Ditemukan 2989 data
492 — 382
tidak;3) Selain batasbatas tanah pada peta itu dimuat pula nomorpendaftaran, nomor buku tanah, nomor suratukur, nomor pajak (jikamungkin), tanda batas dan sedapatdapatnya juga gedunggedung,Jalanjalan, saluran air dan lainlain benda tetap yang penting; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP No. 10Tahun 1961 mengatur : 1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, makasemua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantorKepala Desa selama tiga bulan, untuk memben
186 — 60
Bank Mandiri (Persero) Tbk, telah diperjanjikan sebagaimanaPasal 18 angka 4 sebagaimana pada bukti PK6 yang diajukan oleh PemohonKeberatan disebutkan bahve mengenai penanjian kredit ini dan segalaakibatnya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secaraumum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wlayahtempat kantor Bank yang memben pinjaman;, Dalam hal ini Kantor cabangKreditur berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, maka sengketatentang Perjanjian tersebut
225 — 447
Pasal 103 UU PT Direksi dapat memben kuasa tertulis kepada 1 (satu) orangkaryawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas namaPerseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam suratkuasa,F.6. Dari uraian ketentuan dalam UU PT sangat jelas bahwa yang mempunyaikewenangan sebagai pihak TERGUGAT (dh. TERMOHON / PELAKU USAHA /KREDITUR) dalam perkara di BPSK adalah Direksi PT.
91 — 31
dari 58 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Kot.Bahwa pada tahun 1997, Saksi Sungeb membeli tanah yang sekarangterletak di Banjarejo dari Saksi Sopan;Bahwa pada tahun 2015, saksi mendengar bahwa Saksi Sungebhendak melakukan pembaruan jual beli tanah tersebut;Bahwa pada tahun 2017, saksi pernah melihat surat jual beli tanahtahun 2015 antara Saksi Sopan selaku penjual dengan Saksi Sungebselaku Pembeli;Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Saksi Sopan perihal tandatangan tersebut yang mana Saksi Sopan memben
56 — 0
Usep Dadang memben Terdakwa sebesarRp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa KTP dan berkas pengajuan Klaim BPJSKetenagakerjaan tersebut palsu karena pada KTP tersebut merupakan identitasatas nama Harpan Hendrawan yang sudah di tandatangani oleh Sdr.
117 — 38
., pada saat itu terdakwa tidak menolak untuk didampingi olehPenasihat Hukum tersebutHalaman 15 dari 39 Putusan No. 147/Pid.Sus/2016/PN SgiBahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara saksi menanya dan terdakwa menjawab, lalupertanyaan dan jawaban tersebut diketik dengan menggunakan laptop, kemudianhasilpemeriksaan di cetak dan terdakwa membaca keterangannya tersebut, selanjutya terdakwamenandatangani dan memben cap jempol diatas Berita Acara Pemeriksaannya tersebut danPenasihat Hukum ikut juga menandatangani.Bahwa
143 — 48
;Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya PerbuatanMelawan Hukum terlebih dahulu hams mengacu kepada Pasal 1365KUHPerdata yang mengatakan bahwa Tiaptiap perbuatan melanggar hukum,yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya memben kerugian itu mengganti kerugian tersebut,Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengandung 3 (tiga)syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum yaitu adanya tindakan yang melawan hukum, adanyakesalahan
33 — 15
AlThalaq ayat 7, yang artinya :Hendaklah orang yang mampu memben nafkah menurut kemampuannya...Menimbang, bahwa dari ketentuanketentuan tersebut dapat dipahamibahwa apabila perceraian adalah kehendak suami, maka memberikan mutahkepada bekas isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, kaya ataumiskinnya bekas suami, tetap berkewajiban untuk memberikan mutah sesuaikemampuannya;Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan mutah adalahuntuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenangkenangan
19 — 6
; Bahwa saksi tahu Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah pisahtempat tinggal sejak Agustus 2016, Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan PenggugatRekonvensi dan pulang kerumah orangtuanya; Bahwa selama pisah Tergugat rekonvensi tidak memben nafkah wajib kepadaPenggugat rekonvensi ; Bahwasksi pernah tahu s uaminya memeri uang Rp.300.000, untuk anak ; Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selamaperkawinan telah memperoleh harta berupa :1. Tanah dan Rumah terletak di Kab.
90 — 51
Tergugat menuntut hak tetapi melalaikkan kewajiban untukmengurus orang tua, bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal321 KHUPerdata yang berounyi : Bahva setiao anak vajib memben natkah kepedaorangtuanyo don seterusnya....;8.
65 — 21
Benda Kota Tangerang, namun terdakwa tetap memben nafkah lahir berupa uangsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada awal bulan dan pada pertengahan bulan terdakwa memberilagi sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).5. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2014 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendapat kabar bahwasaksi1 dan anaknya berada di dalam Toko Sabar Subur Jatiuwung bersama seorang lakilaki bernama Salimdan sekira pukul 20.35 terdakwa mendapatkabar lagi bahwa saksi1 dan sdr.
60 — 18
Hukum, dengan demikian petitumangka 3 surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas, meskipun pasal189 ayat (3) RBg menyatakan bahwa Hakim dilarang memberi keputusan tentanghalhal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon , namunternyata pada praktek beracara hal tersebut telah mengalami pergeseranberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Februari 1970 Nomor : 499K/Sip/1970 yang berpendapat Pengadilan boleh memben
140 — 114
diajukanPenggugat Konvensi tersebut, setelah diperhatikan jawaban dari TergugatKonvensi ternyata menginginkan pula hak asuh terhadap anak PenggugatKonvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, sehingga Majelis Hakimmemperhatikan ketentuan pasal Pasal 41 huruf (a) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang berbunyi :Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidikanakanaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak; bilamanaadaperselisihan mengenai pengquasaan anakanak, Pengadilan memben
156 — 137
dakmenginformasikan/ memberitahukan keberadaan surat tersebut kepadaPARA PENGGUGAT REKONVENSI merupakan perbuatan yangbertentangan dengan asas kepatutan, danjuga bertentangan denganPasal 1797 KUHPerdata dan oleh karenanya dapat dikategorikansebagai Perbuatan Melawan Hukum;Perbuatan TERGUGAT Ill REKONVENSI yang tidak menginformasikankeberadaan Surat 17 April 2013 tersebut kepada PENGGUGATIREKONVENSI dan PENGGUGATII REKONVENSI, juga bertentangandengan Pasal 1802 KUHPerdata yang berbunyi:Penerima kuasa vwejib memben
89 — 45
Bahwa Terdakwa yang awalnya menerima pesan sms agar datang ke Monas untuk sweaping gengmotor, kemudian tanpa berpikir panjang lalu ikutikutan hadir ke lapangan Monas, ternyata di Lapangan Monassudah hadir sekitar 200 (dua ratus) orang yang siap untuk digerakkan, lalu ada arahan dari seorang yang didugakuat Perwira Angkatan Laut yang memben arahan agar rombongan segera berangkat menyisir jalan sambilmenerima tali kuning sebagai tanda jiwa kebersamaan, lalu dengan kesadaran tinggi Terdakwa ikut dalamrombongan
327 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketidakpastian nasib pekerja/buruh sehubungan dengan pekerjaanoutsourcing tersebut, tenadi karena UndangUndang a quo(UndangUndang Nomor 13/2003) tidak memben jaminan kepastianbagi pekerja/ouruh outsourcing untuk bekerja dan mendapatkanimbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dantidak adanya jaminan bagi pekerja untuk mendapat hak ataspekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,sehingga esensi utama dar hukum perburuhan to protect theworkers/laborers terabaikan;d.
24 — 1
Tentang unsur ketiga : Dengan menggunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat,atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatubarang, Ssupaya memben hutang maupun menghapus piutang,Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsursecara keseluruhan ;Menimbang, bahwa kata nama palsu di sini dapat berupa nama yang bukansebenarnya, atau menggunakan
59 — 23
Putusan Perkara Pidana Biasa Nomor : 341/Pid.B/2015/PN BinRatus Ribu Rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk memben orang BKD Kab.Tanah bumbu dan uang tersebutlangsung diambil oleh terdakwa ke rumah saksi ;13.Kemudian pada tanggal 23 Maret 2015 terdakwa kembali menghubungi saksi danmeminta saksi untuk mengirimkan uang sebsar Rp. 10.000.000, (Sepuluh JutaRupiah) dengan alasan untuk berobat ibu terdakwa dan kemudian uang tersebutsaksi kirim ke nomor rekening milik terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,
19 — 17
Bahwa Gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada dasar hukum aturanaturan sebagai berikut :3.1 Pasal 149 huruf a, huruf b, dan huruf d Kompilasi Hukum Islam,yang pada pokoknya berbunyi: bilamana perkawinan putus karenatalak, maka bekas suami wajib : member mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupauang atau benda, kecuali bekas istn tersebut qabla addukhul; memben nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selamadalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain ataunusyuz dan dalam
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK
Terbanding/Tergugat II : PT. BALAI LELANG SURYA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
115 — 74
pelaku usaha berhak menolak penyerahankembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yangHalaman 22 dari 64 Putusan Nomor 208/PDT/2020/PT SMR(3)2)3)4)dibeli oleh konsumen;d) Menyatakan pembenan kuasa dar konsumen kepada pelakuusaha baik secara langsung maupun tidak langsung untukmelakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan denganbarang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barangatau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;f) memben