., keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Majelis Hukum, HAM danKajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta,beralamat di Jalan Teuku Umar No.5 Surakarta57131, berdasarkan PenetapanNo.57/Pen.Pid/2015/PN.Skt, tertanggal 07 Mei 2015 (Surat Kuasa Khusus Terlampir)wnn PENGADILAN NEGERI tersebut :won n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nna Telah membaca dan mempelajariberkas perkara serta suratsurat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;won n nnn

., kesemuanya adalah Advokat dan/atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) yang beralamat di Jalan Anggajaya I, Brojodento No 294 Gejayan, Desa/ Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta , Telp dan Fax : 0274 - 881694, Mobile : +6281578574563/ +6281287893232, Email : lbh.sikap@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;L a w a n PT.

., kesemuanya adalah Advokat dan/atauPembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum& Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) yang beralamat diPutusan No.3 Padt.SusPHI/2019/PN.

., Advokat yangberalamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kel Air Limau Kec Mentok Kab BangkaBarat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan GerunggangPangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor43/Pid.Sus/2019/PN Mtk;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:halaman 1 dari 22 Putusan nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mtk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal10, bahwa fungsi PNS adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanpublik serta perekat dan pemersatu bangsa.

Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.SMDsekali tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik dalam lingkungankerjanya... dan ..sebagai pelaksana kebijakan publik, Penggugat seyogyanyatidak menempatkan posisinya sebagai pihak yang berada di luar pemerintahanyang mengkritisi secara massif atau menyebarkan informasi yang tidak benar dandapat berpotensi menjatuhkan martabat (ASN) dan Pemerintah ...

Berdasarkan Penjelasan UndangUndang Arbitrase tersebut di atas makadapat diketahui bahwa kebijakan publik (public policy) dari pemerintah danDewan Perwakilan Rakyat jelasjelas mendukung pemberdayaan lembagaarbitrase.

Oleh karena itu perbuatan Para Penggugat yang mengajukangugatan aquo ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan sama sekalimengabaikan cara penyelesaian sengketa satusatunya yang telahdisepakati dalam PKP2B KJA tidak hanya bertentangan dengan metodepenyelesaian sengketa menurut PKP2B KJA itu sendiri tetapi jugamerupakan pelanggaran atas kebijakan publik yang terkandung dalamUndangUndang Arbitrase ;.

., tidakmemiliki legalitas bertindak di depan hukum sebagai Ketua LSM BasisDemokrasi, oleh karena itu atas gugatan yang diajukannya harusdinyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan hakgugat organisasi (/egal standing) sebagai dalam perkara a quo) ;Menimbang, bahwa mencermati dan mempelajari bukti P1a, yakniAkte Pendirian LSM Basis Demokrasi, dalam anggaran dasarnyamenyebutkan, tujuan didirikan LSM Basis Demokrasi point 1,memonitoring kebijakan publik, kebijakan politik yang dikeluarkan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi dan berdasarkan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menerbitkan ObjekSengketa tersebut serta telah mempertimbangkan peraturan perundangundangan yang berlaku serta kewenangan dan kebijakan publik yang adadimana keberadaan Termohon Peninjauan Kembali telah diminta olehmasyarakat setempat untuk dihentikan oleh karenanya sangat rentan terjadinyagesekangesekan di masyarakat.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, Nomor362/Pen.Pid/2017/PN.Srg, tanggal 23 Mei 2017, terhitung sejak tanggal 8 Juni2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :DENI ISMAIL PAMUNGKAS, SH Advokad pada Kantor Lembaga BantuanHukum & Studi Kebijakan Publik Banten (L.BH SIKAP BANTEN) beralamat diGriya Gemilang Sakti Blok A2/20 Rt.03 Rw.13 Kelurahan Sumur Pecung,Kecamatan Serang Kota SerangBanten, berdasarkan Penetapan Nomor311

., M.H.Advokat dan/atau Pembela Umum pada Lembaga Konsultasi danBantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) yang beralamat diJalan Anggajaya Brojodento No. 294, Gejayan, Desa Condongcatur,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Desember 2018 Nomor159/Pid.Sus/2018/PN Wat.Pengadilan Negeri tersebut.Telah membaca suratsurat:1.

., Muhamamad Farid Hidayat, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) yang beralamat di Jl. Anggajaya I, Brojodento No. 294 Gejayan, Desa/Kel.

,Muhamamad Farid Hidayat, S.H, kesemuanya adalahPutusan No.31/Pdt.SusPHI/2019/PN.Yyk halaman 1 dari 34 halamanAdvokat dan atau Pembela Umum pada KaniorLembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik(LBH SIKAP) yang beralamat di JI. Anggajaya ,Brojodento No. 294 Gejayan, Desa/Kel.

dari Terdakwa Agus Slamet), dengan hasilsesuai dengan maksud pemeriksaan;1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung Champ 2, berikut SIM Carddan Memory Card (disita dari Terdakwa Agus Slamet), dengan hasiltidak sesuai dengan maksud pemeriksaan;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan paraTerdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Terdakwa Bahwa Terdakwa aktif sebagai Ketua LSM Humanis dan sebelumnyatergabung dalam LSM Amar Daya;Bahwa kegiatan LSM Humanis adalah advokasi kebijakan

publik,penegakan hukum dan HAM dan pemberdayaan manusia;Bahwa Terdakwa mempunyai akun Facebook sejak tahun 2010 yangmerupakan akun pribadi, hanya Terdakwa yang mengoperasikannya;Bahwa akun Facebook Terdakwa tersebut tidak ada pembatasan siapasaja yang dapat melihat postingan Terdakwa, akun Facebookdikondisikan postingan bisa dilihat publik;Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan postinganpostingan/mengunggah foto, gambar, tulisantulisan melalui akunFacebook Terdakwa terkait dengan Hj.

publik,penegakan hukum dan HAM dan pemberdayaan manusia;Bahwa sudah sejak 2006 LSM Amuk tidak memiliki anggota aktif, hanyaTerdakwa satusatunya yang aktif berkegiatan;Bahwa Terdakwa mempunyai akun Facebook sejak tahun 2009 yangmerupakan akun pribadi, hanya Terdakwa yang mengoperasikannya;Bahwa akun Facebook Terdakwa tersebut tidak ada pembatasan siapasaja yang dapat melihat postingan Terdakwa, akun Facebookdikondisikan postingan bisa dilihat publik;Bahwa Terdakwa dahulu merupakan simpatisan (relawan

publik yangsifatnya untuk kebaikan kota Tegal dan sekitarnya dengan LSM Humanis;Bahwa saat itu saksi sebagai anggota Serikat Pekerja Nasional seringmengikuti rapat yang juga dihadiri oleh Terdakwa Agus Slamet;Bahwa rapat SPN pada waktu itu membahas mengenai adanya retrainingdi perusahaan yang mengarah ke mutasi, oleh karena itu SPN hendakmelakukan aksi, untuk itu. minta pengarahan kepada Terdakwa mengenai aksi yang benar dan sesuai aturan;Bahwa arahan dari Terdakwa adalah bahwa mengenai tata cara

publik;Bahwa saksi saksi juga mempunyai akun Facebook namun setelah tahun2012 saksi kurang aktif berinteraksi di Facebook;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan Terdakwa Ilmembenarkannya dan tidak berkeberatan;Saksi Agus Sumardi;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Agus Slamet sudah lama;Bahwa pada bulan Agustus 2014 terjadi konflik antara PT KAI denganwarga RT 07 RW 08 Kelurahan Panggung mengenai persoalan tanahyang dihuni oleh warga telah diklaim oleh PT KAI dan warga akan diberiganti rugi agar

SAID FHAZLI, SSi, MSc, 1 orang x 10 hari x Rp.400.000,- = Rp.4.000.000,-
Februari 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Kebijakan Publik an. Dr.H. DETRI KARYA, 1 orang x 10 hari x Rp.400.000,- = Rp.4.000.000,-
Februari 2012, Dibayar Akomodasi Asisten Tenaga Ahli Lingkungan an.

MUHAMMAD RIZAL RAZMAN, 1 orang x 4 jam x 20 hari x 1 bulan x Rp.40.000,- = Rp.3.200.000,- dikurangkan PPh 21 (15%) Rp.480.000,- = Rp.2.720.000,-
April 2012, Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Kebijakan Publik an. Prof. DR. H.

Prof.Madya.DR.MUHAMMAD RIZAL RAZMAN, 1 orang x 10 hari x Rp.400.000,- = Rp.4.000.000,-
Juli 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Kebijakan Publik An.Prof.Dr.H.DETRI KARYA, 1 orang x 10 hari x Rp.400.000,- = Rp.4.000.000,-
Juli 2012, Dibayar Akomodasi Asisten Tenaga Ahli Lingkungan An.Nurain Binti Kamal, 1 orang x 10 hari x Rp.350.000,- = Rp.3.500.000,-
Juli 2012, Dibayar Akomodasi Asisten Tenaga Ahli Kebijakan

MUAMMAR ARMAIN, SSos, 1 orang x 10 hari x Rp.400.000,- = Rp.4.000.000,-
September 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Kebijakan Publik an. Prof.DR.H.Detri Karya 1 orang x 10 hari x Rp.400.000,- = Rp.4.000.000,-
September 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Kebijakan Publik an.

NURAIN BINTI KAMAL, 1 orang x 4 jam x 20 hari x 2 bulan x Rp.30.000,- = Rp.4.800..000,- dikurangkan PPh 21 (15%) Rp.720.000,- = Rp.4.080.000,-
November 2012, Dibayar Honorarium Asisten Tenaga Ahli Kebijakan Publik an.

., dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik BangkaHalaman 1 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN PgpBelitung (PDKP BABEL) yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 KelurahanTaman Bunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang Propinsi KepulauanBangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor160/Pid.Sus/2019/PN Pgp. tanggal 18 Juni 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:1.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercapstempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00(Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas namaAL ERMON.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan sertabercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah ) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas namaDrs. MARDINAS N SYAIR.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan sertabercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00(Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas namaH. MARDISON. S.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempelPusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00(Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi atas namaHal. 508 dari 618 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2016560).a.AL ERMON.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan sertabercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).c.1 ( Satu ) Lembar Kuitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan561).a.DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah ) untuk Pembayaran Biaya Koniribusi atas namaDrs. MARDINAS N SYAIR.

ACHMADZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel PusatKajian Konstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlahRp. 4.000.000, ( Empat Juta Rupiah ) untuk PembayaranBiaya Kontribusi an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM dalamrangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenaiTugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugasLegislasi, Controling dan Budgeting ke Kota Makassarsetuju dibayar oleh an.

ACHMADZULFAHMI bertandatangan sertabercap stempel PusatKajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).Halaman 232 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDGC. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.000.000, ( Empat Juta Rupiah ) untuk Pembayaran BiayaKontribusi an.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercapstempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik(PK3P ).c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Vang sejumlahRp. 4.000.000, ( Empat Juta Rupiah ) untuk PembayaranBiaya Kontribusi an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDOdalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materimengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakantugas Legislasi, Controling dan Budgeting ke KotaMakassar setuju dibayar oleh an.

ACHMADZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.000.000, ( Empat Juta Rupiah ) untuk Pembayaran BiayaKontribusi an.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan sertabercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P).Halaman 511 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDGe. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.000.000, ( Empat Juta Rupiah ) untuk Pembayaran BiayaKontribusi an.

TIMBUL JAYA S.H.Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung padaPerkumpulan Advokat Kebijakan Publik Untuk MasyarakatIndonesia (PAKU BUMI), yang berkedudukan hukum (domisill)di Jalan Rawa Kepa Raya Nomor 22 C, Tomang Jakarta(11440);Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 009/SKKPKBM/MAP/VIII/2017tanggal 15 September 2017;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAberkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89Jakarta Pusat.Selanjutnya memberi kuasa

Achmad Zulfahmi bertandatangan serta bercap stempel PusatKajian Konstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).C. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.000.000, ( Empat Juta Rupiah ) untuk Pembayaran Biaya Kontribusian.

Achmad Zulfahmi bertandatangan serta bercapstempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P )C. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab.

Drs.Achmad Zulfahmi bertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).b. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab.

Drs.Achmad Zulfahmi bertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).c. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRDKab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000, ( Empat Juta Rupiah )untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. Al Ermon.

Drs.Achmad Zulfahmi bertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P )c. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRDKab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000, ( Empat Juta Rupiah )Halaman 466 dari 556 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2015/PT.PDGuntuk Pembayaran Biaya Kontribusi an.

., Advokat yangberalamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kel Air Limau Kec Mentok Kab BangkaBarat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan GerunggangPangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor70/Pid.Sus/2019/PN Mtk;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:halaman 1 dari 23 Putusan nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Mtk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis

Hal ini yang mendasari pemikiran adanya pelimpahanwewenang dari Negara kepada pihak swasta dalm menjalankan perannyasebagai penyelenggara kebijakan publik ;5. Bahwa sudah tidak dipungkiri lagi bahwa yayasan dalam menjalankan seluruhkegiatannya haruslah mendapatkan izin dari Kementerian Hukum danHamRepublik 0.0... cee eeeeeeeeeeeRepublik Indonesia, apalagi dalam perkara aquo yayasan yang Tergugat jalankansaat adalah tentang yayasan pendidikan.; 6.

secaraatribusi khusus dalam bidang pendidikan yayasan mendapat wewenang dariPemerintah untuk berperan serta dan bertindak sebagai mitra Pemerintah untukmenyelenggarakan pendidikan tinggi, sehingga selaras dengan yang dimaksud Pasal1 butir 1 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah denganUndangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramendasari pemikiran adanya pelimpahan wewenang dari Negara kepada pihak swastadalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara kebijakan

publik terutama, jikapihak swasta atau masyarakat ingin menyelengarakan suatu pendidikan tinggi harusberbentuk Yayasan yang telah mendapat persetujuan Menteri dengan kata lain bahwasuatu Yayasan Pendidikan sejak memperoleh persetujuan/izin tertulis dari MenteriPendidikan Nasional maka dengan sendirinya organ yayasan atau Pimpinan PerguruanTinggi Swasta yang bernaung dalam suatu yayasan pendidikan tersebut akanbertindak ataupun berbuat selaku wakil dari Pemerintah sehingga tindakan hukumyang dilakukan

menghalangiPembangunan dan tidak menyebabkan timbulnya konflik kepentinganUmum dalam penundaan ini;Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, Badan Pemerintah yang bertugassebagai pelaksana dari Jaminan Sosial Nasional (JSN) adalah BadanPelayanan Publik, yang memberikan Pelayanan Kepada Warga Negaramaka setiap Kekurangan pembayaran luran Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (Badan Publik) dapat di kategorikan tindak PidanaKorupsi, apabila terjadi kerugian (Kurang dari Ketentuan perundangundangan) akibat Perencanaan kebijakan

publik mengakibatkanKerugian Negara.