Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144 tanggal 22 Februari 2007 dan telahHalaman 12 dari 32 hal. Put. Nomor 3261 K/Pdt/2018diumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;e.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144 tanggal 22 Februari 2007 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;e. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144, tanggal 22 Februari 2007 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008, yangHalaman 24 dari 32 hal. Put.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 50 tanggal 20 Desember 2013, yangdibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H. Notaris di Jakarta;6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secaratanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;7.

Nomor 3261 K/Pdt/2018segala akibat hukumnya;Menyatakan tidak sah RUPSLB PT lIdola Tunggal/Termohon Kasasi tanggal 10 Juli 2008 dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan batal dan tidak mengikat Akta Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008yang dibuat dihadapan Notaris Augustin Beatrice Suyanto, S.H.

dalam jangka waktu yang telah melebihi 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB aquo (Vide: Pasal 79 ayat (5) UUPT, TERGUGAT telah melalaikan kewajibanhukumnya untuk melakukan Pemanggilan RUPSLB a quo kepada ParaPemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT;Bahwa sehingga oleh karena tindakan kelalaian TERGUGAT yangdemikian, maka PENGGUGAT bertindak selaku Komisaris Perseroan telahmelakukan Pemanggilan RUPSLB a quo kepada PENGGUGAT selakupemegang 1.500 saham TURUT TERGUGAT

2017, PENGGUGAT selakuKomisaris sekaligus Ketua Rapat telan mengadakan RUPSLB sesuaidengan Surat Tercatat Pemanggilan RUPSLB tertanggal 16 Februari 2017 aquo,Bahwa RUPSLB tertanggal 23 Februari 2017 a quo, pada pokoknya telahmemutuskan mengenai:a.

Kedua melalui Surat Tercatat tertanggal 01 Maret 2017, untukmelakukan RUPSLB Kedua yang akan dilangsungkan pada tanggal 09Maret 2017, Pukul 13.00 WIB, di tempat kedudukan TURUT TERGUGAT;Bahwa akhirnya pada tanggal 09 Maret 2017, PENGGUGAT selakuKomisaris sekaligus Ketua Rapat telah mengadakan RUPSLB sesuaidengan Surat Perbaikan (koreksi) Pemanggilan Kembali untuk RUPSLBKedua melalui Surat Tercatat tertanggal 01 Maret 2017 a quo;Bahwa RUPSLB tertanggal 09 Maret 2017 a quo, pada pokoknya telahmemutuskan

Bahwa PENGGUGAT membuka RUPSLB di luar kantor TURUTTERGUGAT dikarenakan kantor TURUT TERGUGAT dikunci olehTERGUGAT sebagaimana halnya kondisi rapat pada saat RUPSLBPertama tertanggal 23 Februari 2017;b. Bahwa RUPSLB Kedua tidak mencapai kuorum yang paling sedikitdihadiri oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamHalaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr22.23.dengan hak hadir atau diwakili sebagaimana ditetapkan dalam Pasal86 ayat (4) UUPT;c.

RUPSLB tertanggal 23 Februari 2017; Surat Pemanggilan Kedua RUPSLB tertanggal 24 Februari 2017; Surat Perbaikan (koreksi) Pemanggilan Kembali untuk RUPSLBKedua tertanggal 01 Maret 2017; RUPSLB tertanggal 09 Maret 2017; Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 09 Mei2017, Nomor: 123/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr tertanggal 09 Mei 2017; Surat Pemanggilan RUPSLB Ketiga tertanggal 05 Juni 2017; RUPSLB tertanggal 22 Juni 2017Bahwa tindakan pengabaian TERGUGAT selaku pemegang sahammayoritas pada

Agricon;Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal25 Janui 2009 dilakukan, kemudian atas usulan dari AgustinaTandramihardja dan Christicano Tandramihardja selaku pemegang 72 sahammengusulkan untuk kembali dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan atas dasar usulan itu kemudian dibuatlah undangankepada Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) yang akandilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2009, sehingga pada tanggaltersebut PT.

Agricon melakukan pertemuan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dan dihadiri oleh :Hal. 3 dari 16 hal. Put.

No. 1624 K/Pid/2011Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal25 Janui 2009 dilakukan kemudian atas usulan dari Agustina Tandramihardjadan Christicano Tandramihardja selaku pemegang 72 saham mengusulkanuntuk kembali dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dan atas dasar usulan itu kemudian dibuatlah undangan kepadaDireksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa (RUPSLB) yang akandilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2009, sehingga pada tanggaltersebut PT.

Bahwa oleh karena Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) telahdiupayakan oleh Pemohon sebanyak dua kali Sesuai dengan PeraturanPerundangan yang berlaku dan PASAL 10 Tentang Quorum, Hak Suara, danKeputusan RUPS Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. UPPER RIGHTSISTEMATIKA Nomor 51 tanggal 2008 oleh Irene Yulia, S.H.

Merujuk pada RUPSLB yangdimaksud PEMOHON, maka pada faktanya TERMOHON tidak pernahmenerima pemanggilan RUPSLB dengan surat tercatat, termasukmenandatangani tanda terima sebagaimana dimaksud Pasal 82 Ayat (2) danPasal 1 angka 13 UU PT. Dengan demikian, RUPSLB yang pertamasebagaimana dimaksud PEMOHON jelas tidak memenuhi persyaratanmenurut undangundang dan tidak bisa mengambil keputusan ;4. Bahwa, terkait dengan dalil PEMOHON pada butir 9, PEMOHON jelasmemberikan dalil yang kelirudanmengadaada.

RUPSLB sebagaimanadimaksud PEMOHON, yang dihadiri oleh kuasa hukum TERMOHON tidakdiadakan pada tanggal 29 Juli 2017, melainkan diadakan tanggal 21 Juli 2017dengan panggilan berupa surat tercatat tanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, sedangkanpanggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatat tanggal 14 Juli 2017,maka pemanggilan RUPSLB hanya dilakukan 7 hari sebelum RUPSdiadakan.

Merujukpada RUPSLB yang diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, maka TERMOHONIV sebagai salah satu ahli waris dari 50% saham Almarhum Tuan AbrahamGitono Sugialam tidak hadir serta tidak pernah ada pula persetujuan ataupunkeputusan apapun di antara para pemegang saham tentang penetapan Ir. A.Koeswati M.S, sebagai Komisaris. Dengan demikian, RUPSLB tanggal 21 Juli2017 ini juga tidak memenuhi persyaratan menurut undangundang danharuslah dinyatakan tidak sah menurut hukum;5.

Bahwa, terkait dalil Pemohon pada butir 11 dan 12, PEMOHON telahsalahmenerapkanhukum dalam permohonan RUPSLB yang diajukan.Menurut Pasal 86 Ayat (4) dan Ayat (5) UU PT, diatur secara tegas bahwapermohonan yang dimaksud pasal tersebut hanya terbatas pada penetapanquorum RUPS, serta tidak ada pengaturan dan tidak ada kaitannya apapundengan penetapan terhadap agenda RUPSLB.

Singatin Samudra Mining, yangAlamat maupun Identitas Jelasnya diketahui dengan Benar dan tidakpernah ada perubahan ldentitas dan Alamat, namun Tidak pernahdilakukan Pemanggilan Resmi melalui Surat Resmi yang disampaikankepada Para Penggugat untuk diadakan RUPSLB Perseroan TerbatasPT.

Singatin Samudra Mining;Bahwa Pengumuman Pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan di Media Cetak Rakyat Merdekahanyalah Serangkaian Perbuatan Kecurangan dengan Sengaja agarPara Penggugat dianggap Tidak Patuh dan Tidak Memenuhi PanggilanRUPSLB, Pengumuman Pemanggilan RUPSLB dalam Surat Kabarharuslah dilakukan dengan Kepatutan dan Kewajaran, artinyaPengumuman tersebut haruslah dipandang dari Sudut Kepatutan danProporsional yakni mudah dilihat dan dibaca.

Bank Negara Indonesia, makadapat dipandang sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum serta atashasil RUPSLB Perseroan PT. Singatin Samudra Mining adalah telahBertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa Kegiatan mengalinkan Saham pada RUPSLB dilakukan TanpaPersetujuan ljin Prinsip Perubahan dari Instansi yang berwenangsebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 48 Peraturan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2013;Bahwa Perseroan PT.

Pemanggilan RUPSLB tidak dilakukan dengan Surat Tercatatkepada Penggugat (Pemegang Saham) dan Penggugat II;b. Pengalihan SahamSaham sebagian Saham Perseroan PT.

Dengan demikian pengajuan gugatan a quo yang salah satunyadidasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa mekanisme RUPS / RUPSLB PT.

Nomor 11 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng beserta dengan Minuta Akta, yang pada pokoknya menjual saham milik Hendrik Cahyadi sebesar 4.000 lembar saham atau setara dengan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Affandi Bunawan;

Perubahan susunan pengurus perseroanNamun permintaan tersebut diabaikan oleh terdakwa, dan sampai denganwaktu yang ditentukan oleh undangundang yaitu paling lambat 15 (lima belas)hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima,Terdakwa tidak melakukan pemanggilan untuk RUPSLB, sehingga permintaanpenyelenggaraan RUPSLB diajukan kembali kepada Dewan Komisaris dengansurat tertanggal 27 Agustus 2016. Lalu dengan Surat Dewan Komisaris perihalUndangan RUPSLB PT.

Perubahan susunan pengurus perseroanNamun permintaan tersebut diabaikan oleh terdakwa, dan sampai denganwaktu yang ditentukan oleh undangundang yaitu paling lambat 15 (lima belas)hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,terdakwa tidak melakukan pemanggilan untuk RUPSLB, sehingga permintaanpenyelenggaraan RUPSLB diajukan kembali kepada Dewan Komisaris dengansurat tertanggal 27 Agustus 2016. Lalu dengan Surat Dewan Komisaris perihalUndangan RUPSLB PT.

Lalu saksimengajukan permintaan RUPSLB tersebut kepada Dewan komisarisperseroan dengan surat tertanggal 27 Agustus 2016. Lalu dengan surattertanggal 31 Agustus 2016, saksi selaku komisaris utama perseroanmengundang para pihak dalam RUPSLB PT.

., M.Kn. yangintinya dalam kuasa tersebut saksi memberi kuasa kepada Sudjadi Lawiuntuk hadir dalam RUPSLB PT.

Undangan RUPSLB PT.

RUPSLB ke pengadilan negeri Jakarta Pusat;Perbuatan tersebut melawan hukum.Bahwa unsur selanjutnya mensyaratkan perbuatan Tergugat dalammengajukan permohonan penetapan izin untuk melakukan RUPSLB kePengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum, apakah perbuatan a quo adalah perbuatan yang melanggarundang undang yang berlaku ?

;Bahwa permohonan untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) yang dimintakan oleh Tergugat adalah dalam rangkamelaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu :Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 274/Pdt.G/2011/Hal 17 dari 34 hal Putusan No. 602/PDT/2017/PT.DKIPN.Jkt.Pst Jo. Nomor : 256/PDT/2012/PT.DKI, tertanggal 17 Oktober 2012Jo.

bagi Penggugat;Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.Perbuatan Tergugat dalam mengajukan permohonan penetapan izin untukmelakukan RUPSLB ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah dalamrangka melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapyaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor274/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Jo.

Nomor : 498 K/Pdt/2013, tertanggal 13 Juli 2013 danpermohonan penetapan izin untuk melakukan RUPSLB ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat adalah mendasarkan pada Pasal 80 UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta RUPSLB padatanggal 9 Februari 2015 adalah berdasarkan pada Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 271/Pdt.P/2014/PN.JKT.PST tertanggal 19 Januari2015;Bahwa berdasarkan pada perbuatanperbuatan tersebut di atas tidaklahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat karena RUPSLB

Mahkamah Agung RI No.498K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013.Bahwa Tergugat mengajukan izin pemanggilan RUPSLB PT SariartaHotel Internasional ke Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :Bahwa Tergugat merupakan pemilik yang sah atas sejumlah 3,750(tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 50%(lima puluh persen);Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan secara tertulis untukdiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),sebagai mana dimaksud pada surat permohonan yang

(Bukti P3)Bahwa pada tanggal 11 November 2013 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT Il yang dihadiri oleh seluruhpemegang saham dan pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan DewanKomisaris) termasuk PENGGUGAT dengan Keputusan RUPSLB tersebutadalah menyetujui peningkatan modal dasar yang semula berjumlahRp8.425.000.000,00(delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)(Bukti P4)Bahwa keputusan RUPSLB tersebut belum

dapat ditindaklanjutidikarenakan TERGUGAT , TIDAK BERSEDIA menanda tangani BeritaAcara RUPSLB untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlakudengan alas an harus mendapatkan persetujuan dahulu dari KementrianBUMN;Bahwa untuk menindak lanjuti permintaan dari TERGUGAT , TERGUGATll mengirim surat kepada Kementrian BUMN, dengan Nomor 014/PPHTVDIR/WV2014, tanggal 25 Pebruari 2014 perihal Mohon FasilitasiPenyelesaian Masalah Keuangan TERGUGAT Il (terkait Keputusan RUPSLB tanggal 11 Nopember

Purwa Permai merupakan kewenangan ParaPemegang Sahamnya (TERGUGAT dan PENGGUGAT) (Bukti P6);Bahwa berdasarkan Surat dengan Nomor S66/D1.MBU/2014 tanggal 01April 2014 atas persetujuan dari PENGGUGAT , kembali TERGUGAT IImengadakan RUPSLB pada tanggal 16 Juli 2014 dengan agendaPeningkatan Modal Dasar, tetapi oleh TERGUGAT RUPSLB dimintakanuntuk tunda pelaksanaannya tanpa alasan yang jelas ;Bahwa kembali pada tanggal 30 September 2014 (BuktiP7) di adakanRUPSLB TERGUGAT Il danPENGGUGAT menyetujuiuntukdiadakanRUPSLB

Perum Perhutani Ill mengenai hasil RUPSLB PT. Purwakepada pemegang saham PT. Inhutani Ill, hal ini membuktikan bahwaTERGUGAT sampai dengan saat ini, belum pernah meminta persetujuandari PT. PERUM PERHUTANI sebagai Pemegang saham dari TERGUGATIlBahwa Apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan menyetujui untukdilakukan RUPS LB PT.

(Vide Bukti P5)Bahwa apa yang dilakukanoleh PENGGUGAT dengan menyetujui untukdilakukan RUPSLB pada tanggal tanggal 11 Nopember 2013 dan RUPSLBpada tanggal 16 Juli 2014 dan 30 September 2014 adalah telah sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/ MenhutI/2004tanggal 23 Januari 2004 pada pasal 3 (Vide Bukti P.8) Akan tetapi hasil dariRUPS LB tersebut tidak disetujui oleh TERGUGAT , hal mana jelasjelasHalaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 556/PDT/2016/PT.

Nomor 377 K/Pdt/2020Menyatakan RUPSLB tertanggal 26 April 2015 dengan dikeluarkan AktaPenyataan Keputusan Rapat PT Total Design Interior Indonesia Nomor03, tanggal 24 Juli 2017 oleh Tergugat II sudah lebih dari 30 (tiga puluhhari), oleh karena itu RUPSLB tertanggal 26 April 2015 dan AktaPenyataan Keputusan Rapat PT Total Design Interior Indonesia Nomor03, tanggal 24 Juli 2017 adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan dikarenakan belum terbayarnya pengalihan/jual bellisahamnya, maka Penggugat mengalami

kerugian karena sampai saat inibelum menerima pembayaran dan devidennya, oleh karena ituperbuatan Para Tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan RUPSLB tertanggal 26 April 2015 dengan dikeluarkan AktaPenyataan Keputusan Rapat PT Total Design Interior Indonesia Nomor03, tanggal 24 Juli 2017 oleh Tergugat II sudah lebih dari 30 (tiga puluhhari), oleh karena itu RUPSLB tertanggal 26 April 2015 dan AktaPenyataan Keputusan Rapat PT Total Design Interior Indonesia Nomor03, tanggal 24 Juli

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 26 April 2015 dan Akta Penyataan Keputusan Rapat PT TotalDesign Interior Indonesia Nomor 03, tanggal 24 Juli 2017 adalahperbuatan melawan hukum;3.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 26 April 2015 dan Akta Penyataan Keputusan Rapat PT TotalDesign Interior Indonesia Nomor 03, tanggal 24 Juli 2017 serta bentukapapun yang dilakukan, baik pada tanggal 26 April 2015 dan setelahtanggal 26 April 2015 tidak mengikat secara hukum, oleh karenanya yangberlaku Akta Penyataan Keputusan Rapat PT Total Design InteriorIndonesia Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarini, S.H., Nomor 2, tanggal 4 Juni2013;Halaman 3 dari 7 hal. Put.

perbuatan Tergugat yangbelum membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat sebagai bentukkewajibannya atas pembelian saham Penggugat sebanyak 48.110(empat puluh delapan ribu seratus sepuluh) saham PT Total DesignInterior Indonesia dan perbuatan Tergugat Il yang membuat AktaPernyataan Keputusan Rapat PT Total Design Interior Indonesia Nomor03, tanggal 24 Juli 2007 yang melebihi 30 hari yang bertentangandengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah merupakanperbuatan melawan hukum, oleh karenanya RUPSLB

Bahwa dengan beritikat baik Penggugat menghadiriUndangan dimaksud Bukti P7 aquo, kendatipundemikian dalam rapat dimaksud Penggugat telahmenyampaikan bahwa Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dimaksud adalah tidakbenar ( tidak sah) menurut hukum oleh karena halhal sebagai berikut1.

Bahwa RUPSLB ini dipimpin oleh Tergugat selakuPresiden Komisaris yang seharusnya/selayaknyadipimpin oelh Penggugat selaku Presiden Direktur,namun olehTergugat tetap dilaksanakan secaramelawan hukum (tidak lazim) yakni melanggar pasal 19dan pasal 21 ayat 1 Akte Pendirian Perseroan (BuktiP1 Aquo) dan ketentuan perundangundangan yangbelaku tentang Perseroan ;2.

Bahwa RUPSLB ini tidak melaksanakan amanat Pasal 20yakni diselenggarakan di luar tempat kedudukanPerseroan atau diluar tempat Perseroan melakukankegiatan Usaha tanpa persetujuan Penggugat danPemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaHal 7 dari 50 halaman Put. No.15/Pdt.G/2009/PN.Cbd.KEPANITERAAN PERDATA( RUPSLB ) dilakukan tidak dengan surat tercatat yangharus. dikirim 14 (Empatbelas) hari sebelum Rapatdiadakan :3.

BAJU INDAH, tanggal 8Agustus 2008 ( Bukti P8 ), padahal Penggugatadalah orang asing yang tidak terlalufasih/mengerti berbahasa Indonesia dan bahkanterhadap isi Berita Acara RUPSLB PT. BAJU INDAH (Bukti P8 ) aquo tidak dibacakan kembali kepadaPenggugat oleh Tergugat maupun oleh TergugatIl, sehingga isi Risalah RUPSLB PT. BAJU INDAHdimaksud secara keseluruhan tidaklah dimengertiPENGADILAN NEGERI CIBADAKOleh PenGGUGaL 5 ~~

Bahwa RUPSLB 5 September 2016 telah dilaksanakan sesuai denganhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. RUPSLB 5September 2016 didasarkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16 Agustus 2016.

Bahwa TERGUGAT Ill berhasil masuk ke kantor lama PERSEROANuntuk menyelenggarakan RUPSLB 5 September 2016.. Bahwa dengan terselenggaranya RUPSLB 5 September 2016 denganmemenuhi persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan menurutPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16 Agustus 2016. TelahHalaman 50 dari 64 hal.

2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa hingga sekarang PENGGUGAT tidak pernah mengakui keabsahanhasil keputusan RUPSLB 5 September 2016 dengan berbagai cara,padahal RUPSLB 5 September 2016 telah dilaksanakan secara sahmenurut hukum.

Berdasarkan fakta yang dapat dilihat dari Akta No. 8tanggal 05 September 2016 dan Akta No. 9 tanggal 05 September 2016,PENGGUGAT tidak hadir di dalam RUPSLB 5 September 2016 olehkarena itu sudah pasti PENGGUGAT tidak dapat mengajukan calonanggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diangkat di dalam RUPSLB 5September 2016.Bahwa PENGGUGAT yang tidak hadir di dalam RUPSLB 5 September2016 mengakibatkan kerugian bagi pihak PENGGUGAT sendiri dan padaakhirnya PENGGUGAT tidak bisa menerima suatu kenyataan

TSUM danMemohon untuk diadakannya RUPSLB PT.

TSUMuntuk hadir dalam RUPSLB PT. TSUM sesuai dengan Anggaran DasarPT.

TSUM Tahun 20052008 yang telahDISETUJUI oleh Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan yangsengaja direkayasa untuk memfitnah, menista dan mempermalukanPenggugat di forum RUPSLB PT.

TSUM, Tanggal 23 Mei 2014 yanglalu berisikan materi yang bersifat kebohongan , fitnah dan penistaan dariTergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI terhadap Penggugat; sertalagipula Hasil RUPSLB PT. TSUM tersebut bertentangan dengan faktahukum berupa hasil Rapat Pemegang Saham PT. TSUM, yakni NotulenMeeting PT. TSUM tersebut di atas, maka bersama ini Penggugatmenuntut agar Hasil RUPSLB PT.

TSUM Tahun20052008 yang telah DISETUJUI oleh Tergugat tersebut jelas merupakanperbuatan yang sengaja direkayasa untuk memfitnah, menista danmempermalukan Penggugat di forum RUPSLB PT.

") Termohon dengan mata acara /agenda sebagai berikut("Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB"):10.1.

kepada para pemegang saham Termohon dalamrangka penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana diminta oleh Pemohon.Padahal, berdasarkan Pasal 79 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, DewanKomisaris Termohon wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangkawaktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB diterima olehDewan Komisaris Perseroan.

Selain itu, melalui Permohonan PenetapanPenyelenggaraan RUPSLB, Pemohon juga meminta untuk diberikankewenangan dalam melakukan penunjukan Ketua RUPSLB serta Notarisyang akan membuat Berita Acara RUPSLB.Terhadap permohonan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmelalui Penetapan No. 12/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Mei 2014("Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB") telah memutuskan untukmemberikan kewenangan kepada Pemohon guna melakukansendiripemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB Termohon

Bahwa sikap Direksi Termohon, yang notabene merupakan penanggungjawab atas segala bentuk pengurusan Termohon, dalam menolakmemberikan keterangan dalam setiap agenda RUPSLB berlanjut dengandiabaikannya isi Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB, khususnya butirkeenam yang memerintahkan Direksi Termohon untuk membawa seluruhbahanbahan yang terkait dengan mata acara/agenda RUPSLB Termohon.Pengabaian tersebut dilakukan Direksi Termohon pada saat Ketua Rapat didalam RUPSLB meminta Dokumendokumen Termohon berikut

P20 pgustus 2014 :Pengumuman Koran perihal Undangan Untuk MenghadiriBukti P21 RUPSLB Termohon, dimuat di Harian Bisnis Indonesia edisi 29Agustus 2014 ;: Akta Notaris No. 11 tertanggal 22 September 2014 perihal BeritaBukti P22 1 cara RUPSLB PT.

Menyatakan BATAL dan TIDAK MENGIKAT seluruh Akta yang didasarkanpada RUPSLB PT. IDOLA TUNGGAL tanggal 25 Agustus 2006 yaitu AktaNomor. 29 TANGGAL 25 Agutus 2006 yang dibuat dihadapan NotarisAugustin Beatrice Suyanto, S.H., dengan segala akibat hukumnya.. Menyatakan TIDAK SAH RUPSLB PT. IDOLA TUNGGAL tanggal 10 Juli2008 dengan segala akibat hukumnya..

atas penyelenggaraan RUPSLB tersebut.D.13.Bahwa oleh karena pada saat RUPSLB dibuka pada tanggal 25Agustus 2006, Tuan Andi Sutanto masih hidup dan masih dalamkedudukan sebagai KOMISARIS PT.

RUPSLB PT. Idola Tunggal Tanggal 25 Aqustus 2006 adalah SUDAHSAH DAN SESUAI dengan ketentuan hukum yang berlaku. sehinggaaktaakta yang lahir setelah dan didasarkan pada RUPSLB PT. IdolaTunggal Tanggal 25 Agustus 2006 HARUSLAH DIKUATKANF.1.Bahwa RUPSLB PT. Idola Tunggal tertanggal 25 Agustus 2006adalah TERBUKTI sudah sah dan sesuaidengan ketentuan hukumyang berlaku (UU No. 1 Tahun 1995 mapun UU No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas).

Rekonvensisendiri, dan kemudian Berita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakandengan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta;2.11.Bahwa RUPSLB tanggal 26 Maret 2012, yang diselenggarakan danhanya dihadiri olen Para Tergugat Rekonvensi sendiri, dan kemudianBerita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakan dengan Akta No. 1Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuatdi hadapan Lenny JanisIshak, SH., Notaris di Jakarta, TERNYATA MERUPAKANPENYESUAIAN

2012, yang hanya dihadiri oleh Para TergugatRekonvensi sendiri, dan kemudian Berita Acara RUPSLB tersebuttelah diaktakan dengan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April2012, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris diJakarta;15.Bahwa RUPSLB tanggal 26 Maret 2012, yang diselenggarakan danhanya dihadiri oleh Para Tergugat Rekonvensi sendiri, dan kemudianBerita Acara RUPSLB tersebut telah diaktakan dengan Akta No. 1Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan LennyJanis Ishak

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telahdilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Bahwa, intisari gugatan pihak PENGGUGAT sebagaimana ternyatadalam dalil gugatannya tertanggal 9 April 2012 adalah mempersoalkanmengenai telah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada pada tanggal 13 Maret 2012 diHalaman 2 dari 65 Putusan No. 71/Pdt.G/2012/PN.MlgHotel Regent Malang, dimana sebagai pimpinan RUPSLB adalahTERGUGAT II.

Hardlent Medika Husada, maka RUPSLB yang dilaksanakan padatanggal 13 Maret 2012 menurut pihak PENGGUGAT, RUPSLB yangkemudian hasilnya dimintakan pengesahan kepada TURUTTERGUGAT, dan kemudian oleh pihak TURUT TERGUGAT telahpula membuat Akta Pernyataan Berita Acara Rapat RUPSLB PT.Hardlent Medika Husada No. 17 tanggal 17 Maret 2012 adalahmerupakan Perbuatan Melawan (baca : Melanggar) Hukum ;. Bahwa, lebih lanjut, menurut PENGGUGAT, pengesahan Berita AcaraRUPSLB PT.

Hardlent Medika Husada berdasarkan RUPSLB tanggal 13Maret 2012 di Hotel Regent Malang.

Bahwa, terkait dengan dalil pihak PENGGUGAT pada 10 (sepuluh) padaSurat Gugatan yang menyatakan :Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malangtelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagaipimpinan rapat adalah Tergugat II dan Penggugat telah menyampaikankepada peserta rapat agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Fakta bahwa RUPSLB tertanggal29 Juni 2004 tersebut telah memenuhi persyaratan kuorum yangditentukan oleh Anggaran Dasar menunjukkan bahwa keputusankeputusan yang dihasilkan RUPSLB tertanggal 29 Juni 2004 tersebuttelah benar secara hukum dan oleh karena itu dapat menghasilkankeputusan yang bersifat mengikat.Fakta 4: RUPSLB tertanggal 29 Juni 2004 tersebut kemudiandilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Rl("Kemenhukham").

Bahwa mekanisme hukum yang seharusnya dan sepatutnya dilakukanPENGGUGAT terkait dengan perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT atasperubahan sementara klasifikasi saham milik PENGGUGAT adalahPENGGUGAT atau kuasanya hadir pada RUPSLB tanggal 29 Juni 2004 untuk52menyatakan ketidak setujuannya atas rencana perubahan klasifikasi sahamtersebut.Bahwa pada RUPSLB tanggal 29 Juni 2004, PENGGUGAT telah dipanggil secarapatut, namun sampai dengan pelaksanaan RUPSLB tersebut, PENGGUGAT ataukuasanya tidak hadir dalam

Olehkarenanya, TERGUGAT IV sebagai Pemegang Saham di TERGUGAT berhakmengambil keputusan dalam RUPSLB tersebut.Bahwa RUPSLB yang membahas mengenai perubahan Anggaran DasarTERGUGAT telah dituangkan dalam Akta No.157/2004 (Bukti T.IV 4).Kemudian hasil keputusan dalam RUPSLB tersebut dinyatakan dan dituangkandalam Akta No.158/2004 (Bukti T.IV 5).

Oleh karena itu, pemberitahuanRUPSLB telah sesuai dengan prosedural yang ditentukan oleh UUPTNo.1/1995.RUPSLB TIDAK MENYALAHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKUMAUPUN ANGGARAN DASAR PERSEROANBahwa benar pada tanggal 29 Juni 2004 telah diadakan RUPSLB padaTERGUGAT dan dihadiri oleh TERGUGAT WV beserta TERGUGAT Ill,TERGUGAT Ill dan TERGUGAT V.Bahwa salah satu agenda RUPSLB adalah menyetujui perubahan sementaraterhadap klasifikasi saham baru milik PENGGUGAT di TERGUGAT menjadi35.36.37.38.aac67saham tanpa

RUPSLB tersebut adalah sah,karena telah memenuhi kuorum.

Gusher Tarakan Nomor 29 tanggal 30 Agustus 2006 tentangkuorum tidak dipenuhi sehingga RUPSLB tidak dapatdilangsungkan;Menimbang, bahwa pelaksanaan RUPSLB PT. Gusher Tarakandengan acara:1. Dispensasi laporan tahunan dan pengesahan laporan tahunan;2. Peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan;3.

Putusan Nomor 215 PK/Pdt/2014secara panjang lebar pada poin 5 tersebut di atas dapat ditarik kritriahukum sebagai berikut:1.RUPSLB PT. Gusher Tarakan telah dilakukan sesuai BeritaAcara Akta Notaris Nomor 14 tanggal 11 Agustus 2006 tetapisyarat kuorum tidak terpenuhi sehingga RUPSLB keduadilakukan sesuai Berita Acara RUPSLB PT.

dikabulkandengan menyatakan: RUPSLB PT Gusher Tarakan yangdiselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2006 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum ;8.

Gusher Tarakan Tanggal 6 Oktober 2006 berikut semuakeputusan dalam RUPSLB tersebut termasuk dan tidak terbatasHal. 77 dari 90 Hal.

Bahwa oleh karena itu pendapat yang menyatakan, diadakannyaRUPSLB pertama tertanggal 11 Agustus 2006 yang dibuat sesuaiAkta Notaris Berita Acara RUPSLB Tanggal 11 Agustus 2006Nomor 14, RUPSLB tertanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat sesuaiAkta Notaris Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tertanggal 30 Agustus2006, dan RUPSLB ke tiga tertanggal 6 Oktober 2006 yang dibuatsesuai Akta Notaris Berita Acara RUPSLB Nomor 17 tanggal 6Oktober 2006 yang dibuat berdasarkan penetapan PengadilanNegeri Tarakan Nomor 11/

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dihadiri oleh orang yang tidak jelas kedudukannya yaitu TERGUGAT Ildinyatakan sebagai pemegang saham 75 lembar dengan nominal Rp37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karenaTERGUGAT Il tidak pernah dinyatakan telah membeli saham siapa dankapan saham tersebut beralih. Bahwa TERGUGAT VII menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang bertempat di JI. HR.

Oleh karenanyasebenarnya gugatan ini tidak relevan dan tidak ada hubungannya denganRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal 28 Pebruari2014 di Purwokerto.Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah kewajibanperusahaan yang harus dilakukan sesuai perintah UndangUndang danAnggaran Dasar, yang diselenggarakan oleh Direksi atau Komisaris.Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

Kehadiran Tergugat (JOHAN SARWO) ke kantor sayaadalah dalam rangka meminta saya selaku notaris untuk menuangkanBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT.

Saya diklaim ikut sertamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Klaim tersebut adalah salah, sebab kehadiran saya adalah sebagaiundangan, yang tidak memiliki hak suara.

Tata Daerah Mandiribertanggal 30 April 2015, diberi tanda T.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.729 ;30.Foto copy undangan RUPSLB PT. Tata Daerah Mandiri tahun 2015bertanggal 06 November 2015, diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.730 ;31.Foto copy Daftar Hadir RUPSLB tahun 2015 bertanggal 23 November 2015,diberi tanda T.1, T.2, 1.3, T.4, T.6, T.731 ;Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN.Clp32.Foto copy tanda terima undangan RUPSLB PT.

Nginden Semolo No. 42 Surabaya,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Juli 2013,untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON Dalam hal ini mengajukan Permohonan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)terhadap :DIREKSI PT. SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA : yangberalamat di Jalan Patimura No 2 Pandaan Pasuruan, dalamhal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SoehartonoSoemarto S.H., M.Hum., R.A. Zestiena C Asrini, SH.

Nugraha Ahmadaris Medika (selanjutnya disingkat sebagaiPT.SNAM) ; eeTelah pula meneliti bukti bukti surat yang diajukan dan mendengarpihakpihak yang terkait dalam permohonanIn, Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal18 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangiltertanggal 18 Juli 2013 dibawah register No:202/PDT.P/2013/PN.BGL telahmengemukakan halhal sebagai berikut :Pemohon mengajukan Permohonan Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

dan diberi kesempatan kepadapemohon untuk secepatnya memberikan laporan keuanganperusahaan a quo;Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010 dalam forum RUPSLB, sekalilagi pemohon tidak dapat mempertanggungjawabkan keuanganperusahaan a quo selama dipimpin oleh pemohon dan berjanji akanmenyerahkan kepada Termohon secepatnya agar bisa dilakukan legalaudit; Bahwa berdasarkan pada RUPSLB pada tanggal 2 Desember 2010,ditunjuklah KAP J.

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon point 3 sampai denganpoint 9, Termohon I tangapi sebagaiberikut : Permohonan yang diajukan oleh pemohon agar ketua pengadilanmenetapkan member ijin kepada pemohon untuk melakukansendiripemanggilan RUPSLB PT. SNAM, adalah permohonan yang tidakberdasar, dan seandainya Ketua Pengadilan Negeri mengabulkanpermohonan ini, maka dalam RUPS PT.

untukdiselengarakannya RUPSLB sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkapdipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa agar permohonan (verzoek/petition) pemohonselaku pemegang saham atas penyelenggaraan RUPS dapat dikabulkan olehPengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan Ayat (2) UUNo 40 tahun 2007, tentunya harus memenuhi persyaratan sebagai dimaksuddalam UU Perseroan terbatas yang pada pokoknya :1.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

PuteraGriya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalam UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar perseroan danpenetapan ini, dengan syarat : Bentuk RUPS; Yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama: dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri Surakarta.Mata acara rapat atau Agenda rapat adalah untuk membicarakan dan memutuskanperubahan susunan Direksi

Kuorum kehadiran pemegang saham ketiga untuk RUPSLB adalah sebanyak 2 (satuperdua) atau 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlan pemegang saham yangditempatkan dan telah disetor penuh dan syarat sahnya keputusan untuk RUPSLBketiga adalah jika disetujui lebih dan 2 (satu perdua) atau lebih dan 50 % (lima puluhperseratus) dan jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB.

PGS hadir dalam RUPSLB yangdiselenggarakan oleh PEMOHON.a. Memerintahkan Direksi PT. Putera Griya Sentosa yaitu Termohon dan Termohon Ildan atau Dewan Komisaris PT. Putera Gniya Sentosa yaitu temrohon Ill untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Para Pemohon Kasasisangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukumoleh Ketua Pengadilan Negeni Surakarta yang membenikan ijin kepada TermohonKasasi/Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.