Bina Sarana Sukses Alamat Jalan AW SyahranieSamarinda Periode Tahun 2012 s.d. 2015, selama pemeriksaansampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Hal 24 dari 77 hal Putusan Nomor: 89/G/201 7/PTUNJKT.DALAM POKOK PERKARA:1.2.4.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sahSurat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan RI Nomor:KEP.001/PPKNKJ/I/2017 tertanggal 26 Januari 2017 tentangPerhitungan dan Penetapan Ulang Hakhak Pekerja

, dan Turut Tergugat Il tersebut diatas,menyebabkan Penggugat menderita kerugian, baik kerugian materiil maupunkerugian in materiil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenakerugian Materiil dan Immateriil tersebut secara inheren sudah tercakupsebagaimana didalam pertimbangan petitum No. 2 tersebut diatas sehinggaPetitum No. 3 tersebut tidak akan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum No. 4 yangmenyatakan bahwa Menyatakan batal demi hukum (null and void) atau tidak sahSurat

Maka sangat Beralasan Majelis HakimPemeriksa Perkara a quo Untuk menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Rektor Universtitas Pekalongan No97 / KEP / D.15.01 / II / 2017 Tertanggal 16 Februari 2017,Tentang Pembekuan Unit Kegiatan Mahasiwa (UKM) Penalaransadar sosial (P S 2) Universitas Pekalongan ;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka sangatberalasan majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untukmemerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusanRektor Universtitas Pekalongan No : 97

untuk tidakdipertimbangkan.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena obyek sengketaditerbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan kewenangan atribusi yangdiberikan oleh peraturan perundangundangan yang ada dan telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta tidakmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dari ituPENGGUGAT tidak cukup bukti dan atau tidak mempunyai alasan lagi untukmengajukan permohonan penundaan dan atau pembatalan dan atau tidak sahSurat

SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAHSurat Kuasa Khusus NY. Linda Surjati maupun Santoso Gunawan Dkkkepada kuasanya Umar Hanafi, SH dan Mudarman Yusuf, SH MHtanggal 20 Januari 2015 redaksinya berbunyi sebagai berikut:Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas AktaPerdamaian Nomor : A.82./JB.308/U.2006 tanggal 24 Juli 2006 antaraSANTOSO GUNAWAN selaku Penggugat dengan PT.

Menyatakan Batal atau Tidak SahSurat Keputusan Bupati Barito SelatanNo. 8 Tahun 2015 tanggal 09 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas IzinUsaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Barito Selatan No. 8 Tahun 2015 tanggal 09 Januari 2015Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta SawitKalimantan ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;Hdaman 28 dari 74ha. Put.

Pelaksanaan Obyek Sengketayaitu Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 24/MPK.B/2014 tanggal 21 April 2014 tentangPenutupan Pendidikan Anak Usia Dini (Pre School Early Childhood 1 And2) Yang Diselenggarakan oleh Yayasan "Jakarta InternationalSchool,selama pemeriksaan Gugatan A quosedang berjalan sampai adaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.2.Menyatakan batal atau tidak sahSurat

ini sebagaimana dalamsurat permohonannya tertanggal 29 Juli 2013, MAKA ANDOJO WINARTOdapat memberikan keterangannya sebagai salah seorang saksi dalam perkaraini nantinya dalam agenda Pembuktian Pemeriksaan saksi ;Berdasarkan halhal yang terurai tersebut di atas, maka sangatlah beralasan jikaTergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan :1.MENOLAK permohonan masuknya sebagai PIHAK KETIGA/INTERVENSIdalam perkara ini ;Menyatakan CACA'T HUKUM/BATAL DEMI HUKUM dan atau TIDAK SAHSurat

yang sah, pada tahun berjalan a quo,yang akan segera oberakhir pada akhir obulan DesemberBerdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak KetuaPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang untuk memanggil kami, selaku pihakpihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, gunamemeriksa dan mengadili sengketa ini serta memberikan putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut;1 Mengabulkan gugatan Penggugatuntukseluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sahSurat

dan meningkatkan pembukaan/penerimaan tenagakerja, tetapi Tergugat malah menolak tanpa memprosesdengan cermat sehingga merugikan Penggugat maupun duniausaha dan investasi ;Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah nyata dan berdasarhukum objek sengketa selain bertentangan dengan peraturanperundangundangan juga bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintah Yang Baik, maka beralasan terjadikekosongan jjin karenanya Penggugat mohon agar PengadilanTata Usaha Negara Samarinda Menyatakan batal atau tidak sahSurat

adilnya (ex aequo et bono)JAWABAN TERGUGAT IV SEBAGAI BERIKUT :DALAM EKSEPSI1.Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak sahSurat Kuasa Khusus Penggugat sebenarnya bukanlah Surat KuasaKhusus, melainkan Surat Kuasa Umum karena tidak memenuhi syaratformil sebuah surat Kuasa Khusus sebagaimana ditentukan dan diaturdalam ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata Jo Pasal 123 HIR Jo Suratedaran Mahkamah Agung No.6 tahun 1994, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa :1.1.Pasal 1795 KUH Perdata, menyatakan bahwa :Pemberian kuasa

Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUNJKTPerundangUndangan yang berlaku dan juga bertentangan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2)huruf a dan b, Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Batal atau Tidak SahSurat Keputusan TERGUGAT tersebut;Berdasarkan dasar dan alasan tersebut

Menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan GubernurAkademi Kepolisian Nomor:Kep/41/V1/2011, tentangpemberhentian denganhormat Taruna AkademiKepolisian atas nama ParaPenggugat;. Mewajibkan kepada Tergugat untukmencabut berlakunya SuratKeputusan Gubenur AkademiKepolisian Nomor; Kep/41/V1/2011,tentang pemberhentian denganhormat Taruna Akademi Kepolisianatas nama Para Penggugat;. Memerintahkan Tergugat untuksegera mengaktifkan kembali ParaPenggugat menjadi TarunaAkademiKepolisian;5.

Surat kuasa khusus tidak sahSurat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebabsebab tertentu, misalnya suarat kuasa bersifat umum (PutusanMahkamah Agung no.531 K/SIP/1973), surat kuasa tidak mewakilisyarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, suratkuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang (PutusanMahkamah Agung no. 10.K/N/1999).b.

DALAM POKOK SENGKETA; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidakditerima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard), dengan demikian tuntutanPenggugat selebihnya dalam pokok sengketa untuk menyatakan batal atau tidak sahsurat keputusan objek sengketa a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterimauntuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Bahwa oleh karena Surat Keputusan No. 572/KPTS/II/2011Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas No.269/KPTS/X/2003 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan Illbeserta Ganti Rugi atas tanahnya milik Pemerintah Kabupaten MusiHalaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN LigRawas dan poin 4 meminta agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau c.qMajelis Hakim Perkara No. 19/Pdt.G/2020/PN.LIg menyatakan SahSurat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 tanggal 06November

mengajukan apa apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;Menimbang ....Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam BeritaAcara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggaptermuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, padapokoknya Penggugat telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sahSurat

Bahwa Tergugat II Intervensi telah memperoleh secara sahSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) sekolan Menengah UmumTingkat Atas (SMA) dengan nomor : 22 OB og 0597621, yangditerbitkan kepala sekolan SMA Negeri 1 Kepahiang, tanggal 30Mei 199 1 rescence eceeeeceeeerenenees4. Bahwa dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)sekolan Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan nomor : 22OB og 0597621 bersifat final oleh karena tidak memerlukan lag!persetujuan badan hukum atau pejabat lainnya;5.

Pasal 112 Ayat (2) huruf (i) dan (j) UU Kepabeananjis.Pasal 63 ayat (2) huruf (g) dan (h) UU Cukai di atas, yang menjadi syarat sahSurat perintah penggeledahan adalah:1. dilakukan oleh penyidik;2. ada surat izin dari ketuapengadilan negeri setempat;3. disaksikan oleh dua orang saksidalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;4. dibuat suatu berita acara danturunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yangbersangkutan;5. dalam keadaan yang sangat perludan mendesak bilamana penyidik

Bahwa oleh karena Surat Keputusan No. 572/KPTS/II/2011Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kabupaten Musi Rawas No.269/KPTS/X/2003 Tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan Illbeserta Ganti Rugi atas tanahnya milik Pemerintah Kabupaten MusiHalaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN LigRawas dan poin 4 meminta agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau c.qMajelis Hakim Perkara No. 19/Pdt.G/2020/PN.LIg menyatakan SahSurat Keputusan Bupati Musi Rawas No. 269/KPTS/X/2003 tanggal 06November