Ditemukan 1004034 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 22-06-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Pti
Tanggal 29 Juni 2022 — 1.MOH ARIF FAHRUDIN 2.SHOLIHATUN NIMAH
52 — 18
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 07-07-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 71/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat:
BUTTU SARIRA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMASA Tahun 2008
291 — 143
  • Penggugat:
    BUTTU SARIRA
    Tergugat:
    KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMASA Tahun 2008
    OBYEK SENGKETA :a. ljazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah AlyahTahun 2008 dengan Nomor ljazah : 33PC0400269 atas namaLudiana Lua tanggal 9 Desember 2008 ; b. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara SekolahMenengah Atas Madrasah Alyah Tahun 2008 Program Studi IlmuPengetahuan Sosial Nomor : 33PC0400269 atas nama LudianaLua tanggal 9 Desember 2008 ; . TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRAS!
    Penggugat bawa kepolisi, tetapi polisinya tdkmerespon ijazah tahun 2008 tersebut dan masih menganggap tidakbermasalah.
    Bahwa PERBEDAAN Nomor Seri Blangko di lembaran WAZAH PAKET CSetara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Alyah Tahun 2008 denganNomor ljazah : 33PC0400269 tanggal 9 Desember 2008 dan SuratKeterangan Hasil Ujian Nasional Setara Sekolah Menengah AtasMadrasah Alyah tahun 2008 tanggal 9 Desember 2008 pada urutanHalaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.Mksangka Kedua yaitu : 03 ( NAZAH ) dan 05 Surat Kerangan Hasil UjianNasional.
    Di lembaran WAZAH Paket C IPS dan Surat KeteranganHasil Ujian Nasional sebagai PEMBANDING pada tahap Pertama tanggal31 Juli 2008 yang berasal dari PKBM Alfa Omega Sama pada urutanangka Kedua yaitu : 03. Pada tahap Kedua tanggal 9 Desember 2008 dilembaran WWAZAH dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional berasaldari PRBM Alfa Omega dan di lembaran JAZAH Kelompok BelajarSALU BANGA pada tahap Kedua tanggal 9 Desernber 2008 SAMA padaurutan angka Kedua yaitu : 05;.
    Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Setara Sekolah MenengahAtas Madrasah Aliyah Tahun 2008 Program Studi Ilmu PengetahuanSosial Nomor : 33PC0400269 atas nama Ludiana Lua tanggal 9Desember 2008. Ludiana Lua tanggal 9 Desember 2008. Dinyatakanbatial atau tidak Galt q
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 21-09-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Pti
Tanggal 7 Oktober 2021 — 1.Suwarti 2.Suciati 3.Subiyati 4.Susilowati
28 — 0
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 01-02-2021 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 19/B/2021/PT.TUN.MKS
Tanggal 1 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : BUTTU SARIRA Diwakili Oleh : Dekson Silalahi Pintubatu
Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMASA Tahun 2008
119 — 34
  • Pembanding/Penggugat : BUTTU SARIRA Diwakili Oleh : Dekson Silalahi Pintubatu
    Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMASA Tahun 2008
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 23-01-2020 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pti
Tanggal 13 Februari 2020 — SHOLIKHIN
37 — 8
  • dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang AdministrasiKependudukan, Pasal 101 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :25 Tahun 2008
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus ITE
Register : 25-09-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk
Tanggal 7 Januari 2020 — Ir. Faaz
771 — 0
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Eksekusi
SEMA
SEMA Nomor 8 Tahun 2010
688 — 284
  • Tentang : Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah
  • Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah
    KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIAJakarta, 20 Mei 2010Nomor : 08/Bua.6/Hs/SP/V/2010 Kepada Yth.Ketua Pengadilan TinggiKetua Pengadilan Tinggi AgamaKetua Pengadilan NegeriKetua Pengadilan AgamadihRWNSeluruh IndonesiaSURAT EDARANNomor : 08 Tahun 2010TentangPenegasan Tidak BerlakunyaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008TentangEksekusi Putusan Badan Arbitrase SyariahMemperhatikan ketentuan pada angka 4 (empat) Surat EdaranMahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 yang intinya berisi bahwa
    tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya ditentukan bahwa, dalamhal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah)secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua PengadilanNegeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diberitahukankepada Saudara, bahwa terhitung sejak berlakunya UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah AgungNomor : 08 Tahun 2008
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-09-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 26-02-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Yyk
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
SITI HIDAYATUN, SH
Terdakwa:
RUDY DERMAWAN MULIADI
829 — 579
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 26-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 140/PDT.P/2019/PN Pti
Tanggal 10 Desember 2019 — Lilis Yuliyana
46 — 11
  • dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor : 24 Tahun 2013 TentangAdministrasi Kependudukan, Pasal 101 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 25 Tahun 2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-08-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 PK/Pdt/2019
Tanggal 13 Agustus 2019 — TUAN JOHAN TALIWONGSO (meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/02/I/2008 tanggal 9 Januari 2008) selanjutnya digantikan oleh ahli warisnya masing-masing bernama: Ny. JOSEPHINE TALIWONGSO, DKK lawan KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA dan Ny. AUGUSTINS, dkk
241 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUAN JOHAN TALIWONGSO (meninggal dunia pada tanggal17 Desember 2007 berdasarkan Surat Keterangan KematianNomor 474.3/02/I/2008 tanggal 9 Januari 2008) selanjutnyadigantikan oleh ahli warisnya masing-masing bernama: Ny. JOSEPHINE TALIWONGSO, DKKlawanKEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARAdanNy. AUGUSTINS, dkk
    PUTUSANNomor 317 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:TUAN JOHAN TALIWONGSO (meninggal dunia pada tanggal17 Desember 2007 berdasarkan Surat Keterangan KematianNomor 474.3/02/I/2008 tanggal 9 Januari 2008) selanjutnyadigantikan oleh ahli warisnya masingmasing bernama:1. Ny.
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 26-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pti
Tanggal 8 April 2020 — Pemohon:
1.BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR
2.LILA LURISA
66 — 10
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 15-05-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 56/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 17 Juni 2020 — KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2008
112 — 79
  • KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2008
    KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMASAPROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2008, tempat kedudukan Jin.Pendidikan Tatoa'arah Rante Koppe Tawalian Kecamatan Tawalian,Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat 91362 sebagai TERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara tersebut: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 56/PENDIS/2020/PTUN.MKS, tanggal 18 Mel2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 56/PENMH/2020
    WAZAH PAKET C ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPSNOMOR PESERTA : 330401449, NOMOR JAZAH33PC04002269 TAHUN 2008, MILIK SAUDARI LUDIANALUA ;B.
    SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL(SKHUN NOMOR : 33PC04002269 TAHUN 2008, MILIKSAUDARI LUDIANA LUA ;Hal. 2 Penetapan Pencabutan No. 56/G/2020/PTUN.MKSMenimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya, padapokoknya memohon pembatalan objek sengketa a quo karenapenerbitannya bertentangan dengan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku serta telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik yang selengkapnya sebagaimana selengkapnya telah diuraikandi dalam gugatannya ; Menimbang, bahwa Majelis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perjanjian
Register : 01-09-2008 — Putus : 26-05-2009 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1095/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Sel
Tanggal 26 Mei 2009 — 1095/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Sel lr. TRIADIABIMANYU. Melawan : 1. Ir. BETTY MARDANUS M.Sc. 2. PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL KANTOR CABANG MITRA. 3. Kantor Pelayanan dan Piutana dan Lelang Neaara IV.
142 — 93
  • 1095/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Sellr. TRIADIABIMANYU.Melawan : 1. Ir. BETTY MARDANUS M.Sc.2. PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL KANTOR CABANG MITRA.3. Kantor Pelayanan dan Piutana dan Lelang Neaara IV.
    1095/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Sel
    Sitinjak.SH dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggai 28Januari 2009, Turut Terlawan I hadir Kuasanya EMMANUEL ROHADLSH, YOI KUSTIKA,HARI WARTONO, SH dan HENDI.SH., masingmasing sebagai Karyawan PT BANKARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 160/SKDIR/X/2008 tanggai 07 Oktober 2008 dan Surat Tugas No.SK/BH LT/052/X/2008 tanggai 07Oktober 2008, sedangakan Turut Terlawan II tidak hadir;Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara sebagaimana PeraturanMahkamah
    Insinyur Triadi Abimanyu yang telah dibebani Hak Tanggungansesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 2551/2008, Peringkat Pertama, Akta Pemberian HakTanggungan No. 07/2008, Pejabat PPAT Myra Yuwono, SH.
    W7.Dd.HT.03.10.029.692.98 tanggai 02Juni 1998, selanjutnya disebut : T. 1.5;6 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Badan Pertanahan Nasional KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No.481 /SKPT/2008 tanggai 05 Nopember2008, selanjutnya disebut : T.2.1 ;7 Sertifikat Hak Tanggungan dari Badan Pertanahan Nasional RI No.2551/2008 tanggai23 Juni 2008, selanjutnya disebut : T.2.2;8 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.500/PDT.G/1997/PN Jak.Sel ttentangAanmaning tanggai 27 Nopember
    S 3256/WKN.7/KP.04/2008 tanggai 04 September 2008, selanjutnya disebut : T.4.1;12 Surat Konfirmasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.W10U3.Ht.04.10.0295666tanggai 14 Oktober 2008, selanjutnya disebut: T.4.2 ;Menimbang, bahwa Turut Terlawan I untuk menguatkan sanggahannya tersebut telahmengajukan bukti surat berupa photocopy dari:1 Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) No.14 tanggai 29 September2000, selanjutnya disebut : TT.1.1 ;2 Akta Perjanjian Kredit No.SPK/1604/KPR/
    Triadi Abimanyu, selanjutnya disebut : TT.1.7;8 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.07/2008 tanggai 27 Mei 2008, selanjutnya disebut :TT.1.8;9 Sertifikat Hak Tanggungan No.2551/2008 tanggai penerbitan Sertifikat 23 Juni 2008, yangdijahit jadi satu dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.07/2008 tanggai 27 Mei 2008,selanjutnya disebut: TT.I9;Menimbang, bahwa Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan I mengajukan kesimpulanmasingmasing tertanggal 07 April 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan, Terlawan
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Perdata
Register : 14-04-2022 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 16-05-2023
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Sdr
Tanggal 22 Nopember 2022 — Penggugat:
Latte bin Lamakku
Tergugat:
1.Launtu bin Laba
2.Abu bin Lacamma
3.I Sakka binti Lolo
4.Laggo'E bin Lolo
5.Lababa bin Lolo
6.I Kani binti Lolo
7.Asri bin Ranru
206 — 26
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-12-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 271/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 28 April 2015 — ORGANISASI DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA (DPP K.A.I) 2008
76 — 42
  • ORGANISASI DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA (DPP K.A.I) 2008
    DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA (DPPK.A.l) 2008, diwakili oleh H. INDRA SAHNUN LUBIS, S.H. danAPOLOS DJARA BONGA, S.H. selaku Presiden dan SekretarisHalaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 271/G/2014/PTUNJKT.Jenderal DPP KAI 2008, beralamat di Rasuna Office Park Lantai1, Ruang MO01, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, JakartaDalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada : 1. PETRUS BALA PATYYONA, S.H., M.H. ; 2. OKTAVIANUS RASUBALA, S.H. ; 22223. BAYU SAPUTRA MUSLIMIN, S.H. ; =4.
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 08-01-2020 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pti
Tanggal 22 Januari 2020 — SUMARNI
56 — 10
  • DN03 Ma 0015030, atas nama SUMARNI, Lahir di Pati tanggal 8September 1991, tanggal 30 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P4;5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 264/28/VIII/85/05, atas nama suamiSUKARDI dan istri SARINI, tanggal 19 Agustus 1985, yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah KUA Kec.
    dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankankepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal101 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 30-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-03-2021
Putusan PN PATI Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pti
Tanggal 12 Februari 2020 — Pemohon:
1.MARGONO DWI SAPUTRO
2.WAHYU YUNIARTIKA
43 — 9
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-08-2010 — Upload : 28-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 36/PDT/2010/PT.BTN
Tanggal 11 Agustus 2010 — JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO. 2567/PID.B/2008/PN.TNG., melawan PT. OTO MULTIARTHA.
68 — 49
  • JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO. 2567/PID.B/2008/PN.TNG., melawan PT. OTO MULTIARTHA.
    ./ 2DALAM PROVISL :Memerintahkan Terlawan dalam perkara aquo untukmenunda eksekusi/lelang barang bukti berupa 1 (satu)unit mobil merek Suzuki APV warna hitam metaliktahun 2008 No. Pol. D 1328 VJ, yang dijadikan barangbukti dalam perkara Nomor2567/Pid.B/2008/PN.TNG. ;DALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan Perlawanan Pelawan seluruhnya ;.
    Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik danbenar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1(satu) unit mobil merek Suzuki APV warnahitamMetalik, tahun 2008, Nomor Polisi D 1328 VJ, NomorRangka MHYGDN42V8J312225, Nomor Mesin G75AID176624 ;.
    Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalamperkara pidana Nomor : 2567/Pid.B/2008/PN.TNG point5, khususnya terkait dengan 1 (satu) unit mobilmerek Suzuki APV warna hitam Metalik, tahun 2008,Nomor Polisi D 1328 VJ, Nomor RangkaMHYGDN42V8J312225, Nomor Mesin G75A1D176624,dibatalkan :Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketikamenyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APVwarna hitam Metalik, tahun 2008, Nomor Polisi D 1328VJ, Nomor Rangka MHYGDN42V8J312225, Nomor MesinG75AID176624, kepada
    Bahwa dengan adanya putusan perkara pidana No.2567 / Pid.B / 2008 / PN.TNG yang antara lainmenyatakan dalam amarnya : barang bukti atas 1(satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitammetalik, tahun 2008, No.Pol.D 1328VJ Nomorrangka MHYGDN 42V8J312225 Nomor mesinG75A1D176624 (untuk selanjutnya disebut ObjekSengketa ) dirampas untuk Negara, dengandemikian secara nyata : barang bukti' tersebuttelah dibawah penguasaan pihak Kejaksaan NegeriTangerang sebagai pejabat fungsional yangdiberi wewenang oleh
    Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah18benar menjalankan hukum sebagaimana mestinyamengenai status Hak Kepemilikan Objek Sengketa yangmenjadi bukti dalam perkara pidana No.2567/Pid.B/2008/PN.TNG yang diputus' oleh MajelisHakim pada tanggal 17 Desember 2008 #denganpertimbangan karena Terbanding merupakan pihakketiga yang mengaku sebagai pemilik atau pihak yangpaling berhak atas Objek Perkara dan dapatmembuktikannya melalui Perjanjian PembiayaanKonsumen, Sertifikat Fidusia dan alat bukti
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus ITE
Register : 07-02-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Pti
Tanggal 18 Mei 2020 — 1.HARI UTOMO bin SOLIHIN 2.ZUDA PRASANTA bin SAMINGUN
430 — 296
  • bin SAMINGUN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dantanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistemelektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar,menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan secarabersamasama atau bertindak secara sendirisendiri melanggar Pasal46 ayat (3) jo pasal 30 (8) Undang Undang Republik Indonesia No. 19Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RepublikIndonesia No. 11 Tahun 2008
    dananya sudah tidakada;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kombinasi, yakni sebagai berikut:Pertama.Primair : Pasal 46 ayat (8) jo pasal 30 (8) Undang Undang Republik IndonesiaNo. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RepublikIndonesia No. 11 Tahun 2008
    tentang Informasi dan Transaksi Elektronik joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidiair : Pasal 46 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) Undang Undang RepublikIndonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang UndangHalaman 61 dari 75 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN PtiRepublik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Lebih Subsidiair : Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang
    , Majelis Hakim akan langsungmemilih dakwaan alternatif kesatu) primair terlebin dahulu untukdipertimbangkan, yakni Pasal 46 ayat (3) jo pasal 30 (3) UndangUndangRepublik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana tersebut terlebin dahulu yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    Sedangkan mengenai berat ringan pidana, adalah tepatdan adil jika Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusandibawah nanti;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan danmeringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akandijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal 46 ayat (8) jo pasal 30 (3)Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahanatas Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Perceraian
Register : 12-05-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 22-11-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.PST
Tanggal 11 Juni 2015 — Penggugat melawan Tergugat
186 — 94
  • Bahwa pada awalnya rumah tanggga penggugat dan tergugat rukun dandamai sampai dengan bulan Juni 2008. Namun setelah itu, pada bulanAgustus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dantergugat, tergugat menginginkan penggugat hamil lagi, namunpenggugat tidak mau karena masih banyak tanggungan hutang piutang /angsuran. Tapi tergugat memaksa hingga terjadi pertengkaran hinggapenggugat tertekan dan kelakuan tergugat tersebut di lakukan tergugatdi depan anakanak tergugat..
    Bahwa pada bulan September 2008 tergugat menikah lagi tanpasepengetahuan penggugat, padahal pada waktu itu penggugat setujuuntuk mempunyai seorang anak lagi, namun tergugat mengaku padapenggugat bahwa perempuan tersebut telah hamil dan terpaksatergugat menikahinya.Tapi tergugat berjanji dengan penggugat akanmenceraikan perempuan tersebut kalau sudah melahirkan..
    Tergugat, dengan demikian Majelis Hakimmenilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang No 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalampersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanayang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2008