i untuk tindakan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan dari usahabersama ini tidak bisa dilakukan Tergugat sendiri namun wajib dilakukandengan voting atau suara terbanyak dengan para Pemilik modal lainnya (i.cPara PENGGUGAT) (vide.Pasal 6 ayat 1 Perjanjian );Bahwa yang membantu TERGUGAT didalam tugas pembukuan/membuatlaporan Kas Keuangan Porti Garuda adalah TURUT TERGUGAT II dansekalipun TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT II ada mengirimkanlaporan Kas Porti Garuda, namun para PENGGUGAT belum mengakuinyasebelum

2014sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dan saat ini Tergugattelah berstatus Tersangka ;Bahwa Para PENGGUGAT melihat dan merasakan bahwa selama iniTERGUGAT dalam mengurus usaha Porti Garuda telah bertindak sesukahatinya, seolaholah usaha kerjasama tersebut adalah sebagai miliknyasendiri, dan mengabaikan serta tidak menghargai para Pemilik Modallainnya (i.c.Para PENGGUGAT) apalagi dalam setiap tindakan pengambilankeputusan dan kebijaksanaan dari usaha bersama ini yang harusnyadilakukan dengan voting

yang tidak melaksanakan kewajibannyasebagai mana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Nomor1.630/Leg/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 yaitu antara lain : tidakmembagikan laba atau keuntungan Porti Garuda kepada paraPENGGUGAT pada setiap akhir tahun yaitu sejak akhir tahun 2013 sampaidengan akhir tahun 2016 dan hingga sekarang (Vide.Pasal 5 ayat 2) ; dankemudian dalam setiap tindakan pengambilan keputusan termasuk ketikamemberhentikan Sdr.Johan C Steven dilakukan TERGUGAT tidakberdasarkan suara terbanyak/voting

Tergugat yang tidak mau melaksanakan Hasil RapatPemilik Modal telah membuat kekecewaan bagi Pemilik modal lainnyatermasuk Turut Tergugat apalagi Turut Tergugat sudah dianggap sebagaiorangtua selama ini oleh Pemilik Modal Porti Garuda lainnya ;Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Oktober 2013 Nomor :1.630/Leg/2013 dilegalisasi oleh Notaris Fransiskus Djoenardi,SH padaPasal 6 ayat 1 telah disebutkan setiap pengambilan keputusan dankebijaksanaan dari usaha bersama ini wajib dilakukan dengan voting

tanggal27 Februari 2013 pihak kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengandemikian tidak ada persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU tetapdebitur dimaksud;Bahwa oleh karena dalam PKPU Sementara, debitur tidak mengajukanrencana perdamaian (composition planing) kepada kreditur untuk diadakanvoting, atau kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian tersebut, danterhadap usulan perpanjangan waktu yang diusulkan, kuasa debitur selama270 (dua ratus tujuh puluh) hari tidak dapat dilaksanakan voting

Bahwa oleh karena dalam PKPU sementara, debitur tidak mengajukanrencana perdamaian (composition planing) kepada kreditur untuk diadakanvoting , atau kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian tersebut, danterhadap usulan perpanjangan waktu yang diusulkan, kuasa debitur selama270 (dua ratus tujuh puluh) hari tidak dapat dilaksanakan voting dandisetujui kreditur, karena kreditur tidak hadir (vide Pasal 228 ayat 4 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004), maka kami berpendapat ketentuansebagaimana tersebut

BALI CITRA FAJAR (BCF) ;Bahwa pada saat saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERYADI melakukanpresentasi yang ditemani Terdakwa ada membawa proposal yangkemudian dibagikan kepada para Mahasiswa dan didalam proposaltersebut terdapat profil perusahaan dan rencana kegiatan serta nomorhandphone contact person yaitu= milik Terdakwa dengan nomor082152244774 dan milik saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADIdengan nomor 082155747433 5 " =Bahwa dengan hasil presentasi dan hasil voting seluruh MahasiswaHalaman 5 dari

saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADI melakukanpresentasi yang ditemani Terdakwa ada membawa proposal yangkemudian dibagikan kepada para Mahasiswa dan didalam proposaltersebut terdapat profil perusahaan dan rencana kegiatan serta nomorhandphone contact person yaitu) milik Terdakwa dengan nomorHalaman 12 dari 72Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Bjb082152244774 dan milik saksi HERNIDA Als NIDA Binti HERIYADIdengan nomor 082155747433 ; 222 noo verre nnn orn nnnBahwa dengan hasil presentasi dan hasil voting

perdamaian yang diajukanTermohon Peninjauan Kembali;Bahwa dalam rencana perdamaian (vide bukti pendukung PemohonPeninjauan Kembali4) di halaman 4 paragraf pertama, Termohon PeninjauanKembali mengusulkan agar rencana perdamaian yang telah disetuju olehKreditor dan telah disahkan oleh Pengadilan, hanya boleh dirubah dikemudianhari apabila disetujui oleh sekurangkurangnya 67 % dari seluruh hutang baikseparatis maupun konkuren secara bersamasama pada saat itu dandilaksanakan dalam satu pemungutan suara (voting

Hal manasama sekali tidak dipermasalahkan oleh Hakim Pengawas bahkan sampai dilakukan voting;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum pada putusanJudex Facti halaman 51 s/d 52 (vide bukti pendukung Pemohon PeninjauanKembali5) yang pada intinya menyatakan rencana perdamaian yang telahdisetujui oleh Kreditur dan telah disahkan oleh Pengadilan, hanya bolehdirubah di kemudian hari apabila disetujui oleh sekurangkurangnya 67% dariseluruh nilai hutang baik separatis maupun konkuren

secara bersamasamapada saat tu dan akan dilaksanakan dalam pemungutan suara (voting) baikkreditur separatis maupun konkuren adalah pertimbangan hukum yang tidakberdasar;36.

Terhadappertanyaan ini tidak dapat dijawab oleh Termohon Peninjauan Kembali;) Meminta agar diberikan PKPU tetap selama 3 bulan agar dapatmempelajari rencana perdamaian dan karena ada investor maka dapatmempelajari tawaran investor yang bagi Kreditor jauh lebih baik dari padayang ditawarkan dalam rencana perdamaian;3) Menyampaikan keberatan dilakukan voting pada tanggal pembahasanrencana perdamaian tanggal 19 Juli 2011 tersebut, yang diusulkan olehHakim Pengawas, dan menyatakan keberatan karena Hakim

dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara) merupakan dalil yangtidak memuat kebenaran dan cenderung menghilangkan faktafaktasesunggunya yaitu:PENGGUGAT sudah memahami dan membaca semua peraturanperaturanmengenai proses pemilihan Rektor Universitas Mulawarman dan terbuktimenyerahkan semua syarat, kecuali tindakantindakan sebagai berikut: Menggunakan durasi waktu yang melebihi dari ketentuan saat penyampaianvisiMisi (BUKTIT.8) Menyampaikan di hadapan rapat Senat Terbuka bahwa sistem Voting

,M.H., (Sekertaris Panitia/AnqgotaSenat) dan Anggota panitia lainnya.PENGGUGAT menyebutkan dalam gugatannya pada huruf o merupakanpernyampaian yang tidak benar dan dan patut oleh karena penetapan 3 (tiga)calon tidak berasal dari proses musyawarah tetapi berdasarkan mekanisme voting(BUKTIT.18).

dimulai dengan penyampaianMisi Visi dari bakal calon Rektor Universitas Mulawarman dan kebetulan yangpertama menyampaikan Misi Visinya adalah Penggugat dan sebelumPenggugat selesai menyampaikan Misi Visi ada interupsi dari yang hadirkemudian terjadi kericuhan sehingga penyampaian Misi Visi tidak diteruskandan kemudian acara penyampaian Misi Visi dipindah dari lantai 4 ke lantai 3namun pada saat penyampaian Misi Visi dari calon Rektor yang ke 2 danseterusnya tidak dilanjutkan dan tibatiba papan Voting

diturunkan;Bahwa saksi mengetahui penyampaian Misi Visi dari Bakal Calon Rektor yangke 2 dan seterusnya tidak dilanjutkan dari isu yang berkembang;Bahwa saksi mendengar sidang diskorsing sampai jam 2 karena diumumkan ,namun tibatiba papan voting diturunkan dan ternyata ada voting dilantai 3;Halaman 76 dari 123 halaman Putusan Nomor : 28/G/2018/PTUN.SMDBahwa saksi tidak ikut dan melihat waktu diadakan voting karena tidakdiperbolehkan masuk;Bahwa pada saat saksi pulang voting sudah selesai dilaksanakan

;Bahwa saksi mengetahui kalau ada pemilihan Rektor Universitas Mulawarmandilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018;Bahwa saksi tau dari koran kalau Rektor Universitas Mulawarman telah dilantik;Bahwa saksi dengar dari orang yang hadir disitu bahwa penyampaian Misi Visidilaksanakan secara tertutup dan penyampaian Misi Visi belum selesai tibatibaada voting;Bahwa tidak ada masyarakat yang melihat ketika diadakan voting karena tidakdiperbolehkan masuk oleh panitia;Bahwa saksi dan masyarakat dilarang masuk

75% (tujuh puluh lima persen) Kreditor yang hadir yang mewakilitaginan sebesar Rp259.984.055.308,78 (dua ratus lima puluh sembilan miliarsembilan ratus delapan puluh empat juta lima puluh lima ribu tiga ratusdelapan rupiah koma tujuh puluh delapan sen) mewakili 25.998 (dua puluhlima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara atau sebanyak71,71% (tujun puluh satu koma tujuh puluh satu persen) dari jumlah tagihanKreditor separatis, sehingga telah memenuhi syarat kuorum dalampemungutan suara (voting

Bahwa kemudian atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan dandibacakan oleh Debitor PKPU dimana yang pada intinya menyatakan bahwaDebitor PKPU tidak mampu membuat proposal perdamaian tersebut, makapada rapat tersebut atas usulan Saya selaku Hakim Pengawas dapatlangsung dilaksanakan voting yang mana pada rapat ini, hadir 12 Kreditordari total 12 kreditor yang mewakili tagihan sebesar Rp. 1,430,195,760,725(satu trilyun empat ratus tiga puluh milyar seratus Sembilan puluh limajuta tujuh ratus enam puluh

Dalam pemungutan suara (voting) terhadap rencanaperdamaian, jumlah kreditor yang setuju sebanyakO kreditor atau(0%) dan yang tidak setuju sebanyak 12 kreditor atau (100%) mewakilitagihan Rp. 1,430,195,760,725 (satu trilyun empat ratus tiga puluh milyarseratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuhratus dua puluh lima rupiah);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, dengan ini Saya selaku HakimPengawas dengan ini merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutusperkara Nomor: 156/

Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2014 Yayasan Bina SetiaIndonesia ( Dalam Likuidasi) (YBSI DL) telah dibubarkanmelalui Keputusan Rapat Dewan Pembina yang terdiri dari6 (Enam) orang, yang diputus secara voting. Dan telahdiumumkan melalui Surat Kabar Sinar Harapan tanggal 27Maret 2014, dan Surat Kabar Suara Pembaruan padatanggal 28 Maret 2014 dan Pengurus telah menunjukTergugat sebagai Tim Likuidator Yayasan Bina SetiaIndonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL). (P16 s/d P17);.

memutusperkara ini tentang eksepsi ;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahandalam perkara ini adalah bahwa Tergugat selaku Tim Likuidasi tidaktransparan didalam melakukan pemberesan terhadap semua hartakekayaan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi(YBSI DL)sehingga hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Para Penggugat, yang telah dibubarkan pada tanggal 18Maret 2014 melalui keputusan Dewan Pembina yang terdiri dari 6Orang yang diputus secara voting

dan supayacalon curator yang diusulkan oleh Kreditur BNI Syariah ditunjuksebagai curator dalam perkara kepailitan atas nama PT TIRTAKENCANA ASRI;Menimbang, bahwa di persidangan Pengurus telah menyampaikan laporantertanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : Bahwa rencana perdamaian beserta perpanjangannya yang diajukanoleh Termohon PKPU yaitu PT TIRTA KENCANA ASRI, para Krediturada yang menyetujui dan juga ada yang menolak rencana perdamaiantersebut sehingga dilakukan voting

Hal.13ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun sesuai Suratpernyataan kesanggupan pengurus yang telah diajukan dalam psosesPKPU;Menimbang, bahwa Hakim Pengawas dan Pengurus dalam laporannya telahmelampirkan berita acara pemungutan suara/voting terhadap proposal perdamaiandebitor yang pada kesimpulannya dinyatakan ditolak oleh baik oleh kreditur separatismaupun sebagian besar kreditur konkuren, yang ditanda tangani oleh Para Kredituryang tidak menyetujui rencana perdamaian, Pengurus dan Hakim

Etna Setiatin selaku Ketua Asosiasi LSPBM MitraTanah Laut menyampaikan kepada peserta rapat tentang adanya dana hibahuntuk LSPBM se Kabupaten Tanah Laut masing masing mendapat Rp.25.000.000.Bahwa pada saat itu ada perbedaan pendapat tentang pengelolaan dana hibahtersebut, sebagian setuju untuk dibagikan dan sebagian minta agar danatersebut dikelola asosiasi untuk dijadikan dana simpan pinjam;Bahwa kemudian dilakukan voting, dan hasil voting dimenangkan anggota yangmenghendaki agar dana hibah dialihnkan

Bahwa dalam penyerahan dana hibah ini, saksi Ir Etna Setiatin selaku KetuaAsosisasi sebagai penerima dana hibah dan tugas Asosiasi adalah sebagaipelaksana penyalur hibah ini; Bahwa pada RAT tahun 2007 yang dilaksanakan pada awala tahun 2008 terjadiperbedaan pendapat diantara anggota Asosiasi tentang pengelolaan danahibah, yang berujung terjadi voting dan hasilnya dana hibah dialinkan menjadidana simpan pinjam yang dikelola Asosiasi; Bahwa pada saat itu terdakwa diundang oleh Pengurus Asosiasi LSPBM

Dimana hasil voting menghendaki dana hibahdikelola oleh Asosiasi LSPBM dan dialinkan menjadi dana simpan pinjam.

Etna Setiatin selaku Ketua Asosiasi LSPBM tidaklangsung dibagikan, sehingga ketika terjadi perdebatan masalah pengelolaan danaoleh para anggota Asosiasi akhirnya mengikuti pemenang hasil voting yang diambil83pada saat RAT. Dimana hasil voting menghendaki dana hibah dikelola oleh AsosiasiLSPBM dan dialihkan menjadi dana simpan pinjam.

diktum putusan, jika dikemudian hari ditemukan cukup bukti bahwahasil korupsi tersebut dinikmati Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi, PenuntutUmum selaku Pengacara Negara berhak mengajukan gugatan kepada pihakpihakyang menikmati hasil korupsi tersebut;90Menimbang, tentang pledoi Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiriyang pada pokoknya seperti tersebut diatas bahwa pengalihan dana hibah menjadidana simpan pinjam yang dikelola oleh Asosiasi LSPBM Mitra Tanah Laut adalahberdasar hasil voting

tanggal yang ditentukan tersebut Pengurus serta Kreditur dapatmenyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahanatau penolakan perdamalan; 222Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara atas rencanaperdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPUS, dimana secara aklamasiseluruh kreditor yang hadir pada rapat, Kreditor Konkuren menyetujui rencanaperdamaian yang diajukan Debitor tersebut; Menimbang, bahwa Para Kreditor yang hadir telah menandatanganiBerita Acara Pemungutan Suara atau voting

Dalam rapat paripurna ulang tersebutdilakukan lagi pemungutan15.18suara (voting) dengan hasil 7 (tujuh) menerimadan 3 (tiga) menolak. Hal ini jelas bertentangandengan Pasal 13 ayat (2), (3), (4) dan (5) PerdesNo. 9 Tahun 2002. BPD jelas jelas melanggar PerdesKrembangan No. 9 tahun 2002. Rapat paripurna ulangtersebut seharusnya tidak diperlukan lagi.

Untuk membuat Surat Keputusan, Ketuamenawarkan secara aklamasi / voting yang akhirnyadisepakati dilaksanakan secara tertutup denganperolehan suara 5 setuju dan 5 menolak karena ada1 orang anggota BPD yang ikut mencalonkan dan orang anggota BPD duduk dalam kepanitiansehingga jumlah anggotayang bisa ikut mengambil keputusan 10 orang.Mendasar pada ketentuanPeraturan Desa No. 9 Tahun 2002 Pasal 13 ayat(2) dan ayat (3) untuk membuat keputusan BPDdapat dianggap sah bila ditetapkan dalamrapat BPD yang dihadiri

Wagiran, Spt sebagaiCarik Desa Krembangan karena adanya evaluasi darimasyarakat yang dipelopori oleh OrganisasiMasyarakat dan KarangTaruna 35 Bahwa adanya calon yang mempunyai tunggakan merahdiloloskan pada hal menurut Tata Tertibseharusnya dinyatakan gugur yaitu Sdr.Suhartoselain itu juga adanya pelanggaran penggunduranwaktu guna melengkapi persyaratanadministrasi poor eee cee eee eee eee Bahwa didalam rapat yang dihadiri oleh 10 orangdengan agenda pengambilan keputusan yaitu68dengan cara voting

kesewenangwenangan namun jauh sebelum pelaksanaanpemilihan, Tergugat berkalikali memberikan petunjuk baik melaluisurat resmi maupun melalui rapat koordinasi baik yang difasilitasi olehPemerintah Daerah maupun oleh DPRD Kabupaten Sumenepkhususnya Komisi A ;Bahwa yang menjadi kesalahan Panitia Pelaksanaan pemilihan KepalaDesa Aeng Tong Tong Kecamatan Saronggi dalam proses Penjaringancalon Kepala Desa Aeng Tongtong Kecamatan Saronggi adalahpertama : dalam menjaring bakal calon Kepala Desa Panitiamemutuskan secara voting

itu sudah seharusnya apa yang didalilkan oleh Penggugatbahwa Tergugat menyebabkan tidak jelasnya status Penggugat samasekali tidak berdasar karena memang Tergugat tidak menyetujui pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Aeng Tong Tong sebelum secara administrasi diperbaiki oleh Panitia sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku dan hal ini tentunya sebagai pembelajaran kepadaPanitia Pelaksanaan Pemilihan agar dalam pelaksanaan pemilihan tidaksewenangwenang mengambil keputusan dengan cara voting

dalam Rapat Paripurna Khusus DPRK Aceh Timurtertanggal 23 Agustus 2013 dengan agenda Penetapan CalonTerpilin Anggota Komisi Independen Pemilihan Periode20132018, Komisi A DPRK Aceh Timur telah menyampaikanpidatonya tentang Laporan hasil seleksi Anggota KomisiIndependen Pemilihan serta Uji Kepatutan dan Kelayakanyang dilaksanakan oleh Komisi A DPRK Aceh Timur,Pimpinan sidang yang terdiri dari 2 (dua) orang yang berasaldari Partai Aceh (PA), meminta anggota dewan untuk11mengambil keputusan melalui voting

Kemudian dilakukan voting,apabila memang banyak yang setuju diterima dan apabila banyakyang tidak setuju maka menolak. Ternyata lebih banyak yang tidaksetuju ;Bahwa Pimpinan DPRK Aceh Timur terdiri dari 1 (satu) orang Ketuadari Partai Aceh dan 2 (dua) orang Wakil, Wakil Ketua dari PartaiDemokrat dan Wakil Ketua II dari Partai Aceh ;Halaman 85 dari 112 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2014/PTUN.JKT8686Bahwa Partai Aceh dan PartaiDemokrat pada Sidang Paripurnahadir.

Keduanya pada waktudilakukan voting lengkap dan hasilvoting disetujui ;Bahwa Sidang Paripurna DPRKAceh Timur memenuhi gqourumwalaupun ada yang tidak hadir danhasilnya menolak hasil seleksiKomisi A ;Bahwa Tim Panja dibentuk oleh Banmus atas nama PimpinanDPRK ;Bahwa pada tanggal 21 Agustus2013 saksi pernah mengirimundangan melalui sms yang intinyamengundang dengan AgendaPenetapan Anggota KIP, sebelumasli surat undangan diterima saksisms terlebih dahulu ;Bahwa saksi menandatangani SKdan SK itu pernah

Halaman Putusan Nomor : 05/G/2014/PTUN.JKT8888melakukan fit and proper test, yaitusaksi dan Abdurahman ;Bahwa saksi tidak melakukan fitand proper test karena ada suratpenghentian sementara dariPimpinan DPRK Aceh Timur ;Bahwa sidang paripurna yangpertama saksi ikut sedangkansidang paripurna yang kedua saksitidak ikut ;Bahwa Komisi A membacakanlaporan hasilnya seleksinya,kemudian ada pertanyaan apakahmenerima laporannya, ada yangmenerima dan ada yang tidakmenerima, akhirnya saksimengusulkan untuk voting

,kebanyakan setuju untuk dilakukanvoting dan hasil voting menolakhasil seleksi Calon Anggota KIPoleh Komisi A ;Bahwa Sidang Paripurna AnggotaDPRK memenuhi quorum dan hasilRapat Paripurna TentangPenetapan 5 (lima) orang AnggotaKIP Aceh Timur adalah memenuhiquorum ;Bahwa keputusan tertinggi adapada Sidang Paripurna DPRK Acehdan untukTimur keputusanmenolak atau menerima hasilseleksi adalah kewenangan SidangParipurna DPRK Aceh Timur ;Bahwa walaupun saksi tidak ikutmelakukan uji kelayakan dankepatutan

Krediturnya in casu TermohonKasasi dan bukan proposal perdamaian tanggal 5 Maret 2015, haltersebut sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukumhalaman 11, 12, 13 dan halaman 15 putusan pengesahanperjanjian perdamaian (homologasi) (bukti T4=P2), yangmenyatakan sebagai berikut:Halaman 11 menyebutkan:Bahwa pada saat rapat kreditur lanjutan pencocokan (rapatverifikasi) utang tanggal 27 Mei 2015, PT Njonja Meneer (dalamPKPUS) telah mengajukan kembali rencana perdamaian untukdilakukan dan Pemungutan suara (voting

) apakah para krediturmenyetujui atau tidak rencana perdamaian yang diajukan olehdebitur;Halaman 12 menyebutkan:Bahwa dalam pemungutan suara (voting) seluruh kreditursecara aklamasi menyatakan Menerima Rencana Perdamaianyang diajukan oleh debitur PT Njonja Meneer (dalam PKPU),yaitu:...5Halaman 13 menyebutkan:Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang diterima olehsemua kreditur secara aklamasi, dan telah ternyataditandatangani oleh semua kreditur dan debitur serta diketahuioleh Hakim Pengawas dan

Tim Pengurus, adalah perjanjianperdamaian tanggal 27 Mei 2015, yang isinya terlampir danmerupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian pertimbanganputusan ini;Halaman 15 menyebutkan:Menimbang, bahwa ternyata dalam pemungutan suara (voting)tanggal 27 Mei 2015 yang dipimpin oleh Hakim Pengawas,dengan hasil aklamasi, dimana semua kreditor dapat menyetujuiHalaman 11 dari 27 hal.

CIPTA SRIGATI LESTARI dengan Para Kreditornya, yang telah dicapai berdasarkan pemungutan suara (voting) tanggal 12 Maret 2020 ;

Mukilb sudah tidak lagi terdaftar sebagai Anggota Koperasi TKBM KOMURAterhitung tanggal, 30 Maret 2019 oleh karena telah diberhentikan dariKeanggotaan Koperasi TKBM KOMURA secara tetap dan secara aklamasi(tanpa voting) melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2018 padatanggal, 30 Maret 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat Anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat SamuderaSejahtera (Koperasi TKBM KOMURA) No. 02 tanggal 06 April 2019 dihadapanH.M.

KOMURAlainnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi sesuaiUndang Undang Perkoperasian dan sesuai Anggaran Dasar KoperasiTKBM KOMURA yang telah Menyatakan dan Memutuskan bahwaKoperasi TKBM KOMURA telah dirugikan seperti yangdituduhkan/dinilai Tergugat Intervensi (Sebelumnya Penggugat), danfakta lain justru membuktikan sebaliknya secara dejure dan defaktoyaitu bahwa sesuai Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 31 Maret2018, Tahun Buku 2016 dan 2017, RAT dengan suara bulat/aklamasi(tanpa voting

) memutuskan; telan Menerima dan MengesahkanLaporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas KoperasiTKBM KOMURA Tahun Buku 2016 dan 2017 (vide Bukti PI: 1) dan halHalaman 31 dari 58 Putusan No. 107/PDT/2020/PT SMR12.13.mana diperkuat kembali secara dejure dan defacto yaitu bahwa sesuaiRapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2018 tanggal, 30 Maret2019, RAT dengan suara bulat/aklamasi (tanpa voting) memutuskan;telah Menerima dan Mengesahkan Laporan PertanggungjawabanPengurus dan Pengawas Koperasi

Adalah fakta hukum yang sudah terbuktidan tidak terbantahkan bahwa secara dejure dan defacto laporanpertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM KOMURAsesuai Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 31 Maret 2018 Tahun Buku 2016dan 2017 telah memutuskan dengan suara bulat/aklamasi (bukan voting) yaituMenerima dan Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Kerja Pengurusdan Pengawas Koperasi TKBM KOMURA, Tahun Buku 2016 dan 2017 (videBukti Pl: 1) dan hal mana diperkuat kembali secara dejure dan defacto

) yaitu Menerima dan Mengesahkan LaporanPertanggung jawaban Kerja Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBMKOMURA Tahun Buku 2016 dan 2017 (vide Bukti PI: 1) dan hal mana diperkuatkembali secara dejure dan defacto yaitu bahwa sesuai Rapat Anggota Tahunan(RAT) tahun buku 2018 yang diadakan pada tanggal 30 Maret 2019, dengansuara bulat/aklamasi (tanpa voting) memutuskan; telah Menerima danMengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Kerja Pengurus dan PengawasKoperasi TKBM KOMURA Tahun 2018 (vide Bukti PI: 2);

Dikarenakanrencana perdamaian Turut Tergugat dalam proses PKPU telah ditolakoleh mayoritas para kreditor dalam proses pengambilan suara (voting),maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmenyatakan Turut Tergugat berada dalam keadaan pailit. Hal manasecara yuridis menjadi bukti yang sah dan mengikat atasketidakmampuan Turut Tergugat melakukan pembayaran kewajibannyakepada Penggugat.8.

Dikarenakanrencana perdamaian Turut Tergugat dalam proses PKPU telah ditolakoleh mayoritas para kreditor dalam proses pengambilan suara (voting),maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmenyatakan Turut Tergugat berada dalam keadaan pailit. Hal manasecara yuridis menjadi bukti yang sah dan mengikat atasketidakmampuan Turut Tergugat melakukan pembayaran kewajibannyakepada Penggugat.Sehingga petitum gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :Primair:1.

rencana perdamaian, yang dapat berupa penawaran pembayaran seluruhnya atausebagian utangutangnya kepada kreditorkreditornya, disertai dengan jadwal dan jangkawaktu pembayarannya;Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Debitor telah ternyata mengajukan rencanaperdamaian kepada para kreditornya, untuk mendapatkan persetujuan;Menimbang, bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon/ Debitor a quo,telah mendapatkan persetujuan dari semua para kreditornya (aklamasi) sebagaimana ternyatapada hasil voting

setelah pembayaran pertama.Pembayaran dilakukan dalam bentuk Bank Transfer;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Kreditor telah menerima rencana perdamaiansecara aklamasi, maka status rencana perdamaian berubah menjadi Perjanjian Perdamaian;Menimbang, bahwa setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor PT.BINTAN HOTEL UTAMA, (Dalam PKPU Tetap) dan Para Kreditor serta mempelajariLaporan Hakim Pengawas, berikut Berita Acara Rapat Kreditor/ Verivikasi Utang, ternyatadalam Rapat Pemungutan Suara/ Voting

Sarwonomelalui mekanisme voting, yang mana dalam pemilihan tersebut MirandaSwaray Gultom terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesiauntuk masa jabatan 20042009;Selanjutnya setelah pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan tersebut,Hamka Yandhu YR menemui Ahmad Hakim Safari MJ Alias ArieMalangjudo di kantornya, mengambil titipan berupa satu kantong bertandawarna kuning dari Nunun Nurbaetie untuk diserahkan kepada AnggotaKomisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar yang berisi 95 (sembilan puluh lima

Risalah Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 8Juni 2004;1 (satu) bundel Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum denganBUDI ROCHADI, HARTADI A.SARWONO, MIRANDA S.GOELTOM tanggal 8 Juni 2004;1 (satu) bundel Risalah Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 8Juni 2004;1 (satu) bundel fotocopy Daftar Hadir Anggota Komisi IX DPR RI,Daftar Hadir Pasangan Kerja Komisi IX DPR RI dalam RapatDengar Pendapat Umum dengan Calon Deputi Gubernur SeniorBank Indonesia tanggal 8 Juni 2004;1 (satu) bundel Kertas Suara Hasil Voting

Risalah Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 8Juni 2004;1 (satu) bundel Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum denganBUDI ROCHADI, HARTADI A.SARWONO, MIRANDA 5S.GOELTOM tanggal 8 Juni 2004;1 (satu) bundel Risalah Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 8Juni 2004;1 (satu) bundel fotocopy Daftar Hadir Anggota Komisi IX DPR RI,Daftar Hadir Pasangan Kerja Komisi IX DPR RI dalam RapatDengar Pendapat Umum dengan Calon Deputi Gubernur SeniorBank Indonesia tanggal 8 Juni 2004;1 (satu) bundel Kertas Suara Hasil Voting