Ditemukan 2979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : recht rch reni rejo reza rich reca reci reco roch receh rsch
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2010 — Upload : 09-08-2012
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 255/Pid.B/2009/PN.SIM
Tanggal 9 Juni 2010 — Drs. HASNIL AK, MM
153 — 27
  • dari sisi Perdata Umum tentang Kontrak Kerja antaraterdakwa dengan Pemkab.Simalungun tersebut adalah Objek yang jelas dariKontrak yaitu jelasnya siapa orangnya yang memberi kontrak yang menerimakontrak dan ada upah yang terima ;Bahwa Akibat hukum dari kelalaian pendesainer Kontrak tersebut adalahtidak dapat dibatalkan demi hukum ;Bahwa penilaian saksi tentang Kontrak yang dibuat oleh terdakwa denganPemkab.Simalungun tersebut yaitu bahwa ada beberapa kerancuan dalammekanisme kontrak tersebut bukan rech
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — WIMBO HANDOKO ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA ;
132 — 63
  • ,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi kedua, Halaman20)Bahwa Hamaker dalam karangannya Het Rech en de Maatschappij dan jugaRecht Wet en Recht antara lain berpendapat bahwa hakim seyogyanyamendasarkan putusan hukum dalam arti formil dan dalam materiil harustetap dijadikan pedoman terbinanya konsistensi penerapannya dalamperkaraperkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengankesadaran hukum dan perasaaan hukum yang sedang hidup dalammasyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 176/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 April 2017 — AGUS HERMAWAN, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
88 — 70
  • bukti awal kepemilikan tentuadalah sertipikatsertipikat bekas hak Barat apakah itu Eigendom atau yangberasal dari lingkungan daerahdaerah swapraja, lingkungan kraton, biasanyaada suratsurat boleh digunakan selain itu adalah girik surat tanah rechtretenyaitu diterbitkan sebelum berlakunya UUPA atau lebih tegasnya sebelumberlakunya PP No.10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah jadi girik tandabukti pembayaran yang didasarkan dalam stablad masingmasing daerah dulumemang seperti girik, surat pajak rech
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 06-09-2010 — Putus : 05-01-2011 — Upload : 19-09-2011
Putusan PN KLATEN Nomor 181/Pid.B/2010/PN. Klt.
Tanggal 5 Januari 2011 — SUTRISNO Bin MARTO PAWIRO
106 — 14
  • didakwakan tindak korupsidalam penggunaan uang KSMP karena tidak ada kaitannyadengan keuangan Negara;Bahwa pencairan dari Bank Jateng ke KSMP itu sudahmenjadi uang masyarakat;Bahwa yang berhak mengaudit Keuangan Negara itu, yaitu: Yang diberikan wewenang berdasarkan Undang Undang untuk mengaudit adalah BPK atau pihaklain Atas perintah BPK ; Atas Ijin BPK ; Apabila disetujui BPK ; Aspek Auditing = wet matigheid yang memeriksadan yang diperintah harus punya wewenang Pasal 16 KPK:1.Wet Matigheid ;2.Rech
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 07-06-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 23/Pid.SUS/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 7 Juni 2012 —
58 — 14
  • Jadi singkatnya hukum tidak dimaknai secaraformal sebagai wet tetapi dimaknai secara materiil rech.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 12-10-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1147/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
293 — 85
  • Bahwa oleh karenanya terhadap dalildalilpihak penggugat yang tidak benar tersebut secara tegas pula kamitolak.Bahwa terkait dengan suratsurat atas tanah obyek sengketa yangdimiliki oleh turut tergugat 1 adalah syah berdasarkan hukum dantelah diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, olehkarenanya telah berlaku Azas Praduga Rech Matige yangberdasarkan Hukum Administrasi Pemerintahan adalah terhadapsuratsurat yang terkait dengan Obyek sengketa tersebut yangdimilki turut tergugat 1 ( Haji
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 06-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 14-11-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
TRI AGUS HERYONO SH Bin RUYONO SUMOWIDIGDO
562 — 253
  • Namun secara teori adalahkebenaran formil yaitu mendasarkan pada apa yang terungkap atautertulis pada suatu surat bukti, tetapi dalam perkara pidana adalahmencari kebenaran yang meteriil yaitu untuk melihat mengenai persoalanpersoalan yang sebenarnya sesuai dengan pokok perkara meskipuntidak lepas dari norma hukumnya;Bahwa menurut pandangan teori bahwa setiap produk hokum yang sahpatut dihormati, yaitu adanya azas praduga benar (rech matik formuden)setiap produk lembaga yang benar.
    Jika Hakim yakin keterangan tersebut palsu Hakim bisamemerintahkan kepada Penuntut Umum untuk dibuatkan dakwaan;Bahwa berdasarkan rech dualy itu bukan alasan karena tidak mungkindihapuskan karena tidak tahu hukumnya. Sedang error faksi hakim bisamenilai apakah itu benarbenar error faksi atau memang menjadikewajiban hokum;Bahwa yang namanya palsu itu dapat menimbulkan kerugian. Jika diamenggunakan berarti dia tidak rugi.
Pengadilan PA KUDUS Perdata Agama Perceraian
Putus : 07-04-2014 — Upload : 01-01-2015
Putusan PA KUDUS Nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Kds
Tanggal 7 April 2014 — perdata penggugat melawan tergugat
16 — 0
  • demikian dalildalil Penggugat telah menjadi fakta tetap (vrtlchfcsl aiaf31507ltrchfesO if31507insrsid1863745charrsid12124614 astandefeitenrtlchfcsl af31507 ltrchfcs031507insrsid1863745charrsid12124614 ).par rtlchfcsl af31507 ltrchfcs031507lang1053langfe1057langnp1053insrsid18 63745charrsid12124614Menimbang, rtlchfcsl af31507 ltrchfcs031507insrsid1863745charrsid12124614 bahwa karena perkara inimenyangkut rtlchfcsl af31507ltrchfcs031507lang1033langfe1057langnp1033insrsid18 63745charrsid12124614personal rech
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 729/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 9 Mei 2017 — ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO
87 — 23
  • Melepaskan Terdakwa ANOM SAPUTRA dari segala tuntutan hukum(onslaag van alle rech vervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;3.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 23-11-2011 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 03/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 23 Nopember 2011 —
42 — 4
  • Jadi singkatnya hukum tidak dimaknai secaraformal sebagai wet tetapi dimaknai secara materiil rech. Oleh karena itusifat melawan hukum materiil identik dengan onrechmatige daad.Menimbang bahwa terhadap sifat melawan hukum dalam artian materiilyang tercantum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tersebutPutusan No.03/Pid.Sus/TIPIKOR/PN. Bjm.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-04-2011 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2693/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 14 April 2011 —
43 — 24
  • Unsur Secara melawan hukumBahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Van Hameldan Hoge Raad adalah secara tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen rech of zondereigen bevoegdheid).Unsur ini dalam pengertian ilmu hukum mengandung arti melakukan perbuatan yangbertentangan dengan perundang undangan atau norma norma hukum yang berlaku.Bahwa berdasarkan peraturan daerah Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah nomor : 6 tahun 2008 pada Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 211/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 14 Maret 2017 — 1. COKORDA GEDE NARA JENANA; 2. COKORDA GEDE NARA KRISNANDA sebagai: PARA PEMBANDING L a w a n: 1. KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING sebagai TERBANDING I 2. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, QQ, KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai: TERBANDING II ; 3. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sebagai: TERBANDING III; 4. GUBERNUR BALI sebagai: TURUT TERBANDING I; 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR sebagai:TURUT TERBANDING II
80 — 46
  • Bahwa sejak pelepasan tanah sengketa / selama 58 Tahun ParaPenggugat sangat menderita dan dirugikan, dengan demikianperbuatan dari Tergugat , Tergugat II, dan Tergugat III yang telahmemakai /membebaskan tanah sengketa tanpa memberikan gantirugi kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah adalahsebagai Perbuatan Melawan Hukum (on rech matigedaad),karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti rugi pelepasanHalaman 5 dari 185 putusan Nomor 211/PDT/2016/PT DPSTanah Sengketa berupa uang sebesar
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
179 — 84
  • Asas yang paling berlaku secara universal yaitu asas prinsipyang dijalankan sesuai dengan undangundang yang bersifat tertulis dalamkaitan prinsip negara hukum tadi ada aspek historikal kalau saksi melakukanpendekatan sejarah kita bahwa UUD 1945 didalam penjelasan mengandungsuatu prinsip negara hukum (rech staat), yang bersumber pada sistem hukumcivil law merupakan satu konsekwensi negara hukum yang menganutperadilan administratif yang berbeda dengan adanya rul of law, perbedaansistem hukum tadi mencerminkan
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-03-2011 — Upload : 31-07-2012
Putusan PN DOMPU Nomor 191/Pid.B/2010/PN.DOM
Tanggal 14 Maret 2011 — - Drs. MUHAMMAD ILYAS alias Drs. M. ILYAS SALMAN FARIS
95 — 34
  • ILYAS SALMAN dari segala tuntutan hukum(Onslag Van Rech Vervolging);4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik TerdakwaDrs. MUHAMMAD ILYAS SALMAN alias M. ILYAS SALMANpada harkat dan martabat semula;5. Membebankan biaya perkara kepada negara.B. PLEIDOOI TERDAKWA:e Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD ILYAS SALMAN alias M.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 06-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 62/Pid.B/2020/PN Smn
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
NORA LAKSSONO Binti GO SEK LAK Als NORA
273 — 68
  • Namun secara teori adalahkebenaran formil yaitu mendasarkan pada apa yang terungkap atautertulis pada suatu surat bukti, tetapi dalam perkara pidana adalahmencari kebenaran yang meteriil yaitu untuk melihat mengenai persoalanpersoalan yang sebenarnya sesuai dengan pokok perkara meskipuntidak lepas dari norma hukumnya; Bahwa menurut pandangan teori bahwa setiap produk hukum yang sahpatut dihormati, yaitu adanya azas praduga benar (rech matik formuden)setiap produk lembaga yang benar.
    Tetapi dilihat duluperbuatan pokoknya palsu atau tidak palsu;Bahwa berdasarkan rech dualy itu bukan alasan karena tidak mungkindihapuskan karena tidak tahu hukumnya. Sedang error faksi hakim bisamenilai apakah itu benarbenar error faksi atau memang menjadikewajiban hukum;Bahwa yang namanya palsu itu dapat menimbulkan kerugian. Jika diamenggunakan berarti dia tidak rugi.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-12-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2072/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar
Tanggal 28 Maret 2013 — MUHAMAD MUHTAR
114 — 75
  • surat inin dari Departemen Kesehatan R.I atau Pejabat/Instansiyang berwenang lainnya sedangkan UndangUndang mewajibkan untuk itu,sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalahbertentangan dengan hukum atau UndangUndang artinya hukum atau UndangUndang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yangdilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yangdalam hukum pidana dikenal dengan istilah Werder Rech
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 13-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 11/Pid.SUS/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 13 Maret 2012 —
59 — 14
  • Jadi singkatnya hukum tidak dimaknai secara formalsebagai wet tetapi dimaknai secara materiil rech.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
58 — 55
  • Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam PositaGugatan Halaman 11 angka 16, yang menyatakan oleh karena perbuatan PARATERGUGAT yang telah menguasai objek perkara tanpa hak, telah mengklaimkepemilikan atas objek perkara adalah milik Para Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum (on rech matigedaad) maka sudah sepantasnya Majelis Hakimmemerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepadaPara Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa beban apapun
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
53 — 34
  • Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam PositaGugatan Halaman 11 angka 16, yang menyatakan oleh karena perbuatan PARATERGUGAT yang telah menguasai objek perkara tanpa hak, telah mengklaimkepemilikan atas objek perkara adalah milik Para Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum (on rech matigedaad) maka sudah sepantasnya Majelis Hakimmemerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepadaPara Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa beban apapun
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 485/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2019 — Terbanding/Penggugat : JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Turut Terbanding/Tergugat XLIX : ACEPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XVII : RUMIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXXI : H. SUNTORO
Turut Terbanding/Tergugat CXLII : ARIANTO
Turut Terbanding/Tergugat LXIV : KIRNO
Turut Terbanding/Tergugat CXXV : RIWANTO
Turut Terbanding/Tergugat XXXII : AGUS SARIPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XCVI : HASANUDIN
Turut Terbanding/Tergugat XLVII : Hadi Marwoto
Turut Terbanding/Tergugat CXI : NIMIN M KARIM
Turut Terbanding/Tergugat XV : UDIN
Turut Terbanding/Tergugat LXXIX : NURDIN
Turut Terbanding/Tergugat CXL : MAWIN
Turut Terbanding/Tergugat LXII : NANO
Turut Terbanding/Tergugat CXXIII : ADE NILAM CAHYO
Turut Terbanding/Tergugat XXX : SALEH, H. RIDWAN
Turut Terbanding/Tergugat XCIV : SUMARJA
Turut Terbanding/Tergugat CLV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Turut Terbanding/Tergugat XLV : SAPTONO
Turut Terbanding/Tergugat CIX : RIMIN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : S
488 — 1687
  • GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS & KABUR (OBSCURE LIBEL) :3.1.3.2.3.3.PENGGUGAT dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum(rech ground) dan kejadian atau dasar fakta (fetelijke ground) yangmendasari gugatan PENGGUGAT.