Ditemukan 3028 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kenegaraan
Penelusuran terkait : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-07-2015 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 271/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
242 — 112
  • Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum, Pasal 1 menyebutkan:Ayat (10)Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar,saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untukmencapail kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi danmasalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasarkesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyaitanah,bangunan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 28-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/P/FP/2017/PTUN.BNA
Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
351 — 372
  • Bahwa sejalan dengan maksud tersebut di atas, penyelenggaraanPemerintahan Acehdi Provinsi Aceh maka Pemerintahan Aceh, termasukGubernur Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota berpedoman padaasas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari:a. asas keislaman; b. asas kepastian hukum;c. asas kepentingan umum; d. asas tertib penyelenggaraane. asas keterbukaan; pemerintahan;f. aSas proporsionalitas; g. asas profesionalitas;h. asas akuntabilitas; i. aSas efesiensi;j. asas efektivitas; k. asas kesetaraan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-09-2020 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 729/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat:
Andi Maddiawe
Tergugat:
1.PT. Asuransi Jiwa Sequis Life
2.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Turut Tergugat:
PT. Relife Property Development
270 — 158
  • Dody meninggal dunia (pada tanggal 26Februari 2020) dan kemudian Tergugat Il sebagai Pemegang Polismengajukan klaim kepada Tergugat I.Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik BagiPerusahaan Perasuransian dimana Tergugat wajidb untukmengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab,kemandirian dan kesetaraan dan kewajaran dalam menjalankan usahanya,maka sebelum memberikan keputusan mengenai klaim atas namaTertanggung
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 31-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 63/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
Tri Teguh Pujianto
Tergugat:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah
857 — 698
  • Kesetaraan di hadapan hukum dan kesetaraanperlindungan hukum membentuk prinsip non diskriminasi yang menyediakanlandasan penikmatan hak asasi setiap orang tanpa pembedaan termasukuntuk latar belakang orientasi seksualnya.Oleh karena itu, segala bentuk pelecehan, pelanggaran hak asasi, dandiskriminasi yang merendahkan martabat diri seseorang harus ditiadakan.Orientasi seksual dan identitas gender adalah bagian integral dari diriseseorang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 12-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/Pid/2016
Tanggal 12 Mei 2016 — BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI
107 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti danakibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinyamemikirkan kembali rencananya;Selanjutnya frasa kata dan antara sub unsur dengan sengaja dansub unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, maka menurut hematPemohon Peninjauan Kembali menunjukkan kesetaraan sub unsur,sehingga sub unsur direncanakan terlebin dahulu harus dilakukan dengankesengajaan.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 29
  • Dan di Indonesia sebagai negarahukum menganut 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu : Supremasi hukum(supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before thelaw) dan penegakan hukum dengan caracara yang tidak bertentangandengan hukum (due process of law) ;Bahwa dengan mengkaji secara lebih mendalam Pasal 1 Ayat (3) UUD1945 tersebut, maka di negara Kesatuan Republik Indonesia ini berlakujuga system rule of law yang salah satu cirinya adalah dimana Hakimtidak lagi hanya sebagai corong Undangundang
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 21
  • Dan di Indonesia sebagai negarahukum menganut 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu : Supremasi hukum(supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before thelaw) dan penegakan hukum dengan caracara yang tidak bertentangandengan hukum (due process of law) ;Bahwa dengan mengkaji secara lebih mendalam Pasal 1 Ayat (3) UUD1945 tersebut, maka di negara Kesatuan Republik Indonesia ini berlakujuga system rule of law yang salah satu cirinya adalah dimana Hakimtidak lagi hanya sebagai corong Undangundang
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Putus : 05-11-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 4-K/PMT-I / AD/VI/2004
Tanggal 5 Nopember 2010 — Drs.H.Syahrial, SH, Kolonel Ckm (Purn) Nrp. 27516, Wakil Ketua DPRD Prop Sum-Bar Periode 1999-2004. Dkk 4 Orang
79 — 27
  • No. 110 Tahun 2000bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 1999, sebabsekarang ini posisi kita sebagai Dewan adalahsejajar dengan eksekutif karena eksekutif adalahmitra kerja sedangkan materi yang ada dalam PP.110 Tahun 2000 tidak tampak kesetaraan dimaksud.Demikian juga unsur pimpinan lainnya (Titi, AnwarKasri) juga mendukung pendapat dimaksud.f.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-01-2012 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 15 Maret 2012 — Drs. HERINTO ISKANDAR, MM.
47 — 7
  • ADE KUSMIADI), 2009, dan 2010 proposalpenyelenggaraan bantuan sosial programprogramBahwa Programprogram yang termasuk dalam program PNFI adalahpendidikan Anak usia Dini, Pendidikan kesetaraan diantaranya Paket A, B, Csetara SD, SMP, SMA, untuk yang putus sekolah dan Pendidikan masyarakat11.diantaranya Pendidikan Pemberantasan Buta Aksara, Pendidikan KecakapanHidup (kursus) ;Bahwa dana anggaran untuk kegiatan tersebut tahun 2008 s/d 2010 sebesar 1Milyar lebih ;Bahwa pada tahun 2008 dipotong 30%, Tahun
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata Tanah
Putus : 22-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Tgt
Tanggal 22 Maret 2016 — - HJ. MASTIAH HB., SE., -NABIA -JUSMANSYAH -RUSDIA -RUSDA -JOHARIAH -Bupati Kepala Daerah Penajam Paser Utara -CAMAT PENAJAM PASER UTARA -LURAH NIPAH NIPAH -Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara
104 — 11
  • T.T3), supaya tanah yang diakuiKelompok Tani Lembaga LMD termasuk didalamnya tanah yang diakui olehJohar tersebut menerima ganti rugi pembebasan lahan dari PemerintahDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara, memperkuat persangkaan MajelisHakim bahwa dalam proses inventarisasi data tanah yang diperoleh olehTergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat,telahdilakukan91secara melawan hukum karena bertentangan dengan prinsipprinsippengadaan tanah untuk kepentingan umum terutamaserta prinsip kesetaraan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 4 Agustus 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : SUMIDI, SH.
Terbanding/Terdakwa : Filipus Iwan Erwin Fernando Haulussy
133 — 75
  • Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalammemenuhi hakhak pemangku kepentingan (stakeholders) yangtimbul berdasarkan penanjian dan peraturan perundangundangan.Bab X Etika Berusaha, Anti Korupsi, dan Donasi, Pasal 40 ayat(1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER 01/MBU/2011 tanggal tentang Penerapan Tata KelolaPerusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) padaBadan Usaha Milik Negara yang mengatur anggota DewanKomisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan Karyawan BUMN
    Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalammemenuhi hakhak pemangku kepentingan (stakeholders) yangtimbul berdasarkan penanjian dan peraturan perundangundangan.Bab X Etika Berusaha, Anti Korupsi, dan Donasi, Pasal 40 ayat(1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER 01/MBU/2011 tanggal tentang Penerapan Tata KelolaHalaman 121 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PT DKIPerusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) padaBadan Usaha Milik Negara yang mengatur anggota DewanKomisaris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — DADAH MULIANSYAH, SE., MM., M.Si
100 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hak untuk didengar pendapatnya sebagaiperwujudan asas audi et alteram partem ini juga adalah merupakan suatu hakyang dijamin dan dilindungi olen UUD 1945, yaitu hak untuk didengar dandipertimbangkan, baik argumen maupun alat bukti yang diajukan di depansuatu badan peradilan yang mandiri dan imparsial (pandangan yangmemuliakan kesetaraan hak setiap individu).Penyerahan kedua bukti surat tersebut merupakan pembelaan Terdakwa danuntuk memenuhi azas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidanakorupsi
Pengadilan PN KENDAL Perdata
Register : 04-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.Kdl
Tanggal 17 Maret 2016 — 1.SAMSUDIN, AMD 2.SUDARYANTO 3.SUTRIYO 4.AHMAD JAMAL 5.SUGITO 6.ROHMAD 7.DJUPRI 8.TRIYONO 9.SISWANTO 10.SUKIS 11.ROHMAN Termohon: Ir. USMAN Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kendal
55 — 18
  • ., adapunpengertian dari Nilai Pengganti Wajar tersebut adalah nilai untukkepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan dengan nilai Pasaratas suatu properti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupakerugiaan non fisik yang diakibatkan adanya pengambil alihan hak atasproperti dimaksud.Selanjutnya NPW dapat dihasilkan dari kombinasi kerugian fisik dankerugian non fisik atas suatu obyek penilaian.Selanjutnya yang dimaksud Pemanfaatan tertinggi dan terbaik(Highest and best use) yang selanjutnya
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-09-2013 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN SUMEDANG Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Smd
Tanggal 14 Mei 2014 — H. JEJEN JAENUDIN, Ny. ATIH SUNARSIH sebagai penggugat dan Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONNESIA (Persero) Tbk, BAKTI NEFIANTO, HAJI AGUS RAHMAT, Pemerintah RI. cq. Kementrian Keuangan RI. cq. Kepala Kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Pimpinan Perusahaan TOSERBA GRIYA SUMEDANG / TOSERBA, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sebagai tergugat
85 — 18
  • yang diberikan kepadaPenanggung Hutang tersebut wajib/harus ditempuh prosedurnya oleh PUPN(Tergugat IV) berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Prp. 1960 tentangPanitia Urusan Piutang Negara dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 TentangPengurusan Piutang Negara dalam pasal 33 sampai dengan Pasal 42, olehkarenanya menurut hukum tentang hal itu dapat diartikan sebagai penerapanazas kepastian hukum dan azas keadilan dalam pengurusan piutang Negaraartinya ada kesetaraan
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 29-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
Aminah
Tergugat:
1.Kemntria ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
2.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
3.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Turut Tergugat:
3.Gubernur Sumatera Utara
4.Bupati Batu Bara
5.PT. Waskita Karya
58 — 14
  • PeraturanMenteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai PublikPasal 1.1 Penilaian adalan Proses Pekerjaan untuk memberikan opinitertulis atas nilai ekonomi suatu objek Penilaian sesuai dengan StandarPenilaian Indonesia (SPI).Tergugat Il yang selanjutnya disebut Penilai dalam melakukan PenilaianTanah milik Penggugat didasarkan pada Standar Penilaian Indonesia (SPI)tersebut diatas;Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value), adalah nilai untukkepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-03-2017 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3580 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — PT. FRUIT LAND VS PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, dk
209 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Krediturmempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaandebitur, dan berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.Asas keseimbangan menekankan pada persamaan/kesetaraan kedudukan parapihak terutama dalam pembuatan perjanjian;Dengan memperhatikan asas keseimbangan tersebut, maka perhitunganbesarnya kerugian yang dilakukan oleh Judex Facti yang sematamata hanyaHalaman 63 dari 74 hal. Put.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Tanah
Putus : 03-04-2014 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pdt.G/2013/PN Gtlo
Tanggal 3 April 2014 — -Ir. KEPPE LAMADLAUW sebagai Penggugat -Ha. YETTY LAMADLAUW, dkk
84 — 24
  • Gorontalo dibawah Nomor> W20U1/23/AT.03.05/V1/2013 tanggal 3 Juni 2013, Tergugat I dan Tergugat II hadirKuasanya yaitu PATTA AGUNG, SH, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor diJLTondano Perum Nilwatama Permai Blok D/2, Kelurahan Tapa Kec.Kota Utara KotaGorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2013 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Nomor: W20U1/46/AT.03.05/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013, Tergugat III yaitu IBRAHIM ISHAK,S.MH, Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 05-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN BATAM Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
Ir. Ahmad Hambali Hutasuhut SH
Tergugat:
1.KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam
2.PT. BPR LSE Manggala
3.Notaris / PPAT Andreas Timothy, H, MkN
4.BPN (Badan Pertanahan Nasional) Batam
5.Said Muhammad
166 — 109
  • Azas kesetaraan antara pemberi jasa denganpenerima jasa, 2. Banyak HAK Konsumen yang disembunyikan, 3.Tidak transparan. 4. Perjanjian yang dipaksakan (dwang);6. Bahwa Perjanjian yang timbul, dimana mengatur berbagai macamklausul di dalamnya, yang mana bila dilihat dari sudut pandang hukumperikatan, maka syarat dan ketentuan dari perjanjian kredit initermasuk ke dalam perjanjian sepihak, Dikatakan perjanjian sepihakkarena tidak terdapat tawar menawar antara kreditur dan debitur.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-01-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 12 Juni 2017 — PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Perseroan) ; DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
99 — 71
  • STI tersebut di atas, berdasarkan asaskeadilan dan kesetaraan kami akan menghitung ulang dan bersedia membayarsesuai dengan hasil perhitungan yang diberlakukan pada penyelenggara FWALimo;Bahwa yang dibicarakan dalam rapat itu hanya menyatakan hasil pemeriksaanyang kemudian ditandatangani, dan rapat selesai selanjutnya kami membuatkonsep laporan yang dilampiri dengan laporan pemeriksaan;Ketika kami melakukan cek fisik di lapangan, kami meminta untuk diberikandata apakah antena tercatat dalam computer
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 24-03-2014 — Upload : 04-05-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 122 / PDT / 2013 / PT.PLG
Tanggal 24 Maret 2014 — 1. Direktur CV. Tanjung Jaya Lestari; dkk vs PT. Bank BNI (Persero) Tbk
86 — 44
  • Dengan demikian Tergugat telahmengabaikan prinsip kesetaraan dalam penentuan harga lelang.