Ditemukan 3028 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kenegaraan
Penelusuran terkait : Adat patrilinieal; hak waris perempuan; kesetaraan gender
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 24-03-2014 — Upload : 04-05-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 122 / PDT / 2013 / PT.PLG
Tanggal 24 Maret 2014 — 1. Direktur CV. Tanjung Jaya Lestari; dkk vs PT. Bank BNI (Persero) Tbk
86 — 44
  • Dengan demikian Tergugat telahmengabaikan prinsip kesetaraan dalam penentuan harga lelang.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-12-2011 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 106/Pid.Sus/TPK/2011/Pn.Sby
Tanggal 29 Desember 2011 — H.M. HASI KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
57 — 21
  • diluarPT.Sucofindo Appraisal Utama ;e Bahwa yang melakukan Appraisal adalah KJPP ( Kantor Jasa Penilai Publik ) Immanuel,Johny & Rekan bukan PT.Sucofindo Appraisal Utama ;e Bahwa KJPP ( Kantor Jasa Penilai Publik ) Immanuel, Johny & Rekan adalah swasta ;e Bahwa saksi dibayar oleh KJPP ( Kantor Jasa Penilai Publik ) Immanuel, Johny &Rekan bukan oleh PT.Sucofindo Appraisal Utama ;e Bahwa mengadakan pembanding yang saksi maksud yaitu dengan penawaran namunnantinya belum tentu menjadi pembanding tetapi harus ada kesetaraan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-07-2019 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 564/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
Abdullah Syafei,
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
110 — 73
  • Namun sebaliknya apabila pasarHal 17 dari 89 hal No.564/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.mempengaruhi tingkat suku bunga yang berdampak negatif kepadaPENGGUGAT maka risiko tersebut harus diterima oleh PENGGUGAT dantidak memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk merubah kesepakatan.Bahwa, secara nyata TERGUGAT sebagai kreditur telah menggunakanposisi dominannya dalam kesepakatan yang diperbuat yaitu dengan menutupruang negosiasi ulang yang merupakan perbuatan yang melanggar asaskeadilan (fairness) dan asas kesetaraan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
287 — 135
  • / kuliah padasemua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.Angka 2 : Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkanpeserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntutpenguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahliilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.Pasal 3Ayat (1) : Setiap satuan pendidikan pada semua Jalur, jenjang, dan jenispendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.Pasal 4Ayat (1) : Pendidikan agama pada pendidikan formal dan programpendidikan kesetaraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 25-06-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — I. GUBERNUR BANK INDONESIA., II. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) VS SUTARNO, SH., MM;
89 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam membuatSurat Keputusan Tergugat a quo denganmempertimbangkan halhal yang bellum pernahdiklarifikasi kepada Penggugat adalah bentukpenyimpangan prosedur atas pasal 30 PBI Nomor12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember2010 tentang UjiKemampuan dan Kepatutan dan atas hal tersebut dapatdikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukumdan melanggar prinsip Good Cooporate Governancekhususnya prinsip Kewajaran dan kesetaraan yaituprinsip yang mengandung unsur keadilan dan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YOSUA IMANUEL TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
513 — 163
  • pendidikan.Halaman 91 dari 101 HalamanPutusan Nomor : 37/G/2020/PTUN.SMDAngka 2 : Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkanpeserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntutpenguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahliilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.Pasal 3Ayat (1) : Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenispendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.Pasal 4Ayat (1) : Pendidikan agama pada pendidikan formal dan programpendidikan kesetaraan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 03-03-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 206/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 April 2020 — Pembanding/Penggugat : Julintari Indriyani Diwakili Oleh : H. NASRUDDIN, SH, DK
Terbanding/Tergugat I : HYMNE NEFOLINA seorang Agen Asuransi dari PT. Sun Life
Terbanding/Tergugat II : PT. SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
133 — 95
  • Juga Agen harus melindungi informasi tentangdata nasabah dan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa informasitersebut tidak disalahgunakan dan hanya untuk keperluan yangrelevan.(9)Menggunakan Teknologi yang tepat;(10) Kesetaraan di tempat kerja;(11) Penanganan Komplain dan Penyelesaian Perselisihan;Bahwa Agen harus menghadapi secara langsung setiap kompalinatau perselisihan resmi atau tidak resmi, dan apabila terdapatmasalah masalah yang lebih kompleks, Agen harus meneruskankomplain tersebut kepada pihak
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 30-04-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Kwg
Tanggal 26 Juni 2018 — PT. KARAWANG CIPTA PERSADA (dahulu PT. CANGGIH BERSAUDARA MULIAJAYA), , selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Lawan: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, selanjutnya disebut sebagai Termohon I; 2. PT. KERETA CEPAT INDONESIA CHINA, selanjutnya disebut sebagai Termohon II; 3. PT. PILAR SINERGI BUMN INDONESIA (“PT.PSBI”), selanjutnya disebut sebagai Termohon III; 4. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV; 5. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Termohon V; 6. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN (KJPP MBPRU), selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;
131 — 331
  • Bahwa di dalam SPI 306 telah diatur segenap ketentuan KHUSUSNYApenilaian terhadap Tanah aquo, yaitu pada Butir 3.10 SPI 306 yangmenyatakan:Nilai Penggantian Wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilikyangdidasarkan kepada kesetaraan dengan Nilai Pasar atas suatu properti,dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yangdiakibatkan pengambilalihan lahan hak atas properti dimaksud.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010
4906 — 2803
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
  • Terdapat beberapa prinsip HAM yang berlaku secara universal, sepertiprinsip kesetaraan yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memilikikesetaraan; prinsip nondiskriminasi, yaitu. berupa pelarangan adanyaperbedaan perlakuan terhadap mereka yang seharusnya diperlakukan sama;dan prinsip kewajiban negara untuk melindungi HAM tersebut, yaitu bahwasuatu negara tidak boleh sengaja mengabaikan hakhak dan kebebasankebebasan, sebaliknya negara berkewajiban untuk aktif melindungi danmemastikan terpenuhinya
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 2/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II SULAWESI TENGGARA
Terbanding/Penggugat I : SONNY JIE
Terbanding/Penggugat II : EDDY CHANDRA
Terbanding/Penggugat V : Silvia Chandra
Terbanding/Penggugat VI : Katrina Maito
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SIH Wiryadi dan Rekan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II
Turut Terbanding/Tergugat V : Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi & Rekan
104 — 46
  • StandarPenilaian Indonesia (SPI) mendefenisikan Nilai Penggantian Wajar sebagaiberikut : Nilai Pergantian Wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yangdidasarkan kepada kesetaraan dengan nilai pasar atas suatu property, denganmemperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yag diakibatkanadanya pengambilalihan ha katas property yang dimaksud.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 4 September 2013 — H. ROCHYAT NATAJOEDA
59 — 10
  • (Fairness)Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak stekeholder yang timbulberdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa dari hasil perbuatannya tersebut terdakwa H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1488 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 25 Oktober 2012 — JPU ; ARI ARIFIN
72 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bertentangan dengan:e Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 berbunyi :Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, salingmenerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenaibentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengankegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan
    bertentangan dengan :Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 berbunyi :Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, salingmenerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenaibentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengankegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
439 — 180
  • / kuliah padasemua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.Angka 2 : Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkanpeserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntutpenguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahliilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.Pasal 3Ayat (1) : Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenispendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.Pasal 4Ayat (1) : Pendidikan agama pada pendidikan formal dan programpendidikan kesetaraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-08-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — Peni Suprapti
100 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mulia artinya harus menolong orang susahdengan memberikan bantuan penuh untuk mendapatkan proses hukum yangfair dan adil serta menikmati kesetaraan dalam selurun proses hukum.Terhormat artinya harus bekerja berbasis keahlian yang amat tinggi serta harussanggup bekerja atas dasar itikad baik demi kebajikan dan bukan demipenghasilan.Kedudukan kami sebagai Penasehat Hukum inilah yang membuat kamimemperjuangkan kebenaran terhadap Pemohon Kasasi dengan cumacumatanpa bayaran apapun karena kami sangat yakin
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 19-12-2019 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Sbr
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
176 — 32
  • Fotokopi Ijazah pendidikan formal atau kesetaraan dari tingkat dasarHalaman 82 dari 113 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Sbrsampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat atauPaket B yang dilegalisasi terbaru oleh pejabat berwenang atau suratpernyataan dari pejabat yang berwenang :Fotokopi fotokopi ijazah SD atau sederajat yang sudah dilegalisirFotokopi fotokopi ijazah SMP atau sederajat yang sudah dilegalisirselanjutnya diberi tanda TT17;.8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-03-2014 — Upload : 10-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — TUGIYO bin SURADI KRAMA
82 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mendengarkan pembelaan (memori banding) dari pihak yangdidakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum gunamenemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara yang diadilinya.Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas audi etalteram partem ini juga adalah merupakan suatu hak yang dijamin dandilindungi oleh UUD 1945, yaitu. hak untuk didengar dandipertimbangkan, baik argumen maupun alat bukti yang diajukan didepan suatu badan peradilan yang mandiri dan imparsial (pandanganyang memuliakan kesetaraan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 1/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 25 April 2013 — Dra. Hj. MAESYAROH, MM binti FAOZAN
71 — 28
  • bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupankebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yangmerdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan hukum;e mewujudkan kaidahkaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatanrakyat, transparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan yangtidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;e mewujudkan partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkankehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan
    bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WargaNegara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untukmemperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dannegara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danPartai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruangIngkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 24 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed
163 — 81
  • kerja yang nondiskriminatif;Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepadapublik;Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan danprogram pemerintah;Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap,cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dansantun;Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerjapegawai; n. mendorong kesetaraan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Februari 2012 — N E D I ,DKK
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atiek Rasmitaselaku Ketua Umum KUD Nanjung Jaya Cibugel, Kabupaten Sumedang;bahwa atas dasar hal tersebut di atas berdasarkan atas kesetaraan di dalam hukumserta rasa keadilan para Pemohon Kasasi yang harus dihormati, maka para PemohonKasasi menilai seharusnya Pemohon Kassi juga sama seperti para pengurus KUDlainnya yang sekarang hidup di dunia bebas berkumpul dengan keluarganya masingmasing, karena fungsi para Pemohon Kasasi dalam kasus tindak pidana korupsi inisama dengan pengurus lainnya hanya
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 11-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 25 Juni 2018 — Arif Yosodipuro, dkk.; Melawan; YAYASAN PESANTREN INDONESIA;
108 — 59
  • Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjiantertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atausatuan pendidikan yang memuat syaratsyarat kerja serta hak dankewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatanberdasarkan peraturan perundangundangan.8).
    Para Penggugat jelasjelas tidak mengerti prinsipprinsip silaturahimHalaman 148 dari 229 Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg.51.52.53.54.dimana dalam silaturahim harus ada pertemuan, harus ada prinsip kesetaraan,kesabaran, toleransi dan saling mengerti, bukan emosional;Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 44 poin 41, berkait Para Penggugatmelakukan Tripartit di Dinas Tenagakerja Kabupaten Indramayu pada tanggal 18Mei 2017 adalah keliru dan ngawur, karena Tergugat tidak hadir, jadi Tripartitdengan