Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidakpernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagidengan orang lain, oleh karena itu. pemikahan yang telah dilangsungkanpada 01 Januar 2012 di Dusun Njejen RT.001 RW. 004 Desa SimogirangKecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo tersebut tetap sah dan tidak adahalangan hukum untuk diistbatkan;5.

Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon tidakpernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagiHIm.6 dari 9 him. Penetapan No.0228/PdtP/20 19/PA.Sda.dengan orang lain, oleh karena itu pemikahan yang telah dilangsungkanpada 01 Januari 2012 di Kabupaten tersebut tetap sah dan tidak adahalangan hukum untuk diistbatkan.6.

Sebelum berumah tangga kami berbeda akidah setelah itu kamimemutuskan menikah satu akidah;7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukundan harmonis, beberapa bulan kemudian Suprapto bin Warso Sentikokembali ke agama yang lama, dari situ Penggugat sudah tidak nyamantetap sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadiperselisinan dan pertengkaran yang teruS menerus yang pernahPenggugat ajukan ke kantor agama setempat B.P.4 pada tanggal 01November 2016.

sebagaimana layaknya suami istri namun belumdikaruniai anak .Bahwa para Pemohon tidak memperoleh akta nikah karena para Pemohontidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama sehingga Kantor UrusanAgama Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan suratketerangan Nomor B302/kK.13.10.08/Pw.01/XII/2018 tanggal 17Desember 2018 yang menyatakan perkawinan para Pemohon tidak tercatatdalam Register Nikah.Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut para Pemohon tidakpernah bercerai dan tetap dalam akidah

Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut para Pemohon tidakpernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagidengan orang lain, oleh karena itu. pernikahan yang telah dilangsungkanpada 07 Juni 1968 di Kabupaten tersebut tetap sah dan tidak adahalangan hukum untuk diistbatkan.6.

Bahwa perubahan Termohon kembali ke Agama ataukeyakinannya semula Kristen tersebut tidak serta merta disikapiPemohon dengan meninggalkan atau apatis atau bahkan antipatiterhadap Termohon, melainkan Pemohonmasih berupayamempertahankan utuhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohondengan memberikan nasihat atau pengertian kepada Termohontentang pentingnya hidup dalam satu akidah dan dampakjika terdapatperbedaan akidah antara Pemohon dengan Termohon.12.

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

No. 0065/Pdt.G/2016/PA.Bta.10.4.3 Termohon suka melontarkan katakata pindah akidah ke Agama Katolik.Bahwa, usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun danbersatukembali sudah dilakukan oleh orang tua keduabelah pihak, akantetapi usaha tersebut selalugagal sehingga Pemohonpun menjatuhkan talak1 (satu) kepada Termohon dihadapan keduaorang tua Pemohon dan Termohon;Bahwa, puncak keributan dan perselisihanantaraPemohon dan Termohonterjadipadaakhir tahun 2014, yang pada saat itu Termohon membulatkantekaddan

kenal dengan Pemohon dan Termohon, karenasaksiadalah tetangga Pemohon sejak 5 tahun terakhir, dan saksi tidak hadirpada pernikahan Pemohon dan Termohon ; Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orangtuaTermohon, sudahmempunyaianak 3 orang sekarang bersamaTermohon; Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak rukunlagi, sering terjadi perselisinhan dan pertengkaran, penyebabnya ekonomirumah tangga, Termohon tidak menerima hasil Pemohon, dan disampingituTermohon berpindah akidah

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum danHalaman 8 dari 11 penetapan Nomor 24/Padt.P/2020/PA. Tgr.didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Karena Termohontelah terbukti tidak cakap dan atau tidak dapat merawat serta tidakmampu mendidik anakanak sesuai dengan akidah Islam yangberdasarkan AlQuran, serta diragukan perannya sebagai seorang ibuyang solehah, amanah, fatonah, dan rahmah. Sebaliknya, Pemohonyang cakap dan selalu memperhatikan sandang, pangan, kesehatan,tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anakanak Pemohondan Termohon sesuai dengan akidah Islam;14.

Oktober 2009, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Jember;ahwa sebelum perceraian itu dilakukan Penggugat dengan Tergugat setelah perkawinannyatelah hidup bersama sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak, umur 5 tahun dansekarang ikut ibunya (Tergugat);e Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan lakilaki non muslim;e Sedangkan Penggugat merasa khawatir anak Penggugat tersebut akan diikutkan kepadalakilaki perselingkuhannya yang non muslim, yang nantinya akan mengganggu danmerubah akidah

Halaman 17 dari 23 HalamanTermohon dapat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon,sedangkan akidah Termohon tidak pernah berubah dari akidah yangdianut sebelumnya yaitu agama Kristen;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,Termohon menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakuikalau kedua orang anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon,dan Termohon juga mengakui bahwa Termohon telah keluar dari agamaIslam, dan ditambahkan pula oleh Termohon, ianya tidak pernah masukagama Islam,

dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak tersebuttelah tinggal bersama dengan Pemohon yang beragama Islam, dan anaktersebut telah menganut agama Islam dan didik secara Islam bergauldalam lingkungan orangorang Islam semenjak dilahirkan, maka sesualdengan maksud Pasal 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014, permohonanPemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas dan sematamata demi menjaga akidah

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

;Bahwa sejak tahun 2017 mereka berpisah tempat tinggal, Penggugatpulang kembali ke Gorontalo dan tinggal di rumah orang tuansedangkanTergugat tinggal di rumahnya di Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timurbersama dengan isteri pertama dan anaknya;Bahwa tidak, sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungidan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;Bahwa pihak keluarga telah 3 kali menasehati Penggugat namun ketikamengetahui bahwa Tergugat telah murtad dan mengkhawatirkan akanmerusak akidah

Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Gtlomerusak akidah Penggugat dan anaknmaka perceraian jalan terbaik buatmereka;Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakanmenerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkantanggapannya;Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukanapapun lagi dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan

Sebelum berumah tangga kami berbeda akidah setelah itu kamimemutuskan menikah satu akidah;7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukundan harmonis, beberapa bulan kemudian Suprapto bin Warso Sentikokembali ke agama yang lama, dari situ Penggugat sudah tidak nyamantetap sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadiperselisinan dan pertengkaran yang teruS menerus yang pernahPenggugat ajukan ke kantor agama setempat B.P.4 pada tanggal 01November 2016.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hiduplayaknya satu keluarga, dikarenakan telah tinggal secara terpisahdalam waktu yang relative lama yaitu bertahuntahun lamanya;c..Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berbeda keyakinan(akidah), dimana Penggugat telah kembali lagi ke agama semulayaitu Kristen Protestan;. Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadisekitaran tahun 2004 dikarenakan adanya perselingkuhan yangTergugat lakukan.

Penggugat dan Tergugat telah berbedakeyakinan (akidah), dimana Penggugat telah kembali ke agama semula yaituKristen Protestan, dan akhirnya pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat berpisahrumah, dikarenakan adanya perselingkuhan yang Tergugat lakukan, Penggguatpergi dari rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknyasuami isteri selama kurang lebih 13 tahun lamanya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Penggugat dan Tergugat rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah agama yaitu KristenKatolik dan Tergugat juga ingin membaptis anak Penggugat dan Tergugat;Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei2010 yang disebabkan karena masalah yang sama dan kemudian Tergugat minta izinkepada orang tua Penggugat tentang keinginan Tergugat yang ingin mengajakPenggugat pindah akidah

pada pokoknya adalah gugatan perceraianyang didasarkan atas dalil sejak lahirnya anak rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengajakPenggugat untuk pindah agama yaitu Kristen Katolik dan Tergugat juga inginmembaptis anak, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2010 yang disebabkanmasalah yang sama dan kemudian Tergugat minta izin kepada orang tua Penggugattentang keingin Tergugat yang ingin mengajak Penggugat pindah akidah

Tar.berdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon Il yang dilindung!

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945;Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

Tgr.berdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II cukupberalasan dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antaraPemohon dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2016 tersebut,maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan Pemohon II sebagaisuami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan7didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan7didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan