atas perkawinan mereka; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikahkarena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA Kecamatan Muara Bulian,Kabupaten Batang Hari disebabkan tidak melengkapi persyaratan administrasipernikahan;Bahwa, atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohon I dan Pemohon IImembenarkan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadidalam persidangan sebagaimama

termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagianyang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon Idan Pemohon II adalah sebagaimama tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak mengandung sengketa akantetapi karena ada peraturan perundangundangan yang mengatur dan membenarkannyaseperti yang tercakup dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UndangUndang

Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimama telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensiabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pada pokonya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon I dan Pemohon IJ telah menikah secara Islam pada tanggal 28 April 1990 yangdilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dengan alamat di Nes II Kampung

dilakukan olehorang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon IIsecara formil telah mempunyai alasan hukum;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebutsecara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakahpernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi syarat danrukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimama

Pasal 39 sampai denganPasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya Pemohon I danPemohon II mengajukan dua alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimama telahdimuat dalam duduk perkara di atas dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I danPemohon II berupa foto copy surat keterangan domisili atas nama Pemohon I dan PemohonII (Kode P.1 dan P.2), merupakan bukti keterangan

Perkawinan tensebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan sebagaimama tercatat dalam AktaNikah Nomor : 485/58/II/98 tentamggyll 1521998;2. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon benama Siti Sarai binti Tarbai telahbergaul sebagai suami igini yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakdadukhul), dan dikamumiaii2 (dua) orang anak bemema :a. Muhamad Maheka Gandhi, LatiHaki, Pekalomgan,04 Fetnuari 1999:b.

Penelapam Nemar:0024 Pid G/2017/PA Kinmaka ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahikamdari penetapan ini:TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimibany, banca makeunl dam tujuam dari permotonan pemehenadalah sebagaimama terurai di atas:Mienimidangg, batiwea perkata penmnoubonaan penuihstaan marnza dalamKutipam Alta Nikain adiaikth berkeitam diengam Pencalatay) Perkawina yangdigi dalam passil 2 ayait (Q) Undang Whitey Nomor 1 tatu 19741 JoPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dii

Djomasebagaimama bukti P 2, yang bermaksud untuk menjadi pengampu bagi suamiPemohon yang sakit karena mengalami gangguan fungsi luhur dan tidak dapatmelakukan aktifitas harian, sebagaimama bukti P 4 dan P 7 dan keteranganpara saksi;Menimbang, bahwa permohonan tersebut dimaksudkan untukkeperluan tindakan terhadap tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik No.9794/Srb sebagaimama bukti P 5 dan P 6 dan keterangan para saksi;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan kepadaPengadilan Negeri, yang

persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telahdatang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankanmenunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimumusia menikah sebagaimama

yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untukmenunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimama Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akanmenikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimama

ditentukan olehperaturan perundangundangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimama telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

anak Pemohonbelum barumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio) sehinggaPemohon mempunyai hak (/egal standing) untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan keluarga calon suami dancalon istri sebagaimama

persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telahdatang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankanmenunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimumusia menikah sebagaimama

yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untukmenunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimama Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akanmenikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimama

ditentukan olehperaturan perundangundangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimama telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

TPIMenimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan keluarga calon suami dancalon istri sebagaimama maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan alatalat bukti di persidangan, yaitu barupa alatbukti Surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.8 dan 2 orang saksi;Menimbang bahwa bukti P.1,s/d P.6

persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telahdatang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankanmenunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batasminimum usia menikah sebagaimama

yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untukmenunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimama Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akanmenikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimama

ditentukan olehperaturan perundangundangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimama telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

TPIcalon istri sebagaimama maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan alatalat bukti di persidangan, yaitu barupa alatbukti Surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.7 dan 2 orang saksi;Menimbang bahwa bukti P.1,s/d P.5 adalah fotokopi dari akta otentikyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatanpembuktian sempurna, sehingga

Kim San mengalami lukaluka sebagaimama tertuang dalam Visum et revertum yang dikeluarkan oleh dr. EKAFAJARINA PUSPASARI dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Depati HamzahPangkalpinang nomor.: 350 / 24 / RSUDDH / V / 2013, tanggal 15 Mei 2013.

Kim Sanmengalami lukaluka sebagaimama tertuang dalam Visum et revertum yangdikeluarkan oleh dr. EKA FAJARINA PUSPASARI dokter pemerintah padaRumah Sakit Umum Depati Hamzah Pangkalpinang nomor.: 350 / 24 / RSUDDH / V / 2013, tanggal 15 Mei 2013.

persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telahdatang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resikoperkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankanmenunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimumusia menikah sebagaimama

yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untukmenunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimama Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akanmenikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimama

ditentukan olehperaturan perundangundangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimama telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

TPIUndangUndang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio) sehinggaPemohon mempunyai hak (/egal standing) untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan keluarga calon suami dancalon istri sebagaimama maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk menguatkan

yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untukmenunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimama Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akanmenikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimama

ditentukan olehperaturan perundangundangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimama telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Penetapan No. 144/Padt.P/2020PA.TPIcalon istri sebagaimama maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan alatalat bukti di persidangan, yaitu barupa alatbukti Surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.9 dan 2 orang saksi;Menimbang bahwa bukti P.1,s/d P7 adalah fotokopi dari akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatanpembuktian

yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalammasalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dankekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untukmenunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimama Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akanmenikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimama

ditentukan olehperaturan perundangundangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimama telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

TPIini (persona standi in yudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (/egalstanding) untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan keluarga calon suami dancalon istri sebagaimama maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyaPemohon telah mengajukan alatalat bukti di persidangan, yaitu

TPImenunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimama Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akanmenikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimama ditentukan olehperaturan perundangundangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimama telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Bintankarena anak Pemohon belum barumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuanPasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinanyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, Pemohonmerupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi inyudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untukmengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangananak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan keluarga calon suami dancalon istri sebagaimama

beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkutpautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilannegeri diadili oleh masingmasing pengadilan negeri dengan ketentuan dibukakemungkinan penggabungan perkara tersebut sebagaimana Pasal 84 ayat (2)dan ayat (4) KUHAP, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong,dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, yang dilakukan olehTerdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimama

seorang dalam daerah hukum perbagai pengadilannegeri diadili oleh masingmasing pengadilan negeri dengan ketentuan dibukakemungkinan penggabungan perkara tersebut sebagaimana Pasal 84 ayat (2)dan ayat (4) KUHAP, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkanpemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan ituadalah bohong, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lainsebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimama

pengadilannegeri diadili oleh masingmasing pengadilan negeri dengan ketentuan dibukakemungkinan penggabungan perkara tersebut sebagaimana Pasal 84 ayat (2)dan ayat (4) KUHAP, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yangberkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudahdapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, yang dilakukan oleh Terdakwadengan caracara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimama

penggabungan perkara tersebut sebagaimana Pasal 84 ayat (2)dan ayat (4) KUHAP, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasiyang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhanindividu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam PasalHal 19 dari 44 hal Putusan Nomor 425Pid.Sus/2019/PT.DKI28 ayat (2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagaiberikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimama

sebagaimana Pasal 84 ayat(2) dan ayat (4) KUHAP, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja dantanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuatdapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimama

PDM136/B8PO/BRAJA/II/2006 tanggal, 19 Desember 2006pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar memutuskan terdakwa SATRIL BIN MARDIV te rbukti secara sah danego lah melskukan tindak pidama sebagaimama diaturpidana menurut pos al 362 KUMP.pidama Keyada terdakwa SAPRIL BIN MARDIN dengan pia selama 1 (satu) Tehun dan 2 (dua) bulan dikuramgidakwa berada dalam tahanam dengam perintah agar terap ditahan.) barang bukti berum : 1 (satu) Unit Sepeda MotorK warna hitam No.

Terdakwa 2 SUGIBIN SOLMDV, terdakwa 3 SELAMET BIV TUKIRAN, terdakwa 4ANI BIN RUSDZ bersalah melakukam tindak pidama Pemcuriangan Pemberatan sebagaimama diatur dalam pasal 363 ayat (1)ajatutkam pidana terhadap terdakwa 1 HASANI BIW ROILAN, ter: wa 2 SUGIONO BIN SOLITIN, terdakwa 3 SELAMET BIV TUC TRAN,dakwa 4 MARWANI BIN RUSDI dengan pidama penjara selama 7tujuh) bulan dikuramgi selama terdakwa berada dalam tahamam ntara dengan perintah agar terdakwaterdakwa tetap beradam tahaman.atakeam barang bukti

kiri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dia atas, maka unsurmengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaanLalu Lintas, dengan korban luka berat dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka semua unsurpada Pasal 310 ayat (3) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana padadakwaan Kesatu dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimama

Honda Revo No.Pol : H5765SZ,Sepeda motor Honda No.Pol : H2216NG telah mengalami kerusakan dan jugaberakibat Kemas FaChrie Hasan mengalami regangan pada tulang belakang.halaman 14 dari 18 Putusan Nomor749/Pid.Sus/2016/PN.SmgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka semua unsurpada Pasal 310 ayat (2) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana padadakwaan Kedua dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimama

padadakwa Kedua.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka MajelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimama pada Kesatu dan dakwa Kedua.Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwadari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasanpemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

DKIkemungkinan penggabungan perkara tersebut sebagaimana Pasal 84 ayat (2)dan ayat (4) KUHAP, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuanbohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimama disebutkan diatas, berawalterdakwa SUROSO dengan menggunakan hand phone merk XIAOMIwarna hitam dengan nomor hand phone 081326909800menerima danmembaca pesan whatsapp berisi tolong di cek kebenaran

seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilannegeri diadili oleh masingmasing pengadilan negeri dengan ketentuan dibukakemungkinan penggabungan perkara tersebut sebagaimana Pasal 84 ayat (2)dan ayat (4) KUHAP,menyiarkan suatu berita atau mengeluarkanpemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan ituadalah bohong, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lainsebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimama

DKInegeri diadili oleh masingmasing pengadilan negeri dengan ketentuan dibukakemungkinan penggabungan perkara tersebut sebagaimana Pasal 84 ayat (2)dan ayat (4) KUHAP, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yangberkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudahdapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, yang dilakukan olehTerdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimama

DKImelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukanperbuatan, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasiyang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhanindividu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 ayat (2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lainsebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimama disebutkan diatas, berawalterdakwa SUROSO

perkarapidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorangdalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri diadili oleh masingmasingpengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabunganperkara tersebut sebagaimana Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP,dengansengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatupenguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, yang dilakukan olehTerdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimama

No. 0017 /Pdt.G/2012/PA.KpMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KupangNomor: 0017/Pdt.G/2012/PA.Kp. tanggal 22 Februari 2012, mengemukakan halhalsebagai berikut:11Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telahmelangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan KantorUrusan Agama Kecamatan Kupang Barat pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober1995 sebagaimama Kutipan Akta Nikah Nomor

3 dari 5 penetapan Nomor 84/Padt.P/2021/PA.TSe Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, danketidakdatangan Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan olehsesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harusdinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untukberperkara secara cumacuma telah dikabulkan, maka biaya yang timbul akibatpenetapan ini dibebankan pada negara sebagaimama

Bahwa untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak Pemohon,Kantor Catatan Sipil mengharuskan nama Pemohon sama dalam SuratNikah, KTP dan Kartu Keluarga yaitu Kiswanto;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelishakim berkesimpulan bahwa nama Salud sebagaimama tertulis pada KutipanAkta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rowokele adalah samaorangnya dengan nama Kiswanto sebagaimana tertulis pada Kartu TandaPenduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;Menimbang bahwa permohonan ini

Berdasarkan Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Setoran BPIHpada BRI Cabang Gombong nama Pemohon adalah Karyo Winoto .Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelishakim berkesimpulan bahwa nama Paiman bin Sankardjo sebagaimama tertulispada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan BuayanKabupaten Kebumen adalah sama orangnya dengan nama Karyo Winotosebagiamana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan SetoranBPIH pada BRI Cabang Gombong.Menimbang