Ditemukan 352 data
11 — 0
Fotokopi Kartu) Tanda Penduduk a.n PEMOHON, Nomor321513170420002 tanggal 25082012 yang dikeluarkanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Bukti sahsurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.1;2.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek,Kabupaten Karawang, tanggal 25 Mei 2015, Bukti sahsurat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.2.;3.
11 — 0
Fotokopi Kartu) Tanda Penduduk a.n PENGGUGAT, Nomor:3215264901860003 tanggal 20062012 yang dikeluarkanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Bukti sahsurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.1;2.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang,Kabupaten Karawang, tanggal 14 Januari 2013, Bukti sahsurat tersebut telah diberi meaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.2.;Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukansaksisaksi, yaitu :1.
30 — 15
Dan diperbaiki pada tanggal 07 April2014, yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.1/3/12394, tanggal 2 September 2013,tentang pemindahan tugas atas nama Slamet Riyadi,SAg, NIP 196509514 198603 1013, Guru Madya Bidang Studi Aqidah Akhlak pada MTsN Setu menjadi Guru MadyaBidang Studi Agqidah Akhlak pada MTsN Serang Kantor Kementerian AgamaKabupaten Bekas1 ; Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan telah
10 — 1
Tanda Penduduk a.n PENGGUGAT, Nomor:3215155208810001 tanggal 03092013 yang dikeluarkanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Bukti sahsurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.1;2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH yang dikeluarkanI. Bukti1.
SAKSI ,ksi:oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya wetanKabupaten Karawang, tanggal 08 Juni 2001, Bukti sahsurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.2;umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempatkediaman di Kabupaten Karawang, dibawah sumpahnyasaksi tersebut memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa, Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;e Bahwa, Saksi kenal dengan
7 — 4
Membebaskan kepada Pemohon darilainMenimbang, bahwa setelahKutipan Akta Nikah No :2008 sebenarnya adalah MUHAMADNURGIMIN bin KADIR;membacadalam buku Kutipantanggal 17 Juni 1991Kk.13.07.16/Pw.01/49/2008sesuai dengantanggaluntuk mencatatkanperubahan namaKecamatan Wagir Kabupaten Malang;seluruh biaya perkara;yang seadil adilnya;sahsurat surat dan salinanlainnya berupaa..
14 — 0
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah terurai di atas; Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat makaberdasarkan pasal 49 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan AgamaNganjuk secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili danmenyelesaikan perkara ini ; ""Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi sahSurat
perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 secara relatif Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Fotokopi KutipanAkta Nikah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangansuami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'atIslam sehingga Penggugat merupakan persona standi in yudicio ataupihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa Fotokopi sahSurat
106 — 49
Menyatakan batal dan tidak sahSurat keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 862/BKPAD/SK/1482/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama KRISTIANTO SOMPUI, S.Sos.; -------------------------------------------------------------------- 3.
BRI LURAGUNG 2
Tergugat:
1.Sudanto
2.Nunung Nurhayati
94 — 8
dengan mengajukanPermohonan Keringanan Bunga sejumlah Rp 8.850.294 (delapan jutadelapan ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh empatrupiah), sehingga akan dibayar sejumlah Rp 12.000.000,(dua belasjuta rupiah) akan dibayar sampai dengan batas waktu pada hari:Kamis, Tanggal: 24 September 2020 kepada Penggugat PT BankRakyat Indonesia Unit Luragung II, Cabang Kuningan;PASAL 3Bahwa, apabila Tergugat mengingkari pernyataan kesepakatanperdamaian ini, Penggugat dan Para Tergugat telah menganggap sahSurat
188 — 26
Menyatakan sahSurat Sign Off (Pemberhentian) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; 4. Menyatakanputus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tanggal 9 Februari 2018;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI- Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 246,000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
Menyatakan sahSurat Sign Off (Pemberhentian) TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi;4.
38 — 20
Penggugat dan Tergugat padaPersidangan; Telah mempelajari berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal17 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 17 April 2017 dengan Register Perkara Nomor85/G/2017/PTUNJKT, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agarHalaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 85/G/201 7/PTUNJKTPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sahSurat
28 — 13
No. 896/Pdt.G/2016/PA.SgmMenimbang bahwa dalam surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat terdapathal yang tidak memenuhi syarat pembuatan surat kuasa, sedangkan syarat sahsurat kuasa bersifat kumulatif, maka tidak dipenuhinya salah satu syaratmengakibatkan surat kuasa tidak sah, oleh karenanya surat kuasa yang dibuatoleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah.Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat tidak menghadiripersidangan, walaupun Penggugat yang berkepentingan terhadap gugatannya,maka
61 — 46
MUHAMMAD ROFI, S.Pt, PNS padaDinas Peternakan Kabupaten Kapuas karena yang bersangkutan telahmelakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 Huruf a PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ; Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Batal atau Tidak Sahsurat Keputusan tersebut diatas dan memerintahkan Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Tersebut ; 2020208 =Sebelum kami menjawab gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kami akantinjau terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata
40 — 39
Maka jika hal tersebut tidak di lakukan oleh pemberi kuasa ataupenerima kuasa tidak di cantumkan tanggal,bulan,dan tahun maka tidak sahsurat kuasa tersebut dan mohon ditolak atau setidaknya di gugurkanperkaranya.DALAM KONPENSIPokok perkara1.age @ SN9.Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil yang di ajukan oleh penggugatkecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas dan terang tentangkebenarannya.Bahwa pada poin 1 benar. ;Bahwa pada poin 2 benar ;Bahwa Pada Poin 3 benar.
Maka jika hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemberi kuasa ataupenerima kuasa tidak dicantumkan tanggal, bulan dan tahun maka tidak sahsurat kuasa tersebut dan mohon ditolak atau seridaknya di gugurkanperkaranya;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugatmengajukan replik sebagai berikut :Dalam EksepsiMengenai Eksepsi Terhadap Surat Kuasa1.
65 — 51
Penggugat dan Tergugat padaPersidangan; Telah mempelajari berkas perkara tersebut;Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 69/G/201 7/PTUNJKTTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal29 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor69/G/2017/PTUNJKT, pada pokoknya gugatan tersebut memohon agarPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sahSurat
33 — 18
Berkas perkara beserta lampirannya ; 202 none ene ne nnnMenimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Gugatan tanggal 25 Pebruari2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 27 Pebruari 2014, dengan register Nomor 39/G/2014/PTUNJKT. yangpada intinya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Tergugat dengan Nomor Kep.356/PPTK/XII/2013, tanggal 3Desember 2013, Tentang Penghentian Sementara (Skorsing) Seluruh KegiatanUsaha Penempatan
Adi Supriyanto
20 — 1
Tanda Penduduk,dan P3 yaitu Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, menerangkan bahwaPemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Nginden Gg. 6d/30 KelurahanNginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang masuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabayaberwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yaitu Akta Kelahiran yangmenerangkan bahwa Pemohon adalah anak daro pasangan suami istri yang sahSurat
26 — 14
Berdasarkan halhal tersebut di atas maka dalam petitumgugatannya antara lain Penggugat mohon kepadaPengadilan agar dapat menyatakan batal atau tidak sahsurat keputusan Tergugat tersebut diMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang apakahTergugat dengan menerbitkan keputusan objek sengketa a quo telahmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku atau AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (2)Undangundang Nomor 5 Tahun I986 sebagaimana telah diubah denganUndangundang
65 — 25
Menyatakan Tidak SahSurat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor:821.2/322/2015tntang Pengangkatan Dalam Jabatan StrukturalEselon Ill dav di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidungtertanggal , 16 Februari 2015, sebatas pada Para PenggugatSebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI>TANA TIDUNG Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015: Nomor Urut 49 atas nama Hj.
102 — 100
gugatan Nomor : 144/G/2017/PTUNJKT; Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat padaPersidangan; Telah mempelajari berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal19 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017 dengan Register Perkara Nomor144/G/2017/PTUNJKT, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agarPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sahSurat
68 — 33
Penggugat dan Tergugat padaPersidangan;Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor : 143/G/2017/PTUNJKT Telah mempelajari berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal19 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017 dengan Register Perkara Nomor143/G/2017/PTUNJKT, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agarPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sahSurat