Ditemukan 359 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-04-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN MALANG Nomor 669/Pid.B/2014/PN.Mlg
Tanggal 7 April 2015 —
5215
  • yang dibuat dengan sendirinya gugur ketika peraturantersebut resmi diundangkan oleh pemerintah;Menimbang, bahwa UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telahdiundangkan tanggal 13 Oktober 2009 oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA pada LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009NOMOR 144 maka Terdakwa harus selalu membaca UU RI No.36 Tahun 2009Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 669/Pid.B/2014/PN.Mlg.tentang Kesehatan atau harus mengetahui isi UU RI No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan sebagaiama
Register : 12-09-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN.Bsk
Tanggal 13 Januari 2016 — Ir. ASRUL NURHASAN melawan Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO. CS
12430
  • PN.BSK. telah mengemukakan padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dalam hal ini selaku Pribadi dan selaku Ketua DPC Partai GerakanIndonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat KeputusanDPP Partai GERINDRA Nomor 040079/Kpts/DPPGERINDRA/2013 yang ditetapkandi Jakarta Pada Tanggal 9 April 2013;Bahwa Penggugat beserta kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai GerindraTanah Datar dibawah kepemimpinannya sudah menjalankan organisasi sebagaimanamestinya dengan konsep kemandirian sebagaiama
    pemecatan atas diri Penggugat selakuketua DPC Gerindra Kabupaten Tanah Datar ;Menimbang, bahwa para pihak telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :PENGGUGAT MENDALILKAN :1.Bahwa Penggugat selaku Pribadi dan selaku Ketua DPC Partai Gerakan IndonesiaRaya (GERINDRA) Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Surat Keputusan DPPPartai GERINDRA Nomor 040079/Kpts/DPPGERINDRA/2013 yang ditetapkan diJakarta Pada Tanggal 9 April 2013 sudah menjalankan organisasi sebagaimanamestinya dengan konsep kemandirian sebagaiama
Register : 13-10-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 87-K/PM.I-04/AD/X/2021
Tanggal 1 Desember 2021 — Oditur:
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Nasrul Fahmi
17284
  • .: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militerdisusun secara alternatif mengandung unsurunsursebagai berikut:Dakwaan Alternatif Pertama sebagaiama diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP,mengandung unsurunsur:1. Unsur kesatu: Barang siapa ,2. Unsur kedua: Dengan maksud menguntungkandiri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum,tt3.
    Unsur ketiga: Dengan memakai nama palsu ataumartabat palsu, dengan tipumuslihat ataupun = rangkaiankebohongan menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barangsesuatu kepadanya atau supayaHal 57 dari 79 hal Putusan Nomor 87K/PM I04/AD/X/2021MenimbangMenimbangmemberi utang maupunmenghapuskan piutang.Atau:DakwaanAlternatif Kedua sebagaiama diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 372 MKUHP,mengandung unsurunsur:1. Unsur kesatu: Barang siapa2.
Register : 15-09-2020 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 168/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 26 April 2021 — Penggugat:
1.ahmad sidi laia
2.mariadil laia
3.metina laia
4.simani giawa
5.abdul rahman
Tergugat:
Kepala Desa Hilisaloo
14652
  • nyatanyatasecara tegas telah menyebut nama Para Penggugat sebagaimanatercantum pada objek sengketa a quo;Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karenatidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan instansi lainnya.Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifatfinal dan telah menimbulkan akibat hukum.Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibathukum, yakni Para Penggugat nyatanyata harus di paksameletakan Jabatannya dan menyerahkan kepada penjabat baru,sebagaiama
Register : 04-11-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 257/Pdt.G/2014/MS-Lsm
Tanggal 6 Januari 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV
318
  • Sehingga saksi tersebutmemenuhi syarat formal sebagaiama di atur dalam pasal Pasal 172 R.Bg.Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angkaatau Obyek perkara 5.1, 5.2. 5.3. 5.4. 4.5 dan 5.7 adalah fakta yang dilihat,didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan yang harusdibuktikan oleh Penggugat.
Register : 13-11-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 198/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
1.SOPAN MANAO
2.ISOLASI BAGO
3.PASRAH BAKTI GOWASA
4.JONAWA BAGO
Tergugat:
KEPALA DESA BAWO OFULOA
13367
  • Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yaknipara Penggugat nyatanyata harus di paksa meletakan Jabatannya danmenyerahkan kepada penjabat baru, sebagaiama pada objek sengketa a quo;ii.Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma RI No. 6 Tahun 2018, tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa;Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus danHalaman 5 Putusan Nomor : 198/G/2020/PTUNMDN.menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuhupaya
Register : 08-01-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA STABAT Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Stb.
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
159
  • biayapemeliharaan dan pendidikan anak angkat Penggugat dr/Tergugat dc danTergugat dr/Penggugat dc yang bernama Anak angkat II setiap bulannyasebesar Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anaktersebut dewasa terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetapSubsidair :Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tetap denganpermohonannya, sementara terhadap rekonvensi tersebut Pemohon telahmemberikan jawaban dan kesanggupan sebagaiama
Register : 15-11-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 227/G/KI/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
170171
  • tepat dan benar oleh mayoritas Majelis Komisioner padaKomisi Informasi Pusat, oleh karenannya tanpa mengulangi pertimbanganPengadilan mengambil alin sebagai pertimbangan sendiri dalam memutussengketa ini serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanberkaitan dengan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan /dahuluPemohon Informasi berupa Peta Pemilik HGU (hardcopy) di Provinsi Papua danPapua Barat;Menimbang, bahwa sebagaiama
Register : 16-06-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 84/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
Pius Ronny Pranata Laia
Tergugat:
KEPALA DESA TU’INDRAO
10558
  • Dengandemikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dantelah menimbulkan akibat hukum ; Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum,yakni Penggugat nyatanyata harus di paksa meletakkan jabatannyadan menyerahkan kepada penjabat baru, sebagaiama pada objeksengketa a quo ;E. DASAR & ALASAN GUGATAN :1.
Register : 28-09-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 174/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
sewajar ndruru
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
11753
  • Dengan demikiansurat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkanakibat hukum;Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakniPenggugat nyatanyata harus di paksa untuk menerima keabsahan darisesuatu yang didasarkan pada prosedur yang bertentangan dan tidak sesuaiaturan dan hukum yang berlaku, sebagaiama pada objek sengketa a quo;C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN1.
Register : 20-07-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 948/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Tanggal 9 Nopember 2017 — Pemohon, Termohon
93
  • Pbr.dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2014 tentangSasaran Invlasi, Hakim Majelis berpendapat yang patut ditetapkannafkah anak tersebut sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensiuntuk memberikan nafkah anak tersebut kepada PenggugatRekonvensi terhitung sejak terjadinya perceraian antara kedua belahpihak berperkara sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurusdiri sendiri (21 tahun) dengan peningkatan 10 % setiap tahunnyadiluar biaya pendidikan dan kesehatan adalah sebagaiama yangdisebuktkan
Register : 15-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 105/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : INSPEKTUR POLISI SATU BOBBY JACOB MOOYNAFI, S.H., M.H
Pembanding/Tergugat II : BRIPKA ANDRIS ZINA, SH
Terbanding/Penggugat I : SURYA RAHMANTO FOENAY
Terbanding/Penggugat II : GERSON LEILOH FOENAY
6831
  • BERLAKU, telah memberikan DEFENISI bahwa EKSEPSI adalahJAWABAN YANG TIDAK LANGSUNG MENGENAI POKOK PERKARA,dengan demikian maka yang perlu dibahas dalam suatu EKSEPSI adalahEKSEPSI tentang TIDAK BERKUASANYA HAKIM, yaitu. menyangkutKEKUASAAN ABSOLUT dan KEKUASAAN RELATIF, ternyata EKSEPSIdari para PEMBANDING tersebut dalam perkara perdata sekarang inisudah MEMBAHAS mengenai SUBYEK dan OBYEK SENGKETA adalahsudah termasuk POKOK PERKARA yang harus dibuktikan kebenarannyadalam tingkat PEMBUKTIAN;Bahwa sebagaiama
Register : 16-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 83/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
SETULUS HARITA
Tergugat:
KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI
223131
  • Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telahbersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum,yakni Penggugat nyatanyata harus di paksa meletakan Jabatannyadan menyerahkan kepada penjabat baru, sebagaiama pada objeksengketa a quo;E. DASAR & ALASAN GUGATAN1.
Register : 11-03-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 49/PID.SUS/2016/PN.SBW
Tanggal 2 Juni 2016 — * PIDANA------------------------------ 1. HERI SUSANTO Als. HERI
37763
  • untuk aparataparat yang menyetop kendaraan milik saksi di jalan menuju lokasi tujuanyaitu Bali.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum jugamengajukan alat bukti Ahli yaitu FIRMANSYAH, S.Hut, M.Si, yang memberikanpendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Hasil hutan yang berasal dari hutan Negara apabila tidak adadokumen legalitas hasil hutan sebagaiama
Register : 28-04-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 14-06-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 31/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 15 Juni 2017 — VICENTIUS AGUS PRIYANTO MELAWAN SARI BANUN, DKK
7441
  • Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini.C.DALAM REKONPENSL:01.02.03.04.05.06.Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PenggugatRekonpensi untuk seluruhnyaMenyatakan sah dan berharga penyitaan terlebin dahulu (ConservatoirBeslag) atas tanah dan bangunan rumah hak milik TergugatRekonpensi. yaitu sebagaiama tercantum SHM No. 6339/banguntapanGS.No. 8093 tanggal 07111995 seluas 299 m2 atas nama pemeganghak SARI BANUN, terletak di Dsn Jeruk Legi, Ds.
Register : 11-08-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 20-04-2019
Putusan PA KOTABARU Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.KTB
Tanggal 20 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
7720
  • Ktb.dilihat/ didengar dan dialami sendiri sebagaiama kehendak Pasal 308 R.Bg.Dengan demikian saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaisaksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saksisaksi yang diajukantergugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutusperkara ini;Menimbang, saksi pertama tergugat, yaitu Mahdiansyah binAdriansyah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saatpenggugat dan tergugat belum bercerai pada tahun 2014 tergugat datangmenemui saksi
Register : 18-09-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 170/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
faazatulo buulolo
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
12371
  • Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telahbersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum,yakni Penggugat nyatanyata harus di paksa untuk menerimaHal. 5 Putusan Nomor : 170/G/2020/PTUNMDNkeabsahan dari sesuatu yang didasarkan pada prosedur yangbertentangan dan tidak sesuai aturan dan hukum yang berlaku,sebagaiama pada objek sengketa a quo;C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN.1.
Putus : 30-10-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 260/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 30 Oktober 2014 — B. ARITONANG LAWAN 1. PT. BUMI INDIRA WISESA
11145
  • Menyatakan tanah sebagaiama dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04061/Pulogebang atas nama Penggugat Rekonpensi (PT. Bumi Indira Wisesa) adalah sah menurut hukum ;7.
    Bumi Indira Wisesa) ;10Menyatakan tanah sebagaiama dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna BangunanNomor : 04061/Pulogebang atas nama Penggugat Rekonpensi (PT.
Register : 22-08-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 18/G/2013/PTUN-BKL.
Tanggal 18 Desember 2013 — DIDI ISWANDI. MELAWAN KETUA KPUD PROVINSI BENGKULU
184103
  • Bahwa unsur pelaksanaan seleksi yang tidak berjalan sebagaimanamestinya sebagaiama dimaksud angka 1 (satu) tersebut diatas menuruttergugat telah terpenuhi dengan adanya output/hasil yang tidak jelas dandilakukan secara tidak Fair, objektif dan professional dapat Tergugaturaikan sebagai berikut :A.
Register : 23-12-2019 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 180/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
RASYID
Tergugat:
1.KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) BULLA’AN I NO. 361 KECAMATAN BATUPUTIH KABUPATEN SUMENEP
2.KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
NINTRAS
16551
  • Bahwa sebagaiama diurai di atas, Objek Sengketa a quo telah selesaimenempuh Upaya Administrasi dan dianggap telah memperolehKeputusan pada tanggal 13 September 2019, sedangkan gugatan inididaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23Halaman 7 dari 50 halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2019/PTUN.SBYDesember 2019, maka gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 79(Tujuh Puluh Sembilan) hari;Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan ini diajukan dalamtenggang waktu sebelum