DA1 (ada stempel PPK) di tingkatKecamatan; Halaman 3 dari 44 No.114/Pid.PML/2014/PNSgi.5.

suara penambahan suara sebanyak 141 suaraberdasarkan hasil rekapitulasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh terdakwa bersama dengan anggota PPK KecamatanMutiara Timur Jlainnya yaitu Basri, Amk sebagai Ketua PPK (DPO),Zakaria (DPO), M.

Bahwa Ada, jumlah suara di form C1 yang ditangani olehsaksi saksi di TPS ada perbedaan dengan form DA1 yangdikeluarkan oleh PPK Kecamatan Mutiara Timur. Bahwa Terdakwa adalah sebagai anggota PPK di KecamatanMutiara Timur. Bahwa Ketua PPK di Kecamatan Mutiara Timur adalah saudaraBasri, Amd.

Bahwa PPK bertugas melaksanakan rekapitulasi hasil pemilu ; Bahwa PPK Kecamatan yang mengeluarkan Form DA.1.

Bahwa Terdakwa tidak dilibatkan oleh Ketua PPK atau tidakikut serta dalam rekapitulasi perhitungan suara; Bahwa menurut ketentuan terdakwa harus ikut serta dalamrekapitulasi suara atau mengisi form DA.1 ; Bahwa seharusnya ke 5 orang anggota PPK harus ikut terlibatdalam rekapitulasi akan tetapi dalam kasus ini Ketua PPK yangmelakukan rekapitulasi perhitungan suara; Bahwa Setelah istirahat Ketua PPK mengatakan biar Ketua PPKSaja sendiri saja yang merekap suara kamu enggak usah ikut; Bahwa Terdakwa

dan PPS yang terdiri dari:- PPK kecamatan Maba selatan;- PPK Kecamatan Kota Maba;- PPK Kecamatan Maba;- PPK Kecamatan Maba tengah;- PPK Kecamatan Maba Utara;;- PPK Kecamatan Waselei;- PPK Kecamatan waselei Timur;- PPK Kecamatan waselei Tengah;- PPK Kecamatan waselei Selatan;- PPK Kecamatan waselei Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari: Kecamatan wasele Selatan : - Desa nanas- Desa Payau- Desa Loleba;- Desa Wasile;- Sara Maake;- Desa

Halmahera Timur tahun 2010, 1 (satu) lembar jadwa acara pelantikan PPS dan rapat kerja/bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, Kec. Maba Utara, 1 (satu) lembar jumlah peserta dan waktu pelaksaan pelantikan PPS, Raker/bimtek PPK, PPS dan PPD Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23.

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Haltim (PPK/PPS);37. Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Kegiatan pengresmian PPK pada tanggal 06 Maret tahun 2010 yangdilaksanakan di Kecamatan Kota Maba yang dalam pelaksanaannyadigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec. Maba, PPK Kec.Maba Tengah, PPK Kec. Maba Selatan, dan PPK Kec.

Wasile Tengah, PPK Kec.Wasile Timur, PPK Kec. Wasile Selatan dan PPK Kec.

PPK Kecamatan Wasile Utara sebanyak 5 (lima) orang, masingmasingsebesar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlahtotal sebesar Rp. 3.750.000,(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);5. Kegiatan pengresmian PPK pada tanggal 06 Maret tahun 2010 yangdilaksanakan di Kecamatan Kota Maba yang dalam pelaksanaannyadigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec. Maba, PPK Kec.Maba Tengah, PPK Kec. Maba Selatan, dan PPK Kec.

KPUD;Bahwa benar honor untuk Ketua PPK dan anggota PPK Kec.

dan PPS yang terdiri dari:PPK kecamatan Maba selatan;PPK Kecamatan Kota Maba;PPK Kecamatan Maba;PPK Kecamatan Maba tengah;PPK Kecamatan Maba Utara;;PPK Kecamatan Waselei;PPK Kecamatan waselei Timur;PPK Kecamatan waselei Tengah;PPK Kecamatan waselei Selatan;Halaman 192 dari 245 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Tipikow/2014/PN.

Jasa Bhakti Nusantara tertanggal 27 Oktober 2016

Jasa Bhakti Nusantara tanggal 05 Desember 2014

49)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 333-2/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan

50)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 338-3/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan

51)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 339/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

52)Foto copy surat Pejabat

Pembuat Komitmen Nomor : 344/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan

53)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 002/PPK/UHO/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

54)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 011/PPK/UHO/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

55)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 029/PPK/UHO/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

56)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 049/PPK/UHO/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

57)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 064/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

58)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 075/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

Jasa Bhakti Nusantara tanggal05 Desember 2014Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 3332/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Blokir DanaPekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 3383/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Blokir DanaPekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen No : 339/PPK/UHO/XII/2014tanggal 16 Desember 2014 perihal Buka Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 344/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember

Kdi55.56.57,58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 029/PPK/UHO/II/2015tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 049/PPK/UHO/III/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 064/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Buka Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 075/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 22

Yang memberikan pertimbangan tehnis kepada PPK terkait dengan tandatangan PPK di Laporan Progress minggu 18 periode 03 Desember 2014 s/d08 Desember 2014 Nomor Kontrak : 246/PPK/UHO/VIII/2014 dengan bobotpresentase pekerjaan 56,146% tidak hanya saksi, tetapi ada an. RONIJULIANTO yang mendapat Surat Tugas untuk membantu PPK, bahkanterlibat dalam memberikan penjelasan tehnis bersama PPK untukdisampaikan kepada KPA.

Febriansyah, ST sebagai staf teknis dari PPK.

Sawaluddin, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHOmenerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan RumahSakit Pendidikan (Tahap 1) UHO TA 2014 Nomor : 020/PPK/UHO/II/2015 kepadaPT. Jasa Bhakti Nusantara;Menimbang, bahwa meski secara adminstrasi PPK (Dr. Sawaluddin, SE,M.Si) dan KPA (Prof. Dr. Ir. H.

Mitra Konstruksi
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD Prof. Dr.H. Aloei Saboe

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov. Kalbar;- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 48/498200/SNVT-PPSDA.K1/PPK-07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan rincian penerima PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA untuk pembayaran Angsuran ke II (80%) atas pekerjaan pembangunan prasaranan dan sarana air baku Sungai Meledang Pulau Maya Karimata Kab.

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVTPelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

PPK Kec.

menerima Ketua PPK Kec.

bendahara PPK Kec.

ketua PPK Kec.

SAHARUDIN dan Ketua PPK Kec. Routa An.

penerima bendahara PPK Kec.Sampara An.

penerima bendahara PPK Kec.

Pembuatan DED Gerbang Batas Kota Palembang Nomor : 06.02/PPK GEDUNG/DE/PUCKP/2013 Tanggal 07 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Ir.

,MTP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Cabang Bank BJB Cabang Palembang Nomor : 82 / PPK Gedung / DPUCKP / APBD / 2013 Tanggal 3 September 2013 perihal Penyaluran Termin yang ditanda tangani oleh KHAIRUL RIZAL, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ERMIATI AGUSTINA, ST selaku Bendahara Pengeluaran;

,MT selaku KPA, dan ALI, SE selaku Pejabat Penata Usahaan Keu SKPD;

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.01.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 yang telah diamandemen dengan Amandemen Kontrak Nomor : 800/01.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 15 Desember 2010 antara PPK dengan PT Bengawan Ilmu perihal Pengadaan Buku Perpuskaan SD/SDLB dengan nilai kontrak sebesar Rp 7.111.700.000,- ;2.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.02.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 15 Desember 2010 antara PPK dengan CV Aneka Ilmu perihal Pengadaan Buku Perpustakaan SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.823.502.500,- ;3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.03.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan PT Fast Technology perihal Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.992.500.000,- ;4.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.05.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan PT Catur Multi Infotama perihal Pengadaan Alat Peraga IPS SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 598.500.000,- ;5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.06.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan CV Pustaka Melayu perihal Pengadaan Alat Kesenian SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.247.400.000,- ;6.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.07.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan PT Catur Multi Infotama perihal Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 283.502.000,- ;7. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.26/Fisik/PPK/11-LU/2010 Tanggal 23 Nopember 2010 antara PPK dengan CV Trisman Jaya perihal Rehabilitas Gedung SMPN I Abung Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 239.883.000,- ;8.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.05.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan PT Catur Multi Infotama perihal Pengadaan Alat Peraga IPS SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 598.500.000,- .5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.06.P/PPK/11-LU/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 antara PPK dengan CV Pustaka Melayu perihal Pengadaan Alat Kesenian SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.247.400.000,- .6.

dengan Amandemen Kontrak Nomor :800/01.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 15 Desember 2010 antara PPK dengan PTBengawan Ilmu perihal Pengadaan Buku Perpuskaan SD/SDLB dengan nilaikontrak sebesar Rp 7.111.700.000, ;10.11.Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.02.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 15Desember 2010 antara PPK dengan CV Aneka Ilmu perihal Pengadaan BukuPerpustakaan SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.823.502.500, ;Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.03.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 22Nopember 2010 antara

/PPK/11LU/2010 Tanggal 23Nopember 2010 antara PPK dengan CV Dua Bersaudara perihal RehabilitasGedung SMPN 2 Bhakti Angkasa 2 Semuli Raya dengan nilai kontrak sebesarRp 319.839.000, ;Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.12/Fisik/PPK/11LU/2010 Tanggal 23Nopember 2010 antara PPK dengan CV Bahtera Muda perihal RehabilitasGedung SMPN I Sungkai Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp 239.834.000,Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.34/Fisik/PPK/11LU/2010 Tanggal 23Nopember 2010 antara PPK dengan

UMARMUKHTAR, S.Pd dan PPK terdakwa I. Drs. H.

H.ZULKARNAIN selaku PPK.

.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 22Nopember 2010 antara PPK dengan PT Fast Technology perihal Pengadaan AlatLaboratorium IPA SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.992.500.000, ;Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.05.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 22Nopember 2010 antara PPK dengan PT Catur Multi Infotama perihal PengadaanAlat Peraga IPS SMP dengan nilai kontrak sebesar Rp 598.500.000, ;Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 800/39.06.P/PPK/11LU/2010 Tanggal 22Nopember 2010 antara PPK dengan CV Pustaka Melayu perihal

Harus dapat bekerja secara independent; Bahwa KPU intinya berkewajiban memberikan pengarahan sesuaidengan aturan, dengan cara memberikan fotocopy kepada PPKmaupun lewat sosialisasi; Bahwa kalau ada ketua maupun anggota PPK yang melakukanpelanggaran untuk memproses adalah kewenangan dari KPU; Bahwa untuk memproses' ketua maupun anggota PPK yangmelanggar aturan diantaranya harus ada laporan darimasyarakat kepada Panwaslu setingkat atau teguran olehKPU kepada PPK Kalau ada PPK yang melanggar kode etikhanya

sampai kepada proses penonaktifan ; Bahwa pernah ada KPU memberhentikan anggota PPK setelahhabis masa jabatan, dan selama saksi menjabat sebagai KPUbelum ada anggota PPK, PPS maupun KPPS yang melanggarkode etik yang mendapat hukuman diberhentikan pada saatbelum habis masa jabatannya; Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai anggota KPU,untuk menjaga keharmonisan antara KPU dengan PPK, PPSmaupun KPPS sering diadakan sosialisasi dengan caramengumpul mereka dan memberitahukan kalau ada aturanaturan

yang baru untuk pelaksanaan Pemiluhan Umum; Bahwa setahu' saksi' tidak ada larangan yang mengaturanggota PPK, PPS maupun KPPS untuk menjadi saksi dipengadilan; Bahwa setahu saksi pernah ada anggota PPK KecamatanTuminting yang diberhentikan karena menjadi saksi dipengadilan, akan tetapi menurut pendapat Hakim MahkamahKonstitusi anggota PPK tersebut memberikan kesaksian palsu;6 BENWE sass am emewaws aad37 Bahwa angota PPK tersebut diberhentikan akan tetapikasusnya tidak dilanjutkan di Kepolisian;

; Bahwa data yang dimanipulasi adalah hasilrekapitulasi pada saat pemiluhan umum Presiden danWakil Presiden; Bahwa sebelum anggota PPK tersebut diberhentikanada kesempatan bagi mereka untuk melakukanpembelaan diri ; Bahwa saksi lupa berapa anggota PPK yangdiberhentikan pada saat saksi masih menjadianggota KPU, salah satunya kalau tidak salahbernama Karno Ketua PPK Kecamatan Mapanget yangmengtipex data rekapitulasi; Bahwa yang mengetahui data tersebut dimanipulasiadalah sesame anggota PPK; Bahwa..

Ketua danAnggota PPK yang baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa karenatindakan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian ParaPenggugat sah dan tidak bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku maka terhadap opsi berupapengangkatan Ketua dan Anggota PPK yang baru tidak bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ~ sehinggamenurut Majelis Hakim sah dan beralasan hukum sehinggapermohonan Para Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusanpengangkatan Ketua dan Anggota PPK

Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyebutkan surat PanitiaPemilihnan Kabupaten (PPK) Nomor: 53/PPK/XII/2016,tertanggal 25Desember 2016 adalah tidak benar melainkan yang sebenarnya adalahtertanggal 26 Desember 2016, dimana surat tersebut adalah SuratPengantar yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara yang padapokoknya berisi tentang penyampaian hasil Putusan Sidang PPK atassengketa Pilkades;7.

kepala desa sebagaimana dimaksudPasal 72 ayat (3) sampai dengan penyelesaian permasalahan telahmemperoleh Keputusan dari PPK; Pasal 18 huruf G PPK menyelesaikan dan memutus permasalahan PelanggaranPemilihan dan Perselisinan Hasil Pemilihan; Pasal 150: bahwa PPK berkewajiban menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasilpemilihan; Pasal 155 ayat (2): bahwa PPK dalam menyelesaikan laporan pelanggaran pemilihan dan perselisihnan hasil pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 75 : bahwa Dalam hal masih terdapat perselisinan hasil pemilihan yang ditangani oleh PPK, Bubati menunda penetapan dan pengesahanpengangkatan kepala desa sebagaiman dimaksud Pasal 72 ayat (3) sampaidengan penyelesaian permasalahan telah memperoleh Keputusan dari PPK;c. Pasal 170 ayat (1) : bahwa Putusan PPK sebagaimana dimaksud dalamPasal 168 bersifat final dan mengikat;d.

BuktiP.12: Surat Aduan Masyarakat Desa Posso ataspelanggaran oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) keDPRD Kab. Gorontalo Utara tertanggal 23 Desember 2016(Fotocopy sesuai aslinya) ;13. BuktiP13: Surat Pengantar Paniti PemilihanKabupaten (PPK) No. 53/PPK/XII/2016 kepada BadanPermusyarawatan Desa (BPD) Posso, tertanggal 25 Desember2016 (Fotocopy sesual aslinya); 14.

paling kurang 2/3 (dua per tiga anggota PPK) dan ditetapkan berdasarkanpersetujuan Paling kurang % (satu per dua) anggota PPK yang hadir dalam rapat(Bukti T15).

yakni Manase Lende Lotu,SH;Bahwa langkah panitia yakni melihat rekapan C1 untuksamakan data namun Ketua PPK menolak danmenganjurkan untuk mengisi format keberatan;Bahwa Ketua PPK mengatakan kami tidak punyakewenangan, itu haknya KPU; saat itu yang hadir yakni adamasyarakat lain dan masingmasing Ketua PPS Desa;Bahwa Ada 10 (sepuluh) orang PPS;Bahwa tidak ada hitung ulang karena Ketua PPK menolakusulan yang mana saya mengusulkan untuk berembukdengan Panwaslu, namun Ketua PPK menyatakan PPK tidak34ada

Wewewa Tengah dihubungi namun tidak sempat tanyajawab;Bahwa Pleno KPU tanggal 10 Agustus 2013, dan sebelum pleno KPU,ada pra pleno, Pra pleno itu untuk kesiapan dari PPK tentang apa yangakan disampaikan dan merupakan kebijakan supaya tanggal 10Agustus 2013 plenonya lancar ;Bahwa agendanya yakni melakukan rekapitulasi perolehan suara, yaknimencocokan hasil C1 dari PPK lalu PPS;Bahwa Datadata dipegang oleh masingmasing PPK, PPK diundangpada pra pleno tanggal 9 Agustus 2013;Bahwa dari 11 PPK, yang

) PPK yang hadir,sisanya 2 PPK yang tidak hadir;Bahwa PPK Wewewa Barat datangnya terakhir, paling lambat.

PPK yang datang pada tanggal 9 Agustus2013 yaitu PPK dari Wewewa Barat, dan untuk PPK yang lain nya tidakmelihat ;Bahwa mengenai kedatangan PPK Wewewa Barat tersebut, Pada jam8 malam saya sudah pulang ke rumah, lalu saya menerima telepon dariPPK Wewewa Barat yang memohon bantuan untuk dikawal karena diKPU banyak massa.

Miliki;Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Komisioner KPU memintatanggapan dari PPK Wewewa Tengah dan PPK tersebut menyatakan bahwaDA1 tersebut telah sesuai dengan hasil PPS lalu saksi Samsi Pua Golo ST 114tetap menyatakan keberatan. selanjutnya PPK Wewewa Barat berada diurutan ke11 dan saksi Samsi Pua Golo, ST kembali menyatakan keberatan,terdakwa meminta tanggapan dari PPK Wewewa Barat dan PPK tersebutmenyatakan bahwa DA1 tersebut telah sesuai dengan hasil PPS lalu saksiSamsi Pua Golo ST

Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 302466D/059/110 tanggal 9 Oktober 2006 tentang pembayaran 40 % tahap I bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :j. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0001/PPK-MN/2006 tanggal 9 Oktober 2006.k. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK).l. Kwitansi pembayaran 40 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK)m. Specimenn.

Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0006/PPK-MN/2006 tanggal 13 November 2006.i. Surat pernyataan pembayaran pembangunan (Lembar A). tanggal 13 November 2006.j. Surat perjanjian pemberian dana (SP2D) Nomor : 275/PPK/Kec.Bg/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006.k. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 279/PPK/Kc.Bg/XI/2006 tanggal 13 November 2006.l.

Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor : 215206B/059/114 tanggal 10 Oktober 2005 tentang pembayaran 40 % tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :c. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00019/PPK-MN/2005 tanggal 5 Oktober 2005.d. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 03/UPK-PPK/Skl-VI/Kec.BG/X/05 tanggal 5 Oktober 2005.26. Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00013/PPK-MN/2005 tanggal 19 Agustus 2005.27.

Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00006/PPK-MN/2005 tanggal 20 Juni 2005.e. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 21/UPK-PPK/Skl-VI/Kec.BG/X/05 tanggal 21 Juni 2005.f. Kwitansi pembayaran tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2005.31.

Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 0001/PPK-MN/2006 tanggal 9 Oktober 2006.k. Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor : 278/ PPK/Kec. Bg/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006.l. Kwitansi pembayaran tahap II bantuan program pengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 9 Oktober 2006.m. Specimen.n.

Surat penetapan Camat Banggae PPK Phase III.B Siklus IXh. Surat Keputusan Camat Banggae Nomor 9 Tahun 2006 tentangPenetapan Pengurus Unit Pengelola Dana Program PengembanganKecamatan (PPK) TA.2006 Kecamatan Banggae.D3.

Surat penetapan Camat Banggae PPK Phase III.B Siklus IXh.

A).tanggal 13 November 2006.Surat perjanjian pemberian dana (SP2D) Nomor : 275/PPK/Kec.Bg/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006..

Berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor :278/ PPK/Kec. Bg/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006.. Kwitansi pembayaran tahap Il bantuan programpengembangan kecamatan (PPK) sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 9Oktober 2006.. Specimen..

Surat penetapan Camat Banggae PPK Phase III.B Siklus IXq. Surat Keputusan Camat Banggae Nomor 9 Tahun 2006rtentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Dana ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) TA.2006 KecamatanBanggae.Surat pernyataan pembangunan. 23.Surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomorn.3022878B/059/110 tanggal 16 November 2006 tentangpembayaran 20 % tahap Il bantuan program pengembangankecamatan (PPK) beserta lampiran berupa :.

Sriwijaya No. 23, Tanjung Pandan;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 04.a/POKJA K.077/ ULP/APBD/2015, tanggal 14 April 2015 dari Pokja ULP mengenai pemberitahuan lelang gagal dengan dilampiri Summary Report Pemilihan penyedia barang/jasa dalam pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 03/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 20 April 2015 dari PPK mengenai permohonan pelaksanaan Seleksi Ulang;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 05/PPK

/GK/DIPENDA/2015, dari PPK perihal Pemilihan Langsung Ulang (adanya perubahan pada syarat-syarat khusus kontrak);1 (satu) eksemplar fotocopy Summary Report E-Procurement kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar fotocopy Blangko Isian Data Paket yang akan di proses (Pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui Pokja ULP);2 (dua) lembar fotocopy Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 01/PPK/GK/DIPENDA/2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Umum

Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan PT.Delima Agung Utama;1 (satu) eksemplar CCO (Contract Change Order) Nomor: 03/GK/CCO/ DIPENDA/2015 20 Nopember 2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Adendum Surat Perjanjian Nomor: 28/PPK/GK/DIPENDAN/2015 tanggal 23 November 2015;1 (satu) lembar fotocopy bukti pencairan Jaminan Pelaksanaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Akte Pendirian Perseoran Terbatas PT.

Delima Agung Utama;5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 900/004/I/ DIPENDA tentang penetapan PPK;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Teknis dan staf administrasi;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran

Nomor: 027/014/I/DIPENDA, tentang penetapan Tim Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen hasil pekerjaan sampai dengan dinyatakan kontrak kritis;1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian No. 06/PPK/GK/ DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai Pekerjaan Jasa Konsultasi, Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan CV.

., Bin Suradi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dansdr. Mitra Novalanda (Daftar Pencarian Orang) selaku Wakil Direktur IlCV.

Komitmen (PPK)dan Saksi Ir.

,selaku PPK, kemudian atas dasar surat tersebut Saksi Adi Ismono, S.E.,selaku.

PPK membalas surat tersebut dengan surat Nomor33/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 17 Desember 2015 perihalpemberitahuan pemutusan kontrak, selanjutnya terhadap PembangunanGedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung telah dilakukan24pemeriksaan dan opname sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan danOpname Pekerjaan Nomor: 03/BAPFP/GK/DIPENDA/2015, padatanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi Adi Ismono,S.E., selaku PPK, Saksi H.

Eddy Purnomo, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 144/KPTS/M/2008 tanggal 31 Januari 2008.

Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG, BeritaAcara Serah Terima Pertama Pekerjaan nomor :07/BAST/ST/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatanganioleh pihak Kesatu PPK Terdakwa Ir. Eddy Purnomo, MT pihak Kedua PT.Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG, Berita AcaraPembayaran Nomor : 36/KU.08.12/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal15 Desember 2008 oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Ir. EddyPurnomo, MT dan pihak PT.

Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG, BeritaAcara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 07/BAST/ST/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatanganioleh pihak Kesatu PPK Terdakwa Ir. Eddy Purnomo, MT. pihak Kedua PT.Gandaputera Intisejahtera saksi ANTON LIMBONG, Berita AcaraPembayaran Nomor : 36/KU.08.12/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal15 Desember 2008 oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Ir. EddyPurnomo, MT. dan pihak PT.

Walaupun demikian,Terdakwa sebagai PPK tetap melakukan pembayaran kepada PT.

Eddy Purnomo, MTselaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDAKalimantan I Propinsi Kalbar;1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 05/KU.08.12/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 16 April 2008 Tentang Pembayaran UangMuka 20% atau senilai Rp3.787.792.400,00 kepada ANTON LIMBONG SelakuDirektur PT.

, selanjutnya Ketua PPK yakniHal. 26 dari 77 hal.

anggotaPPK serta Ketua PPK serta berita acara tersebut dikasi cap/stempelPPK MHU;Hal. 27 dari 77 hal.

, Hamzah dan Edy Arman, masingmasingselaku anggota PPK Kecamatan MHU, saksi Bambang Supriyadisebagai Sekretaris PPK Kec.

MHU Terdakwa selaku Ketua PPK Kec.MHU dan anggota PPK Kec.

suarapasangan calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah ditandatangani oleh Anggota PPK dan saksiyang hadir yang bersedia menandatangani ;: PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitunganperolehan suara pasangan calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan di tempatumum atau di tempat yang mudah diakses olehmasyarakat dalam wilayah PPK;PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasilpenghitungan perolehan suara pasangan calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikatrekapitulasi

Bukti PPK.1Bukti PPK 1.A i Bukti Pemesanan Rumah No. MI. XI1SPT/XV2010,tanggal 24 November 2010, Blok XI No. 1 atas namaRommy Jusak DonnyBukti PPK 1.B : Bukti Pemesanan Rumah No. MI. XI1SPT/XV2011,tanggal 29 Januari 2011, Blok XI No. 3 atas namaNazaruddinBukti PPK 1.C : Bukti Pemesanan Rumah No. MI. XI5 NS/V/2011,tanggal 3 Januari 2011, Blok XI No.5, atas namaSunaryoBukti PPK 1.D.i : Bukti Pemesanan Rumah No. Ml.

Xt#7/IV2011,tanggal 12 Februari 2011, Blok XI No. 7, atas namaRusman AzisBukti PPK.1.D.ii : Bukti Pemesanan Rumah No. MI XI7NS/2011,tanggal 12 Februari 2011, Blok XI No. 7, atas namaRusman AzisBukti PPK. 1.E : Bukti Pemesanan Rumah No. Ml. XI9/IIV2011,tanggal 15 Maret 2011, Blok XI No.9, atas namaFince H. TandeBukti PPK. 1.F : Bukti Pemesanan Rumah No. MI. Xl(11/IIV2011,Bukti PPK. 1.GBukti PPK.1. HBukti PPK. 1.1Bukti PPK. 1.JBukti PPK. 1.KBukti PPK. 1.Lll.

Demak Panggabean Selaku PihakBukti PPK.2.BBukti PPK 2.CBukti PPK 2.DBukti PPK 2.EBukti PPK 2.FBukti PPK 2.Glil. Bukti PPK.3Bukti PPK 3.ABukti PPK 3.BIV.

ComextraMajora / Termohon PK dengan Hak Guna Bangunan(asli sertifikatnya semua ada padaTermohon PK,1.Bukti PPK 4.A Akta Jual Beli No. 139/2012 tanggal 04 062012.Bukti PPK 4.B Akta Jual Beli No. 140/2012 tanggal 04 06 2012Bukti PPK 4.C Akta Jual Beli No. 141/2012 tanggal 04 06 2012Bukti PPK 4.D Akta Jual Beli No. 142/2012 tanggal 04 062012Bukti PPK 4.E Akta Jual Beli No. 143/2012 tanggal 04 06 2012Bukti PPK 4.F Akta Jual Beli No. 144/2012 tanggal 04 06 2012.Bukti PPK 4.G Akta Jual Beli No. 145/2012

tanggal 04 06 2012.Bukti PPK 4.H Akta Jual Beli No. 146/2012 tanggal 04 06 2012.Bukti PPK 4.1 Akta Jual Beli No. 147/2012 tanggal 04 06 2012Bukti PPK 4.J Akta Jual Beli No. 148/2012 tanggal 04 062012.Bukti PPK 4.K Akta Jual Beli No. 149/2012 tanggal 04 06 2012Bukti PPK 4.L Akta Jual Beli No. 150/2012 tanggal 04 06 2012.Bukti PPK 4.M Akta Jual Beli No. 151/2012 tanggal 04 06 2012Bukti PPK 4.N Akta Jual Beli No. 152/2012 tanggal 04 06 2012Semuanya telah dibalik nama Atas nama PT.

sesuai anggaranmasingmasing PPK kemudian bendahara PPK menyalurkan kepada masingmasing anggota KPPS dan PPS .Bahwa Terdakwa RAHMAT SORAU, ST bersamasama denganTerdakwa Il Drs.

Konawe tidakmenyetujui pemotongan dana tersebut karena tidak melalui rapat anggota PPK,KPPS dan PPS tetapi mereka Terdakwa mengirim surat dan pemberitahuanlisan bahwa akan ada pemotongan dana PPK untuk pengadaan ATK, pin, topidan asuransi .Bahwa dalam pemotongan dana PPK, KPPS dan PPS tersebut untukpengadaan pin, ATK, topi dan asuransi tidak sesuai dengan harga di pasaransehingga terjadi pemarkupan anggaran .Bahwa dana PPK, PPS dan KPPS Kab. Konawe yang dipotong melaluiHj.

Sehingga dana PPK, PPS dan KPPS Kab.

Penggugat jugamohon kepada PPK dan Tergugat agar Penggugat tidak diusulkan dandimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional.

Namun surat usulan PPK yang disampaikan kepada Tergugat telahternyata substansinya hanya memuat Nama Penyedia Barang/Jasa, AlamatPenyedia Barang/Jasa, Nomor Surat Perjanjian dan Jenis Pelanggaran saja.Surat usulan PPK yang disampaikan kepada Tergugat jelasjelas telahbertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Perka LKPP, dimanaseharusnya surat usulan PPK yang disampaikan kepada Tergugat sekurangkurangnya memuat Identitas Penyedia Barang/Jasa (Nama, Alamat, NomorIzin Usaha, NPWP), Nama Paket Pekerjaan

Bahwa kemudian PPK membuat surat untuk yang kedua kalinya dandisampaikan kepada Tergugat (vide: Surat PPK Nomor S27/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihalHalaman 17 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUNPLGKelengkapan Data Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam DaftarHitam), dimana surat tersebut melampirkan Berita Acara dan BuktiPendukung karena pada surat PPK sebelumnya (vide: Surat PPK Nomor S26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal UsulanPenetapan

Terhadap surat peringatanke1, ke2, dan ke3 tersebut penggugat minta kepada PPK agar tidakmemutus Kontrak Penggugat dan penggugat mengajukan permohonanagar diberikan kesempatan untuk dapat terus melaksanakan pekerjaanhingga selesai Namun permohonan penggugat tidak mendapatjawaban dari PPK dan faktanya PPK malah memutus kontrakpenggugat secara sepihak dengan Surat Keputusan Pejabat PembatHalaman 44 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUNPLGKomitmen Nomor KEP01/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016

Bahwa kemudian PPK membuat surat untuk yang kedua kalinya dandisampaikan kepada tergugat (vide: Surat PPK Nomor S27/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 8 agustus 2016 perihalperlengkapan data usulan penetapan sanksi pencantuman dalamdaftar hitam), dimana surat tersebut melampirkan Berita acara danbukti pendukung karena pada surat PPK sebelumnya (vide: Surat PPKNomor S26/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 tanggal 5 Agustus 2016perihal usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam)substansinya hanya

Eddy Purnomo, MTselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Non VertikalTertentu/SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air/PJSA pada KantorBalai Wilayah Sungai Kalimantan I Kalimantan Barat dengan saksiAntor Limbong selaku Direktur PT. Gandaputra Intisejahtera, danatas kontrak kerja pemborong tersebut telah dilakukan satu kaliaddendum dengan Nomor : 05.A/KU.08.10/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 16 Juni 2008.

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air BakuSNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/KU.08.12/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pembayarantermijn ke I atau senilai Rp. 7.878.608.192,00 kepada ANTON LIMBONGSelaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 02/MELEDANG/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentangpemeriksaan pekerjaan

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air BakuSNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 22/KU.08.12/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang pembayarantermijn ke II atau senilai Rp. 4.242.327.488,00 kepada ANTON LIMBONGSelaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. : 03/MELEDANG/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentangpemeriksaan pekerjaan

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air BakuSNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/KU.08.12/SNVTPPSDA.K1/PPK.07/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang pembayarantermijn ke III atau senilai Rp. 2.083.285.820,00 kepada ANTON LIMBONGSelaku Direktur PT GANDAPUTERA INTISEJAHTERA;Hal. 31 dari 58 hal. Put.

EDDYPURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT PelaksanaPengelolaan SDA Kalimantan I Propinsi Kalbar;Hal. 33 dari 58 hal. Put.

:Ayat (1) Ketua PPK/PPD wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta Rapatrekapitulasi hasil penghitungan suara.Ayat (2) Peserta Rapat rekapitulasi Hasil penghitungan suara terdiri dari Saksi Panwaskecamatan/Distrik , PPS dan sekretaris PPSPasal 9 :Ayat (1) Ketua PPK/PPD melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK/PPD, Ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan rekapitulasi hasilpenghitungan suara di TPS.Ayat (2) Pembagian tugas PPK sebagai beikut :a Ketua PPK

memimpin Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.b Anggota PPK , Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir model DAAKWKdan model DAAKWK Pleno.c Ketua/anggota PPS bertugas membacakan formulir C1K WK beserta lampiran.d Sekretariat PPK dan PPS bertugas mencatat rekapitulasi hasil penghitungan suara diformulir DAAKWK dan model DAAKWK Pleno untuk hasil penghitungan diTPS.Pasal 12 :Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :a Model DAAKWK, b).

Model DA6 KWK dank).Model DA7 KWKPasal 14.1 Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan1 (satu) orang Anggota PPK, dandibantu oleh Anggota PPS, Sekretaris PPK dan Sekretariat PPS.2 Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suarasebagaimana dimaksud pada ayat (1);3 Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :a agenda rapat; danb tata cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan.Pasal 17 :

:a Ketua PPK memimpin Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.b Anggota PPK , Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir modelDAAKWK dan model DAAKWK Pleno.c Ketua/anggota PPS bertugas membacakan formulir ClKWK besertalampiran.d Sekretariat PPK dan PPS bertugas mencatat rekapitulasi hasil penghitungansuara di formulir DAAKWK dan model DAAKWK Pleno untuk hasilpenghitungan di TPS.Pasal 12:Formulir yang disiapkan pada rekapitulasi penghitungan suara PPK/PPD adalah :a Model DAAKWK, b).

ModelDA6 KWK dan k).Model DA7 KWKPasal 14.1 Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK danl (satu) orangAnggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretaris PPK danSekretariat PPS.2 Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganSuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);3 Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai :a agenda rapat; danb tata cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan.Pasal 17 :Ayat