Ditemukan 2966 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
72 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acaraHalaman 21 dari 131 halaman Putusan Nomor 449/B/PK/PJK/2016pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
41 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruanatas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Maret 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 156 B/PK/PJK/2016Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 29-04-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013 Tanggal 29 April 2014 — FACHRUDIN YASIN, DK
467 — 878 — Berkekuatan Hukum Tetap
467 — 878 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambilkeputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa,saksi, penasihat hukum,penutut umum dan hadirin meninggalkan ruangsiding.4.
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
216 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu. musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1246 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
216 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
denda 2 (dua)kali pajak terutang yang kurang dibayar masingmasing: ....Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1247/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1247/B/PK/PJK/2015mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Register : 01-12-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1237 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1237/B/PK/PJK/2015tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3)dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atassurat
Putus : 25-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/PId.Sus/TPK/2014/PN Tpg Tanggal 25 Maret 2015 — - TRIYANTO, S.H (JPU
- LUKMAN. S.H (TERDAKWA)
193 — 774
193 — 774
Nomor : 29/Pid.SusTPK/2014/PN.Tpg.setelah menyampaikan keterangan di persidangan, selanjutnya didepan hakim danJPU serta seluruh hadirin sidang bersalaman dan meminta maaf kepada Terdakwa;Kharisma macam apa yang menggerakkan seorang pelapor yang merasa telah tertipukarena diperas dengan suatu ancaman justru meminta maaf kepada orang yangdilaporkannya sendiri; mustahil rasanya jika segala keterangan yang disampaikanoleh sdrii DEW WULANDARI NINGSIH adalah bentuk dari suatu ancamankekerasan yang berakhir
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
61 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
denda 2 (dua) kali pajak terutang yangkurang dibayar masingmasing: ....Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
179 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 1011/ B /PK/PJK/2016umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atassurat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang;Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kataharus pada kalimat Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengadopsi sendisendipenegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanyakekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal182 ayat (8) dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan dibawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhiruntuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarahitu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin
Putus : 22-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
untukmengadopsi sendisendi penegakkan hukum di sektorperpajakan di Belanda.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapanhukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182ayat (3) dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin
Putus : 27-10-2016 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Tgt Tanggal 27 Oktober 2016 — - Supani, DKK
1.HAIRUN BIN ALI HUSENG
2.HAMSYAR
3.Hj. INDO TUO
4.MAIMUNAH
5.AMINAH
6.BURHANUDDIN
7.H.NURDIN AMAS DM
8.KADES RANTAU PANJANG KEC.TANAH GROGOT KAB.PASER
156 — 18
156 — 18
menempati tanah yang menjadi sengketasebagian ahli waris Aji Dio dan sebagian bukan ahli waris Aji Dio;Bahwa saksi membeli tanah di Rantau Panjang setelah ada putusanMahkamah Agung;Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa perkara pidana danperdata terletak di pinggir pantai Teluk Adang;Bahwa pada saat Pak llyas menjabat Kepala Desa Hairun datangkerumah Kepala Desa Pak Ilyas sebagai ahli waris Aji Dio kalau tanahyang di Rantau Panjang adalah tanah Aji Dio;Bahwa pada saat ada pertemuan yang di hadirin
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
72 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu. musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
101 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1043/B/PK/PJK/2016pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Register : 17-03-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 5 Agustus 2014 — RISA DARMANTO, S.E. Bin DARMO SARDJONO
71 — 22
71 — 22
Adanya sesuatu sebab yang halal.DAKWAAN BATAL DEMI HUKUMYang Mulia Majelis Hakim,Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,53Saudara Terdakwa serta Hadirin yang Kami Hormati,Bahwa untuk monguatkan dalildalil dalam Nota Keberatan (eksepsi)mengenai Dakwaan Batal Demi Hukum, ijinkanlah Kami tim PenasihatHukum Terdakwa untuk menelaah faktafakta hukum yang muncul di dalam SuratDakwaan Penuntut Umum, Fakta mana adalah sebagai berikut:e Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaanya lembar ke5 aleniake4 menyatakane
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO. Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);----------------
Tempat Lahir : Jakarta;-----------------------------------------------------
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;-------------------------
Dalam hal ini diwakili oleh :--------------------------------------------------------------
Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;--------------------------
Umur : 59 tahun;---------------------------------------------------
Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;----------------------------
Agama : Islam;-------------------------------------------------------
Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;---------------------------
Kewarganegaraan : Indonesia;--------------------------------------------------
Pendidikan : S-1;----------------------------------------------------------
Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003
Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
889 — 654
889 — 654
TENTANG DAKWAAN;Majelis Hakim Yang Mulia; Hadirin sekalian yang Kami Hormati; Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum pada sidang terdahulu telah merumuskan dakwaan yang secarasubstansinya menyebutkan bahwa PT. Surya Panen Subur (PT.
TENTANG TUNTUTAN PIDANA; Tuntutan Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan;Majelis Hakim Yang Mulia dan hadirin sekalian yang Kami hormati;Pada lembaran terakhir Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM01/SKM/02/2015 yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tercatat :MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1. Menyatakan terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) yang dalam hal inidiwakili oleh Ir.
dengan masyarakat sekitar; Disamping itu juga kami menerapkan kepada karyawan perusahaan yaitubudaya : Atitude (Jujur dan Bertanggung Jawab); Meritocreacy (Penghargaan bagiyang Berprestasi); Ascend (Produktifitas Senantisa Meningkat dari waktu keWaktu); Repectfull (Saling Menghargai dan Mendukung Sesama Tim); Able(Profesional dalam bidang masingmasing) sehingga dalam hal darurat karyawansudah siap dan sigap dalam hal bencana baik berupa banjir, kebakaran dan sebagainya; Majelis Hakim Yang Mulia;Hadirin
Register : 14-03-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 20-07-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 42/PDT/2018/PT KPG Tanggal 26 Juni 2018 — -. Umbu Mohamad bin Mohamad H. Hasan Sufali vs -. Siti Murni Gefar binti Abdullah Gefar, dkk
66 — 24
66 — 24
dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 1971.Bahwa tidak ada bukti tertulis ataupun Keterangan Saksi yang diajukan olehPara Tergugat, yang menerangkan bahwa sampai dengan saat ini tanah obyeksengketa kepemilikannya masih atas nama AHMAD HAJI HASAN SUFALI,yang perolehannya berdasarkan pemberian/penegasan hak dari GubernurNusa Tenggara Timur Tahun 1971.Halaman 67 dari halaman 146 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT.KPGDi dalam persidangan perkara a quo, untuk meyakinkan Majelis HakimTingkat Pertama dan hadirin