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah Tergugat telah menjualsebagaian tanahnya kepada Penggugat bersama Girik C aslinya namunTergugat ternyata menolak diajak untuk memecah sebagian

tanah girik Ctersebut hal ini yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengenai perbuatanyang melawan hukum, oleh karena itu pertimbangan hakim judek factietersebut, yang menyatakan seharusnya gugatan Penggugat wanprestasiadalah salah dan keliru, karena dalam dasar Gugatan Penggugat tidak adadasar yang menguraikan kronologis kejadian peristiwa hukum perihal AktaPengikatan jual beli maupun pelanggaran isi akta tersebut.

Terdakwa tersebut, PT LKK mengalami kerugian yang ditaksirsebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406ayat (1) KUHP ;Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat HukumTerdakwa mengajukan keberatan (eksepsi), yang pada pokoknya sebagai berikut :1.EKSEPSI MENGENAI SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUMBahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa denganketentuan Pasal 187 ayat (1) KUHP namun tidak menguraikan

secara cermat, jelasdan lengkap unsur unsur ketentuan Pasal 187 ayat (1) KUHP sebaliknya PenuntutUmum dalam surat dakwaannya menguraikan unsur lain yang tidak disebutkanketentuan Pasal 187 ayat (1) KUHP yaitu : akibat perobuatan Terdakwa tersebut, PTLKK mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah), bahwa dengan kenyataan tersebut maka dakwaan kesatu Penuntut Umumadalah obcuur libel, karena dalam menyusun surat dakwaan itu materiilnya wajibmemenuhi persyaratan yang

Majelis Hakim berpendapatbahwa di dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, Penuntut Umum telahmenguraikan unsurunsur tindak pidana yang didakwakan, rumusan surat dakwaanantara satu dengan yang lain tidak bertentangan, surat dakwaan merinci dengan jelasbagaimana tindak pidana dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itudilakukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, makaeksepsi Penasihat Hukum yang mendalilkan bahwa Penuntut Umum dalam dakwaankesatu telah menguraikan

demituntasnya perkara ini sebelum dipertimbangkan peristiwa mengenai materipokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya oleh para pihaksebagaimana telah didalilkan secara masingmasing ( Pasal 162 R.Bg), makadengan mengacu pada pasal 8 R.V. akanlah terlebin dahulu dipertimbangkanoleh Majelis tentang adanya formalitas suatu gugatan Penggugat sehingga akanlebih jelas peristiwa didalam fundamentum petendi;Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dalildalil gugatanPenggugat, Penggugat tidak menguraikan

secara jJelas perbuatan apakah yangtelah dilakukan oleh Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat NM yangbertentangan dengan hukum, namun Penggugat hanya menguraikan perbuatanTergugat yang telah menggadaikan obyek sengketa terhadap Tergugat V,seharusnya Penggugat dalam positanya menguraikan perbuatanperbuatan dariTergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IV dalam perkara a gou justru Penggugatdalam Posita gugatannya lebih cenderung menguraikan secara jelas perbuatandari AMAQ INDUN (ayah Tergugat , Tergugat

bahwa disamping hal tersebut diatas, Majelis menemukankekaburan dalam gugatan Penggugat dimana terungkap fakta dalamFundamentum Petendi gugatan Penggugat telah mendalihkan adanyaperbuatan dari ayah Tergugat , Tergugat ll, Tergugat Ill, dan Tergugat IV yakniAMAQ INDUN sebagai pihak yang telah melakukan jual beli atas tanah obyeksengketa dengan cara membeli dari Penggugat berdasarkan surat jual beli yangdibuat secara akalakalan atau secara tidak sah, sementara Penggugat didalamposita gugatannya tidak menguraikan

Anton terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan PayungSekaki, Kota Pekanbaru;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Tentang Kompetensi Absolut;Bahwa gugatan Penggugat pada halaman pada pokoknya menguraikan yang menjadiobjek perkara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 712/Kelurahan Tampan, Surat UkurNomor 2305/1993 tanggal 16 Juni 1993, diubah menjadi

Anton, terletak di Kelurahan AirHitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 poin pada pokoknya menguraikan bahwaPenggugat sebagai pemilik atas objek perkara yang didasarkan pada Sertifikat HakMilik Nomor 3271/SU, Nomor 499/Tampan/2000 tanggal 2 November 2000 seluas19.455 m?

, yang terletak di Jalan Riau Ujung/Jalan Handayani, Kelurahan Tampan,Kecamatan Payung Sekaki;Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 3 pada pokoknya menguraikan padatanggal 26 Juli 2012 muncul pihak yang berusaha melakukan penguasaan fisik dengancara menanam kelapa sawit, serta melakukan pengrusakan pagar, atas perbuatantersebut Penggugat telah membuat Laporan Polisi selanjutnya Penggugat mengecekbukti kepemilikannya pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sehingga Penggugatbaru mengetahui objek

kepemilikan atas tanah makagugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu ke peradilan umum karenamerupakan sengketa perdata, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapatditerima;Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan, dirumuskan dengan teliti,cermat dan lengkap mengenai kesalahan Tergugat sebagai Pejabat Administrasi padawaktu melakukan proses penerbitan keputusan terhadap sertifikat yang menjadi objekperkara, dimana dalam gugatan Penggugat menguraikan

kesalahan Tergugat hanyabersifat noratmatif dimana isi gugatan Penggugat hanya menguraikan bahwa Tergugatdalam melakukan proses penerbitan objek perkara tidak mengikuti aturan atau proseduryang ditentukan dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditentukan dalam PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tanpa menguraikan dengan jelas perbuatan atautindakan yang bagaimana yang dilanggar oleh Tergugat pada waktu melakukan prosespenerbitan objek perkara sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

Bahwa gugatan para Penggugat tidak menguraikan tentang adanyahubungan hukum antara para Penggugat dengan obyek sengketaatau apa yang disengketakan. Apakah yang disengketakan tidakjelas?.2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak mengurai hubungan hukumantara para Penggugat dengan para Tergugat berkaitan denganmateri atau obyek yang disengketakan;1..3.

Bahwa gugatan para Penggugat tidak menguraikan tentang adanyaperbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan olehpara Tergugat;3.3. Bahwa gugatan para Penggugat tidak sama sekali menyebutkanbahwa Tergugat telah wanprestasi atau melakukan perbuatanmelawan hukum;3.4.

Tentang unsur posita atau fundamentum petendi yang tidak jelas.1.1.1.2.1..3.1.4.Bahwa gugatan para Penggugat tidak menguraikan tentang adanyahubungan hukum antara para Penggugat dengan obyek sengketaatau apa yang disengketakan. Apakah yang disengketakan tidakjelas?

1..3.Bahwa gugatan para Penggugat tidak menguraikan tentang adanyahubungan hukum antara para Penggugat dengan obyek sengketaatau apa yang disengketakan. Apakah yang disengketakan tidakjelas ?Bahwa gugatan para Penggugat tidak menguraikan hubungan hukumantara para Penggugat dengan para Tergugat berkaitan denganmateri atau obyek yang disengketakan;Ketidak jelasan hubungan hukum antara para Penggugat dengan paraTergugat dengan obyek sengketa dapat dilihat dari hal hal sebagaiberikut :15a.

Bahwa gugatan para Penggugat tidak menguraikan tentang adanyaperbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan olehpara Tergugat;3.3. Bahwa gugatan para Penggugat tidak sama sekali menyebutkanbahwa Tergugat Ill telah wanprestasi atau melakukan perbuatanmelawan hukum;3.4. Bahwa dengan belum adanya uraian yang jelas tentang perbuatanwanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehHal. 15 dari 25 hal. Put.